Mahasiswa “akrab” dengan rezim penguasa (?)
Dalam beberapa hari terakhir, media sosial kembali ramai oleh sebuah peristiwa. Peristiwa itu adalah adanya sebuah kegiatan yang dinamakan Jambore Mahasiswa Nasional di Buperta Cibubur. Konon klaim yang dinyatakan oleh panitia adalah acara tersebut dihadiri 3000 mahasiswa dari berbagai kampus. Tidak jelas siapa yang mengadakan acara ini, tidak ada logo lembaga apapun pada spanduk acara. Tapi kejanggalan jelas terlihat, karena acara yang katanya menjadi ajang konsolidasi justru dibuka oleh 2 menteri dari Kabinet Kerja.
Disebutkan dalam rilis berita Republika bahwa Jambore ini dibuka oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurut saya ini hal yang luar biasa. Kenapa? Sebuah acara yang bahkan tidak jelas siapa yang mengadakan bisa mendatangkan 2 menteri sekaligus untuk membuka. Ditambah juga ternyata dihadiri oleh kedatangan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menurut berita yang dirilis VIVAnews. Makin jelas kecurigaan siapa yang berada di balik acara jambore ini.
Lalu keberjalanan acara tersebut diisi oleh pemberian materi oleh pembicara-pembicara mengenai suatu materi, dengan salah satu pembicaranya adalah Antasari Azhar yang bercerita soal kasus kriminalisasinya. Ternyata materi-materi yang disampaikan pada acara tersebut mengarah pada suatu isu. Sebagian besar materi pada 2 hal, politisasi agama dan SBY. Makin bertambah dan bertambah kecurigaan saya. Bukti-bukti foto yang beredar jelas menunjukkan bagaimana doktrinisasi para pembicara ini kepada mahasiswa
Yang lebih mengherankan lagi adalah apa yang terjadi pada akhir kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diakhiri dengan adanya sebuah aksi unjuk rasa yang justru diadakan depan rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut berita yang dirilis oleh Kompas. Baru pertama kali, ada sebuah aksi unjuk rasa di depan rumah mantan Presiden RI. Bahkan seorang Soeharto yang pernah dituntut atas rezim Orde Baru, Gus Dur yang dilengserkan oleh MPR, dan Megawati yang dinilai bertanggung jawab atas penjualan aset negara tidak pernah mengalami unjuk rasa di depan rumah pribadi setelah tidak menjadi Presiden. Kenapa SBY? Ada kaitannya kah dengan AHY yang nyalon di Pilkada DKI dan SBY turun gunung? Ada kaitannya materi pada saat Jambore dengan kasus Ahok yang didukung PDI-P partai penguasa saat ini.
Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki umur 72 tahun. Pergerakan mahasiswa selalu tidak ‘harmonis’ dengan rezim penguasa, siapapun presidennya, siapapun partai yang berkuasa. Karena hakikatnya pergerakan mahasiswa hadir ketika permasalahan di negara ini belum terselesaikan serta ketika ketidakadilan masih ada dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang mengelola negeri ini.
Di era Sukarno pergerakan mahasiswa yang paling besar adalah peristiwa Tritura pada 1966 yang menewaskan seorang mahasiwa UI bernama Arif Rahman Hakim, sang pahlawan Ampera. Isu yang dibawa adalah menuntut Pemerintah Soekarno untuk melaksanakan 3 hal yaitu bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora dan turunkan harga sembako. Di era Suharto yang represif terhadap pergerakan, mahasiswa juga tetap melakukan pergerakan mengkritisi pemerintah seperti peristiwa Malari yang mengkritisi penanaman modal asing serta tentu saja aksi reformasi 1998 yang turut serta membuat Soeharto mundur. Begitu juga Presiden Habibie yang masih merasakan gejolak aksi reformasi karena masih dianggap antek Orde Baru dan pertanggung jawabannya tidak diterima MPR
Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur juga merasakan pergerakan mahasiswa terutama saat-saat jelang beliau dilengserkan. Di era Megawati pun tak luput dari aksi mahasiswa akibat privatisasi beberapa BUMN dan harga BBM yang melonjak dari 2500 menjadi 4500 rupiah per liter. Era SBY selama 2 periode juga dilalui dengan begitu banyak aksi mahasiswa, terutama terkait dengan politik “Yoyo” menaikkan dan menurunkan harga BBM, yang paling dikenal adalah tahun 2008 yaitu aksi BEM-SI dengan tuntutan Tugu Rakyat (Tujuh Gugatan Rakyat) menjelang pilpres 2009.
Era Jokowi? Sudah terukir jelas aksi serentak Maret 2015, 21 Mei 2015, 28 Oktober 2015, 21 Mei 2016 dan 28 Oktober 2016. Semua aksi tersebut jelas menyuarakan dan menuntut kepada pemerintah dan tidak “akrab: dengan rezim penguasa
Maka sejak kapan mahasiswa bisa begitu “akrab” dengan rezim penguasa seperti mahasiswa-mahasiswa peserta jambore ini? Saya yakin tidak semua mahasiswa seperti itu. Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang beranggotakan BEM kampus besar seperti UI, ITB, IPB, Unpad, UPI, Undip, UGM, UB, ITS, Unsri, Unand dll. sudah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa tidak terlibat dalam Jambore tersebut. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang ikut jambore tersebut sadar bahwa mereka hanya menjadi alat politik penguasa untuk menekan siapapun yang menganggunya. Maka berhati-hatilah, idealisme harus selalu dijaga, karena mahasiswa tetap menjadi agen perubahan dan kontrol sosial sampai kapanpun. Selama ketidakadilan masih ada di negeri ini, selama itu pula mahasiswa akan terus bergerak mengawal pemerintahan, bukan membela pemerintahan.
Semarang, 8 Februari 2017
YAPW
