#otonomi

Aracınızın gerçek motor gücünü Dynobil Güvenilir Ekspertiz Noktalarında öğrenin.

Demokratik Özerk Yönetimin Vizyonu ve Suriye’nin Geleceği Sözde Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, demokratik, çoğulcu ve yerel güçlerin belirleyici olduğu bir yapının inşasını savunuyor. Bu yapı, merkeziyetçi sistemlerin aksine, yetkinin Şam hükümetinden uzaklaşıp yerel yönetimlerle paylaşıldığı adem-i merkeziyetçi bir model üzerine kurulmak isteniyor. Bu yaklaşım, bölgede halkın…

Sebuah pamflet yang tidak lebih dari 30 halaman, diterbitkan oleh sebuah organisasi non-pemerintahan Bernama War on Want, ditulis oleh Mike Muller pada tahun 1974 berjudul “The Baby Killer” menjelaskan bagaimana promosi menyesatkan pada produk susu formula dalam kemasan dapat menyebabkan penyakit hingga kematian banyak bayi di sebagian besar belahan Negara Dunia Ketiga.

Tumbuhnya kesadaran bahwa ASI jauh lebih baik dibanding susu formula di kalangan ibu khususnya pada negara maju seperti Amerika menjadi latar belakang ini semua. Kesadaran ini mengakibatkan tingkat penjualan susu formula turun hingga 50% dari total penjualan periode sebelumnya, menyebabkan produsen susu formula mulai menggencarkan promosinya pada negara-negara berkembang seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Penggunaan susu formula secara massif di negara berkembang rupanya memiliki dampak yang katastrofik, cukup berkebalikan jika dibanding penggunaannya pada negara maju. Buruknya sanitasi mempunyai andil besar dalam meningkatkan angka penderita diare dan stunting pada bayi. Bagaimana tidak, ASI yang steril justru digantikan susu formula yang disajikan dengan air yang berpotensi mengandung mikroba. Kondisi ini dinilai bertanggung jawab atas tingginya angka kematian infant pada negara-negara berkembang pada saat itu.

Di samping itu, propaganda yang menyatakan susu formula merupakan solusi bagi Ibu modern menyebabkan semakin tingginya angka penyapihan dini. Kurangnya pengetahuan kaum ibu di negara berkembang, menjadikan apapun yang dianggap tren di negara maju sebagai kiblat bagi mereka. Termasuk dalam hal menyusui. Padahal tren ini pun mulai ditinggalkan oleh kaum ibu di negara maju seiring dengan merebaknya informasi mengenai kelebihan-kelebihan ASI.

“The Baby Killer” pada akhirnya menyebabkan boikot massal terhadap produk susu formula, khususnya di negara-negara maju. Namun, arus informasi negara berkembang yang terbatas pada masa itu mengakibatkan tidak sampainya informasi penting dan genting ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemuinya orang-orang berpakaian perawat yang dikirim oleh Produsen Susu Formula tersebut ke desa-desa untuk menjajakan produknya, mengakibatkan angka stunting dan mortalitas infant tetap tinggi pada wilayah-wilayah itu. Kampanye haram ini jugalah yang mengakibatkan informasi terkait kembalinya tren kaum ibu di negara maju dari menggunakan susu formula ke ASI menjadi kabur.

Informasi menjadi hal yang memiliki peranan vital. Munculnya People Power tidak lepas dari peran tersebarnya informasi. Dalam konteks ini, informasi tidak hanya mampu menghasilkan perubahan tingkah laku masyarakat dalam memandang dan menilai sesuatu saja, tetapi juga mampu membentuk gerakan sosial yang dapat mendesak lembaga besar seperti WHO dan UNICEF untuk menetapkan International Code of Marketing of Breast-milk Subtitutes dan mau tidak mau harus dipatuhi oleh Produsen Susu Formula manapun. Meski di belakang itu, pelanggaran-pelanggaran etik masih saja  sering dilakukan.

Jika melihat pernyataan Abhijit Banerjee pada bukunya yang berjudul Poor Economic: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, kita dapat mengetahui bahwa keterbatasan akses informasi menjadi salah satu variabel yang membedakan antara kelompok kaya dan miskin. Karena keterbatasan informasi, banyak sekali keputusan tidak tepat yang dibuat oleh kalangan masyarakat miskin. Sebagai contoh, banyak orang miskin yang tidak mengetahui pentingnya imunisasi dan berobat ke fasilitas resmi kesehatan, sehingga mereka lebih percaya kepada dukun, penasihat supranatural, serta pengobatan tradisional daripada pengobatan modern. 

Dalam bidang pendidikan juga demikian. Masyarakat miskin tidak memahami bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang-peluang kesempatan kerja dan kehidupan layak yang lebih tinggi pula. Ketidakpahaman mereka akan nilai-nilai ini mengakibatkan keengganan bagi mereka melakukan spending untuk hal yang menyangkut pendidikan. Faktor-faktor ini merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang merupakan lingkaran setan yang memperparah kemiskinan. 

Masifnya sebaran informasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi turning point bagi masyarakat, namun apakah ia nantinya mengarah pada sesuatu yang baik atau justru sebaliknya, harus ada peran pendidikan untuk mengontrolnya. Kemampuan berpikir kritis dan intelektualitas yang matang adalah syarat wajib yang harus dipenuhi demi menuju ke sana. Kedua faktor inilah setidaknya yang menjadikan orang-orang di negara maju dapat menangkap sekaligus mencerna informasi lebih dulu, melahirkan diskursus atas topik-topik baru, dan menimbulkan reaksi sosial yang bahkan memungkinkan untuk menggulingkan sebuah kekuatan besar yang zalim dan merusak.

Terlepas dari kematian bayi yang disebabkan karena keterbatasan informasi serta buruknya sanitasi yang terjadi di masa lampau, rupanya hal demikian masih dialami pula oleh Sebagian besar masyarakat Madura hingga dekade ini.

Selain faktor medis pada bayi dan ibu, seperti infeksi neonatal, Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), cedera semasa dalam kandungan, dan lain sebagainya, tingginya angka kematian bayi di Madura, menurut Ellya Fardasah, seorang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Sumenep pada penuturannya tanggal 1 Januari 2024 di media lokal,  juga disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti aturan dokter, maraknya pernikahan dini, serta tingkat persentase kemiskinan yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kurang terpenuhinya asupan gizi pada calon bayi. Percaya atau tidak, keterbatasan informasi dan rendahnya tingkat pendidikan memang punya peranan primordial untuk ini.

Pada tataran Kota-Kabupaten di Jawa Timur saja, menurut data BPS, secara agregat 4 Kabupaten di Madura memiliki rata-rata aksesibilitas internet dan aksesibilitas pendidikan paling rendah dibanding kabupaten lain. Aksesibilitas internet menjadi sangat penting saat ini, sebab ia menjadi representasi dari terbukanya informasi. Sedangkan aksesibilitas Pendidikan menjadi pondasi atas lahirnya budaya berpikir kritis dan taraf intelektualitas seseorang. Dan tentu saja, rendahnya angka kedua indikator ini rupanya memiliki korelasi yang erat dengan tingginya angka kematian infant dan, tentu saja, kemiskinan pada 4 kabupaten tersebut. Bahkan tidak hanya di Daratan Besar Madura, daerah-daerah lain seperti Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Jember, yang banyak sekali jumlah populasi warga madura di dalamnya, juga memiliki nasib yang kurang lebih sama. Lantas ada apa sebetulnya dengan masyarakat Madura?

Mungkin akan banyak sekali sanggahan yang menyatakan bahwa banyak diaspora Madura yang sukses dan sejahtera secara ekonomi di luar sana. Itu sama sekali bukanlah anggapan yang salah. Etos kerja masyarakat madura yang tinggi, kesulitan sumber daya di daerah asal, dan ikatan persaudaraan yang kuat antar Masyarakat Madura sangat memungkinkan bagi mereka untuk bisa sukses dan hidup sejahtera dalam segi finansial khususnya di tanah rantau. Namun hal tersebut tidak dapat menampik fakta bahwa masih terdapat banyak masyarakat Madura yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Keterbatasan informasi dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan dua variabel yang layak dikambinghitamkan atas nasib yang menimpa sebagian besar masyarakat Madura. Ditambah lagi, nilai-nilai budaya yang diterjemahkan tanpa basis intelektualitas mengakibatkan, tidak hanya ketertinggalan, tetapi juga segregasi kesukuan yang semakin parah dan radikal di kalangan masyarakat awam terhadap masyarakat Madura itu sendiri. 

Sebagai contoh paling nyata adalah Budaya Patriarki. Budaya Patriarki yang kuat di kalangan masyarakat Madura rupanya memiliki korelasi yang kuat pula dengan tingginya angka pernikahan dini. Keterbatasan kondisi ekonomi menjadikan sebagian besar orang tua di Madura memiliki pilihan yang terbatas untuk anak perempuannya. Akibatnya, keputusan untuk segera menikahkan anak perempuan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan tanggung jawab finansial orang tua di samping untuk menghindari mitos perawan tua yang dianggap buruk di mata masyarakat. Hal ini menjadikan kaum perempuan tidak mempunyai pilihan atas kehidupan mereka sendiri dan hanya memiliki fungsi periferal di tengah masyarakat. Pandangan konservatif seperti ini masih dipertahankan khususnya dalam tatanan masyarakat tradisional yang minim eksposur dunia luar.

Ketika hamil, ketidaksiapan baik secara biologis, finansial, maupun intelektual bagi Perempuan Madura, menjadi batu sandungan terbesar untuk dapat melahirkan generasi yang baik. Akibatnya resiko-resiko pada saat hamil dan melahirkan dianggap sebagai takdir yang harus diterima tanpa adanya proses berpikir kritis dan evaluatif sehingga permasalahan ini akan senantiasa berulang, menjadi kronis hingga lintas generasi. Lebih buruknya, hal ini seolah-olah dianggap banal oleh masyarakat yang menyandarkan dirinya pada nilai-nilai agama yang diterjemahkan secara serampangan seperti, mati syahid hadiahnya bagi perempuan yang meninggal di kala melahirkan.

Secara teoritikal, tidak ada kemiskinan yang dapat diselesaikan hanya dengan satu solusi seragam. Kita harus memahami latar belakang budaya serta faktor dominan apa saja yang menyebabkan kemiskinan tumbuh subur di wilayah tertentu. Disamping itu, kita juga harus memahami bahwa, karena keterbatasannya, masyarakat miskin menjadi sulit untuk membuat pilihan-pilihan rasional dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah juga harus hadir dengan kebijakan-kebijakan yang adaptif disesuaikan dengan karakteristik dari akar permasalahan kemiskinan pada konteks itu.

Seperti contoh, untuk meningkatkan jumlah peserta vaksinasi, Pemerintahan India menawarkan satu kilogram kacang-kacangan bagi orang tua yang mau membawa anak mereka untuk divaksinasi. Dan ini berhasil. Di Filipina dimana masyarakat miskinnya justru sering menggunakan penghasilan mereka yang minim untuk kebutuhan konsumtif dan bersifat impulsif, seperti pesta dan perayaan, Pemerintahnya bekerja sama dengan lembaga perbankan hadir lewat intervensi berupa program  untuk mengunci dana tabungan dalam waktu dan target tertentu. Di Kenya, SMS pengingat pada nasabah untuk menabung mampu meningkatkan saldo tabungannya sebesar 6%. Dan juga, pada negara-negara berkembang secara umum, termasuk Indonesia, program fortifikasi garam dengan yodium ternyata berhasil meningkatkan perkembangan otak pada anak.

Setiap berdiskusi dengan teman, Saya acap berkelakar, legalisasi aborsi mungkin bisa jadi opsi untuk menghilangkan kemungkinan anak tumbuh dari keluarga yang ekonominya tidak mapan dan orang tua yang belum matang secara intelektual dan emosional di Madura. Persis seperti di buku Freakonomics yang ditulis Steven Levitt dan Stephen Dubner. Dengan begitu dua atau tiga dekade mendatang sudah tidak akan lagi ada curanmor, parkir liar, atau maling besi, baut dan kabel listrik di kawasan Boyo, Darjo dan sekitarnya yang menurut pengakuan diskriminatif warga sekitar pelakunya ‘pasti’ Warga Madura. Dengan demikian kebencian tribalistik terhadap Warga Madura pun bisa menghilang dari permukaan. Tapi tentu membuat kebijakan pun tidak boleh seserampangan kelakar saya, bukan?

Tesla’nın Optimus Robotları: İnsansal Kontrol Altında Çalışıyor Elon Musk ve Tesla, geçtiğimiz hafta düzenledikleri “We, Robot” etkinliğinde insansı Optimus robotlarını tanıttı. Ancak, bu robotların tamamen otonom olmadığı, insanların uzaktan kontrolü altında çalıştığı ortaya çıktı. Etkinlikte, Cybercab ve Robovan araçlarının yanı sıra, Tesla’nın uzun vadeli robot vizyonu hakkında bilgi…

Penulis : Wendy Aprianto Otonomi daerah secara umum merupakan bentuk koreksi dari system sentralistik sebelumnya yang termuat dalam UU no. 22 tahun 1999 dan disempurnakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Perubahan perundang – undangan tersebut mengimplikasikan terjdi penyesuaian dan perbaikan dari peraturan yang lama sebagai respon dari tuntutan actual masyarakat dan stakeholder . Disahkannya UU…

Badan Layanan Umum sebagai Perwujudan Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Photo by Tom Fisk on Pexels.com Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang…

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Kamus Hukum Indonesia Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal I Mengubah penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (2), dan mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta menambahkan lima ayat.Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan…