#multikulturalisme

Multikulturalisme, Gus Dur dan Ajaran Islam

Multikulturalisme sebuah bukti kekuasaan Tuhan yang bisa tampak oleh mata. Dalam keberagaman itu, Allah memberikan benang merah berupa ajaran Islam. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya. Islam yang dibawa Nabi Muhammad hadir membawa perubahan pemikiran jika semua manusia…

Jelang Pilpres 2019, Masyarakat Perlu Paham Multikulturalisme

MALANGTODAY.NET - Menjelang Pilpres 2019, masyarakat perlu memahami multikulturalisme. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya (UB) memberikan sumbangsih pemikiran melalui wadah seminar,yang mengusung tema Menggagas Kampanye Multikulturalisme di Indonesia. "Gagasan kami adalah menawarkan sikap multikultural dalam proses kampanye Pilpres. Sikap ini harus muncul dalam strategi kampanye tim sukses, regulasi-regulasi KPU, penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, termasuk bagaimana peran pemberitaan media," ujar Ketua Panitia, Rachmat Kriyantono, Kamis (22/11/2018). Baca Juga: Nama Asli Selebriti Dunia yang Beda Banget Sama Nama Panggungnya Rachmat Kriyantono menjelaskan bahwa seminar yang dihadiri oleh civitas akademika FISIP UB dan juga perwakilan partai politik di Kota Malang tersebut bertujuan agar gagasan-gagasan yang dihasilkan bisa secara langsung didengar oleh partai politik. Pria yang merupakan Ketua Program Studi S2 Komunikasi FISIP UB tersebut menjelaskan bahwa sikap multikultural merupakan sikap yang mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan tanpa mereduksi esensi perbedaan itu sendiri. "Sikap multikultural akan mereduksi kampanye olok-mengolok, menjelekkan, adu domba, dan fitnah. Kampanye akan bisa diarahkan pada diseminasi program, kapabilitas dan rekam jejak capres secara rasional," tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa Kampanye damai yang telah dilaunching pada 23 September 2018 lalu, tidak akan terwujud jika sikap multikultural tidak terinternalisasi dalam para aktor Pilpres, baik capres dan cawapres, tim sukses, regulator, pengawas maupun media. Baca Juga: 5 Alasan Presiden Jokowi Layak Berikan Amnesti Kepada Baiq Nuril Doktor Ilmu Komunikasi lulusan ECU Western Australia tersebut menilai bahwa gagasan seminar ini bukanlah sesuatu yang baru, karena multikulturalisme merupakan hal mendasar dari Tuhan. "Dalam konteks NKRI, keputusan Tuhan ini yang kemudian direpresentasikan dalam Dasar Negara Pancasila. Jadi, Pancasila itu Teori Multikulturalisme Indonesia, kampanye Pilpres semestinya mengacu pada teori ini agar terwujud harmoni," pungkasnya.

Reporter: Rosita Shahnaz Editor: Swara Mardika

Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran

Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran

Abstract

Bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu etnis, bahasa, agama, tradisi dan budaya yang berinteraksi dan berbaur sehingga terbentuklah masyarakat yang multi etnis. Migrasi bangsa Arab, China, dan India ke kepulauan Nusantara menjadikan bangsa Indonesia semakin beragam. Bangsa Indonesia yang…

Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran

Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Abstract Bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu etnis, bahasa, agama, tradisi dan budaya yang berinteraksi dan berbaur sehingga terbentuklah masyarakat yang multi etnis. Migrasi bangsa Arab, China, dan India ke kepulauan Nusantara menjadikan bangsa Indonesia semakin beragam. Bangsa Indonesia yang…

Saya bersyukur saya terlahir dengan agama Islam dan tinggal di Jawa, karena menurut sensus penduduk tahun 2010, umat Islam di Jawa adalah mayoritas dengan prosentase 95,64% dari 136.610.890 jiwa penduduk di Pulau Jawa . Di Indonesia pun prosentase penduduk muslimnya adalah 87,18%. Karena penduduk muslim adalah mayoritas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, saya merasa selalu dilindungi oleh pemerintah. Contoh kecil saya tidak perlu kerepotan mencari makanan yang halal karena Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjamin kehalalan suatu makanan produk sehingga dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Tak tanggung- tanggung, pemerintah akan memberi sanksi kepada produsen jika makanan tersebut berlabel halal namun mengandung zat- zat yang diharamkan dalam Islam.

Namun, sepertinya hal itu tidak berlaku bagi kaum minoritas, Umat Kristiani yang bersuku Jawa misalnya. Saya mulai memikirkan hal ini ketika saya membaca blog milik Gisela Swaragita, pemain bass band Summer In Vienna. Dalam tulisannya berjudul “Katolik yang Jawa” , saya menemukan keresahannya yang menjadi seorang Katolik yang bersuku Jawa. Ia menuliskan bahwa ia sangat senang menjadi Katolik dan bersuku Jawa, namun ia merasa aneh ketika mengikuti adat Jawa yang tercampur oleh tradisi- tradisi Islam. Ia juga merasa menjadi alien di Jawa karena agamanya adalah agama yang disebarkan oleh bangsa Eropa, disebarkan oleh musuh (penjajah-red.). Dan saya sebagai umat Islam juga menyadari bahwa seringkali kebanyakan dari kami (umat Islam) menganggap bahwa umat Kristiani adalah musuh. Seketika saya berimajinasi menukarkan posisi saya dengannya, saya akan sangat sedih jika dianggap sebagai musuh.

Gisel juga sedikit menyinggung label “non” atau “non-is” yang kerap kali digunakan oleh umat Islam untuk menyebut orang- orang di luar agamanya. Memang sekilas tidak ada yang salah, karena memang arti dari non-is atau non islam adalah yang tidak islam. Namun, saya membayangkan jika saya menjadi siswi Katolik di sebuah sekolah negeri, dan seorang guru bertanya, “Yang ‘non’ siapa?” Saya rasa pasti akan ada yang tersinggung dengan penyebutan seperti itu.

Ah ya, saya jadi teringat bagai mana budaya sekolah negeri di Indonesia, khususnya Jawa. Ada saat-saat dimana siswa yang beragama Islam seolah adalah pemilik kelas, yaitu saat pelajaran agama. Kebetulan saya sejak SD sampai SMA bersekolah di sekolah Negeri dengan yang memiliki peraturan bahwa ketika pelajaran Agama Islam berlangsung, maka siswa non muslim diharuskan meninggalkan kelas untuk mengikuti pelajaran agama di luar kelas. Dulu saya merasa hal itu adalah hal yang wajar, karena saya beragama Islam. Tapi, sekarang saya (lagi- lagi) mencoba berimajinasi menjadi siswi non muslim yang ketika pelajaran agama Islam maka guru agama Islam meminta saya untuk keluar kelas, saya rasa itu bukanlah sesuatu yang adil. Banyak dari teman saya yang belajar agamanya di perpustakaan, di aula, atau pun di ruangan Agama Katolik yang sempit karena muridnya sedikit. Bagi saya itu tidak adil.

Seringkali orang- orang yang seagama dengan saya dengan penuh rasa bangga mengatakan bahwa kami adalah orang- orang yang toleran, tapi seringkali kami mengabaikan hal- hal kecil seperti yang saya tuliskan di atas, perasaan kaum minoritas.

Saya pernah menjadi minoritas di beberapa kesempatan, seperti ketika saya melakukan terapi kesehatan di sebuah pondok milik komunitas Katolik di Semarang. Saya diwajibkan rutin menjalani terapi di sana. Cukup menyenangkan bisa berkomunikasi dengan orang- orang yang berbeda keyakinan dengan saya, tapi semua menjadi tidak mudah ketika saya harus tetap menjalani terapi di bulan Ramadhan. Banyak pasien yang menunggu giliran terapi sambil makan siang, bahkan tidak sedikit yang menikmati es krim untuk menghilangkan rasa dahaga di siang yang terik. Saat itu saya merasa benar- benar berbeda dari mereka, apalagi saya berkerudung. Dalam kehidupan sehari- hari saya di tengah umat muslim, jika ada yang berhalangan menunaikan ibadah puasa dan ingin makan, maka mereka akan makan di ruangan yang tertutup, atau bersembunyi dari kami yang tengah melaksanakan puasa. Namun, kali itu beda, orang- orang dengan bebas makan di depan saya tanpa segan. Sekali lagi, hal itu bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya merasa beda, saya merasa menjadi yang terkecuali.

Contoh lain, cerita dari teman saya yang tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa yang ternyata mayoritas adalah umat Kristiani. Sebelum melakukan latihan rutin pun mereka berdoa dengan ‘gaya’ Kristiani, hal itu membuat teman saya yang juga berkerudung merasa beda dan canggung. Tentu bukan hal yang mudah baginya jika tiba- tiba menjadi yang minoritas, sedangkan sehari- harinya adalah mayoritas.

New Post has been published on http://seedsinapod.com/berita/multikulturalisme-dalam-pendidikan

Multikulturalisme dalam Pendidikan

Pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan suggestion bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu mahasiswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di kampus-kampus, akan menjadi middle pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu regard dari Pasal 4 UU N0. twenty Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan (l’intorelable) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat disposition Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskrinunasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga kampus yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di kampus menjadikan pendidikan multikultural sebagai aphorism yang sangat populer pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi aphorism yang sangat populer di kampus-kampus AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen tellurian sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh movement pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua mahasiswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua mahasiswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.

Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.

Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur kampus adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan grave namun juga dapat dimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan grave pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD, SLTP, SMU maupun Perguruan Tinggi. Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau indication pembelajaran yang pale memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini. Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat dinitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, ISBD, Agama dan Bahasa. Demikian juga pada tingkat kampus Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan misalnya dalam Out Bond Program, dan pada tingkat SD, SLTP maupun Kampus menengah pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan dapat melalui indication pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.

Dalam Pendidikan non grave wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan indication pembelajaran yang manageable multikultural dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan baik ras suku, maupun agama antar anggota masyarakat.