#pay4plastic

Dalam memperingati hari peduli sampah nasional yakni bertepat pada hari ini minggu tanggal 21 Februari 2016, di 17 kota di indonesia sudah menerapkan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar. Kota-kota tersebut diantaranya di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua.

Pernyataan dari Ketua Umum Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI), Ananda Mustadjab Latip, bahwa kebijakan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar diminta bisa memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat. Diharapkan jika kebijakan tersebut berlaku maka dana yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sebaiknya menjadi sumber pendapatan negara, bukan menjadi penerimaan kepada para perital plastik.

Namun jika meninjau kepada UU No.18/2008 pasal 3 tertulis secara jelas dalam pengelolaan sampah itu diselenggarakan atas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan dan asas nilai ekonomi. Terkait dengan asas keadilan, Ananda mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan menjadi adil ketika memaksakan masyarakat harus membayar?.

"Padahal retailer yang menerima keuntungan," katanya. "Jika mau membereskan masalah sampah, ada yang lebih mendasar untuk dilakukan. Misalnya membuat pemilahan atas tempat sampah, mengangkut sampah dengan truk tertutup dan TPA yang dikelola dengan teknologi modern seperti insenerator".

Berdasarkan dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan bahwa masyarakat yang nantinya tidak membawa tas belanja sendiri akan dikenai biaya per kantong sekitar Rp. 200. Rencananya kebijakan ini akan diterapkan di tempat pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket dan beberapa industri ritel lainnya. Sedangkan untuk tempat-tempat umum lainnya seperti pasar tradisional, toko kecil,warung, penjual asongan dan industri kecil lainnya belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini, padahal berdasarkan informasi dari Ketua Umum YPBI, Ananda Mustadjab Latip mengungkapkan "pasar modern sekarang ini hanya menguasai 30 persen dari seluruh barang keperluan masyarakat. Sisanya justru terdapat di pasar tradisional. Lalu dari 30 persen yang ada di pasar tradisional tersebut", ia mengungkap, "sekitar 95 persen telah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan".

"Menjadi pertanyaan, mengapa tidak mendorong perubahan di pasar tradisional yang justru 99 persen masih menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Walau bagaimanapun juga tindakan pemerintah ini menuai respon positif dari banyak kalangan masyarkat dan perlu diapresiasi sebagai upaya menciptakan lingkungan kota kita lebih bersih dan tertata.

Satu lagi pernyataan dari Ketua Umum YPBI, "Harapan kami tentunya jangan sampai kebijakan itu justru memberatkan masyarakat yang sekarang sedang dililit persoalan lemahnya ekonomi nasional. Jadi jangan sampai kebijakan ini justru ditunggangi oleh kepentingan kelompok pengusaha".