#gambut

INDONESIA menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam aksi iklim dan restorasi ekosistem gambut tropis.

Dalam ajang AsiaFlux Conference 2025 yang digelar di Pangkalan Kerinci, Riau, pemerintah menampilkan berbagai capaian dan inovasi ilmiah yang menjadikan Indonesia sebagai pusat pembelajaran restorasi gambut di Asia.

“Restorasi gambut bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan fondasi ketahanan iklim nasional,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (22/10).

“Keberhasilan restorasi lahir ketika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal, ketika masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pengelola ekosistemnya,” sambungnya.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam menjaga serta memulihkan ekosistem lahan basah, khususnya gambut dan mangrove, sebagai strategi penting menghadapi krisis iklim dan mencapai target net zero emission.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat membuka Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove 2025 di Jakarta, Jumat (3/10).

Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon sekitar 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar dunia. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembakaran. Data 2018–2023 menunjukkan pemulihan mulai berdampak positif: 3,07 juta hektare membaik, 2,50 juta hektare menurun, dan 18,72 juta hektare tetap stabil.

Saya lupa menanyakan jenis padi apa yang ditanam di gambut tipis itu. Tapi yang jelas, padi yang ditanam di sawah seluas kurang lebih 200 hektar, yang dimiliki oleh kurang lebih 100 KK itu, berhasil panen sebanyak 3 kali, dari pertama kali penanaman pada akhir 2020. Jenis padi yang ditanam berasal dari demplot yang diinisiasi oleh Balitra pada tahun-tahun sebelumnya. Padi yang berhasil tumbuh di demplot gambut tersebut, kemudian mendapatkan kesempatan itu ditanam secara masif di lahan sawah yang sudah menganggur lebih dari 10 tahun.

Beras yang dihasilkan, katanya tidak hanya cukup untuk kebutuhan pribadi, tapi juga ada yang dijual. Tanda-tanda surplus sepertinya sudah terwujud ya. Gabah kering dibeli oleh Pokmas seharga Rp 5000 per kilogram, Rp 400 lebih mahal dibanding dijual ke penggilingan padi lainnya.

Jadi, selama kurang lebih 3 hari ini saya berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau, untuk mencari tahu dampak dari kegiatan restorasi gambut yang selama ini sudah dikerjakan BRGM (dulu BRG). Jadi saya revisit kegiatan BRGM yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya di desa yang berada di Pulang Pisau. Idealnya, semua kegiatan saya datengin, tapi apa mau dikata, karena terbatas dana juga waktu, dan juga saya tidak sendiri, akhirnya hanya datang ke dua desa: Talio Hulu dan Buntoi. Itu pun terbatas hanya ke satu kegiatan dari sekian banyak intervensi di desa tersebut. Juga, terbatas hanya pada 1-2 responden, yang pada akhirnya hanya mendapat satu perspektif data, yang menurut saya belum cukup, karena belum ada unsur triangulasi, dan juga informasi itu masih fresh, belum jenuh. Satu lagi, responden dari kegiatan di kedua desa itu *kebetulan* merupakan kegiatan restorasi yang bisa dikatakan berhasil, karena telah memberi stimulus kepada orang yang tepat akhirnya bisa memberikan perubahan meski hanya terbatas pada sekelompok orang.

Talio Hulu Saya mewawancarai ketua pokmas yang membawahi 6 kelompok tani. Pokmas di sini serupa dengan Gapoktan - gabungan kelompok tani. Mereka mendapatkan bantuan kegiatan revitalisasi ekonomi (R3) yang merupakan bagian dari skema PEN soal ketahanan pangan pada tahun 2020. Tujuannya sederhana namun pas: menghidupkan kembali sawah yang saat ini kondisinya adalah semak belukar. Terakhir warga menanam sawahnya sekitar tahun 2000, jadi bukan hanya semak belukar yang ditemukan di sana, tapi juga pohon-pohon yang diameternya lumayan besar. Lokasi sawah ini merupakan lokasi pemberian 2 bidang lahan yang diterima oleh masing-masing keluarga trans. Iya, Talio Hulu ini memang desa transmigrasi yang mulai diduduki pada tahun 1980an. Bapak ketua Pokmas ini, Jemino, sangat ingat kapan dia datang, kelas 6 SD pada tahun 1981 bulan 10.

tingginya pendapatan rumah tangga, tidak serta merta rumah tangga tersebut tidak akan merambah gambut. jika usahanya tersebut berbasis lahan, bukan tidak mungkin terdapat potensi perluasan usaha tersebut ke arah gambut.

jika masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari gambut, masyarakat tersebut tentu akan menjaga kondisi gambut tersebut. bagaimana jika masyarakat memanfaatkan gambut dengan mengeringkannya, sehingga gambut perlahan hilang?

tingginya pendidikan seseorang, tidak serta merta membuat seseorang sadar untuk tidak merusak gambut. kesadaran seseorang terhadap manfaat gambut bukan bergantung pada tingkat pendidikan.

lalu, bagaimana menjamin agar gambut tetap basah sehingga fungsinya terjaga?

masyarakat biasa bergerak atas keperluan ekonominya, terutama jika wilayah tersebut secara umum ekonominya rendah - tapi sebetulnya, apa inti dari pemenuhan kebutuhan ekonomi? sandang, pangan, dan papan terjaga. tapi seringkali, jika ketiga tersebut pun sudah terpenuhi - banyak rumah warga yang tinggal di ekosistem gambut jauh lebih luas dibanding rumah-rumah orang kantoran di pusat-pusat kota, seseorang tersebut tidak merasa cukup. tagihan listrik? telpon? biaya kesehatan? biaya pendidikan? kadang juga pemenuhan lifestyle -- misal hape yang tidak mau ketinggalan jaman, atau kredit elektronik yang barangkali sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

pada akhirnya sepertinya, indikator keberhasilan gambut, tidak hanya bisa dilihat dari tinggi rendahnya ekonomi seseorang, tapi kesadaran mereka juga untuk tidak merusak gambut, atau bagaimana memanfaatkan gambut tanpa merusaknya. pengetahuan itu harus ada di warga yang tinggal di ekosistem gambut.