#birokrasi

BANDA ACEH – Dua tahun pasca-Pilkada 2024, dinamika pemerintahan di Aceh justru menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Alih-alih membawa angin segar perubahan, narasi yang muncul di ruang publik justru berkutat pada isu krisis kepemimpinan dan munculnya fenomena “Gubernur Bayangan”. Gejala ini menjadi sinyal adanya deviasi dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya berjalan secara…

JAKARTA – Reformasi birokrasi menjadi agenda krusial bagi pemerintah dalam memasuki tahun 2027. Di tengah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) muncul sebagai isu mendesak yang memerlukan penyelesaian segera demi kepastian nasib ratusan ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai…

SEANTERONEWS.com – Fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik judi online (judol) kini menjadi persoalan sistemik yang mengguncang integritas birokrasi Indonesia. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap ribuan aparatur negara terpapar aktivitas perjudian digital dinilai sebagai sinyal darurat yang menuntut pembenahan total pada sistem…

SEANTERONEWS.com – Komisi II DPR RI mendorong agar mekanisme pemberian manfaat pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam agenda pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Langkah ini dinilai krusial guna memastikan sistem kesejahteraan aparatur tetap selaras dengan prinsip keadilan serta keberlanjutan fiskal negara. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda,…

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi melakukan transformasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Langkah ini diwujudkan melalui pembaruan sistem pelatihan bagi para pejabat fungsional ketenagakerjaan yang kini mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training). Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa…

JAKARTA – Pidato tegas Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026) lalu, dinilai memuat pesan substantif yang jauh lebih mendalam ketimbang sekadar teguran birokrasi biasa. Pernyataan Presiden dipandang sebagai sebuah instruksi moral yang kuat untuk mengembalikan orientasi pelayanan aparatur negara kepada…

JATINANGOR, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menahan diri ketika para Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menghujaninya dengan pertanyaan kritis. Dalam sebuah sesi dialog terbuka, ia membongkar habis persoalan klasik birokrasi Indonesia: nepotisme suku, budaya kerja seremonial, dan sistem penggajian yang dianggapnya keliru sejak akar. Forum ini berlangsung…