KASUS helikopter (sebelumnya jet pribadi) bukan sekadar polemik mengenai moda transportasi. Kasus itu berkembang menjadi ujian bagi integrit
KASUS helikopter (sebelumnya jet pribadi) bukan sekadar polemik mengenai moda transportasi. Kasus itu berkembang menjadi ujian bagi integritas penyelenggara pemilu. Yang dipertaruhkan bukan hanya penggunaan anggaran negara, tetapi juga kredibilitas seluruh lembaga penyelenggara pemilu di mata publik. Demokrasi tidak mungkin dijaga oleh penyelenggara yang kehilangan kepekaan etik terhadap uang rakyat.
Koordinator Tepi Indonesia Jeirry Sumampow menilai kasus helikopter membuktikan krisis integritas penyelenggara Pemilu. Persoalan itu bukan sekadar soal administrasi atau prosedur penggunaan anggaran. Yang sedang dipersoalkan adalah cara pandang penyelenggara pemilu terhadap uang rakyat.
“Penggunaan helikopter menunjukkan adanya krisis integritas dan hilangnya sensitivitas etik. Demokrasi yang dibiayai oleh uang rakyat tidak boleh dikelola dengan mentalitas privilese,” kata Jeirry dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7).
Jauh dari efisiensi Ironisnya, ketika jutaan petugas ad-hoc bekerja dengan segala keterbatasan, bahkan mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya demi suksesnya Pemilu 2024, justru elite penyelenggara menikmati fasilitas yang jauh dari semangat kesederhanaan dan efisiensi.
