#karbon

  SURAU.CO – Pagi itu, matahari belum sepenuhnya bangkit, namun gurun sudah menyimpan panas yang menjanjikan ujian. Angin berbisik pelan, membawa butiran pasir yang menari tanpa arah, seolah menggambarkan kehidupan manusia yang sering terseret tanpa tujuan. Di tengah hamparan itu, berjalanlah seorang pengelana. Ia menamakan dirinya Karbon bukan tanpa alasan. Karbon adalah unsur kehidupan, hadir…

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi memulai langkah besar menuju implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris dengan meluncurkan perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) pertama dari Indonesia.

Inisiatif ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) pada 13 November 2025, di bawah kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO?e dari proyek energi terbarukan.

INDONESIA kembali menegaskan komitmennya memperkuat peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim global. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Local Communities and Indigenous Peoples Platform (LCIPP) di rangkaian perhelatan COP30 UNFCCC di Belém, Brasil.

Delegasi Indonesia menekankan bahwa hutan adat bukan hanya elemen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang telah merawat kawasan hutan secara turun-temurun. Hutan adat disebut sebagai fondasi kehidupan masyarakat, penjaga ekosistem, pelindung kearifan lokal, sekaligus strategi penyelesaian konflik di kawasan hutan.

AMBISI Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon dinilai perlu dikaji ulang. Di tengah sorotan dunia pada Konferensi Iklim COP30 di Belem, Brasil, kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa Indonesia belum layak menjual karbon di bawah Article 6 Perjanjian Paris.

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menegaskan bahwa sebelum menjual kredit karbon ke luar negeri, pemerintah harus memastikan pencapaian target penurunan emisi nasional (NDC).

“Kalau target nasional belum tercapai, menjual kredit karbon ke luar negeri justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi sendiri,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (13/11).