~p.y

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat Bupati Buleleng tegaskan kepada seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk jangan coba-coba melanggar netralitas dalam menyongsong pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. "Jangan coba-coba melanggar netralitas karena sanksinya sangat berat. Lebih baik kita jernihkan hati untuk lebih memfokuskan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wujudkan tatakelo pemerintahan yang baik," tegas Pj. Lihadnyana saat memberi arahan dalam Apel Krida bersama Unsur TNI/Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu dan jajaran pegawai lingkup Pemkab Buleleng di Taman Kota Singaraja, Jumat (17/11/2023). Birokrat asal Desa Kekeran itu mengingatkan untuk bersama ikrarkan diri dan menjadikan Buleleng diatas segalanya. Unsur netralitas harus dijungjung tinggi yang niscaya akan berdampak pada hasil demokrasi ke depannya. "Jika semua menjaga netralitas, saya yakin pesta demokrasi akan kondusif dan berjalan lancar. Kalau ada pelanggaran kita koordinasikan dulu, misal melebihi aturan akan kami berikan sanksi. Mari kita jaga netralitas untuk hasil pesta demokrasi yang aman dan damai nantinya," pungkasnya. Pada kesempatan ini juga, unsur dari TNI/Polri serta Kejaksaan, KPU dan Bawaslu memberikan orasi untuk mengingatkan agar menjaga netralitas dan bisa berkomitmen menjaga pesta demokrasi dengan aman, damai dan dan berjalan dengan lancar.(adv/bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pesta demokrasi pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan anggota legislatif akan digelar 92 hari lagi, tepatnya 14 Februari 2024. Sebagai penjaga keamanan dalam negeri, Polri akan berada digarda terdepan bersinergi dengan TNI untuk mengamankan seluruh kegiatan tahapan Pemilu 2024. Polri khususnya Polda Bali memastikan akan bersikap Netral dalam menghadapi kontestasi setiap tahapan Pemilu 2024. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H., mengatakan, netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik. Selain itu anggota Polri juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, sikap netral Polri dalam kehidupan berpolitik khususnya Pemilu juga diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. "Kami memaklumi bahwa dalam setiap tahapan Pemilu ada gesekan-gesekan antar pihak yang berkontestasi sehingga berdampak pada beredarnya isu-isu negatif di tengah masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak memanfaatkan momen beberapa peristiwa untuk menyebarkan hoax sehingga membuat kondusivitas kamtibmas dan kepercayaan masyarakat kepada Polri menjadi terganggu," kata Kabid Humas di Mapolda Bali, Senin (13/11/2024). Kabid Humas berharap masyarakat tidak mudah percaya begitu mendapatkan informasi. Ia juga menegaskan bahwa loyalitas Polri khususnya Polda Bali kepada masyarakat dan negara bersifat tegak lurus sesuai amanat Undang-undang. "Netralitas Polri dalam Pemilu, termasuk Pilkada, Pileg dan Pilpres adalah harga mati,” tegas perwira melati tiga di pundak ini. (bpn) Read the full article

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Keberadaan Korpri merupakan aset penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Untuk itu kami menekankan kepada Korpri Kabupaten Buleleng agar tetap mengedepankan netralitasnya. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Penasehat Korpri Kabupaten Buleleng pada saat acara Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buleleng masa bakti tahun 2023-2028 di Loby Kantor Bupati Buleleng, Senin (23/10/2023). Lebih lanjut, Pj Lihadnyana mengatakan bahwa sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung di dalam Korpri wajib menjadi contoh dalam menjalankan konstitusi, menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif dengan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. "Sebagai abdi masyarakat, ASN harus bisa melayani masyarakat secara prima dan sebagai abdi pemerintah, ASN dapat memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ucapnya. Terkait hal tersebut, Pj Lihadnyana berpesan kepada pengurus Korpri Kabupaten Buleleng yang baru dikukuhkan agar terus melakukan inovasi serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik yang cepat dan baik. "Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, korps berperan sebagai kode etik profesi, standar pelayanan serta mewujudkan jiwa korps sebagai perekat dan pemersatu bangsa," harapnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buleleng masa bhakti 2023-2028, Gede Suyasa yang juga selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buleleng yang baru dikukuhkan bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsi Korpri dalam menjabarkan seluruh keputusan serta kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh kepala daerah. “Jadi Korpri itu menjalakan kebijakan politik dengan administrasi, oleh karena itu yang diharapkan adalah memang harus meningkatkan kompetensi basednya kemudian juga meningkatkan kreativitas, inovasi dan tidak kalah penting integritas Korpri itu sendiri,” ujarnya. Selain itu, Gede Suyasa menyampaikan netralitas Korpri menjelang Pemilu 2024 merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pengurus Korpri sebagai ASN. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya penandatanganan fakta integritas untuk menjaga netralitas Korpri. Sesuai keputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bali Nomor : Kep - 8 /DP. Korpri Prov.Bali/IX/2023 tentang susunan Personalia Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buleleng masa bakti tahun 2023-2028, sebanyak 12 Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buleleng dikukuhkan oleh Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bali. (adv/bpn) Read the full article