View On WordPress

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Denpasar, Dra. Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati, M.Sos., mengatakan telah transparan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/K (Kejuruan) Tahun Ajaran 2023/2024 Provinsi Bali, sesuai dengan aturan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA/SMK Provinsi Bali. "Kalau tiang (Saya, red) di SMA 5 ya, kalau memang itu ada murid masuk lewat jalur apa yang saya tidak tahu, prinsipnya adalah murid itu harus loyal sama sekolah. Untuk yang sesuai aturan saja kami ga bisa nampung anak-anak, artinya kami sudah sangat transparan sekali mengelola sekolah. Termasuk juga soal keuangan sekolah harus kita tunjukan ke murid, apakah ada dana komite atau dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red), dana APBD, kita tempel di mading (majalah dinding, red) sekolah siapa bisa melihat," ucap Cok Istri Mirah kepada wartawan, saat disinggung isu PPDB Bali 2023/2024 melalui telepon pribadinya, pada Senin (3/7/2023). Selanjutnya dirinya menerangkan, terkait PPDB 2023/2024 SMAN 5 Denpasar berjalan lancar sesuai dengan juknis, Cok Mirah mengaku kaget, saat hari pertama pelaksanaan PPDB SMAN 5 Denpasar diramaikan oleh pendaftar mencapai 773 orang calon siswa, dengan total jumlah yang diterima mencapai 1.551 orang, selama dibuka pada 21-24 Juni 2023 dan diumunkan pada 1 Juli 2023. "Masih sama prosesnya seperti juga sekolah-sekolah lain, cuma tiang sempat kaget saja, di hari pertama PPDB kok membludak yang daftar. Ini sebagai momen kita untuk lebih tau bahwa SMA 5 masih sangat diminati," jelasnya. Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan PPDB 2023/2024 Provinsi Bali, pihaknya harus menggunakan sistem 'jemput bola' dikarenakan penerapannya online (daring, red), sehingga beberapa calon siswa/i berekebatasan, seperti orang tuanya gaptek (gagap teknologi, red), tidak punya ponsel pintar karena masalah ekonomi keluarga, pihak sekolah harus secara langsung melakukan pendekatan untuk memfasilitasi proses pendaftaran. "Pelaksanaannya sih baik, cuma ada beberapa yang harus jemput bola. Mungkin karena semua diterapkan online, masalahnya itu beberapa calon murid ini ortu (orang tua, red) nya gaptek, entah ga punya HP, sehingga harus kita dorong langsung dan fasilitasi," terangnya. Mengakhiri sesi wawancara Cok Mirah menambahkan, agar semua tahapan PPDB berjalan dengan lancar, pihaknya meminta bagi para peserta didik baru yang dinyatakan telah diterima, untuk melaksanakan proses Pendaftaran Ulang dimulai pada Senin 3-5 Juli 2023, dan dibuka mulai pukul 08.00 WITA. (aar/bpn) Read the full article

https://zoinnews.com/m/read-210-2022-03-16-himbauan-disdik-riau-pada-seluruh-kepala-sekolah-dana-bos-jangan-di-selewangkan.html #disdikriau #danabos #jukdis #Riau #berita #beritaterkini #zoinnews (di Pekanbaru) https://www.instagram.com/p/CbKMQtXLDu8/?utm_medium=tumblr

KLIKSAMARINDA - Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur merilis data sengketa informasi yang ditangani di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2020, Secara keseluruhan, KI Kaltim telah menangani 78 kasus sengketa informasi di seluruh kota dan kabupaten di Kaltim. Menurut Komisioner KI Kaltim, M. Chaidir menyatakan, dari 78 kasus sengketa informasi sepanjang tahun 2020, pihaknya telah menyelesaikan 15 kasus sengketa informasi. Sementara sebanyak 63 kasus masih dalam proses penanganan. M. Chaidir juga menyatakan, sebagian besar kasus sengketa informasi, yaitu 41 kasus yang ditangani KI Kaltim berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), BOS Daerah (BOSDA), dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan laporan keuangan pelaksanaan anggaran di masing-masing sekolah. Sengketa informasi tersebut terjadi di seumlah sekolah baik tingkat SMA, SMP, maupun SD. "Sebagian besar berasal dari kasus sengketa informasi di sekolah tingkat SMA dan SMK. Kasus berjumlah 41. Namun, baru saja kami menerima 9 kasus informasi SD di tingkat kota Samarinda," ujar M. Chaidir. Selain menangani kasus sengketa informasi yang berkaitan dengan dana sekolah. KI Kaltim juga menerima 14 kasus sengketa informasi di tingkat desa. Sengketa informasi di tingkat desa ini berkaitan dengan informasi dana kucuran APBN, APBD, hingga arus kas dana desa. KI Kaltim juga menangani sengketa informasi terkait pertanahan dan sengketa informasi skala upah seluruh karyawan di Bank Kaltimtara. Ketua KI Kaltim, Read the full article

View On WordPress

View On WordPress