#mahasiswa

Aksi digelar di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (7/8/2026), sebagai tindak lanjut aksi pertama yang berlangsung pada 31 Juli 2026

Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Pemuda & Masyarakat Nusa Tenggara Barat (PB-HPM NTB) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi pertama yang telah digelar pada 31 Juli 2026, sebagai bentuk desakan berkelanjutan kepada KPK RI untuk menuntaskan dugaan praktik jual beli proyek di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Aksi yang dikoordinatori oleh Julkifli tersebut kembali menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Dompu, termasuk proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Jala, Kecamatan Hu'u. Massa aksi mendesak KPK RI untuk tidak hanya melakukan penyelidikan, tetapi juga segera menetapkan tersangka dalam kasus yang mereka laporkan.

Sembilan Poin TuntutanDalam orasi dan pernyataan sikap yang dibacakan di depan Gedung KPK RI, PB HPM NTB menyampaikan sembilan poin tuntutan sebagai berikut:

1. Mendorong KPK RI menangkap Bupati Dompu Bambang Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu Kurnia Ramadhan, Ketua KONI Kabupaten Dompu Asrullah, dan istri Bupati Dompu, Onti Farianti, yang diduga terindikasi mengatur dan menjual proyek-proyek di Kabupaten Dompu.

2. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengevaluasi kembali seluruh proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Dompu.

3. Mendesak Kepolisian Resor (Polres) Dompu mengumumkan perkembangan penanganan laporan bernomor STTP/345/III/2026 serta kasus dugaan pencurian material yang terjadi pada April 2026 secara berkala kepada publik.

4. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan audit teknis independen terhadap material dan struktur bangunan yang telah terpasang di lokasi Desa Jala, termasuk membuka opsi pembongkaran dan pengerjaan ulang apabila terbukti tidak sesuai spesifikasi kontrak.

5. Mendesak KKP mengevaluasi rekam jejak PT Aulia Berlian Konstruksi selaku kontraktor pelaksana, sebelum melanjutkan tahap pekerjaan berikutnya maupun sebelum dipertimbangkan kembali untuk proyek KNMP lain di Kabupaten Dompu.

6. Mendesak Propam Polres Dompu/Polda NTB melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum berinisial Z, secara terpisah dari proses penyelidikan pidana umum yang sedang berjalan.

7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Dompu dan KKP mempublikasikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta sumber material resmi untuk sembilan lokasi KNMP baru sebelum kontrak diteken, sebagai pembelajaran dari kasus yang terjadi di Desa Jala.

8. Mendesak peningkatan pengamanan di seluruh lokasi proyek KNMP yang masih berjalan, menyusul kasus dugaan pencurian material, termasuk pelaksanaan audit stok material secara berkala.

9. Mendesak Partai Gerindra memecat Bambang Firdaus dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekaligus sebagai kader partai, karena dinilai banyak terindikasi dalam praktik jual beli proyek di Kabupaten Dompu.

"Ini aksi jilid II. Kami tidak akan berhenti sampai KPK menetapkan tersangka. Selama proyek rakyat dijadikan ladang bancakan, kami akan terus datang ke depan gedung ini," tegas Julkifli selaku koordinator lapangan aksi.

PB HPM NTB menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan desakan agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, bukan vonis atas pihak-pihak yang disebutkan. Massa aksi berharap KPK RI, bersama instansi terkait lainnya, segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan tersebut demi kepentingan masyarakat Kabupaten Dompu.Hingga rilis ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari KPK RI maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam tuntutan aksi.

Jakarta, 5 Agustus 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (PMNJ) kembali menggelar Aksi Jilid VII di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem sebagai bentuk pengawalan terhadap laporan resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada jajaran pimpinan partai.

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang telah dilakukan PMNJ dengan DPP Partai NasDem. Dalam audiensi tersebut, PMNJ menyerahkan laporan resmi yang memuat permintaan agar partai melakukan penelaahan dan mengambil langkah sesuai mekanisme internal terhadap laporan yang disampaikan.

Dalam aksi hari ini, koordinator lapangan sekaligus ketua umum PMNJ memperoleh penjelasan dari pihak Sekretariat DPP Partai NasDem. Berdasarkan keterangan yang diterima, laporan resmi yang disampaikan PMNJ pada saat audiensi telah diterima oleh jajaran pimpinan partai dan saat ini telah berada di meja Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem untuk diproses sesuai mekanisme organisasi.

PMNJ menyambut baik konfirmasi tersebut sebagai bentuk bahwa aspirasi dan laporan masyarakat telah diterima secara administratif oleh DPP Partai NasDem. Namun demikian, PMNJ menegaskan akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut atas laporan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai sikap resmi partai.

"Kami mengapresiasi konfirmasi dari pihak Sekretariat DPP Partai NasDem bahwa laporan kami telah diterima dan telah berada di meja Sekretaris Jenderal. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal partai dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas," ujar Koordinator Aksi PMNJ.

PMNJ menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa untuk mendorong tata kelola organisasi politik yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. PMNJ juga menyatakan akan terus memantau perkembangan proses penanganan laporan tersebut dan akan kembali menyampaikan aspirasi apabila dalam waktu yang wajar belum terdapat perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik.

Jakarta, 5 Agustus 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali menggelar Aksi Jilid VII di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyeret nama oknum anggota DPR RI Mori Hanafi dapil NTB 1.

Aksi yang berlangsung di depan Gedung Merah Putih KPK tersebut berlangsung secara damai dan tertib. Massa aksi kembali menyerahkan aspirasi serta meminta KPK memberikan kepastian terhadap perkembangan laporan yang sebelumnya telah disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator lapangan sekaligus Ketua umum, Muhammad Rizki, memperoleh tanggapan dari pihak KPK. Berdasarkan penjelasan yang diterima, laporan tersebut saat ini sudah dalam tahap pendalaman. KPK juga menyampaikan bahwa proses penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan akan ditindaklanjuti secepat mungkin berdasarkan hasil pendalaman serta alat bukti yang tersedia.

Menanggapi hal tersebut, PMNJ menyampaikan apresiasi atas respons yang diberikan KPK dan berharap proses pendalaman dapat berjalan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Koordinator Aksi PMNJ menyatakan bahwa mahasiswa akan terus mengawal proses hukum tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami menghormati proses yang sedang dilakukan KPK. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian hukum serta penanganan yang profesional terhadap setiap laporan masyarakat. Kami percaya KPK akan bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Koordinator Aksi PMNJ.

PMNJ juga berharap KPK dapat mendalami seluruh pihak yang disebut dalam laporan masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan Mori Hanafi serta oknum-oknum di Balai Wilayah Sungai (BWS) dan kelompok P3A di Nusa Tenggara Barat, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil penyelidikan maupun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Jakarta, 29 Juli 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai NasDem. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan agar partai memberikan perhatian serius terhadap laporan yang menurut massa berkaitan dengan dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Nusa Tenggara Barat yang dalam aspirasi mereka dikaitkan dengan nama Mori Hanafi.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini massa aksi diterima secara resmi oleh pihak DPP Partai NasDem. Dua orang perwakilan PMNJ dipersilakan memasuki gedung untuk melakukan dialog terbuka sekaligus menyerahkan surat tuntutan secara resmi kepada pengurus partai.Dalam audiensi yang berlangsung secara terbuka, perwakilan DPP Partai NasDem menerima aspirasi serta surat tuntutan dari PMNJ dengan baik.

Pihak partai menyampaikan bahwa seluruh substansi tuntutan tersebut akan segera diteruskan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam waktu dekat sebagai bahan perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme internal partai.

Koordinator Lapangan yang juga Ketua Umum PMNJ, Muhammad Rizki, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar setiap dugaan yang telah menjadi perhatian publik dapat disikapi secara serius. Ia meminta pimpinan Partai NasDem segera memberikan perhatian penuh terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

"Kami datang dengan itikad baik, membawa aspirasi masyarakat dan menyerahkan tuntutan secara resmi. Kami berharap pimpinan Partai NasDem memberikan atensi penuh terhadap tuntutan ini. Apabila dalam waktu dekat tidak ada respons maupun langkah nyata, maka kami memastikan gelombang aksi yang lebih besar akan kembali mengguncang DPP Partai NasDem sebagai bentuk pengawalan aspirasi masyarakat," tegas Koordinator Lapangan PMNJ.

Wamena, – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IPMNI) kota studi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan meminta Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga menjelaskan dugaan penghapusan database mahasiswa penerima bantuan studi, tanpa kordinasi dengan pengurus organisasi. (more…)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekosistem startup di Tanah Air melalui peluncuran program Pertamuda Seed & Scale 2026. Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, ajang bergengsi bagi ide bisnis mahasiswa ini resmi membuka pendaftaran mulai Senin, 20 Juli 2026, hingga 22 September 2026. Sebagai kompetisi startup mahasiswa terbesar di Indonesia,…

terkini24.com,- Dua mahasiswa Indonesia, Elang Cikal Brajananta dari STKIP Pasundan dan M. Elyas Aryo Saputro dari Institut Teknologi Bandung, mewakili negara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 Juli 2026 untuk memperkenalkan program Football for Mental Health melalui Liga Universitas Coca-Cola. Kehadiran mereka di United Nations Headquarters, New York, Amerika Serikat, menjadi…