#pilkada

BNews–MAGELANG– DPRD Kabupaten Magelang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Persetujuan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD pada Senin (15/6/2026). Setelah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang akhirnya Raperda ini resmi disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketua…

SEANTERONEWS.com  – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar calon presiden hingga kepala daerah wajib berasal dari sistem kaderisasi partai politik terus menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai gagasan tersebut perlu dipahami dalam koridor yang tepat, yakni sebagai hasil kajian riset, bukan sebagai upaya intervensi terhadap sistem politik atau proses legislasi. Mantan…

KALBAR SATU ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pontianak Sabahat Baidowi dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana tersebut dinilai sebagai kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia dan bertentangan dengan semangat reformasi. Ketua Cabang PMII Kota Pontianak menegaskan…

KALBAR SATU ID – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pontianak secara resmi menyatakan sikap menolak keras munculnya kembali wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui mekanisme perwakilan di DPRD. GMNI menilai wacana ini merupakan degradasi yang mencederai demokrasi dan sangat mengancam hak konstitusional warga negara. Ketua DPC…

Direktur JMI Islah Bahrawi Kritik pemerintahan Prabowo Isu Supremasi Sipil, Militerisasi, dan Wacana Pilkada oleh DPRD Kantor-Berita.Com|| Kritik terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka di ruang publik. Kali ini, sorotan datang dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, yang secara terbuka menyampaikan kegelisahannya atas berbagai…

KALBAR SATU ID – Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, menyoroti keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusulkan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @neni1783, Neni mengungkapkan bahwa sejumlah elite partai politik disebut…