#kikaltim.

KLIKSAMARINDA - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tmur menggelar sidang sengketa informasi, Kamis 11 Februari 2021. Sidang sengketa informasi kali ini menghadirkan dua lembaga swadaya masyarakat yang memnta keterbukaan informasi data anggaran sekolah. Menurut Komisioner KI Kaltim, Indr Zakaria, sidang sengketa informasi ini merupakan agenda pemeriksaan awal lanjutan. Sidang pertama adalah LSM Ksatria Pancasila sebagai pemohon terhadap SMP Negeri 1 Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda, dan SMP Negeri 22 Samarinda sebagai termohon. Selain itu, sidang sengketa informasi kedua adalah dengan termohon LSM Pesut Mahakam Kaltim sebagai pemohon dan SD Negeri 002 Samarinda Ilir sebagai termohon dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan, Ada pun susunan majelis kedua sidang ini diketuai Komisioner KI Kaltim, Indra Zakaria merangkap anggota disertai Erni Wahyuni dan M. Khaidir sebagai anggota majelis didampingi oleh Elly Akbar sebagai panitera. ”Objek sengkata ini masih berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran yang diterima sekolah,” ujar Indra Zakaria usai sidang. (*) Read the full article

KLIKSAMARINDA - Komisi Informasi atau KI Kalimantan Timur, hari ini, Selasa 5 Januari 2020, menggelar persidangan penyelesaian sengketa informasi pada nomor register 048/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2020. Sidang sengketa informasi ini antara pemohon Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan termohon Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Kaltim. Pada persidangan sengketa aquo ini susunan majelisnya adalah M. Khaidir sebagai Ketua merangkap anggota dan Imran Duse serta Indra Zakaria sebagai anggota dengan Heni Setiawati sebagai Panitera Pengganti. Menurut Komisioner KI Kaltim yang menjadi Ketua Majelis pada persidangan ini, agenda sidang adalah agenda pemeriksaan awal. "Informasi yang diminta dalam sengketa ini adalah mengenai informasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K)," demikian M Khaidir menjelaskan melalui rilis. Dalam persidangan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh jalur mediasi. Sidang kemudian dijeda untuk selanjutnya para pihak bermediasi. Dalam Mediasi yang dipimpin Mediator Ramaon Dearnov Saragih, para Pihak bersepakat dalam hal ini Pemohon memberikan apa yang diminta dari Termohon (WALHI) Kaltim. (*) Read the full article

KLIKSAMARINDA - Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur merilis data sengketa informasi yang ditangani di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2020, Secara keseluruhan, KI Kaltim telah menangani 78 kasus sengketa informasi di seluruh kota dan kabupaten di Kaltim. Menurut Komisioner KI Kaltim, M. Chaidir menyatakan, dari 78 kasus sengketa informasi sepanjang tahun 2020, pihaknya telah menyelesaikan 15 kasus sengketa informasi. Sementara sebanyak 63 kasus masih dalam proses penanganan. M. Chaidir juga menyatakan, sebagian besar kasus sengketa informasi, yaitu 41 kasus yang ditangani KI Kaltim berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), BOS Daerah (BOSDA), dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan laporan keuangan pelaksanaan anggaran di masing-masing sekolah. Sengketa informasi tersebut terjadi di seumlah sekolah baik tingkat SMA, SMP, maupun SD. "Sebagian besar berasal dari kasus sengketa informasi di sekolah tingkat SMA dan SMK. Kasus berjumlah 41. Namun, baru saja kami menerima 9 kasus informasi SD di tingkat kota Samarinda," ujar M. Chaidir. Selain menangani kasus sengketa informasi yang berkaitan dengan dana sekolah. KI Kaltim juga menerima 14 kasus sengketa informasi di tingkat desa. Sengketa informasi di tingkat desa ini berkaitan dengan informasi dana kucuran APBN, APBD, hingga arus kas dana desa. KI Kaltim juga menangani sengketa informasi terkait pertanahan dan sengketa informasi skala upah seluruh karyawan di Bank Kaltimtara. Ketua KI Kaltim, Read the full article