#diskresi

di hidupmu orang pergi terlalu cepat, sedang di hatimu

maka ketika kau bersamaku, setidaknya hal besar yang bisa aku janjikan adalah menjadi wakil ayahmu,

kepadaku, seorang berucap, "bagaimana jika suatu saat nanti aku mematahkan kepercayaanmu terhadapku?"

Dekan Fakultas Hukum UB: Diskresi Mendagri Tidak Sah

MALANGTODAY.NET - Kasus korupsi massal yang menjerat 41 orang anggota DPRD Kota Malang mendapat tanggapan dari para akademisi Kota Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya misalnya, pada Rabu (5/9), mengadakan dialog 'Solusi atas Kekosongan Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang'. "Terkait kekosongan ini, para akademisi dan ahli hukum bisa ambil pendapat dan memberikan rekomendasi selama ini kan orang perguruan tinggu dianggap tidak punya kepentingan. "Sedangkan budaya pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholder itu hal yang penting karena sistem ini sebenarnya lingkaran setan," ujar Dekan Fakultas Hukum UB Dr Rachmat Safa'at. Baca Juga: Lama Diam, Dul Akui Sudah Tahu Alasan Perceraian Dhani – Maia Terkait tema pada dialog ini, Rachmat pun mengutarakan pendapat tentang tindakan agar kekosongan ini tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. "Terkait hal ini ada dua hal yang bisa dipertimbangkan, yaitu PAW (Pergantian Antar Waktu) dan diskresi namun dalam prosesnya perlu dipikirkan matang-matang," jelasnya. Rachmat juga menjelaskan bahwa diskresi yang dilakukan oleh Mendagri, Tjahjo Purnomo guna menjamin keberlangsungan roda pemerinthan di Kota Malang tidak serta merta dapat dilaksanakan. Baca Juga: Dollar Terus Menggila, 8 Barang Ini Harganya Akan Meroket "Jangan lupa juga ada syarat2 dilakukan diskresi, ini yang agak berat. diskresi ini terlalu frontal apabila menyerahkan wewenang ke kepala daerah, karena bertentangan dengan UUD pasal 18," ujar Rachmat lebih lanjut. Menurutnya syarat ini terlalu berat untuk dilakukan karena akan banyak bertentangan dengan undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 bahwa kepala daerah melakukan tugas legislasi. Dengan demikian dirinya mempertanyakan kesanggupan kepala daerah apabila diskresi mendagri benar-benar dilaksanakan.

Diskresi Mendagri Tidak Sah

Selain itu Rachmat juga beranggapan bahwa diskresi Mendagri tidak sah dan sewenang-wenang karena harus ada dasar hukum. Baca Juga: Gercep! Keluar Penjara, Ahok Akan Menikah dengan Polwan Pengawal Mantan Istrinya "Diskresi 18 tersangka oleh kemendagri itu tidak sah karena sifatnya bukan lisan tapi harusnya surat sebagai legitimasi, harusnya pake Peraturan Menteri" Jelasnya. Sedangkan Rachmat menambahkan bahwa korupsi adalah masalah moralitas dan Partai Politik, dengan demikian anggota harus tegas dan berani mengambil keputusan termasuk juga keputusan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota.

Reporter: Dwi Editor: Swara Mardika

Diskresi Kepolisian Dilakukan Anggota Lantas Polsek Jatiuwung Saat Pengaturan Sore di Pertigaan Jati

Jatiuwung – Jajaran polsek jatiuwung melaksanakan pelayanan rutin dengan melakukan pengaturan lalu lintas, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat para pengguna jalan di sepanjang jalan gatot subroto yang akan beraktivitas pada hari jum’at (02/03/2018) sore. Kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut, sudah menjadi kegiatan rutin setiap pagi, siang dan sore hari, terutama pada…

Makassar, GoSulsel.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel memiliki kerjasama dan sinergisitas yang baik selama ini. Hal tersebut diungkapkan Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, di Hotel Clarion, Kamis (6/7). "Kami punya catatan soal Sulawesi...

http://gosulsel.com/2017/07/06/kemendagri-setuju-dengan-syl-soal-diskresi/