#selasar

Selamat malam pembaca!

Selasa malam ini kita akan awali dengan membahas bidang keilmuan penulis yaitu: Kehutanan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia akan berfikir bahwa kehutanan adalah semacam instansi pemerintah yang bertugas untuk merawat hutan. Beberapa orang yang penulis ajak berdiskusi terkait kehutanan bahkan tidak begitu familiar dengan istilah tersebut dan justru lebih familiar dengan kata “perhutanan” atau “perhutani”, tidak ada yang salah, hanya saja terasa kurang tepat..

Maka penulis berinisiatif untuk membangun jembatan antara pembaca dan “ilmu kehutanan”, supaya nantinya pembaca mengenal apa itu hutan dan mulai belajar mencintainya…

 Pertama, apakah itu hutan?

Hutan secara umum dapat dijelaskan sebagai kumpulan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, dengan luasan tertentu dan membentuk iklim mikro (iklim yang terbentuk di dalam hutan berbeda dengan iklim di luarnya).

Lalu apa itu kehutanan?

Kehutanan adalah suatu bidang keilmuan yang meliputi hutan secara geografis, ekonomis dan ekologis serta sosial.

Mengapa perlu mengenal hutan?

Sangat diperlukan! Hutan menjadi hal yang memiiki dampak kompleks pada kehidupan kita. 

Bila tidak ada hutan, bumi akan kehilangan keseimbangannya. 

Kandungan oksigen di udara akan menipis tergantikan dengan zat-zat beracun yang tidak sehat bagi pernapasan. Belum lagi terjadi kepunahan massal pada jenis hewan yang biasanya menghuni hutan (seperti: harimau, gajah, orangutan dan lainnya). Hutan mempertahankan kondisi geografis bumi. Lihatlah China yang memiliki gurun pasir, bila hutan dilenyapkan, bisa jadi akan bermunculan kembali gurun-gurun pasir baru dari negara-negara beriklim tropis seperti negara kita, Indonesia.

Bagaimana cara kita mencintai hutan?

Eitss tunggu dulu, pekan depan akan kita bahas bersama ya!

jatinangor, 3 Februari 2017 14.54 WIB

ok hari ini  woles sih di labnya, cm yang mau ditulis kali ini adalah ketidakfokusan terhadap sesuatu. kudu fokus jod maneh teh, banyak pisan keinginan maneh

nih ya di list

ngolah data penelitian

bblajar ielts dr speaking ampe writing

ide buat lomba LKTI

nulis di selsasr

nulis di koran

ngurusin hisam, pelhgalan dan kleberlangsungan

proposal bisnis blm

ngafalin quran ama doa blm

tahajud dhuha blm konsisten

dan mash sangat banykkk men, time is really shortttttt 

but here, di tulisan ini smega bisa inspiorasi kalian. gue kagum sih ama temen-temen yang bsia nuilis bagus banget kyk anak yang nulis di selasar.com ato yg nulis bahasa inggrisnya bagus pisaan kyk silfiya temen sekelas gua ama juga si iqbal bisaan nulis hal-hal kocak dan kebudyaannya, anjirr admire pisan lah pokokna bisa gitu nuangin hal-hal pemikiran merkea buat hal yang baik dengn gaya tulisan khasnya masing-masing. bismillah sing jadi siga mereka oge pokojkna, still running 30 days on writing challenge.

Adalah Elanto Wijoyono, seorang pria yang saat ini tengah populer di media sosial. Kepopulerannya berawal dari aksinya dengan beberapa temannya untuk menghentikan motor gede yang sedang melakukan konvoi diiring oleh patwal polisi perempatan condong catur, Yogyakarta.

Aksi tersebut, direkam lalu diunggah dalam bentuk video. Lalu, simpati dari masyarakat pun mengalir dengan mengkritik motor gede yang arogan dan polisi yang melakukan pengawalan.

Saya pun termasuk masyarakat yang menaruh simpati atas aksi yang dilakukan Elanto. Tetapi simpati saya berbatas. Hanya sebatas simpati atas keberanian yang Elanto lakukan.

Selebihnya, saya resah dan memilih untuk menulis tulisan ini. Karena, ada sebuah kesalahan persepsi yang sedang terjadi di masyarakat atas aksi yang Elanto lakukan.

Aksi yang erlanto lakukan pada dasarnya adalah bentuk keresahan karena seringnya motor gede arogan di jalan. Saya sepakat dengan hal ini. Namun ternyata, Elanto juga mengatakan bahwa pengawalan yang dilakukan oleh polisi adalah sebuah pelanggaran. Sebagian besar masyrakat juga menyepakatinya, saya rasa ini sebuah kesalahan persepsi.

Freiss Ermessen dan Kesalahan Persepsi

Sebelum membahas mengenai kesalahan persepsi tersebut, mari kita sedikit berkunjung ke asas Freiss Ermessen dalam ilmu hukum. Beberapa tokoh ilmu hukum sependapat bahwa dalam jabatan seorang pejabat negara melekat sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan yang berdasarkan atas penilaian. Freiss Ermessen adalah perwujudan dari hal ini.

Freiss Ermessen berasal dari kata frei (bebas) dan Ermessen (mempertimbangkan/menilai). Asas ini lahir karena begitu dinamisnya kehidupan dalam masyarakat, sehingga seringkali, ada beberapa peristiwa yang aturan tidak sanggup mengakomdasinya. Demikian, maka kita dapat memahami bahwa asas freis ermessen memberikan pejabat untuk terlepas dari aturan.

Namun perlu diingat, kebebasan pejabat ini dibatasi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah kebijaksanaan dan kepentingan umum. Artinya, pejabat harus menjalankan ini dengan kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum.

Agar lebih mudah memahami, mari ambil sebuah contoh. Di sebuah persimpangan jalan, sedang terjadi macet. Di sana ada seorang polisi sebagai pejabat negara sedang mengatur jalan agar kembali lancar. Jika polisi tersebut berpaku terhadap undang-undang, maka lampu merah kendaraan harus berhenti, sedangkan lampu hijau kendaraan harus jalan. Tetapi, polisi tersebut menggunakan asas freiss ermessen. Dia tidak menaati lampu tersebut. Memperbolehkan merah tetap berjalan, dan menyuruh yang hijau tetap berhenti. Hal ini dia lakukan dengan pertimbangan agar jalan kembali lancar.

Apakah polisi tersebut tidak menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang? Iya, jelas. Tetapi, hal itu dibenarkan karena untuk kepentingan umum.

Sebagai tambahan pemahaman sebelum kita berlanjut ke kesalahan persepsi yang sedang terjadi, mari saya ajak untuk memahami definisi izin. Bagir Manan menjelaskan izin dalam arti luas adalah “persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar.” Jadi, dalam pengertian ini, penguasa berhak memberikan pembolehan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya dilanggar.

Kita ambil lagi contoh. Di sebuah sekolah, ada norma bahwa ketika kelas berlangsung, semua siswa dilarang berada di luar kelas. Namun di sebuah kelas, seorang murid ingin buang air ke kamar mandi. Dia lalu minta izin kepada gurunya yang sedang mengajar. Guru memberikan izin kepada murid tersebut keluar kelas untuk pergi ke kamar mandi.

Apakah murid tersebut melakukan pelanggaran terhadap norma? Tentu tidak, karena sebelumnya dia telah mendapatkan kebijaksaan dari guru untuk pergi ke kamar mandi.

Kesalahan persepsi yang saya rasa sedang terjadi ingin saya bahas di sini adalah bahwa Elanto dan sebagian masyrakat menilai bahwa polisi telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pengawalan terhadap konvoi motor gede.

Pendapat ini didasarkan pada rumusan pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak untuk memperoleh hak utama. Diantaranya adalah kendaraan pemadam kebarakan, ambulans, kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan tamu negara, iring-ringan pengantar jenazah, dan konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu dijelaskan sebagai kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan penanganan huru-hara dan bencana alam.

Jika melihat dari rumusan undang-undang ini, maka jelas bahwa konvoi motor gede tidak termasuk sebagai kendaraan yang mendapatkan keistemewaan untuk dikawal. Namun, kembali lagi melihat pada asas Freis ermessen yang melekat pada polisi, maka polisi sebenarnya berhak untuk memberikan penilaiannya apakah motor tersebut perlu dikawal atau tidak.

Dalam  pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, juga dijelaskan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dengan memahami hal ini, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa pengawalan atas konvoi tertentu yang tidak tercantum dalam undang-undang adalah sebuah bentuk pelanggaran. Polisi memiliki kebebasan untuk mengizinkan demi kepentingan umum.

Apakah Polisi cukup bijak?

Seperti yang telah dijelaskan di awal tulisa, kebebasan pejabat negara atas masih dibatasi oleh kepentingan umum dan kebijaksanaan pejabat dalam menilai. Dalam tataran ini, saya sepakat dengan aksi yang Elanto lakukan. Elanto boleh-boleh saja untuk mengungkapkan pendapatnya bahwa polisi tidak sepatutnya untuk mengawal konvoi motor gede.

Namun, jika seandainya pengawalan polisi atas motor gede tersebut dilakukan karena jika tidak dilakukan pengawalan maka konvoi motor gede tersebut akan menimbulkan kemacetan, maka sepertinya kita perlu kembali memikirkan penolakan terhadap pengawalan polisi tersebut.

Seperti yang dikemukakan dalam acara prime time, metro tv, konvoi motor gede yang di sempat dihentikan oleh Erlanto adalah konvoi untuk menghadiri acara yang jumlah pesertanya mencapai 4000 peserta. Dengan jumlah sebanyak itu, tentu saja akan terjadi kemacetan jika tidak dilakukan pengawalan terhadap konvoi tersebut.

Sehingga, bisa jadi ini adalah bentuk pertimbangan polisi untuk menerbitkan izin pengawalan atas konvoi tersebut. Tidak hanya motor gede, kita juga dapat menjumpai even yang dilakukan pengawalan oleh polisi. Seperti tour balap sepeda, jalan sehat, bahkan konvoi demosntrasi mahasiswa.

Saya kemudian sampai pada kesimpulan, bahwa ternyata tidak hanya polisi yang harus bijak menilai. Tetapi kita juga harus memiliki kebijaksanaan untuk menilai apakah pengawalan terhadap konvoi-konvoi seperti demikian tetap perlu dilakukan.

Malang, 17 Agustus 2015

Diposting di Selasar.com pada tanggal 18 Agustus 2015.

Ruang publik sampai saat ini masih tetap hangat-hangat bersemangat dengan pemberitaan usul pemerintah tentang pemberlakuan kembali pasal penghinaan pada presiden.

Ada sebagian masyarakat yang kesal karena menganggap pasal ini mengekang kebebasan berpendapat. Ada sebagian masyarakat lagi yang lebih kesal karena menganggap pasal ini sisa dari rezim orde lama-orde baru yang digunakan penguasa untuk menangkapi rakyat yang menunjukkan gelagat menghina. Namun ada juga sebagian masyarakat yang jauh lebih kesal, mereka kesal dengan sebagian masyarakat sebelumnya.

Sekilas tentang pasal penghinaan pada presiden, pasal ini sebenarnya pernah berlaku, kemudian Mahkamah Konstitusi mencabutnya. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 134, 136 bis, 137 KUHP dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Salah satu pertimbangannya adalah pasal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena adanya kerentanan penafisiran atas penghinaan pada presiden. Perlu diketahui, keinginan untuk mengajukan pasal ini juga terjadi di masa pemerintahan SBY.

Jokowi ketika dikonfirmasi, menjelaskan bahwa justru sebaliknya pasal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat yang kritis dan ingin melakukan pengawasan. "Kalau saya lihat di situ sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke 'pasal-pasal karet'. Jangan dibalik-balik," Kata Jokowi.

Khusus pernyataan jokowi di atas, saya sampai saat ini belum menemukan alur silogisme yang tepat mengapa jokowi bisa mengambil kesimpulan pasal penghinaan pada presiden ditujukan untuk melindungi masyarakat yang kritis.

Jokowi Bukan Raja

Sebenarnya, membahas pasal penghinaan pada presiden tidak bisa kita lepaskan dari terminologi kepala negara-kepala pemerintahan. Karena apa?

Karena ternyata, asal muasal larangan untuk menghina presiden berasal dari kodifikasi aturan belanda yang melarang untuk menghina Ratu Belanda. Sementara itu kita tahu, bahwa Belanda memiliki bentuk negara kerajaan, tepatnya monarki konstitusional. Bentuk negara seperti ini memisahkan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ratu Belanda dalam negara kerajaan memiliki fungsi sebagai simbol saja. Sedangkan, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sehingga urusan-urusan pemerintahan dan mengatur negara diurusi sepenuhnya oleh perdana menteri.

Di negara kerajaan seperti ini, kita mendapati ada peng-kultus-an kepala negara. Kepala negara adalah simbol yang patut untuk dihormati dan tidak boleh dihina. Bayangkan saja, bahkan di negara Inggris, Ratu menjadi bagian dari lagu kebangsaan, God Save The Queen. Sehingga sangat wajar jika rakyat-rakyat di negara kerajaan sana, tidak memiliki urgensi untuk mengkritik dan mengawasi ratu mereka.

Sedangkan perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan tetap diawasi. Perdana menteri tidak memiliki keistemewaan kebangsawanan seperti Raja atau pun Ratu. Dia adalah pelayan negara yang wajib dikritik jika salah. Rakyat kerajaan memainkan perannya. Mereka dapat melakukan kritik terhadap perdana menteri atas sebuah kebijakan atau melakukan tindakan yang menyimpang dari etis.

Itu adalah negara kerajaan.

Namun sadar tuan-tuan! Kita hidup di Negara Indonesia. Negara yang mendeklarasikannya sebagai negara Republik.

Terlepas dari sebagian masyarakat yang tampaknya tetap kesal dan mengatakan Jokowi adalah Ratu Adil, kita harus benar-benar yakin bahwa Jokowi adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Undang-Undang Dasar secara tegas telah menggariskannya.

Jokowi di sini memang dianggap sebagai kepala negara. Tetapi bukan simbol negara. Jika mengaitkan simbol dengan lambang, maka lebih tepat kita menyebut simbol negara adalah Burung Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya, Bendera Merah Putih, serta Bahasa Indonesia. Lambang-lambang tersebut tercantum dalam perundang-undangan. Sedangkan, tak ada satu pun norma tertulis yang menjelaskan bahwa simbol atau lambang negara adalah seorang presiden. Lebih-lebih lagi tak ada aturan yang menjelaskan bahwa simbol negara Indonesia adalah seorang pria berkebangsaan Indonesia yang bernama Joko Widodo.

Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa Jokowi bukan Raja, bukan juga simbol negara. Maka, mari kita tempatkan Jokowi sebagai seorang pelayan negara. Yang mengurusi pemerintahan dan berusaha untuk menciptakan staatsidee. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi jelas membutuhkan dukungan dari rakyatnya. Dukungan tersebut bisa berupa apresiasi dan juga kritik. Kritik ini lah yang kemudian tidak boleh dimasygulkan, dia tetap harus ada untuk masa depan yang lebih baik. Jika ada kritik yang terasa mengesalkan, sudah seharusnya Jokowi harus menanggapi lebih dewasa. Karena sejatinya yang di depan lah yang akan selalu menjadi panutan.

Pemimpin yang baik.

Jika masih ada saja sebagian masyarakat yang ‘jauh lebih kesal’ dan menganggap jokowi sebagai Raja atau Ratu Adil. Maka ada baiknya saya menyampaikan hal ini: Pemimpin yang baik tidak bergantung pada simbol-simbol. Simbol-simbol ini berwujud seperti dihormatinya seseorang karena ‘dia adalah presiden’, ‘dia adalah orang yang berkuasa’, ‘dia adalah orang kaya’ dan semacamnya. Pemimpin yang baik terlepas dari itu semua. Dia dihormati karena dia orang besar, memang layak untuk dihormati.

Pemimpin dicintai rakyatnya karena kerendah hatiannya. Pemimpin disegani rakyatnya karena keadilannya. Pemimpin dihormati rakyatnya karena kedekatannya. Pemimpin seperti ini tidak membutuhkan simbol.

Dan saya rasa wajar untuk menyebut pasal penghinaan pada presiden sebagai sebuah simbol. Simbol yang mengharuskan rakyat untuk hormat dan segan pada presiden.

Maka, jika saat ini kita masih menginginkan pasal penghinaan pada presiden menjadi bagian dari tata hukum perundang-undangan kita, adakah kita meragukan Jokowi sebagai seorang pemimpin yang baik? Atau jangan-jangan, memang Jokowi masih belum cukup untuk dikatakan sebagai pemimpin yang baik?

Malang, 6 Agustus 2015 © bagusadikarya

Adalah Jurgen Habermas, seorang tokoh hukum kreatifyang menawarkan sebuah alternatif konsep demokrasi deliberasi yang merupakan jalan tengah atas ketegangan pandangan utilitaristik kenegaraan Rosseau dan pandangan volkgeist kenegaraan Roeusseau. Deliberasi sendiri memiliki arti ‘konsultasi’, ‘musyawarah’, atau ‘menimbang-nimbang’.

Habermas dalam karyanya, Faktizitas und Geltung, menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peluang untuk menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya secara terbuka. Habermas juga menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki peran untuk ‘bersedia mendengarkan’. Kemampuan pemerintah untuk ‘bersedia mendengarkan’ inilah yang membuat gagasan demokrasi deliberasi unik dan praksis. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak memiliki tugas untuk membuka sebuah ruang diskursus publik yang meletakkan suara masyarakat sebagai objek utamanya.

Muara dari demokrasi deliberasi ini adalah lahirnya komunikasi yang signifikan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemerintah diminta untuk lebih memiliki telinga yang siap untuk mendengar dan tangan-kaki yang kokoh dan cekatan untuk melaksanakan resolusi yang lahir dari ruang diskursus publik. Habermas dalam konsepnya, meletakkan pemerintah dalam keadaan yang tidak nyaman. Bahwa pemerintah tidak lagi menentukan kebijakan publik dalam ruang tertutup yang nyaman (splendid isolation), melainkan pemerintah turut mencari suara-suara yang masyarakat lahir dan hidup di jalanan.

Jika habermas menawarkan konsep deliberasi-nya dalam sebuah teori ketatanegaraan yang kompleks, berbeda dengan komedian Dono-Kasino-Indro yang mengangkat konsep deliberasi dalam sebuah komedi radio lucu yang dinamai ‘Obrolan Santai di Warung Kopi’. Kata warung kopi dipilih sebagai judul komedi tidak lain adalah sebagai bentuk kritik dari pemerintah otoritarian yang tidak memiliki kesediaan mendengar suara masyarakat. Sehingga, suara masyarakat hanya bisa melintas di obrolan santai warung kopi. Pendapat-pendapat masyarakat yang layak digunakan sebagai penentu kebijakan, hanya dapat didengar oleh sesama pengunjung warung kopi. Tidak bisa didengar oleh pemerintah yang duduk dalam kursi duduk di ruang tertutup yang nyaman.

Berlanjut dari puluhan tahun setelah kelahiran warung kopi, Jokowi tampil sebagai pemimpin yang lahir dengan gerakan ‘blusukan’. Gerakan turun bawah untuk melihat dan mendengar fakta sosial masyarakat. Jokowi juga telah melahirkan cikal bakal deliberasi. Namun berbeda dengan dua pendahulu sebelumnya (Habermas dan Warung Kopi) tampaknya Jokowi belum layak melakukan seleberasi dengan dileberasi-nya.

Jika deliberasi Habermas telah memberikan kita sebuah paradigma baru konsep demokrasi. Dan jika deliberasi warung kopi telah memberikan kita sebuah suguhan komedi yang sampai saat ini selalu diputar ketika hari raya lebaran. Maka deliberasi Jokowi , belum memberikan kita sumbangsih yang nyata dan terasa. Bagaimana tidak, ketika mahasiswa turun ke jalan di pagi hari hingga siang-sore untuk menyuarakan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Jokowi pada malam harinya mengambil kebijakan yang merupakan anti-thesis dari premis tuntutan mahasiswa, yaitu menaikkan harga BBM.