seen from United States
seen from Italy
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Argentina
seen from Türkiye
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Italy
seen from Italy
seen from Canada
seen from Argentina
seen from United States
seen from Canada
seen from Germany
seen from Ukraine
seen from United States
seen from United States
Aturan Pajak JHT Dievaluasi, Batas Bebas Pajak Bisa Naik
SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Indonesia tengah melakukan peninjauan ulang (evaluasi) terhadap kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai perubahan draf aturan tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur…
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah ingin penyempurnaan kebijakan perpajakan agar semakin tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan.
Gerakan ekonomi daerah Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit.
“Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP 46/2013 (tarif 1%), PP 23/2018 (tarif 0,5%), hingga PP 55/2022. Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 ini hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran,” ujar Bimo Wijayanto.
Toge dan Pajak
Toge: Frustasi Ditodong Petugas Pajak, Bos Game RI Mau Pindah ke Luar Negeri
DJP Kemenkeu: Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini
Agate: “Aturan yang lu protes ini bukan karangan orang Indonesia yang asal-asalan” #
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pejabat paj
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pejabat pajak di Banjarmasin serta Bea dan Cukai di Jakarta merupakan kewenangan komisi antirasuwah tersebut. Ia mengatakan jika pegawai tersebut bersalah silakan dilakukan proses hukum.
"Ya biar aja. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea-Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang," kata Purbaya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia justru, masalahn itu justru bisa menjadi momen untuk memperbaiki instansi pajak dan bea cukai.
“Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus,” kata Purbaya lagi
Beri pendampingan
Meski begitu, Purbaya juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama proses penegakan hukum oleh KPK.
Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia telah mencapai puncaknya melalui implementasi Coretax Administration System.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Berikut Kriteria Wajib Pajak yang Beresiko di Nonaktif Dalam Aturan Baru DJP
Jakarta, CINEWS.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan kebijakan baru bagi pelaku usaha dan wajib pajak. Aturan yang efektif berlaku pada 22 Oktober 2025 bersamaan dengan peluncuran Coretax 2025 tersebut memungkinkan penghentian akses pembuatan faktur pajak elektronik bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan secara konsisten. Kebijakan ini menjadi…
Pemkot Bengkulu Mulai Terapkan Coretax, ASN Wajib siapkan SPT
Pemkot Bengkulu Mulai Terapkan Coretax, ASN Wajib siapkan SPT Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) resmi menggelar Sosialisasi Coretax sebagai langkah awal mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN) menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Hidayah I Kantor Wali Kota…
