Welcome to My Maze

▷ Bagian Kedua

▷ DISCLAIMER; Penulis bukanlah seorang insan hukum dan/atau teknologi informasi baik secara akademik maupun profesional. Penulis hanyalah seorang warga negara yang percaya akan adanya penegakan UUD 1945 pasal 28 huruf J tentang kebebasan berpendapat. Penulis juga mengharapkan adanya kritik/koreksi/saran terkait hal-hal yang luput dari pengamatannya.

Melanjutkan bahasan yang telah di mulai sebelumnya, mengenai landasan-landasan hukum dari pembuatan kebijakan penutupan sebagian/seluruh akses berbagai platform penyedia informasi oleh pemerintah. Kali ini saya ingin membahas mengenai aturan utama yang mengatur mengenai seluruh pertukaran informasi dunia maya yang berada di bawah yurisdiksi Republik ini, yakni UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perubahannya.

Berbeda dengan sebelumnya dimana saya menampilkan kutipan deskripsi dari bagian penjelasan dari sebuah undang-undang, yang biasanya terdapat pada Pasal 1, kali ini saya merasa bahwa akan lebih baik untuk tidak menyisipkannya di sini dan menggantikannya dengan deskripsi yang diperpendek sesuai pemahaman saya. Alasannya sebenarnya sangat simpel, bagian penjelasan dari peraturan ini panjang sekali. Oleh karena itu, sebelumnya saya ingin memohon maaf. Namun bila anda berkenan untuk membacanya saya sudah menyediakan link yang terhubung dengan undang-undang terkait.

Terdiri dari 22 butir poin penjelasan, UU ITE secara garis besar mengatur mengenai perlakuan kepada hampir secara keseluruhan dari perangkat dan sistim elektronik, baik yang terhubung dengan jaringan intra maupun internet beserta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Nah, berhubung di pembahasan sebelumnya saya juga banyak melantur kemana-mana, maka di post kali ini saya juga berusaha untuk membatasi diri agar hanya membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tren pemblokiran yang di anut oleh pemerintah.

Pertama; Siapa sebenarnya yang memikul tanggung jawab atas sebuah unggahan di internet?

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 yang mengatakan bahwa, kecuali diperjanjikan lain, setiap pesan elektronik yang sudah memasuki waktu pengiriman adalah di luar kuasa pengirim dan berada sepenuhnya di tangan penerima. Maka jika mengacu pada peraturan perundangan di atas, setiap hampir setiap individu bertanggung-jawab atas konten yang di unggahnya. Karena setiap platform besar seperti Tumblr, Vine ataupun Reddit pasti telah menyisipkan perjanjian mengenai pertanggung-jawaban konten di dalam EULAnya. Dan karena dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya di akui oleh negara sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 ayat 1), dengan pengecualian dokumen-dokumen negara yang diharuskan dalam bentuk tertulis (Pasal 5 ayat 4), menjadikan kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah invalid. Sebab pada esensinya media penyedia jasa informasi tidak bertanggung-jawab atas apapun konten yang di unggah oleh penggunanya.

Meskipun begitu, bukan berarti platform seperti Tumblr melepas tangan atas lalu-lintas data yang terjadi di lamannya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pihak media penyedia sendiri sudah melakukan berbagai tindakan preventif supaya transaksi informasi yang terjadi di bawah domainnya sesuai dengan nilai-nilai universal. Seperti sistim pembatasan usia, pencarian aman dan lain sebagainya.

Jika demikian adanya, maka apa alasan sebenarnya bagi pemerintah untuk menutup akses terhadap situs-situs blogging dan media sosial seperti Tumblr, Vine dan Reddit? Padahal sebagai lembaga eksekutif pembuat peraturan, pemerintah seharusnya memahami betul setiap peraturan perundangan yang di keluarkannya. Kalau tidak maka akan menjadi sebuah lelucon besar yang sama sekali tidak lucu untuk di dengarkan.

Terkait dengan Telegram, yang saya pisahkan karena menurut saya merupakan sebuah kasus tersendiri sebab ia bergerak di bidang yang berbeda dengan media lain yang juga telah di tutup aksesnya oleh pemerintah, sebagai sebuah aplikasi pertukaran pesan maka Telegram sudah pasti terlepas dari tanggung jawab atas konten yang beredar di dalam platformnya. Karena fitur-fitur yang disediakannya hanyalah pengamanan,kecepatan dan kenyamanan bagi seluruh penggunanya dalam bertukar pesan. Itupun sudah di jelaskan kembali di dalam EULA Telegram di saat pra-registrasi. Sebab akan menjadi sedikit menyeramkan jika ada suatu pihak ataupun lembaga yang memiliki hak dan/atau otoritas untuk melihat dan/atau mengatur alur lalu-lintas setiap pertukaran pesan yang dilakukan oleh tiap dan segenap warga negara.

Kedua; Bagaimana proses pengaturan dalam penyelenggaraan proses transaksi informasi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dengan seakurat mungkin, ada baiknya jika kali ini saya menyisipkan mengenai peraturan yang menaungi perihal tersebut. Ialah;

1. Setiap penyelenggara sistim elektronik harus menyelenggarakan sistim elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistim elektronik sebagaimana mestinya.

2. Penyelenggara sistim elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistim elektroniknya.

3. Ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistim elektronik. (Pasal 15 ayat 1,2 dan 3)

Jika mencermati kata per kata dari peraturan perundangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap platform yang menyediakan jasanya di Republik ini bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan situs itu sebagaimana mestinya. Ini berarti bahwa situs blogging harus tetap berada di koridornya sebagai blog dan juga lain sebagainya. Lalu pada ayat 2 berbicara mengenai tanggung jawab penyedia jasa media informasi untuk berinovasi dan merenovasi sistim elektroniknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara ini. Pun begitu, segala tanggung jawab atas kegiatan yang diakibatkan oleh ancaman/paksaan, kesalahan sistim dan/atau kelalaian pihak pengguna sudah di anulir oleh ayat 3.

Oleh karenanya, penutupan seluruh/sebagian akses terhadap berbagai platform internet yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga menjadi void. Mengingat adanya perjanjian oleh para pengguna dan pihak penyelenggara melalui EULA serta pengunduhan, atau dalam kasus Telegram adalah pengiriman pesan, yang tidak sebagaimana mestinya menjadi tanggung jawab para pengguna dan dapat di lihat sebagai sebuah kelalaian dari pihak pengguna itu sendiri.

▷ Bagian Pertama

Melanjutkan pokok bahasan beberapa waktu lalu, mengenai sebuah tren baru yang di anut oleh rezim pemerintah yang berkuasa saaat ini, yakni penutupan akses terhadap platform penyedia informasi dari ranah dunia maya di Republik ini. Kali ini saya ingin mencoba melihatnya dari sudut pandang hukum dari hal-hal yang kerap dijadikan landasan oleh para pemegang kusasa eksekutif di negeri ini dalam menentukan kebijakan publiknya.

Pun begitu, karena saya bukanlah merupakan seorang insan yang berkecimpung di bidang hukum, baik sebagai akademik maupun profesional, maka dengan ini saya mengharap pengertian para pembaca saya untuk memberikan koreksi dan/atau tambahan jika ada perkara-perkara yang luput dari riset yang saya telah saya lakukan mengenai hal terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebelumnya.

Baiklah, sebelum mengulas lebih jauh, ada baiknya saya melihat kembali subjek apa saja yang di jadikan sebagai justifikasi dalam pelaksanaan kebijakan dai berbagai pemblokiran tersebut. Dalam pengamatan saya, ada tiga hal pokok yang kerap digunakan oleh pemerintah sebagai landasan. Yakni kontra-terorisme, pornografi dan pornoaksi serta informasi dan transaksi elektronik. Maka dari itu, di sini saya ingin meniliknya melalui beberapa peraturan perundangan yang memayungi subjek bab tersebut.

Yang pertama, dan yang paling kontroversial menurut saya, adalah kasus pornografi. Dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Peraturan yang sempat menuai pro/ kontra dan perdebatan panjang ketika akan disahkan ini, menurut saya memang agak aneh. Baik di lihat dari latar belakang pembuatan, proses pengesahan hingga metode pelaksanaan dan penerapannya. Betapa tidak, karena merunut pada penjabaran mengenai pornografi seperti yang tersurat dalam deskripsi saja sudah begitu ambigu dan multi-tafsir. Kira-kira seperti ini bunyinya;

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gamar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. ( Pasal 1, ayat 1. )

Jika menelaah peraturan perundangan di atas dari tiap kata per katanya, maka sudah jelas bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengeliminasi secara total tindak perilaku dan gestur yang mengandung seksualitas dari ruang publik serta membatasi secara ketat penggunaannya hingga ke wilayah pribadi individu warga negara. Sebagaimana disebutkan oleh peraturan tersebut, “…melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan yang memuat kecabulan…”. Terlebih lagi jika elemen yang digunakan sebagai poin evaluasi merupakan sesuatu yang sangat subjektif yakni, “…yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”. Hal ini jelas merupakan celah, loop hole, yang begitu besar dalam sebuah peraturan perundangan. Karena dengan begitu, peraturan ini rawan sekali disalah-gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Mengapa?

Pertama, sebelum membahas lebih lanjut ke dalam bentuk-bentuk konten yang di larang, dalam peraturan perundangan tersebut telah membatasi segala gestur seksualitas yang didasarkan pada norma. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa norma pada dasarnya adalah produk budaya dan bersifat subjektif. Sehingga, bagi saya, adalah sangat tidak masuk akal menggunakan landasan subjektif sebagai fundamental peraturan perundangan di negara multi-etnik ini. Karena pada akhirnya hanya akan melahirkan berbagai perdebatan publik yang tiada akhir, sebab pengertian seksualitas itu sendiri berbeda bagi setiap etnis yang ada di Nusantara. Sebagai contoh adalah adanya kontradiksi yang begitu kentara di dua daerah yang merupakan ujung timur dan barat negeri ini. Dari sudut pandang pemda Nangroe Aceh Darussalam penggunaan koteka atau bahkan kebaya jawapun dapat di lihat sebagai sebuah pelanggaran norma, sedangkan di wilayah lain menjadi sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan. Belum lagi jika kita bericara mengenai pakaian adat yang digunakan oleh para mama di Papua di mana mereka bertelanjang dada. Apakah itu lantas menjadi sebuah pelanggaran hukum ketika perbedaan kebudayaan di nilai tidak etis dalam norma etnis yang berbeda di ujung lain negeri ini?

Kedua, mengenai bentuk-bentuk konten seksualitas yang di larang oleh peraturan perundangan ini. Yakni, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gamar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan…”. Di sana jelas telah menyebutkan secara tersurat mengenai pelarangan segala bentuk informasi yang mengandung seksualitas dari ruang publik tanpa melihat latar belakang dari keberadaan konten tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengidap penyakit psikologis? Karena pada dasarnya mereka juga merupakan korban dari konten pornografi itu sendiri. Dengan deskripsi peraturan perundangan yang demikian, maka posisi mereka di mata hukum bukan saja sebagai victim, melainkan juga villain. Meskipun dalam Bab III (pada pasal 15 dan 16) telah di atur mengenai pembinaan kepada anak-anak yang menjadi korban dari pornografi dan pornoaksi, namun saya rasa hal itu belumlah cukup. Karena korban dari konten ini sendiri tidak terbatas pada anak-anak, banyak orang dari kalangan yang sudah lebih dewasapun telah menjadi korban. Sebagai contoh ketika beberapa tahun lalu kita dihebohkan oleh kelakuan seorang wanita yang berbelanja dalam keadaan bugil di dalam sebuah Apotek. Lalu apakah lantas dengan serta-merta kita membuang mereka dari peradaban negeri ini alih-alih mencari sebuah solusi untuk melakukan rehabilitasi yang memberikan posibilitas kepada mereka untuk kembali lagi berada di tengah-tengah komunitas sosial? Melalui peraturan perundangan ini, masyarakat seakan seperti telah menjatuhkan hukuman mati secara sosial kepada para pengidap kelainan seksual karena tidak adanya pasal yang melindungi orang-orang dewasa yang telah menjadi korban. Dan hal ini jelas sekali bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan, itupun jika kita menganut azas yang sama.

Lanjut ke dalam frasa, “…yang memuat kecabulan…”. Lagi-lagi sebuah definisi yang sifatnya ambigu. Kecabulan yang di maksud disini itu yang seperti apa? Apakah menjadi sebuah pelanggaran hukum jika saya memuji penampilan istri seorang kawan padahal kami sudah berkawan lama dan hal tersebut termasuk jokes yang wajar di antara kami? Karena pandangan akan konsep kata cabul itu sendiri berbeda pada setiap individunya. Maka jangan anda salahkan jika suatu saat nanti istri anda akan mengajukan sebuah tuntutan kepada anda, atau kawan wanita, anda di pengadilan atas dasar rasa cemburu. Lalu apakah jika saya mengemukakan kepada istri saya ketika ingin berhubungan badan juga akan membuat saya menjadi seorang kriminal? Mengingat segala bentuk komunikasi, termasuk pula gestur, yang mengandung unsur seksualitas telah di larang oleh peraturan perundangan ini. Atau jika istri saya sedang menggoda saya ketika akan dan/atau sedang melakukan hubungan persenggamaan juga melakukan sebuah tindakan kriminal seperti tertulis pada pasal 4 ayat 1 huruf d dan e? Oleh sebab itu, put freedom of expression aside, peraturan perundangan ini telah mengatur terlalu jauh ke dalam kehidupan bermasayarakat seorang individu.

Selamat Malam UTC +7,

Dalam kurun waktu satu dekade belakangan, Republik ini telah berulang kali melakukan penutupan akses, baik sebagian maupun seutuhnya, terhadap berbagai layanan penyedia jasa informasi. Terutama platform yang beroperasi melalui internet.

Berbagai alasan dan latar belakang dikemukakan sebagai landasan dan justifikasi bagi pemerintah untuk melenggangkan keputusannya terhadap publik. Mulai dari kontra-terorisme hingga pornografi dan pornoaksi.

Meskipun begitu, ternyata pada pelaksanaannya, aksi keras Pemerintah Republik ini tidak berhenti pada para penyedia langsung dari jasa dan/atau informasi yang bersangkutan. Tapi juga melangkah lebih jauh lagi menuju seluruh platform yang memiliki, mengandung dan/atau menyiratkan konten-konten tersebut. Hal ini sudah dibuktikan dengan penutupan akses terhadap reddit, vine, telegram dan yang paling baru adalah tumblr.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah; poin-poin seperti apa yang dijadikan landasan evaluasi oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk melakukan berbagai penutupan tersebut?

Karena banyak dari media-media tersebut yang justru tidak mengedepankan jasa dan/atau informasi terlarang sebagi komoditinya. Justru sebaliknya, situs-situs seperti tumblr dan vine merupakan platform yang cukup ketat mengatur mengenai alur lalu-lintas data dan informasi yang beredar di laman mereka.

Tumblr, misalnya, merupakan sebuah situs blogging yang memiliki konsep dasar yang sama dengan berbagai situs lainnya. Sebagai platform yang menggabungkan konsep blogging dan social networking sudah barang tentu Tumblr memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan konten-konten dewasa. Bahkan menurut saya dalam hal regulasi yang mengatur mengenai konten-konten dewasa sama ketatnya, kalau tidak bisa dikatakan lebih, dengan Blogger. Dan hampir pasti jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan situs micro-blogging Twitter, ataupun media sosial lain seperti Facebook. Karenanya menjadi tidak masuk akal bagi saya jika penutupan akses Tumblr di bumi peritiwi oleh pemerintah didasarkan pada pelanggaran asusila seperti yang diutarakan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Karena bagi para penggunanya, yang betul-betul memahami, Tumblr melakukan berbagai upaya penyaringan konten-konten dewasa. Seperti saat pra-registrasi yang memunculkan opsi mengenai topik atau konten seperti apa yang akan di bahas oleh user di dalam lamannya dan menyediakan kategori tersendiri bagi pengguna yang ingin membahas pokok masalah yang berkaitan dengan seksualitas, kekerasan dan/atau konten lain yang tidak selayaknya diperlihatkan kepada anak di bawah umur. Lalu opsi serupa juga muncul sesaat sebelum pengguna akan mengunggah berbagai karya di laman mereka. Seakan masih belum cukup, di dalam media pengaturan dalam layanan pencarian Tumblr juga menyediakan opsi bagi pengguna untuk mengeliminasi berbagai konten yang termasuk dalam kategori konten dewasa dari daftar indeks.

Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan situs serupa seperti Blogger maupun Wordpress yang hanya sekali memunculkan opsi pengkategorian tersebut, yakni saat pra-registrasi. Terlebih lagi, kedua situs tersebut tidak menyediakan sarana pencarian internal sehingga hasil penelusuran konten bergantung sepenuhnya kepada kata kunci yang digunakan oleh user dalam melakukan pencarian melalui situs pencari dari pihak ketiga seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya.

Keanehan serupa juga saya temukan dalam kasus penutupan sebagian akses bagi Telegram. Di saat kontra-terorisme di pilih sebagai justifikasi yang tepat oleh pemerintah dalam menentukan kebijakannya. Padahal, seperti kita ketahui bersama, Telegram merupakan sebuah platform penyedia jasa bertukar pesan biasa selayaknya Whats App, Line, Blackberry Messanger dan ratusan media serupa lainnya. Apakah lantas menjadi kesalahan sang penyedia jasa jika layanannya digunakan oleh orang-orang yang tidak berprikemanusiaan?

Jika memang demikian adanya, maka para ilmuwan fisika yang menemukan teori fusi nuklir jauh lebih berdosa dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom dan mebinasakan jutaan manusia di Hiroshima dan Nagasaki. Serta Mpu Gandring adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas berbagai kematian yang diakibatkan melalui konfliknya dengan Ken Arok, termasuk ribuan nyawa kawula Singhasari yang menjadi korban dalam pergolakan politik kerajaan tersebut dan ikut menjadi korban. Dan berbagai analogi lain seperti Mikhail Kalashnikov bahkan hingga Suharto.

Oleh karenanya, saya ingin kembali menyanyakan hal yang begitu mengusik sanubari saya; Metode seperti apa serta poin-poin kualitatif apa saja yang digunakan oleh Bapak Menteri sebagai landasan evaluasi dalam menetukan kebijakannya?

Apakah hal tersebut berkaitan dengan lembar laporan pajak perusahaan? Ataukah karena media-media yang ditumbangkan oleh pemerintah bukan merupakan bagian dari sebuah jaringan korporasi yang jauh lebih besar sehingga di nilai tidak profan? Sudah seyogyanya para pemegang kekuasaan eksekutif di negeri ini berkata jujur dan terbuka kepada masyarakatnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi. Kecuali jika memang ada informasi-informasi tertentu yang sifatnya sangat rahasia bagi Negara, maka barulah saya dapat memakluminya.

Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri selama, setidak-tidaknya, dua abad. Lebih jauh lagi, ketika Sultan Agung Hanyakrawati membangun perdaban awal di kota ini dengan Mataram Islam-nya tanpa melupakan untuk mempertimbangkan seluruh kajian geografis serta filosofisnya. Membentangkan garis imajiner yang membujur dari puncak Merapi hingga ke tepian Parang Kusumo. Lalu membangun monumen pengingat yang di namai dengan Tugu Golog Gilig, yang sekarang menjelma menjadi Tugu Paal Putih, bahwa masyarakat Mataram hidup berdampingan di antara alam. Yang sejatinya dalam Kebudayaan Jawa merupakan pemberi kehidupan.

Dan di lembah bernama Ngayogyakarta ini pula lah sejarah di tulis. Tentang perpecahan politik, tentang pertumpahan darah serta tentang kemajuan peradaban. Waktu bergulir, kalender Saka kini telah berganti dengan Masehi. Begitu pula dengan seluruh joglo dan pendapa telah merupa gedung-gedung tinggi. Di hiasi dengan kerasnya aspal jalanan, negri ini perlahan tapi pasti menjelma menjadi sebuah metropolis. Lengkap dengan segala gemerlap, kemewahan pun permasalahaannya.

Di bawah format negara kesatuan, tanah ini berkembang melesat melampaui segala perkiraan. Dengan dukungan para kapitalis, pemerintah telah menyulap pepohonan menjadi beton bertingkat. Layaknya sebuah hutan, mereka menjamur di segala penjuru kota. Terutama yang berada di bawah naungan Pemerintahan Dati II Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Menghasilkan berbagai permasalahan urban yang kian hari kian pelik. Kemacetan, kesenjangan sosial hingga banjir.

Lalu, bagaimana sebaiknya saya dan sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang lain dalam bersikap? Bukankah pembangunan dan pengembangan daerah merupakan mimpi dari setiap putera-puterinya?

Saya tidak menafikkan diri bahwa saya ingin melihat Yogyakarta tercatut dalam salah satu dari sekian panjang daftar nama kota destinasi dunia. Tempat rujukan jutaan manusia dari berbagai sudut planet. Sebagai kota pariwisata, pendidikan dan atau budaya. Dan harus saya sadari, hal ini tentunya harus ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan melakukan sebuah pengembangan, terutama dalam skala yang masif, membutuhkan kapital yang tidak sedikit. Yang justru cenderung berada di luar kemampuan Kasultanan itu sendiri sebagai pengampu pemerintahan. Negeri ini sudah menghabiskan hampir seluruh guldennya untuk membantu prosesi kelahiran sebuah Republik. Meninggalkan satu-satunya ironi dan permasalahan yang mendasar dalam sebuah pembangunan, yakni membuka diri terhadap pemegang kapital besar yang notabene merupakan korporasi umum yang berorientasi pada profit.

Lalu, setelah memahami duduk perkara di atas, apakah masih menjadi tabu untuk menggandeng penanam modal besar dalam membangun kampung halaman?

Saya rasa, sebuah penolakan terhadap terpaan arus kapital besar dalam sebuah mimpi pembangunan adalah utopia. Karenanya bahkan masyarakat Yogyakarta yang dikenal feodal dan komunal pun pada akhirnya harus tunduk pada gilasan zaman. Hanya saja, sebagai seorang pribumi—atau setidaknya yang mencintai negri ini—saya dan jutaan masyarakat lain di Yogyakarta hanya perlu berperan sebagai pengawal. Sebagai kawula yang mengingatkan Gusti agar pembangunan yang dilakukan secara masif ini tetaplah menitik-beratkan pada kemaslahatan masyarakat banyak. Dengan meminimalisasi dampak-dampak lingkungan dan sosial yang, mau tidak mau, pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Dapat di lihat bersama bagaimana prosesi pembangunan yang mulai carut-marut terjadi di sana-sini. Mulai dari AMDAL yang dipaksakan hingga dampak sosial yang tidak terpikirkan. Membawa permasalahan baru mengenai penyimpangan dalam implementasi pembangunan tersebut terhadap konsep awal tata kota dan identitas kota itu sendiri. Memberikan kesan bahwa proyek-proyek tersebut bukan lagi menjadi sebuah pembangunan menyeluruh yang berkesinambungan dan terkesan hanya asal tempel.

Sebagai contoh, masifnya proyek pusat perbelanjaan di sebuah wilayah yang hanya memiliki populasi kurang dari lima juta jiwa tentu meninggalkan sebuah tanda tanya besar. Benarkah kota ini telah membutuhkan pusat perbelanjaan sebanyak itu? Sudahkah sanggup daya beli masyarakat menyentuh ke dalam tingkat konsumsi yang setinggi itu? Jawabannya tentu bisa di lihat dari konsumsi masyarakat di lapangan yang hanya mampu menyambangi beberapa merchant kelas menengah, itupun hanya sekedar menonton film di bioskop. Bahkan cenderung menambah permasalahan urban baru tentang kemacetan. Karena dalam pengamatan saya, saya yakin bahwa tidak sedikitpun mereka memikirkan alur lalu lintas di daerah terdampak pembangunan tersebut. Hal ini justru membuat Yogyakarta semakin jauh dari konsep awalnya sebagai pariwisata yang menitik-beratkan pada kenyamanan di berbagai aspek.

Lalu yang tidak kalah marak adalah pembangunan hotel dan fasilitas hunian lain yang juga menjamur di berbagai sudut kota. Seakan Yogyakarta telah menjadi destinasi wisata dunia yang memiliki tingkat lay over yang tinggi. Pada kenyataannya, di atas kertas, tingkat hunian turis di Yogyakarta justru mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu di akibatkan dari tidak seimbangnya neraca permintaan dan penawaran. Ditambah dengan kurangnya fasilitas umum yang mampu mengintegrasikan titik-titik vital kota, menjadi tambahan bukti shahih atas betapa ruwetnya proses pembangunan ini.

Terlebih, ketika tingkat urbanisasi untuk menyambangi kota ini kian lama kian tinggi. Menilik dari betapa penuh sesaknya jalanan kota dimana justru tidak di imbangi oleh jumlah kendaraan ber-plat AB. Di perkuat oleh dampak rasio penjualan kendaraan beroda empat yang tercatat di buku laporan perpajakan daerah yang ternyata tidak mengalami lonjakan secara signifikan. Meskipun memang tingkat penjualan kendaraan beroda dua meningkat drastis hingga mencapai dua kali lipatnya per tahun. Namun begitu, bagi saya, hal ini bukanlah sesuatu yang layak di banggakan apalagi di umbar-umbar. Ketika laju konsumsi otomotif tidak berbanding lurus dengan tersedianya jalanan bagi mereka untuk berkeliaran, maka akibatnya sudah jelas. Kemacetan! Saya tidak berbicara mengenai waktu hitung mundur di tiap persimpangan yang memang sudah kelewat nyaman untuk mampu menghabiskan sebatang Marlboro sebelum warna hijau penuh harapan itu menyala, namun sesuatu yang lebih mirip dengan kondisi yang di alami Ibukota Republik ini sekarang. Dimana kota yang menjadi acuan perkembangan ekonomi bagi hampir seantero Nusantara itu terancam stuck dalam beberapa tahun ke depan jika tidak ada solusi efektif yang mampu mengurai kemacetan kronis yang sedang di alaminya. Bukan lagi tersendat, namun benar-benar mandeg! Hal yang sama juga mengancam berbagai kota lain, yang juga sedang berkembang, di negeri ini. Surabaya, Bandung, Medan hingga Bali.

Suara bising dari mesin grinder menyeruak membelah kesunyian di seantero ruangan. Aroma kuat dari biji-biji kopi terbaik yang dibawa langsung dari Pulau Sumatra ketika mereka sedang di seduh seolah membius kesadaranku sebagai seorang insan Nusantara yang sedang terpisah beribu-ribu kilometer jauhnya dari Ibu Pertiwi. Alunan melodi dari tembang sendu When We were Young yang dinyanyikan oleh penyanyi kenamaan dari Britania Raya, Adele, semakin mengentalkan kesan melankolis di udara. Terlebih ketika Sang Surya semakin tidak berdaya melawan kantuknya setelah seharian menerangi dunia. Kini mulai takluk ke haribaan cakrawala, mengakibatkan redupnya pencahayaan di kedai kopi kecil ini kian temaram.

Menit demi menit berlalu, ribuan detik sudah berdetak dan aku habiskan dalam penantian. Rasanya waktu berlalu begitu lambat ketika kita tidak memiliki teman bicara. Tidak ada hal yang begitu dipikirkan, semuanya seakan berlalu begitu saja. Sama seperti deru mesin dari ribuan kendaraan yang melewati Las Ramblas ini setiap harinya, menguap bersama seluruh bunyi bising yang ditinggalkannya. Sejenak menarik perhatian, lalu menghilang.

Sesap pahit kopi yang aku kecap semakin menjagaku agar tetap membumi. Mengingatkan aku pada janji yang kubuat dengan seorang kawan. Well, walaupun sebenarnya aku tidak begitu mengenalnya. Kami pernah berada di dalam satu project yang sama. Setidaknya, selama beberapa bulan itu kami berinteraksi. Berbicara dan bertukar ide. Sebuah pengalaman yang amat mengesankan bagiku saat itu. Sebagai seorang wanita yang baru saja beranjak dewasa, dalam perjalanannya meniti karir di dunia teatrikal yang selalu terngiang di dalam mimpi. Bertemu dengan seorang lelaki dewasa dengan segala ke-maha tahu-an yang dia miliki, sosoknya begitu mengayomiku saat itu. Begitu dewasa. Seolah memberikan aku ilusi akan kehadiran sosok seorang kakak yang hanya mampu aku dapatkan dalam imaji.

Setidaknya, sampai ia menghilang. Begitu tiba-tiba dan spontan. Dia meninggalkan seluruh timnya tepat semalam sebelum pentas besar yang kami tukar dengan selautan penuh cucuran keringat serta segenap perasaan. Dia meninggalkanku saat kami berada di depan pintu besar yang memisahkan kami dengan impian kami, tepat sebelum lembar-lembar dari daun pintu itu sempat terbuka. Meninggalkan kekosongan di salah satu sudut hati ini, meninggalkan kotak teka-teki yang tidak pernah terbuka hingga hari ini.

“Yah, mau bagaimana lagi? Agung Surya Kencana memang selalu misterius.”, desahku pelan sembari menatap nanar ke dalam cangkir kopiku yang ternyata sudah kosong.

Aku baru saja menyelesaikan permintaanku kepada pelayan untuk membawakan secangkir lagi kopi ketika bel yang menggantung di pintu masuk berbunyi. Sebuah inovasi sederhana yang cerdas untuk mengetahui bahwa ada lalu-lintas kehidupan di kedai ini. Meski tidak seramai Hard Rock Cafe yang berada di sisi lain dari jalanan. Begitu kontras memang, namun aku tahu bahwa memang tempat seperti inilah yang di sukai Agung sejak dulu. Sepi dan temaram, membuat aroma kopi menjadi candu tersendiri tanpa perlu terusik hingar-bingar kehidupan kota. Namun begitu masih tetap terasa hidup.

Tampak berjalan sesosok lelaki, tidak begitu tampan, namun rapi. Dengan rambut yang di atur rapi kebelakang, dari kilatannya yang terllihat dari seberang ruangan, sepertinya ia memakai cukup banyak Pomade. Pilihan bajunya pun tidak begitu norak, namun nyaman dipandang. Tipikal seorang lelaki metroseksual. Ia memadukan sebuah kemeja putih bernuansa biru langit di kerah dan kancingnya dengan sebuah sweater sederhana berwarna senada yang lebih gelap. Sebuah tas gunung kecil di biarkannya menggantung di sebelah lengannya. Sebuah kebiasaan yang membuatku langsung mengenali siapa identitas lelaki ini.

Sejenak dia berhenti sembari menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan sebelum menemukanku yang bersembunyi di sudut. Dia tersenyum ramah sebagai tanda bahwa ia juga mengenaliku yang kubalas dengan senyuman lain sebagai subtitusi kalimat undangan baginya agar mengisi kekosongan bangku di depanku. Agung lalu berjalan melanjutkan langkahnya menuju meja pemesanan sebelum datang menghampiri mejaku.

“ Hai.”, sapanya lembut ketika akhirnya wajah kami saling bertatap di meja yang sama.

“ Hai?”, sepetku pedas yang di balasnya dengan ledakan tawa renyah.

“ Kenapa sih? Aku salah apa?”, ia bertanya dengan nada polos yang menyebalkan.

“ Koh, kamu itu telat setengah jam.”

“ Sepuluh tahun ndak ketemu, kamu cuman mau ngomelin aku nih?”, sindirnya.

“ Ish! Bukannya gitu. Soalnya kamu tuh udah kebiasaan tau.”, sergahku menolak.

Sejenak dia menatapku dalam, kuperhatikan senyumnya mengembang sesaat sebelum bibirnya membuka untuk berkata,

“ Sofie. You know me better than I do, don’t you?”

* * * * *

Selamat malam waktu Indonesia bagian Yogyakarta.

Kata orang, Yogyakarta adalah kota yang nyaman. Kota budaya dan pendidikan dimana banyak orang yang merelakan para sosok terkasihnya merantau dan mengenyam pendidikan di kota ini. Tempat dimana kearifan lokal masih bisa hidup di tengah-tengah terpaan pembangunan yang kian menjadi. Sebuah komunitas sosial yang mampu menahan perkembangan zaman sehingga lajunya menjadi tidak semasif di Ibukota Republik ini. Suatu wilayah, yang bagi kebanyakan kaum urban mengatakan bahwa waktu tidaklah berdetak di kota ini. Sedangkan bagi saya, Yogyakarta adalah sebuah tempat yang saya sebut sebagai, rumah.

Rumah yang begitu saya banggakan dan saya cintai. Tempat dimana saya bisa beradu pikiran tanpa mendapatkan labelisasi tertentu, serta wadah yang pas bagi saya untuk menumpahkan ide tanpa perlu khawatir tersandung kasus persekusi. Rumah yang begitu nyaman untuk menghabiskan masa tua tanpa perlu terusik dengan polarisasi politik praktis. Dan juga sebagai tempat yang tepat untuk melepas sanak-saudara serta keluarga untuk menuntut ilmu tanpa perlu merasa cemas akan keselamatan jiwa, dan psikologis, mereka.

Namun itu dulu.

Dulu ketika kota ini masih layak di labeli sebagai kota pendidikan. Saat kota ini masih disebut sebagai kota budaya. Saat kota ini masih terasa begitu njawani.

Euforia akan otonomi daerah pasca era orde baru membawa angin segar bagi kaum reformis. Harapan akan adanya kesetaraan dan kebebasan di berbagai aspek dalam kehidupan bernegara di dalam kerangka sebuah negara kesatuan. Hanya saja, mungkin, kebanyakan dari kita banyak yang alpa dalam menyadari kata bagaimana dan mengapa ketika sibuk mengejar apa. Sehingga dalam implementasinya menjadi sedikit tidak karuan.

Namun begitu, waktu tetap berputar dan zaman tetap berjalan. Kota ini pun tidak lepas dari gilasan perkembangan yang ramai di gaungkan atas nama modernisasi. Yang kembali menjadi pertanyaan, mengapa dan bagaimana sikap Yogyakarta terhadap hal ini?

Dua dekade berlalu, Yogyakarta kini lantang mengatakan bahwa dirinya tidak sepintar dulu. Kota ini tidak searif dulu. Tidak, saya tidak sedang berbicara mengenai merebaknya tagar #JogjaOraDiDol dan gaung anti liberalismenya. Karena memang saya sudah pernah membahasnya di dalam seri #jogJakarta ; Renaissance. Kali ini saya berbicara mengenai sebuah kisah kegagalan kota ini dalam mempertahankan, tidak hanya status, namun juga masyarakatnya sebagai sebuah komunitas yang arif dan berpendidikan hingga berujung pada terjadinya tindakan persekusi di depan pintu gerbang kota. Yang mana notabene merupakan daerah ekonomi khusus berlabel internasional yang pengawasannya berada dibawah otoritas nasional. Saya juga menyuarakan tentang sebuah ironi atas terbentuknya sekat-sekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Yogyakarta. Sebuah dampak dari penerapan politik praktis yang menimbulkan efek gelembung di kota yang dulu di gaungkan sebagai Indonesia Kecil. Lucunya adalah pokok permasalahan itu sendiri justru terjadi di Ibukota Republik yang terpaut lebih dari 300 kilometer di barat kota ini.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Perubahan yang begitu signifikan di alami oleh Yogyakarta dalam, setidaknya, dua dasawarsa terakhir. Pertumbuhan penduduk dan gelombang urbanisasi yang begitu masif, mau tidak mau, harus diakui sebagai poin penting yang berperan dalam bergesernya nilai-nilai sosial kota. Sebagai tempat berkumpulnya beragam suku dan etnis, Yogyakarta dinilai mampu menjadi lokasi yang tepat sebagai wadah berpusarnya nilai-nilai keberagaman. Yang, idealnya, juga mampu mempertahankan identitasnya sebagai Kerajaan Jawa terakhir yang memiliki legitimasi yuridis.

Namun kenyataan selalu saja bertolak belakang dengan kenyataan. Fakta bahwa kebudayaan Jawa sebagai identitas yang mulai terus-menerus tergerus dan dipaksa berasimilasi dengan nilai-nilai baru atas nama demokrasi. Diperparah dengan idelogi-ideologi intoleran berbau keyakinan yang dibiarkan berkembang bebas. Semua ini bagaikan mengamini adanya efek bola salju yang berkembang di kota ini. Dengan mengutip kalimat seorang kawan, "Begitu masif dan sistimatis." .

Yang kedua, semakin maraknya tindak kriminal di berbagai sudut kota. Atau setidak-tidaknya yang mampu tercium oleh media massa. Membuat Yogyakarta semakin shahih dalam kehilangan identitasnya sebagai kota yang arif. Di mulai dari merebaknya kartel narkoba hingga tindakan persekusi oleh segelintir kelompok arogan yang mengamini tindak humiliasi untuk menelanjangi seorang supir di muka umum.

Saya masih ingat saat 15 tahun lalu di saat saya lupa dan meninggalkan sepeda saya di lapangan sebuah komplek perumahan dan masih dapat menemukannya ketika saya mencarinya kembali di malam harinya. Seandainya saya mengulanginya lagi hari ini, mungkin saya hanya akan mendapatkan sepucuk kertas bertuliskan terima kasih. Entahlah.

Terlepas dari semua itu, kembali saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Begitu nyata ditengah-tengah sebuah masyarakat sosial yang notabene memiliki intelektualitas sedikit lebih baik ketimbang kota-kota lain di Republik ini. Tepat dibawah hidung para tokoh yang dengan lantangnya menggaungkan betapa cerdasnya masyarakat kota ini. Kalau memang begitu adanya, masihkan layak kota ini di sebut sebagai kota pendidikan? Atau sudahkah bisa saya dengan lantang menyebut bahwa kerangka kokoh pendidikan di Yogyakarta ini sudah rapuh dimakan rayap?

Lebih dari itu, bagaimana sikap Yogyakarta menanggapi pergeseran kerangka sosial yang terjadi di dalam tubuhnya? Bagi saya, sebuah pemerataan dalam bidang pendidikan tentu akan menjadi bentuk investasi jangka panjang yang sangat berharga. Sehingga kaum-kaum yang layak disebut sebagai intelek tersebut tidak terkonsentrasi di beberapa wilayah khusus.

Tapi kembali ke, bagaimana? Ketika pemerataan infrastruktur dan fasilitas umum pun masih dalam proses menuju ke sana. Lebih jauh lagi, bagaimana caranya melakukan pemerataan jika pembangunan pun masih ditolak sebagian luas masyarakat yang menggemakan diri sebagai kaum marjinal? Bukankah segala sesuatunya tidaklah begitu saja terjatuh dari langit? Butuh proses jangka panjang yang bertele-tele dan, tentunya, dana yang tidak sedikit. Lalu permasalahan yang tidak kalah dilematis muncul ketika muncul segelintir kelompok arogan yang merasa memiliki hak untuk menghakimi sesamanya atas nama anti liberalisme dan anti neo-komunisme. Celakanya masyarakat Yogyakarta merupakan sebuah endapan yang tersusun dari berbagai segmen dimana tidak semuanya memiliki budaya nrimo yang begitu lekat dengan Orang Jawa. Saya rasa, mungkin, di sanalah letak kharisma Yogyakarta sehingga semua lapisan masyarakat merasa memiliki sejengkal dari kota ini sehingga tidak ada istilah menjadi tamu disini. Meskipun saya hampir yakin bahwa tidak ada setengah dari mereka yang berkontribusi dalam laporan perpajakan pemerintah daerah istimewa ini.

Selamat sore Waktu Indonesia bagian Barat. Orang bijak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, setelah sekian lama saya berpuasa dari kegiatan tulis-menulis, kini saya kembali. Membawa beberapa karya tulis yang masih tidak akan lari jauh dari gaya kepenulisan saya. Puisi, essai, cerita hingga serial terbaru saya.

Saya rasa cukup sekian pengumuman dari saya. Semoga teman-teman masih sudi dan mampu menikmati sobekan.

Bleeding Out by Imagine Dragons

I'm bleeding out So if the last thing that I do Is bring you down I'll bleed out for you So I bare my skin And I count my sins And I close my eyes And I take it in I'm bleeding out I'm bleeding out for you, for you.

When the day has come That I've lost my way around And the seasons stop and hide beneath the ground When the sky turns gray And everything is screaming I will reach inside Just to find my heart is beating

Oh, you tell me to hold on Oh, you tell me to hold on But innocence is gone And what was right is wrong

'Cause I'm bleeding out So if the last thing that I do Is to bring you down I'll bleed out for you So I bare my skin And I count my sins And I close my eyes And I take it in And I'm bleeding out I'm bleeding out for you (for you)

When the hour is nigh And hopelessness is sinking in And the wolves all cry To fill the night with hollering When your eyes are red And emptiness is all you know With the darkness fed I will be your scarecrow

You tell me to hold on Oh you tell me to hold on But innocence is gone And what was right is wrong

'Cause I'm bleeding out So if the last thing that I do Is to bring you down I'll bleed out for you So I bare my skin And I count my sins And I close my eyes And I take it in And I'm bleeding out I'm bleeding out for you, for you.

I'm bleeding out for you (for you) I'm bleeding out for you (for you) I'm bleeding out for you (for you) I'm bleeding out for you

Prologue

Bersama dengan senja petang itu, langit Venezia memerah. Sang Surya tampak terkantuk-kantuk menenggelamkan diri ke dalam pelukan cakrawala. Dan bersamaan dengan semakin tipisnya jarak antara kopiku dan ampasnya di dalam cangkir, kusampaikan sepatah salam perpisahan kepadanya.

Seraya menyambut kedatangan Rembulan nan penuh romansa.

* * * * *

Sore itu, jam tanganku masih menunjukkan pukul delapan tepat, di tengah hiruk pikuknya Stazione aku mencoba menangkap keindahan yang ditawarkan Santa Lucia kepada kedua buah bola mataku. Pemandangan menakjubkan dari Grande Canale hanya terpisah dari luasnya Piazza Le Roma dengan tempatku berdiri saat ini. Jutaan turis dari berbagai penjuru dunia berbaur bersama kesibukan para Veneziano - sebutan bagi orang-orang asli Venezia.

"Tapi aku bukan mereka.", bisikku pada kota ini.

Ya, aku telah menyeberangi luasnya dua samudera dan besarnya dua benua dari tempatku berasal untuk mencari kehidupan yang baru. Disini, di tempat ini. Kecintaanku pada dunia seni membawa langkah kaki ini untuk menapakkan telapaknya di tanah yang sering disebut orang sebagai tempat paling romantis di atas daratan Italia.

Romansa.

Ironisnya, cinta juga yang membuatku seakan terusir dari tanah kelahiran yang juga begitu aku cintai. Namun begitu, apa siapa dan mengapa, kini tak lagi penting.

"Aku sudah melangkah."

Selamat Pagi waktu UTC +2, Setelah sekian bulan tidak memiliki kesempatan menyentuh notepad, keypad, dan segala bentuk pad lain yang ada. Akhirnya hari ini saya memiliki kesempatan juga.

Bingung rasanya, terasing di tempat yang bising. Terpisah dari hal-hal yang tersayang. Bukan karena keinginan, namun karena keadaan. Menatap kosong seraya membangun asa, tepat diatas segala tumpukan rasa yang bercampur aduk.