#pppk

Ibukota (ANTARA) – Tak cuma bermetamorfosis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), banyak masyarakat yang mana turut mengincar sikap sebagai pegawai pemerintah dengan status Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK terbagi berubah jadi dua, yakni PPPK Penuh Waktu (full-time) juga PPPK Paruh Waktu (part-time). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara…

IMBAS dari aturan yang menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan.

Saat mengomentari fenomena tersebut, Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada, Dr. Agustinus Subarsono, M.Si., M.A., menilai ribuan PPPK di lingkungan pemerintah daerah yang terancam diberhentikan menunjukan pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara, tidak penuh kehati-hatian dalam melakukan perekrutan.

“Pada tataran makro kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kebijakan kepegawaian yang komprehensif dan matang karena tidak mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Senin (30/3).

Beban APBD

Medan, kedannews.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera mengambil kebijakan terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sekitar 8.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Menurut Godfried, Pemko Medan dinilai memiliki kemampuan keuangan untuk membayarkan…

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat membantah kabar yang menyebut tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, belum dibayarkannya gaji PPPK bukan karena kas daerah kosong atau unsur kesengajaan, melainkan terkait ketentuan administrasi.

“Memang benar gaji pegawai PPPK yang jumlahnya ribuan belum dibayarkan pada Januari 2026. Namun, ini bukan karena tidak ada uang atau disengaja. Dalam Surat Keputusan (SK), masa kerja PPPK terhitung mulai 1 Januari 2026. Sesuai ketentuan, gaji dibayarkan setelah satu bulan bekerja, sehingga akan dibayarkan pada awal Februari 2026,” ujar Dedi, Kamis (22/1).

Banyak pelamar PPPK KemenHAM gugur di tahap administrasi hanya karena hal sepele yang sering diremehkan. Padahal tahap ini sangat menentukan lolos atau tidaknya ke seleksi berikutnya. Yuk cari tahu penyebabnya dan diskusikan pendapat kamu di kolom komentar 👇