#bpkn

BPKN Ingatkan Agar Produsen GeNose-C19 Utamakan Perlindungan Konsumen http://pustakalewi.com/?mod=berita&id=41095 #bpkn #ugm #genose #genosec19 #konsumen #produk #berita #news #informasi #info #pustakalewi (at Surabaya, Indonesia) https://www.instagram.com/p/CKpppkHlx3z/?igshid=hih84bputb9w

https://infokampus.news/era-ekonomi-digital-bpkn-ri-beri-kuliah-umum-di-fakultas-hukum-ub/

Inanews - Badan Perlindungan Konsumen Nasional ( BPKN) mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih bijak dan cerdas dalam melakukan transaksi. Hal Ini untuk mengindari masyarakat supaya tidak dirugikan atau bahkan menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi. "Artinya, ketika konsumen mau beli atau melakukan transaksi agar memastikan, mengetahui apa yang menjadi haknya. Konsumen itu harus sadar apa haknya," kata Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak berbincang dengan Inanews Menurut Rolas, sejauh ini tingkat pemahaman masyarakat sebagai konsumen terbilang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Dia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir laporan pengaduan soal konsumen yang merasa dirugikan meningkat secara signifikan. "Satu tahun terakhir inilah banyak peningkatan pelaporan, yang biasa 30-40 dalam setahun, sekarang hampir 500 lebih laporan," ungkapnya. Menurut dia, selama ini para pelapor masih didominasi dari Pulau Jawa. Mereka ada yang melapor langsung dan melakukannya secara online atau berkirim surat elektronik (email). Sisi lain, lanjutnya, hanya sekitar 20 persen hingga 30 persen saat ini perusahaan di Indonesia yang peduli dan memperhatikan hak konsumen. Selebihnya masih nihil. "Care dalam konteks konsumen itu dipastikan mendapatkan haknya. Selama ini seolah-olah konsumen hanya sebagi objek transaksi saja. Belum maksimal apa yang dilakukan perusahaan untuk memperhatikan konsumennya," sebutnya. Rolas mengatakan, belum terciptanya keadilan bagi konsumen di Tanah Air setidaknya disebakan dua faktor. Pertama, sisi regulasi yang belum maksimal melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Kedua tingkat literasi masyarakat akan hak dan kewajibannya ketika bertransaksi yang masih minim. "Bisa jadi gara-gara dua hal tadi. Pengawasan pemerintah tidak ketat atau gara-gara masyarakat malas menggunakan haknya. Behavior consumer kira-kira," ujar dia. Berdasarkan penelusuran pada laporan masyarakat sebut Rolas, ada titik di mana konsumen sebagai korban sudah enggan menyelesaikan persoalannya dengan baik-baik dengan pihak terkait. Mereka bahkan sering kali putus asa kerena masalahnya tak selesai dan menemukan solusi, hingga akhirnya melapor ke BPKN. "Kebanyakan yang datang ke BPKN itu adalah orang-orang yang hopeless, mereka sudah capek menanyakan haknya. Bahkan ada yang sudah melapor ke polisi enggak (selesai) jalan juga. Yang paling tinggi dilaporkan 80 persen pengaduan pada sektor pembiayaan perumahan (KPR)," sebutnya. Ia menilai, hingga kini masyarakat Indonesia belum merasa kehadiran negara untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-haknya. Meskipun Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 telah berumur 20 tahun. Read the full article

Inanews - Badan Perlindungan Konsumen Nasional ( BPKN) mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih bijak dan cerdas dalam melakukan transaksi. Hal Ini untuk mengindari masyarakat supaya tidak dirugikan atau bahkan menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi. "Artinya, ketika konsumen mau beli atau melakukan transaksi agar memastikan, mengetahui apa yang menjadi haknya. Konsumen itu harus sadar apa haknya," kata Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak berbincang dengan Inanews Menurut Rolas, sejauh ini tingkat pemahaman masyarakat sebagai konsumen terbilang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Dia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir laporan pengaduan soal konsumen yang merasa dirugikan meningkat secara signifikan. "Satu tahun terakhir inilah banyak peningkatan pelaporan, yang biasa 30-40 dalam setahun, sekarang hampir 500 lebih laporan," ungkapnya. Menurut dia, selama ini para pelapor masih didominasi dari Pulau Jawa. Mereka ada yang melapor langsung dan melakukannya secara online atau berkirim surat elektronik (email). Sisi lain, lanjutnya, hanya sekitar 20 persen hingga 30 persen saat ini perusahaan di Indonesia yang peduli dan memperhatikan hak konsumen. Selebihnya masih nihil. "Care dalam konteks konsumen itu dipastikan mendapatkan haknya. Selama ini seolah-olah konsumen hanya sebagi objek transaksi saja. Belum maksimal apa yang dilakukan perusahaan untuk memperhatikan konsumennya," sebutnya. Rolas mengatakan, belum terciptanya keadilan bagi konsumen di Tanah Air setidaknya disebakan dua faktor. Pertama, sisi regulasi yang belum maksimal melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Kedua tingkat literasi masyarakat akan hak dan kewajibannya ketika bertransaksi yang masih minim. "Bisa jadi gara-gara dua hal tadi. Pengawasan pemerintah tidak ketat atau gara-gara masyarakat malas menggunakan haknya. Behavior consumer kira-kira," ujar dia. Berdasarkan penelusuran pada laporan masyarakat sebut Rolas, ada titik di mana konsumen sebagai korban sudah enggan menyelesaikan persoalannya dengan baik-baik dengan pihak terkait. Mereka bahkan sering kali putus asa kerena masalahnya tak selesai dan menemukan solusi, hingga akhirnya melapor ke BPKN. "Kebanyakan yang datang ke BPKN itu adalah orang-orang yang hopeless, mereka sudah capek menanyakan haknya. Bahkan ada yang sudah melapor ke polisi enggak (selesai) jalan juga. Yang paling tinggi dilaporkan 80 persen pengaduan pada sektor pembiayaan perumahan (KPR)," sebutnya. Ia menilai, hingga kini masyarakat Indonesia belum merasa kehadiran negara untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-haknya. Meskipun Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 telah berumur 20 tahun. Read the full article

Liputanviral - Hingga kini banyak rumah sakit (RS) yang menghentikan layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini sendiri telah diramalkan terjadi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI). Ketua BPKN, Ardiansyah Parman, masih menyayangkan hal ini terjadi. Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa pemerintah harus segera bertindak untuk mengembalikan pelayanan BPJS Kesehatan agar tidak terganggu. "BPKN meminta agar Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan pihak BPJS Kesehatan segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat. Dengan demikian pasien RS tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS Kesehatan," ungkap Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019). Selanjutnya, menurut Ardiansyah pemerintah juga harus segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS Kesehatan kepada RS. Setelah itu, pemerintah juga harus memastikan reimbursement BPJS Kesehatan, untuk memastikan keberlangsungan operasional rumah sakit. BPKN meminta perbaikan yang luas pada tubuh BPJS Kesehatan, bukan hanya perbaikan tambal sulam. BPKN juga meminta manajemen pengelolaannya pun harus dibenahi. "Banyak hal terkait sistem dan manajemen pengelolaan BPJS yang perlu diperbaiki. Seperti percepatan sistem perizinan dan akreditasi, akses terhadap unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah,ketersediaan dokter dan tenaga medis, akses obat dan ketersediaannya, operasional dan logistik tenaga medis di wilayah geografis sulit," ungkap Ardiansyah. BPKN mengatakan pelayanan pasien secara cepat dan tanggap oleh RS tertuang dalam UU No 36 tahun 2009. Di dalamnya tertuang amanat agar rumah sakit melakukan penanganan terlebih dahulu, terutama pasien dengan kondisi kritis. "Selanjutnya BPKN menghimbau agar pasien kritis yg tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat," pungkas Ardiansyah. Sebelumnya pihak BPKN telah bertemu dengan perwakilan dari Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan. "Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen serta konsistensi Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," jelas Ardiansyah.   Read the full article