Ayo Piknik!

Dalam situasi krisis itu, kedatangan Musso diharapkan bisa membangkitkan kembali Sayap Kiri/FDR dari krisis internal yang semakin akut. Dan dengan segera, tidak sampai seputaran siklus hujan-kemarau, Musso berhasil mengendalikan Sayap Kiri. Berkat reputasinya sebagai “alumni” pemberontakan PKI 1926 yang telah berjasa membangkitkan PKI dari “liang lahat sejarah” lewat aktivitas bawah tanahnya pada 1935, Musso sontak tampil di depan panggung dengan sungguh superior. Peran yang dilakoninya tak ubahnya seperti “Peniup seruling dalam cerita Grimms dan tokoh-tokoh lain (termasuk Amir Syarifuddin) mengikutinya sebagai anak-anak yang patuh”.

Dua minggu setelah kedatangannya, tepatnya pada 26-27 Agustus, Musso menghadiri Konfrensi PKI di Yogya. Di situ Musso mengajukan sebuah risalah yang kelak terkenal sebagai Jalan Baru Musso; Risalah ini tak bisa dilewati begitu saja oleh siapa pun yang hendak mempelajari Indonesia pada masa-masa itu. Karena keberhasilannya mempengaruhi peta politik, Jalan Baru tak bisa dilewatkan -- sebagaimana kita tak bisa melewatkan  Perjuangan Kita-nya Syahrir (terbit November 1945) maupun dua risalah Tan Malaka: Moeslihat (terbit 2 Desember 1945) dan Gerpolek (terbit 1948).

Di risalahnya itu, kegagalan gerakan buruh dianggap Musso sebagai akibat orang-orang komunis yang bergerak di bawah tanah tidak mendirikan sebuah partai komunis tunggal begitu proklamasi dikumandangkan, malah mendirikan Partai Sosialis, Partai Buruh dan PKI sendiri.

Selanjutnya, demikian Musso, tiga partai Marxis yang tergabung dalam kelompok Sayap Kiri terpaksa memasuki jalur politik reformis dan kompromis. Penandatanganan Perjanjian Renville yang dilakukan pemerintahan Sayap Kiri pimpinan Amir Syarifuddin membawa Indonesia ke tubir jurang kolonialisme jilid II.

Semua keruwetan itu berujung pada blunder mundurnya Amir Syarifuddin dari kursi PM. Seperti yang pernah digariskan Lenin, Musso menganggap menyerahkan begitu saja kekuasaan kepada kelompok reformis dan kompromis sebagai hal yang tak bisa ditolerir. Ini kian memperlemah posisi kelompok Sayap Kiri yang saat itu tergabung dalam wadah Front Demokratik Rakyat (FDR).

Untuk menuntaskanya, Musso menawarkan dua ide. Pertama, secepatnya mendirikan sebuah partai tunggal dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membawahi semua gerakan buruh. Semua anggota Partai Sosialis dan Partai Buruh harus secepatnya mendaftar menjadi anggota PKI.

Ide Musso tentang partai tunggal dengan nama PKI langsung terealisir dalam tempo yang sungguh singkat. Seperti dipaparkan George M.T. Kahin (1995: 349), tak sampai tiga hari, Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis menyatakan bergabung (fusi) dengan PKI. Pada 1 September, komposisi kepengurusan PKI hasil fusi langsung terbentuk. Musso terpilih sebagai Sekertaris Jenderal PKI, sedang Amir Syarifuddin menjadi Sekretariat Pertahanan.

Jalan Baru tampaknya sudah on the track. Salah satu pokok terpenting Jalan Baru telah terealisir. Selanjutnya, tinggal memikirkan bagaimana cara membentuk Front Nasional yang mewadahi kekuatan-kekuatan utama di Indonesia yaitu PNI dan Masyumi.

Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, semua rencana itu ternyata membentur tembok. Gagal total. Musso akhirnya harus mengakui, dirinya ternyata belum sepenuhnya memahami peta politik Indonesia dan psiko-sosial rakyat Indonesia.

Di Ujung Integritas

Ide Musso selanjutnya adalah Front Nasional. Musso berkeyakinan, untuk menuntaskan revolusi, kelompok Sayap Kiri dan gerakan buruh tak bisa melakukannya sendirian, melainkan harus bekerjasama dengan partai dan organisasi lain yang progresif dan anti-imperialisme. Musso menyarankan agar PKI memimpin upaya pembentukan Front Nasional dengan cara meyakinkan partai-partai lain akan arti penting Front Nasional.

Ide Front Nasional ternyata mati prematur. Pada 10 September, Masyumi menolak ajakan PKI untuk mendirikan Front Nasional. Enam hari kemudian, PNI juga menampik ajakan PKI.

Kendati PNI dan Masyumi pernah melakukan oposisi kepada pemerintah (Syahrir), oposisi yang dilakukan keduanya berbeda jauh dengan konfrontasi. Dalam kamus Komunisme Sovyet, Musso belasan tahun hidup di sana, oposisi memang persis dengan konfrontasi. 

Dikte dari Sovyet memang sangat mempengaruhi langkah-langkah Musso, termasuk risalah Jalan Baru. 

Esai Susanto Pudjomartono, eks-Dubes Indonesia untuk Russia, yang tayang di majalah Tempo edisi 29 Desember 2008, menunjukkan: semua rencana Musso pada 1948 itu memang tak bisa dipisahkan dari visi komintern yang bermarkas di Moskow. Walau terkesan menggambarkan semua peristiwa yang terjadi di Madiun sepenuhnya bergerak di bawah kendali Musso dan sesuai dengan garis Jalan Baru, namun Susanto berhasil membuktikan langkah-langkah politik Musso memang merupakan pengejawantahan dari instruksi Moskow.

Musso awalnya punya rencana sendiri yang tertuang dalam risalah "Catatan tentang Situasi di Indonesia" yang ia tulis pada Januari 1948, beberapa bulan sebelum kembali ke tanah air. Risalah tersebut melaporkan kepada Komintern bahwa posisi kelompok sosialis di Indonesia, khususnya pemerintahan Amir Syarifuddin, masih sangat kuat. Musso menyiratkan bahwa posisi Amir sebagai Perdana Menteri akan aman walau pun diserang kritik dari berbagai pihak yang menentang strategi berunding dengan Belanda.

Risalah itu ternyata salah karena pemerintahan Amir jatuh pada bulan yang sama dengan laporan Musso tersebut. Pejabat Komintern mengetahui kesalahan analisis itu dan Musso -- menurut Susanto -- harus turun langsung, pulang ke Indonesia, untuk memperbaiki strategi yang dilakukan oleh PKI.

Pada Mei 1948, dalam rangka mempersiapkan kepulangan ke tanah air, Musso menulis analisis lebih baru berjudul “Garis Besar dari Tugas Komunis di Indonesia”. Analisis tersebut menyarankan, juga merencanakan, agar seluruh gerakan kiri di Indonesia dipersatukan di bawah bendera PKI.   

Proposal itulah yang dibawa pulang oleh Musso. Gagasan Front Nasional, yang diuraikan dalam Jalan Baru, adalah pengejawantahan analisis yang dibikinnya pada Mei 1948 tadi.   

Tapi Indonesia dan Sovyet tidak identik. Di sini, Musso gagal memetakan medan. Dan ini bukan kegagalannya yang terakhir.

Mengetahui ide Front Nasional tak bisa lagi diharapkan, Musso akhirnya memfokuskan diri untuk mengobarkan semangat massa lewat jargon-jargon komunis. Musso melakukan turne dengan menemui langsung massa lewat vergadering-vergadering (rapat umum) di daerah yang dianggap menjadi kantong gerakan Kiri: Surakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu dan terakhir di Purwodadi.

Ternyata, Purwodadi menjadi tempat terakhir Musso melakukan vergadering. Hari itu juga, Musso dan segenap petinggi PKI menyadari bahwa prakarsa untuk melakukan revolusi telah terlepas dari tangan mereka. Ketika 18 September mereka tiba di Madiun, Musso dan elit PKI lainnya menemukan kenyataan bahwa organissi PKI setempat, dengan dipimpin unsur Pesindo (organ pemuda Partai Sosialis) dan Divisi IV TNI yang pro PKI, telah melancarkan kudeta bersenjata dan merebut kekuasaan di Madiun. Musso dihadapkan pada fait accompli: dia ternyata tak bisa mengendalikan keadaan.

Menghadapi kenyataan demikian, tak ada jalan lain bagi Musso selain menyatakan dukungannya pada Kudeta Madiun. Situasi ternyata menjadi kian sulit karena kali ini, pemerintah tak mau lagi berkompromi. Di corong radio, pada malam 19 September, Sukarno berpidato dan menuduh Musso telah mendirikan pemerintahan Sovyet. Sukarno lantas mengajukan dua pilihan: “Ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Sukarno-Hatta yang…. akan memimpin RI yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun.”

Musso tak kalah gertak. Di hari yang sama, juga di corong radio, ia mencaci Sukarno-Hatta sebagai “pengkhianat jahanam” dan “pedagang romusha”. Dangan lantang dan Musso berpidato: “Kami yakin rakyat akan berkata: Musso selalu mengabdi rakyat Indonesia.”

Siapapun yang pernah membaca naskah pidato Musso itu akan menangkap kesan betapa ia sungguh percaya diri. Tak ada kesan gentar, apalagi takut. Artikulasinya mantap. Tanpa metafor. Dan ofensif. Lewat pidatonya itu, Musso seakan hendak menunjukkan “kelasnya” sebagai seorang kawakan di medan revolusi.

Saya membayangkan, ketika berkoar di depan corong radio itu, Musso seakan sedang memfersonifikasi dirinya sebagai, pinjam sekuplet sajaknya Asrul Sani, “…panglima dari segala burung rajawali. Aku tutup segala kota, aku sebar segala api, Aku jadikan belantara jadi hutan mati.”

Tetapi, menjelang 20 September, Musso akhirnya menyadari dirinya bukanlah “panglima dari segala burung rajawali”. Pengaruhnya ternyata sama sekali tak ada apa-apanya dibanding pengaruh Sukarno-Hatta.

Dalam artikelnya yang dimuat keesokan harinya (21 September), tampak ada getar kekhawatiran. Nadanya ganti bercorak defensif. Musso berusaha keras mencari simpati rakyat dengan berkali-kali menyatakan bahwa kudeta Madiun bukan untuk mendirikan pemerintahan Sovyet. Padahal, pada pidato sehari sebelumnya di corong radio, Musso sama sekali tak menolak tuduhan Sukarno ihwal pembentukan pemerintahan Sovyet. Anehnya lagi, di artikel yang sama, Musso justru mengatakan jika kudeta Madiun berhasil, barulah akan didirikan pemerintahan Sovyet.

Paradoks. Musso berusaha mengendalikan keadaan, tetapi jelas dirinya sama sekali tak memiliki kendali atas situasi. Ia berada di persimpangan. Integritas dia sebagai seorang Stalinis garis keras yang tanpa kompromi benar-benar diuji. Hasilnya, gambaran sosok Musso sebagai seorang yang keras, pemberani, dan konsisten luruh perlahan, ketika ia menampilkan sikap dan pernyataan yang penuh kontradiksi.

Seruan Musso dan pemimpin PKI lain (termasuk Amir) yang telah diperlunak juga gagal melahirkan dukungan massa. Keyakinan Musso ihwal kekuatan Sovyet di Asia yang akan mendukung setiap gerakan anti-imperilisme ternyata jauh panggang dari api. Tak ada dukungan dari Sovyet yang datang. Pelan tapi pasti, pasukan pemerintah berhasil memulihkan keadaan. Pada 30 September 1948, Madiun akhirnya jatuh ke tangan pemerintah.

“Dibakar Percikan Api”

Mempelajari riwayat Musso, juga tokoh-tokoh utama Indonesia lainnya di masa-masa awal kemerdekaan, kita akan mafhum betapa sungguh sukar dan tak mudah menjadi pemimpin pada masa-masa transisi yang penuh kecamuk. Terlampau banyak aral dan tantangan yang membentang di hadapan. Dalam setiap kesempatan, mereka harus berpikir dan bertindak cepat tetapi tetap tidak boleh gegabah dan serampangan.

Terkadang mereka harus mengkompromikan visi dan garis ideologi yang dihayatinya dengan kenyataan di lapangan yang seringkali pahit dan menyesakkan. Termasuk jika harus saling berhadapan dengan orang yang dihormati, orang yang dulunya barangkali adalah sahabat dekat. Seperti ketika Sukarno berhadapan dengan Kartosuwiryo dan Musso yang pernah bersamanya sewaktu mondok di kediaman Cokroaminoto.

Dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997: 273), Soe Hok Gie menuliskan refleksinya atas peristiwa berdarah Kudeta Madiun: “Radikalisme ini seperti perlombaan mobil di lereng gunung yang makin lama makin menyempit. Pastilah suatu hari roda-roda yang berputar ini akan saling bersinggungan dan dari percikan api ini semuanya akan dibakar.”

Musso jelas merasakan dan mengalami semua dilema-dilema itu. Dan seperti yang telah kita lihat, Musso pada akhirnya berada di pihak yang “kalah”, dan benar-benar (dalam kata-kata Hok Gie) “dibakar oleh percikan api akibat gesekan roda radikalisme”.

Digambarkan dengan elok dan hidup sekali oleh Soe Hok Gie, Musso menyaksikan rencana dan program-programnya tanggal satu persatu. Perasaan tak menentu itu juga yang kiranya berkecamuk di benak Musso ketika pada 31 Oktober ia berjalan sendiri tanpa pengawal. Di hari Minggu yang mengenaskan itu, ia menemukan sebuah mobil yang ditumpangi pasukan TNI dan berniat menggunakannya. Ia berhasil melumpuhkan prajurit TNI yang berjaga di mobil sasaran.

Sial, mobil itu ternyata tak bisa distater. Prajurit TNI malah berhasil menguasai keadaan dan balik menodong Musso. Tapi Musso tak bergeming. Dengan keberanian yang penuh, Musso berteriak lantang: “Engkau tahu siapa saya? Saya Musso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani meminta saya menyerah pada engkau. Lebih baik mati daripada menyerah, walau bagaimana saya tetap merah putih.”

Prajurit TNI itu kalah wibawa dan malah melarikan diri ke desa terdekat. Tapi pasukan TNI pimpinan Kapt. Sumadi keburu datang. Musso lantas bersembunyi di sebuah kamar mandi. Ia menolak menyerah. Baku tembak tak terhindarkan. Akhirnya Musso tertembak mati. Mayatnya di bawa ke Ponorogo, dipertontonkan dan kemudian dibakar.

Kita tidak akan tahu apa yang ada di kepala Musso saat itu. Bisa jadi, yang dilakukan Musso di detik-detik terakhir hidupnya tadi adalah sebuah upaya untuk menjaga sisa-sisa integritasnya dengan kukuh (mungkin keras kepala). Ketika Musso mengumumkan bahwa Kudeta Madiun bukan untuk mendirikan negara model Sovyet, Musso sadar bahwa dirinya sedang berkompromi dengan kenyataan. Pendek kata, itu cuma sekadar taktik.

Tapi ketika taktik itu tak berbuah bagus, Musso menyadari dirinya telah kehilangan dua hal sekaligus: karir politik dan integritas sebagai seorang Stalinis garis keras. Maka, ketika Musso menampik untuk menyerah di kamar mandi yang telah terkepung, hal itu bisa dimengerti sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan sisa integritas yang sebelumnya telah memiuh entah ke mana.

Kita tahu, upaya terakhir itu membawanya pada sebuah kematian yang tragis dan mengenaskan. Tapi bagi Musso, aktivis yang bolak-balik menelan kepahitan dan kegagalan, upaya itu pasti bukanlah kesia-siaan.

====

Saya belum menemukan daftar lengkap siapa saja orang-orang yang hadir pada malam itu. Tapi dari memoar Kasman Singodimedjo, mantan komandan PETA yang kelak menjadi ketua KNIP pertama, saya menemukan penjelasan bahwa sikap angkatan muda itu didorong oleh keinginan untuk menutup kemungkinan orang-orang yang bekerjasama dengan Jepang yang hadir malam itu untuk ikut-ikutan menandatangani teks Proklamasi. Para pemuda khawatir jika kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai hadiah Jepang. Jika benar penjelasan Kasman, ironi sebenarnya tidak berhenti begitu saja. Alih-alih menghindari terlalu banyak orang yang bekerjasama dengan Jepang yang ikut menandatangani Proklamasi, bukankah menyepakati Sukarno-Hatta saja yang menandatangani sebagai sikap yang malah bisa kian menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah Jepang? Bukankah Sukarno-Hatta adalah orang yang bekerjasama dengan Jepang melalui Pusat Tenaga Rakyat (Putera)? Karena sadar bahwa Sukarno-Hatta adalah orang yang bekerjasama dengan Jepang itulah maka Sukarno-Hatta akhirnya menunjuk Sjahrir untuk memimpin KNIP (semacam parlemen dalam bentuknya yang sederhana) dan akhirnya menyepakati ditunjuknya Sjahrir sebagai Perdana Menteri pada November 1945? Sjahrir, bersama Amir Sjarifuddin, adalah contoh dari pemimpin pergerakan yang menolak bekerjasama dengan Jepang. Sjahrir ini pula yang pernah menyiapkan sebuah teks proklamasi yang sempat dibacakan oleh Dr. Soedarsono (ayah dari Menlu RI Juwono Soedarsono) di daerah Kosambi, Cirebon (sekarang di sekitar Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon), pada 16 Agustus 1945. Sjahrir menuliskan teks proklamasi pada 15 Agustus 1945, dua hari lebih dulu dari teks proklamasi yang kita kenal sekarang. Teks itu sempat pula beredar di tangan orang-orang yang pada malam 16 Agustus 1945 hadir dalam rapat penyusunan teks proklamasi Proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kira-kira, apa jadinya jika teks proklamasi buatan Sjahrir yang akhirnya dibacakan? Akan berubahkan wajah revolusi Indonesia, jika kata revolusi bisa disebut di situ? Saya tidak pernah membaca utuh teks proklamasi kemerdekaan yang ditulis oleh Sjahrir. Saya tidak juga menemukan teks itu dalam biografi terlengkap Sjahrir yang ditulis Rudolf Mrazek. Sjahrir, yang saya kenal dari tulisan-tulisan dia yang melimpah, adalah prototipe pemimpin pergerakan yang banyak sekali menulis tema-tema yang rumit, dari filsafat, politik, ekonomi, budaya hingga kesusastraan. Di sekujur tulisan-tulisannya, kentara benar semangat menghargai harkat kemanusiaan dan hak-hak manusia. Pandangan ini pula yang membuatnya mengritik tajam gagasan revolusi yang penuh kekerasan seperti digelar oleh para pemuda yang bersemangat di bulan-bulan pertama kemerdekaan. Di hari-hari pertama menjadi Perdana Menteri, Sjahrir bahkan menerbitkan buku tipis Perjuangan Kita yang banyak sekali mengritik gagasan-gagasan revolusi yang baginya berpotensi mengebiri kemanusiaan. Sjahrir selalu was-was dengan apa yang dilakukan oleh Stalin di Sovyet. Jika demikian, saya berandai-andai, mungkinkan Proklamasi ala Sjahrir jauh lebih eksplisit menyuarakan penghormatan atas hak-hak asasi manusia seperti yang dinyatakan dengan eksplisit dalam Declaration of Inependence? Mungkinkan Sjahrir akan “membayar” absennya dia dalam sidang-sidang BPUPKI yang membuat Hatta dan Yamin harus kerepotan menahan gempuran Sukarno-Soepomo yang keukeuh menolak dimasukkannya klausul hak-hak warga negara dalam konstitusi Indonesia? Pengandaian saya itu tentu saja hanya menjadi pengandaian karena nyatanya kita hanya mengenal teks Proklamasi yang ditandatangani oleh Sukarno-Hatta, sebuah teks yang panjangnya hanya 23 kata, yang secuil pun tak berbicara ihwal hak-hak kemanusiaan. Teks proklamasi lebih mirip sebuah pengumuman. Ya, hanya sebuah pengumuman yang benar-benar umum. Unsur pengumuman kemerdekaan sebuah bangsa sebenarnya bisa kita temukan dalam Declaration of Independence. Bedanya, Declaration of Independence juga memuat keyakinan-keyakinan filosofis yang mendasari gerakan kebangsaan Amerika. Sampai-sampai, seperti yang pernah saya baca dari paper Ignas Kleden yang diterbitkan dalam rangka peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-50, Declaration of Independence menghadirkan sebuah komposisi yang tampak seperti pemaparan yang digerakkan oleh logika Aristotelian. Begini kira-kira komposisinya. Premis mayor: “Kita akan menemukan pernyataan yang bisa dibaca sebagai premis mayor pada paragraf kedua. Di sana tertulis: “Kami berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran ini, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dianugerahi pencipta-Nya Hak-hak asasi yang melekat, di antaranya adalah kehidupan, kemerdekaan dan hak untuk mencapai kebahagiaan. Untuk melindungi hak-hak itu ini, pemerintahan-pemerintahan pun dibentuk di antara manusia, kekuasaan mereka berasal dari yang diperintah, sehingga kapan saja sebuah bentuk pemerintah menjadi bersifat merusak terhadap tujuan ini menjadi hak rakyat untuk menggantinya atau menghapuskannya, dan membentuk pemerintahan baru, yang berlandaskan prinsip-prinsip tertentu, sehingga bagi orang-orang hal ini dinilai aling bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka.” Premis minor: “Sekarang ini, sejarah raja Inggris Raya adalah sejarah perampasan dan kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang memiliki tujuan langsung yaitu untuk mendirikan suatu tirani mutlak….” Kesimpulan: “Karena itu, kami… dengan khidmat mengeluarkan dan mengumumkan bahwa koloni-koloni yang bersatu ini adalah dan berhak menjadi negara-negara yang bebas dan merdeka.” Logika Aristotelian dibangun oleh keberadaan dua premis yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor diisi oleh pernyataan yang sifatnya umum (katakanlah universal). Sementara premis minor berisi pernyataan yang sifatnya lebih khusus. Dari sanalah kemudian dibangun kesimpulan. Apa yang saya kutipkan di atas sebagai premis mayor sepenuhnya berisi asumsi-asumsi filosofis yang mengalasdasari hak merdeka setiap bangsa, yang dalam diri setiap manusia diandaikan memiliki hak-hak dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada mereka. Sementara yang saya kutipkan sebagai premis minor berisi pernyataan situasi khusus-konkrit yang dianggap tidak sesuai dengan hak-hak dasar yang diberikan Sang Pencipta, di mana kerajaan Inggris didakwa telah menggelar sejarah perampasan dan kejahatan. Sementara bagian yang saya kutip sebagai kesimpulan dimaknai sebagai “kata akhir” yang disepakati oleh para founding fathers Amerika sebagai jalan untuk mengembalikan dan menegakkan persamaan dasar dan hak-hak asasi manusia. Declaration of Independence, terutama bagian-bagian yang saya sebut sebagai premis mayor, kalau saya boleh bilang, menggemakan kembali semangat yang bisa kita temukan dalam karya John Locke, terutama naskah Second Treatise of Government, yang menggambarkan dengan baik upaya Locke untuk mentransformir hak-hak dasar warga Inggris menjadi hak-hak manusia yang sifatnya universal. Jefferson sendiri, seperti yang saya baca dari buku Profiles in Courage yang ditulis John F Kennedy, mengakui inspirasi yang diberikan John Locke. Selain itu, semangat Declaration of Independence juga dipicu oleh seratus ribu kopi buku tipis Thomas Paine yang beredar tiga bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Amerika dibacakan pada 4 Juli 1776. Buku tipis Paine yang berjudul Common Sense itu secara terang-terangan mengritik monarki Inggris yang diwariskan turun temurun. Paine menyodorkan pilihan untuk tunduk pada tirani Inggris ataukah kebebasan dan kebahagiaan sebagai republik yang merdeka dan mandiri. Dengan nada yang telengas, Paine menulis: “Seorang lelaki yang jujur jauh lebih berguna ketimbang semua cecunguk dan antek-antek kerajaan yang pernah ada.” Declaration of Independence, yang diolah oleh sebuah komite yang terdiri dari lima orang, di antaranya Thomas Jefferson. Declaration of Independence disebut-sebut sebagian besar ditulis oleh Jefferson. Ketika itu Jefferson baru berusia 33 tahun, 8 tahun lebih muda dari Sukarno dan 7 tahun lebih muda dari Hatta ketika keduanya bersama-sama merumuskan Proklamasi. Declarations of Independence, yang lebih mirip sebuah esai, kontras benar dengan proklamasi yang ditandatangani oleh Sukarno-Hatta. Sama sekali tak ada argumen filosofis di sana. Poklamasi Indonesia hanya berisi pengumuman. Jika logika Aristotelian masih bisa disebut di sini, teks Proklamasi langsung meloncat pada bagian “kesimpulan”. Di sana ada pengumuman bahwa sebuah bangsa telah menyatakan kemerdekaannya, seperti terbaca dalam kalimat pertama yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.” Dengan cara apa kemerdekaan itu dinyatakan? Dengan cara apa kemerdekaan itu diisi? Dan untuk apa kemerdekaan itu dinyatakan? Pertanyaan-pertanyaan itu, juga deretan pertanyaan lain, tak akan pernah kita temukan jawabannya dalam teks Proklamasi. Di sana hanya akan kita temukan sebuah pengumuman yang benar-benar umum dan sama sekali tak memberi informasi yang memadai: “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.” Ada dua hal mencolok mata. Pertama, keberadaan kata “d.l.l” (Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.). Bayangkan, dalam teks yang sudah demikian pendek pun masih ada kata “d.l.l”. Teks yang sudah amat pendek itu pun masih coba diperpendek lagi. Kedua, ketiadaan “subyek” dalam kalimat kedua (Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.). Siapa yang memindahkan? Dari siapa dipindahkan? Jepang? Bukankah Jepang tidak layak memerdekakan karena ia sendiri sudah kalah dalam perang? Sekutu-kah? Nyatanya Sekutu belum lagi datang dan baru datang pada bulan-bulan terakhir September 1945? Siapa yang akan menyusun pemindahan itu secara cermat? Sukarno-Hatta kah? Bukankah Sukarno-Hatta belum dipilih oleh rakyat Indonesia? Lagi pula, adakah rakyat Indonesia dalam sebuah negara yang baru keesokan harinya dideklaraskan? Apa pula maksudnya kata “cermat” dan “tempo yang sesingkat-singkatnya” di kalimat itu? Kita tidak akan pernah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dari teks itu sendiri. Teks itu memang bersejarah, tapi jika membacanya hanya dalam selintas pandang, teks Proklamasi sama sekali tak ada keterangan atau pun nukilan yang bisa renungkan sebagai kata mutiara, aforisma, atau apa pun namanya. Tak ada kata-kata yang canggih, retorika yang cemerlang, atau pun nada yang gagah. Teks proklamasi itu begitu datar, juga dingin. Teks Proklamasi, pada level-level tertentu, tak ubahnya sebagai pengumuman yang dari sana kelahiran sebuah bangsa yang merdeka hendak diumumkan. Apa risikonya sebuah teks yang diniatkan hanya sebagai tulisan pengumuman? Resikonya terletak pada kesementaraan teks itu. Seperti jika kita membaca sebuah pamflet yang mengabarkan sebuah acara, begitu kita tahu di mana dan kapan acara yang diwartakan itu digelar, selesai pula tugas pamflet pengumuman itu. Setelah tugas memberi tahu atau mengumumkan itu terlaksana, teks kemudian berubah menjadi arsip. Apa boleh buat, teks Proklamasi memang dibuat dengan tergesa-gesa. Jika Declaration of Independence sudah dirancang sejak Juni 1776, dan baru dibacakan secara resmi pada 4 Juli 1776. Sementara Proklamasi ditulis dan dibacakan hanya dalam rentang waktu tidak sampai sehari semalam. Semuanya serba tergesa dan juga tak menentu. Kenapa orang-orang yang malam itu berkumpul di kediaman Laksamana Maeda tidak mencoba mengadopsi Mukaddimah UUD 1945 yang sudah disepakati pada penutupan sidang BPUPKI pada 17 Juli 1945, barangkali seperti Jefferson mengadopsi butir-butir pemikiran John Locke ke dalam Declaration of Independence? Mukaddimah UUD 1945, yang tujuh kali lebih panjang dari teks Proklamasi (terdiri atas 177 kata atau 1415 karakter), punya kemiripan dengan Declaration of Independence. Paragraf pertama mukaddimah menyuarakan semangat yang sama dengan paragraf yang saya kutip sebelumnya sebagai premis mayor Declaration of Independence. Di sana tertulis: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Mungkin alasan tidak mengadopsi Mukaddimah UUD 1945 ke dalam teks Proklamasi digerakkan oleh kekhawatiran kemerdekaan Indonesia tak lebih sebagai pemberian Jepang, mengingat Mukaddimah UUD 1945 lahir dari BPUPKI yang merupakan bentukan Jepang. Tapi di situlah ironinya. Seperti apa pun teks proklamasi itu, apakah diadopsi dari Mukaddimah UD 1945 yang dilahirkan oleh lembaga bentukan Jepang maupun bukan, toh Proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi balatentara Jepang. Nuansa Jepang akan selalu ada dalam setiap detail upaya peralihan dan pemindahan kekuasaan itu, langsung atau tidak, disengaja atau tidak, diakui atau tidak. Lagipula, Mukaddimah UUD 1945 berikut pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang dihasilkan BPUPKI disusun dengan waktu yang juga pendek. Bayangkan, waktu penyusunan UUD 1945 yang terdiri dari puluhan pasal dan kelak akan menjadi konstitusi negara, disusun dalam waktu yang lebih pendek dari penyusunan Declaration of Independence. Mukaddimah, draft UUD 1945 hingga Pancasila disusun hanya dalam “tempo jang sesingkat-singkatnja”, hanya dalam waktu 13 hari saja (5 hari dalam sidang I BPUPKI dan delapan hari dalam Sidang II BPUPKI). UUD 1945, pendeknya, juga dihasilkan dalam satu periode yang pendek, tergesa-gesa dan didera oleh banyak sekali ketidakpastian. Saya pernah membaca 3 jilid Risalah BPUPKI yang disusun oleh Muhammad Yamin. Beberapa kali saya menemukan keterangan bagaimana perdebatan yang serius mendadak dihentikan oleh Radjiman Wedyodiningrat, seorang bangsawan Jawa yang menjadi Ketua Sidang BPUPKI. Sering sekali Radjiman menyetop perdebatan dengan ketukan palu yang disertai seruan: “Sudah, kita stem (voting) saja!” Kadang-kadang muncul interupsi dan protes yang meminta agar perdebatan dan segala duduk perkara yang dipersoalkan dibiarkan jelas dulu. Tapi bukan sekali dua jika Radjiman bersikeras berseru: “Siapa yang setuju silaken berdiri selekas-lekasnya!” Saya bisa mengerti jika Taufik Abdullah pernah berkomentar: “Sekiranya pembicaraan di sidang-sidang BPUPKI diperlakukan hanya sebagai sumber sejarah pemikiran, barangkali kita akan berhadapan dengan sumber sejarah yang menjengkelkan.” Bagaimana pun, dengan gaya “kita stem saja” itu, sebuah konstitusi telah berhasil dirumuskan. Dengan perdebatan-perdebatan yang seringkali belum tuntas, bentuk negara, wilayah republik, struktur negara dan pemerintahan berhasil dibentuk dalam waktu yang begitu terbatas (karena waktunya memang dibatasi oleh Jepang). Begitu juga teks Proklamasi. Pernyataan kemerdekaan yang sudah dimimpi-mimpikan puluhan tahun sebelumnya, mau tidak mau, harus dirumuskan dan diselesaikan dalam waktu beberapa jam saja, dipenuhi ketergesa-gesaan, ketidakpastian dan juga keraguan. Semuanya, baik UUD 1945 berikut Mukaddimah-nya dan juga teks Proklamasi, dibuat dalam (pinjam kalimatnya Proklamasi) “tempo yang sesingkat-singkatnja”. Bagi saya, baik teks Proklamasi maupun teks-teks yang dihasilkan oleh BPUPKI, lebih merupakan dokumen yang merekam dengan baik keberanian sekaligus ketakutan, keyakinan sekaligus keraguan, kekerashatian sekaligus juga kerendah-hatian. Keberanian, keyakinan dan kekerashatian itu tercermin dari keberhasilan mereka menyelesaikan UUD 1945 dan juga teks Proklamasi yang begitu pendek itu. Mereka, para founding fathers itu, menyusun semuanya dalam keyakinan bahwa biar bagaimana pun negara Indonesia yang merdeka mesti direalisasikan. Mereka berada dalam situasi yang tak memungkinkan mereka kembali pada masa silam. Mereka sudah tak mungkin lagi memercayai nasib mereka diserahkan kepada orang-orang asing. Nasib mereka mesti diserahkan pada diri sendiri. Mereka tak bisa lagi berlama-lama berpikir dan merenung. Bukan karena mereka tak mampu berpikir dan tak mampu merenung. Sebagian terbesar dari mereka adalah para penulis, pemikir dan intelektual yang tangguh. Masalahnya, Jepang sudah kalah dan Sekutu hanya tinggal menunggu waktu untuk meringkus semuanya. Situasi inilah yang membuat mereka tak bisa lagi banyak merenung dan berpikir dan akhirnya diam-diam sepakat dengan gaya “Kita stem saja” yang dilakukan Radjiman berkali-kali dalam sidang BPUPKI. Orang yang begitu berhati-hati dalam berpikir dan bertindak seperti Hatta pun akhirnya larut dalam arus “Kita stem saja” itu. Dalam situasi-situasi genting itu, barangkali orang-orang seperti Hatta ingat kata-kata Hamlet, pangeran peragu dan bimbang dari Denmark dalam drama Shakespeare, yang akhirnya berani juga bertindak seraya menarik kesimpulan bahwa terkadang berlarut-larut dalam pikiran, ”sebagian membuat kita arif, dan tiga bagian membuat kita pengecut.” Adalah tidak masuk akal berharap para founding fathers itu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, sempurna, tanpa lobang di sana-sini, sama tidak masuk akalnya dengan memerlakukan semua fondasi yang mereka letakkan sebagai barang keramat yang tak tersentuh. Proklamasi dan juga draft UUD 1945 hasil sidang BPUPKI tidak lahir dari sebuah “jamuan makan malam yang rapi, tenang, dan diatur dengan tata krama secermat para bangsawan Inggris mengatur sebuah resepsi”. Jika hari ini negara-bangsa yang mereka bidani berdiri goyah oleh berderet masalah, saya lebih percaya bahwa negara ini telah terlalu lama “salah urus”. Saya tidak tertalu tertarik dengan orang-orang yang percaya negara ini “sudah salah dari sononya”. Kesimpulan bahwa negara ini “sudah salah dari sononya” adalah argumen yang tidak mau tahu betapa tidak mudahnya mengambil keputusan dan merumuskan sesuatu dalam situasi yang tergesa-gesa dan penuh ketidakpastian. Saya belum bisa mengerti argumen bahwa negara ini “sudah salah dari sononya”. Jika “sudah salah dari sononya” sama dengan menyalahkan sikap para pendiri republik ini untuk berani mengambil sikap dan keputusan untuk menyatakan merdeka, apa alternatif lainnya? 

Pada momen seperti itulah mereka memanfaatkan betul apa yang dipercaya oleh kaum idealisme Jerman sebagai “kebebasan bertindak dan memilih” atau dalam kata-kata John F Kennedy, pada halaman-halaman awal Profiles in Courage, yang menjadi salah satu favorit saya: “Turut melibatkan diri (dalam sejarah) jauh lebih banyak artinya ketimbang sekadar berjalan bersama.” Mereka diliputi oleh suasana sakral eksistensial yang disertasi oleh sense of destiny: tiba-tiba mereka berada dalam situasi ketika corak dan arah masa depan bangsa ini sedikit banyak tergantung dari skenario yang akan mereka tulis. Mestikah diherankan jika sepanjang proses itu berbagai ketidakpastian dan keraguan tentang kesesuaian dari segala yang mereka bayangkan dan tuliskan dengan realitas masa depan menguar di mana-mana. Mereka sadar bahwa situasinya masih serba terbuka pada segala kemungkinan dan kesempatan, tetapi juga masih terbuka dari segala macam kemungkinan bencana dan nestapa. Proklamasi adalah dentang bel yang menyatakan bahwa para pendiri Republik ini bersiap untuk masuk ke alam sejarah yang tak sepenuhnya mereka mampu prediksi. Dengan cara itulah barangkali kita bisa lebih memahami kenapa Proklamasi disusun dengan nada yang begitu datar, dingin dan begitu pendek. Mereka terlalu gentar dan gemetar untuk sok-sokan menyusunnya dengan nada yang indah, seperti sebuah libretto dalam pentas opera yang kerap dihadiri Sjahrir di negeri Belanda semasa kuliah, apalagi untuk menyusun Proklamasi dengan nada yang gagah dan filosofis. Dengan mencoba memahami situasi eksistensial yang serba mencekam itulah saya mencoba memahami bagaimana mungkin kata “d.l.l” bisa muncul dalam teks Proklamasi yang memang sudah benar-benar pendek itu. Biarlah saya mengutip kata-kata Goenawan Mohammad: ”'D.l.l' adalah pengakuan, jika ”kemerdekaan” adalah sebuah wacana, ia sebuah wacana yang belum selesai.” Keberadaan kata “d.l.l” dalam teks Proklamasi, bagi saya, adalah pengakuan bahwa terlalu banyak hal yang tidak pasti dari masa depan negara yang sedang mereka bidani. Selalu akan ada “d.l.l” dalam hidup ini, sesuatu yang tak terpetakan, serupa terra incognita, sesuatu yang tak selalu mampu dirumuskan. Sukarno, dalam rapat PPKI yang membahas konstitusi Republik Indonesia pada 18 Agutus 1945, merumuskan kerendah-hatian itu dengan nyaris eksplisit. UUD 1945, kata Sukarno, adalah sebuah UUD kilat. Sukarno bilang: “… Tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa undang-undang dasar yang buat sekarang ini, adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saja memakai perkataan: ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali majelis perwakilan rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna." Yang mengejutkan, apa yang tak bisa diprediksi dan dirumuskan itu, hal ihwal yang saya sebut sebagai “d.l.l” itu, sudah harus mereka telan hanya beberapa jam setelah teks Proklamasi itu dibacakan. Pada sore hari 17 Agustus 1945, Hatta didatangi oleh seorang opsir Angkatan Laut yang mengaku mambawa pesan dari orang-orang dari daerah Timur. Dengan nada setengah mengancam, opsir itu menyebutkan bahwa orang-orang di daerah Timur keberatan jika Mukaddimah UUD 1945 mencantumkan kata-kata “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Keesokan paginya, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta berhasil meluluhkan orang-orang macam Ki Bagus Hadikoesoemo, KH Mas Mansur hingga KH Wachid Hasjim yang mewakili kalangan Islam. Dari situlah kata-kata keramat yang dikenal sebagai Jakarta Charter di-delete dalam waktu yang tak sampai sejam. Opsir yang mendatangi Hatta itu adalah wakil dari apa yang disebut sebagai realitas yang tak pernah bisa diprediksi. Adalah menyedihkan jika 14 tahun kemudian, Sukarno justru yang mengeluarkan Dekrit Presiden yang tidak hanya menghapuskan UUDS 1950 tetapi juga memberangus hasil kerja Dewan Konstituante selama empat tahun lebih. Apa yang sebelumnya diakui oleh Sukarno sebagai “UUD kilat” justru ditabalkan sebagai satu-satunya konstitusi yang paling sempurna. Dengan mengampanyekan kembali pada UUD 1945 dan menabalkan UUD 1945 sebagai sosok yang tak boleh disentuh, mereka (termasuk Sukarno ketika melansir Dekrit Presiden 1959) sama saja merendahkan generasi Indonesia yang akan datang. Bukankah dengan terus-terusan mengeramatkan UUD 1945 sama saja dengan menganggap bahwa generasi Indonesia sampai kapan pun tidak akan mampu menandingi generasi 1945 yang merumuskan UUD 1945 dan teks Proklamasi, seakan-akan generasi 1945 adalah puncak kejeniusan manusia Indonesia yang tak mungkin lagi dilampaui? Sungguh menjadi sesuatu yang mengiriskan dan memedihkan hati jika bangsa yang kemerdekaannya dinyatakan lewat sebuah teks yang jauh dari nada sombong itu, yang prosesnya dilalui oleh kematian ribuan para patriot serta ribuan orang yang mesti dikirim ke kamp konsentrasi Boven Digoel, ternyata meminta tumbal yang juga tak berbilang, dari mulai orang-orang Timor Timur, Papua, Aceh, hingga orang-orang PKI. Amerika Serikat, yang kemerdekaannya dinyatakan lewat sebuah teks yang serius dan penuh pertimbangan filosofis, toh tetap saja tak mampu mencegah berlangsungnya Perang Sipil antara daerah Utara (yang bercorak industrialis dan anti-perbudakan) dengan daerah Selatan (yang agraris dan penyokong perbudakan) yang memakan korban jiwa yang melimpah ruah. Saya bisa saja menyebut korban-korban yang jatuh itu sebagai bagian dari proses “pergolakan internal”. Hanya saja, saya khawatir, frase “pergolakan internal” itu terlalu sombong sekaligus juga terlalu murah untuk menjelaskan ribuan nyawa yang melayang. Pada titik inilah kata “d.l.l.” dalam teks Proklamasi hadir dan minta dibaca seperti saat saya membaca Traktat Toleransi yang ditulis Voltaire pada 1763. ========

Seorang dokter bernama Bernard Rieux, yang dengan gigih merawat korban-korban penyakit pes di Kota Oran, Aljazair, dituduh “sok pahlawan” oleh seorang wartawan yang sangat jengkel karena tak bisa meninggalkan kota yang di-lockdown itu. 

“There’s no question of heroism in all this. It’s a matter of common decency. That’s an idea which may make some people smile, but the only means of fighting a plague is common decency,” jawab Rieux dengan datar.

Sulit mencari istilah khas Indonesia untuk common decency. Sementara kita bisa menerjemahkannya sebagai “kepantasan umum”, atau opsi lebih ringkas lagi: kepatutan. Ia merujuk tindakan yang dituntut nalar wajar sebuah masyarakat. Jika diterjemahkan ke dalam praksis, tindakan Dr. Michael Robert yang menunda pertunangan atau ojol perempuan itulah common decency.

Dr. Rieux dari Oran memang fiktif, diambil dari novel The Plague karya Albert Camus. Namun, jawaban dari Dr. Rieux layak disimak. Melalui kepatutan Dr. Rieux dan beberapa tokoh lainnya, Camus menyodorkan “proposal” yang realistis untuk dilakukan siapa pun di masa pandemi: bertindaklah menurut ukuran-ukuran kepatutan.

Misalnya, dokter dan perawat mengurus pasien, ahli farmasi dan vaksinolog membuat obat dan vaksin, epidemiolog menghitung penyebaran virus, polisi menjaga perbatasan, pemimpin mengambil kebijakan masuk akal, juru bicara berkata jujur, jurnalis mencari fakta, anak event bikin konser penggalangan dana, musikus bernyanyi tanpa dibayar, orang tua meminta anaknya tidak mudik, seseorang membantu sahabatnya yang kesusahan….

Atau seperti cerita seorang satpam yang saya baca pada awal April. Seseorang yang kehilangan pekerjaannya di bilangan Jakarta Selatan tak bisa membayar sewa kos dan terpaksa beberapa hari tidur di sebuah stasiun KRL. Ia mengaku bisa bertahan karena “setiap pagi seorang satpam yang tak ia kenal membelikannya nasi bungkus”.

Agaknya kita memang tak perlu mengharapkan kepahlawanan karena pahlawan bertindak agung seringnya hanya sekali. Yang kita butuhkan di masa pandemi adalah kebaikan yang bisa dilakukan berkali-kali, setiap hari, oleh semua orang... seperti satpam itu, seperti kebanyakan kita semua.

Menanggalkan harapan kepada pahlawan pertama-tama berarti bertumpu kepada diri sendiri, walau itu terdengar naif. Tidak, itu sama sekali tidak naif. Dalam situasi yang serba tidak pasti, masing-masing kita memang harus tetap bergerak, melaju, walau dengan meraba-raba di tengah kegelapan, sehingga tersaruk-saruk dan kadang tersandung. Sisanya, kita bisa berteguh dengan keyakinan, yang lagi-lagi terasa naif tapi sesungguhnya tidak, bahwa orang lain niscaya melakukan hal yang sama. 

Bukan lilin yang akhirnya memandu kita, melainkan suara-suara yang muncul dari mereka yang berusaha bertindak secara wajar dan patut: suaraku memandumu, suaramu memanduku -- kita saling menunjukkan arah.

Berbahagialah bangsa yang bisa menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan-pekerjaan yang juga biasa.

======

****

Pada hari Minggu yang masih begitu dini, kurang lebih sekitar jam 2 pagi, Astuti Ananta Toer, putri yang begitu dekat dengan Pram, tiba-tiba menghambur dari kamar tempat ayahnya dibaringkan. Ia berteriak-teriak: “Oma… Oma….” Waktu itu tamu dan pelayat sudah banyak yang undur. Pintu gerbang berwarna hijau sudah ditutup. Kami, yang ada di sebelah kanan kediaman Pram di Utan Kayu, refleks bangkit dari masing-masing duduknya dan langsung menghambur masuk ke dalam kamar depan tempat Pram dibaringkan. Saya dan yang lain hanya diam terpaku, di ruang tamu, dengan mata yang nanar menatap dari kejauhan, terdengar jelas hentakan nafas satu-satu yang susah payah dihela Pram. Maestro yang dikagumi ribuan anak muda itu tampak tergeletak lemah. Ia diselimuti selimut berwarna coklat bercorak kembang putih-putih. Sepasang lengannya mengenakan sarung tangan berwarna hitam. Sejumlah selang menancap di pergelangan tangan dan hidungnya. Infus dan oksigen. Saya berada persis di ujung sepasang kaki Pram. Saya lihat sepasang kakinya keluar dari selimut. Sepasang kaki yang lemah dan tampak letih. Dibungkus kaus kaki coklat tipis. Kembali saya ingat Bukan Pasar Malam. Si tokoh, pada kedatangannya yang pertama mengunjungi ayahnya yang terbaring sakit, memerikan bagaimana sepasang kaki ayahnya; sebuah pemeriaan yang secara luarbiasa saya saksikan justru terjadi pada diri Pram sendiri. “Kudekati ranjang ayahku, kuraba kakinya yang kering. Hatiku tersayat. Bukankah kaki itu dulu seperti kakiku juga dan pernah mengembara ke mana-mana? Dan kaki itu terkapar di atas kasur ranjang rumahsakit. Bukan kemauannya. Ya, bukan kemauannya. Rupa-rupanya manusia ini tak selamanya bebas mempergunakan tubuh dan hidupnya. Dan kelak begitu juga halnya dengan kakiku.” (Bukan Pasar Malam, hal. 48). Ya…. Seperti juga Pram yang meraba kaki ayahnya, saya menyentuh kaki Pram yang masih menyisakan sejumput udara hangat. Saya melolosi sepasang kaus kaki coklat tipis yang membungkus sepasang kaki Pram yang letih dan berkarat oleh waktu, pertempuran, pertarungan, mungkin juga pengkhianatan. Saya ingat Yukio Mishima, sastrawan Jepang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara seppuku yang luarbiasa dramatis, sebuah gaya artisitik memerlakukan kematian tak ubahnya sebuah panggung teater. Mishima yang bunuh diri pada 1970 itu juga pernah menulis sebuah novelet, sama seperti Bukan Pasar Malam, judulnya Patriotisme, yang saya baca dari versi terjemahan Sapardi. Mishima mengisahkan secara rinci bagaimana seorang perwira Jepang melakukan seppuku. Dan sungguh menakjubkan, Mishima juga mati dengan cara yang sama seperti ia pernah tuliskan sebelumnya dalam novelet Patriotisme itu. Pikiran saya ke mana-mana. Saya berdiri persis di tiang tempat botol infus digantungkan. Saya perhatikan botol infus itu. Tis... tis... tis.... Infus rasanya menetes lambat. Seperti lebih lambat dari detik yang merayap di jam dinding. Semua orang, bukan hanya saya saja, tampaknya juga merasakan waktu yang  bergerak begitu pelan. Perlahan sekali. 

Saya pernah ingat suster yang dulu semasa kecil pernah merawat saya sewaktu saya diterjang demam berdarah. Kata dia, kalau infus cepat habisnya berarti yang dirawat itu punya kondisi yang membaik, sementara jika infus begitu lama habisnya, itu pertanda buruk. Saat itu saya sadar kalau Pram sedang meregang nyawa. Susah betul ia menarik nafas. Sesekali dagunya terangkat. Mungkin untuk memudahkan masuknya oksigen. Tangannya lemah terkulai. Mujib menggenggam tangan kiri, Oma (panggilan untuk istri Pram) bergantian menggenggam tangan kanan. Lagi-lagi entah siapa yang memulai, tampaknya Titik (panggilan Astuti), beberapa orang yang hadir mulai menggumamkan do’a. Ada yang menggumam dalam hati, dan ada yang setengah berteriak. Seisi kamar seperti bergetar oleh do’a dan himpunan kalimat-kalimat suci. Taufik Rahzen memecah suasana sakral dan menyayat itu dengan suara setengah berteriak: “Bung Pram… Bung Pram…..” Rahzen mencoba menyadarkan, berupaya agar Pram tak kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Titik, dengan nada antara kasihan melihat Pram yang meregang nyawa dan campuran rasa frustasi takut kehilangan, tiba-tiba berkata dengan keras: “Sudahlah… biarkan dia pergi. Kasihan. Kasihan dia…” Seisi kamar terhenyak. “Jangan, Bung! Jangan menyerah, Bung!” batin saya dalam hati, mencoba menampik pesimis yang mulai merayap naik. Tapi kali ini Pramoedya masih bertahan. Pelan tapi pasti, setelah 45 menit meregang-regang, ia kembali berhasil menguasai kesadarannya. Nafasnya mulai teratur. “Opa… opa….” teriak Titik. Pram menengok ke arah putrinya itu. Seantero kamar menarik nafas lega. Pram sadar kembali. **** Tetapi itu tak lama. Sekitar pukul 03.15 pagi, Pram kembali diterjang krisis. Kali ini lebih menyesakkan untuk disaksikan. Saya lihat bagaimana orang yang berdiri tegar sendirian bertahun-tahun lamanya, dipenjara di semua rezim yang pernah berkuasa di sini (di penjara kolonial Belanda, rezim fasis Jepang, zaman Sukarno juga Orde Harto), tampak megap-megap. Dagunya sesekali terangkat. Ia berulang kali mengubah-ubah posisi tangannya. Sekali waktu ia merentangkan sepasang tangannya, dengan wajah terangkat, seperti hendak menantang duel sang maut. Kali lain ia meletakkan dua tangannya di atas kepalanya. Tentu saja masih dengan deru nafas yang makin lemah dan patah-patah. Deru do’a makin kencang menghambur dari seantero kamar. Semua-muanya. Tak terkecuali saya. Dalam hati tentu saja. Saya tak bisa membayangkan bagaimana sakitnya meregang nyawa, menempuhi sekarat, bertarung dengan malaikat penjagal nyawa. Saya ingat sebuah do’a Rasulullah yang memohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari sakitnya meregang nyawa yang, kata Rasul, sakitnya tujuh kali lebih menggidikkan dari sayatan pisau yang paling tajam.

Begini rupanya meregang nyawa. Hih…. Dan, jujur saja, baru sekali itulah saya lihat orang sekarat. Dan entah ini anugerah ataukah kutuk, pengalaman pertama menyaksikan orang sekarat itu justru ketika Pram, orang yang saya anggap sebagai salah satu guru, yang menjadi “aktornya”.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebelum Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia ditetapkan sebagai pahlawan nasional, daftar pahlawan nasional semuanya berisi laki-laki. Dan itulah sebabnya saat itu Sukarno dikritik sekaligus didesak untuk sesegera mungkin mengangkat perempuan sebagai pahlawan nasional.

Salah satu yang mendesak agar Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Gerwani, organ perempuan di lingkungan PKI. 3 tahun sebelum Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Gerwani bahkan sudah menerbitkan sebuah majalah perempuan yang dinamai "Api Kartini".

Pertanyaannya: kenapa harus ada perempuan dalam daftar pahlawan nasional? Sebagaimana kenapa harus ada Batak dalam daftar tersebut? Memangnya kenapa kalau tidak ada perempuan atau Batak dalam daftar itu?

Ya, Batak juga perlu disebut dalam pokok soal satu ini. Orang Batak pertama yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Sisingamangaraja XII. Pahlawan berjuluk Patuan Bosar Ompu Pulo Batu ini menempati nomer urut 8 dalam daftar pahlawan nasional. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Kepres No. 590 Tahun 1961 setelah Sukarno mendengar aspirasi yang mempertanyakan kenapa tidak ada orang Batak yang jadi pahlawan nasional [lih. liputan Eka Kurniawan mengenai Augustin Sibarani, orang yang melukis wajah Sisingamangaraja XII, di majalah Pantau edisi Februari 2002].

Itu semua terjadi di masa kepemimpinan Soekarno. Kini, proses serupa nyaris menjadi baku, dan itu disebabkan karena prosedur penetapan pahlawan nasional memungkinkan itu terjadi. Seseorang bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah melewati berbagai tahapan, salah satu tahapan awalnya adalah usulan dari masyarakat. Hampir semua usulan itu akhirnya datang dari mereka yang merasa diwakili oleh sang-calon pahlawan [baik itu diwakili secara kesukuan, kedaerahan dan --tentu saja-- kekeluargaan].

Di sinilah letak ironinya: kepahlawanan nasional, yang mestinya berporoskan nilai nasionalisme, justru prosesnya seringkali dimulai oleh perayaan regionalisme, provinsialisme, etnisitas, atau bahkan -- dalam kasus Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia-- soal jenis kelamin.

Kartini lagi-lagi menjadi persimpangan yang menarik. Jika penetapannya sebagai pahlawan nasional dipicu oleh gugatan yang bersifat segmentatif [kenapa tidak ada pahlawan nasional perempuan], maka setelah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Kartini dipersoalkan dengan argumentasi yang tidak kalah segmentatif [membawa-bawa regionalisme]: dia orang Jawa dan kepahlawanannya adalah sebentuk jawanisasi.

Persoalan menjadi lebih "rumit" karena tidak ada pahlawan nasional lainnya yang hari kelahirannya ditetapkan oleh negara sebagai hari khusus. Bukan hanya tidak ada Hari Cut Nyak Dien atau Hari Christina Tiahahu, tapi bahkan tidak ada Hari Sukarno, Hari Hatta apalagi Hari Tan Malaka yang ateis dan komunis.

Apa boleh bikin, Kartini memang sudah telanjur menjadi "kanvas" yang di berbagai zaman dan oleh berbagai kalangan pernah dan akan terus dicoreti oleh pelbagai tafsir, kepentingan, sampai gugatan - pendeknya Kartini sebagai objek. Dan sebagai objek, Kartini diposisikan dan dipahami secara berbeda, dari mulai kalangan etisi di masa kolonial, orang-orang kiri di masa Demokrasi Terpimpin, para teknokrat-birokrat di era Orde Baru sampai para pengritik yang mengalasdasari kritiknya dengan visi desentralisasi seperti yang terlihat pasca-reformasi sekarang ini.

Dan Kartini tak bisa melawan coretan-coretan yang dibubuhkan pada riwayat hidupnya itu. Dan itulah sebabnya, dalam statusnya sebagai pahlawan, Kartini sebenarnya mengelamai "penderitaan".

Kartini, sebagaimana para pahlawan nasional lainnya, mengalami "penderitaan" dibingkai, dibakukan sekaligus dibukukan -- pendeknya "dikanonisasi".

Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial (Depsos) No.281/PS/X/2006 memuat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa ditahbiskan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya: perjuangannya konsisten, mempunyai semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi, berskala nasional serta sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sang tokoh sudah meninggal. Sepanjang proses itulah para kandidat pahlawan nasional diperiksa, diteliti, diselidiki: pendeknya dipilih, dipilah, diselidiki "secara klinis" untuk memastikan tidak ada virus, bakteri, cela dan dosa yang terlalu signifikan untuk diabaikan.

Tapi itu saja tak cukup. Begitu seseorang ditetapkan sebagai pahlawan, dilakukanlah penambahan elemen-elemen yang dianggap bisa memperkokoh kekuatan naratifnya. Penambahan elemen itu bisa berupa pemilahan dan penyempurnaan foto atau lukisan si tokoh, mereproduksi serta menyebarkannya melalui banyak medium [terutama buku pelajaran atau biografi ringkas yang disebarkan ke sekolah], hingga ritus-ritus yang diulang pada momen penting dalam kehidupan si tokoh yang relevan untuk ditonjol-unggulkan.

Jika kita cermati gambar wajah para pahlawan nasional, terutama para pahlawan dari era sebelum dikenalnya fotografi, paras mereka rata-rata tampak meyakinkan, seakan tak mengandung keraguan, seringkali memancarkan pamor keagungan. Gambaran auratik adalah bagian dari kanonisasi kepahlawanan nasional yang direproduksi terus menerus itu.

Silakan ketik "RA Kartini" di mesin pencari, maka Anda akan disuguhkan ribuan foto Kartini yang berdaya auratik itu. Itulah Kartini yang yang telah dikanonisasi, Kartini semata-mata sebagai objek. Padahal, jika membaca surat-surat Kartini dengan lebih peka, dengan mudah anda akan menemukan banyak keraguan, kebimbangan, kekalahan dan penderitaan -- dan Kartini memang wafat dalam situasi tragis seperti itu.

Pertanyaannya: masih bisakah memandang Kartini sebagai subjek?

Saya kira itu masih dimungkinkan jika bisa melepaskan selubung kepahlawanan yang melekat pada dirinya. Selama dibicarakan dalam selubung kepahlawanannya, selama itu pula Kartini akan terus menjadi objek, bahkan kendati posisi Anda sedang mengritiknya sekalipun. Karena membela atau menggugat kepahlanawan Kartini sebenarnya berangkat dari posisi yang serupa:  memperlakukan Kartini sebagai objek.

Maka tak ada salahnya saya bilang: Kartini bukanlah pahlawan, dia manusia biasa saja. Mudah-mudahan ini adalah sikap paling adil yang bisa saya berikan padanya.

===========

Bagian 2: KARTINI "BIKINAN" BELANDA

Sebagai narasi, Kartini memang dibikin oleh orang-orang Belanda. Dan inilah salah satu soal [atau "sial"?] utama yang merongrong narasi Kartini. Masalahnya: apa bisa kita kenal Kartini jika Belanda tak membuatkan narasi tentangnya?

Kartini sudah dikenal oleh banyak orang Belanda sebelum ajal menjemputnya pada 17 September 1904. Pembicaraan tentangnya sudah muncul sejak dia mulai menulis di beberapa surat kabar -- tentu saja dalam Bahasa Belanda.

Ketika dia meninggal, beberapa surat kabar sudah memberitakannya. Biar bagaimana pun, Kartini sudah menjadi figur, setidaknya dia adalah istri seorang bupati -- istri utama Raden Djojoadiningrat, tapi bukan istri yang pertama. Tapi berita-berita kematian Kartini itu belum menunjukkan gelagat Kartini akan menjadi sebuah narasi yang menonjol. Beberapa surat kabar yang memberitakan kematiannya hanya menulis ala kadarnya.

Saya ambil contoh berita di surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad dan Het Niuews van den Dag voor Nederlandsch-Indie. Pada hari yang sama, 31 Desember 1904, dua surat kabar itu menurunkan list orang-orang yang meninggal di tahun 1904. Di situ Kartini disebut dengan nama "Raden Ajoe Djojo Adiningrat Kartini, echgenoote van den Regent van Rembang".  

Narasi Kartini mulai dianyam dengan canggih menyusul penerbitan surat-surat Kartini yang diterbitkan oleh JH Abendanon pada 1911. Surat-surat itu diterbitkan di Belanda di bawah judul "Door Duisternis Tot Licht".

Buku itu dengan cepat direspons oleh publik, mula-mula publik di Belanda lalu merembet ke publik di Hindia-Belanda. Ulasan atas buku itu banyak ditulis di surat kabar di Belanda, iklan-iklan tentang buku itu tersebar di banyak surat kabar. Saya menemukan sepucuk iklan yang menjual buku Kartini di surat kabar De Tijd [The Times] pada Juni 1911.

Respons positif atas penerbitan buku itu bisa dirangkum dalam kalimat: "Lihatlah, kami orang Belanda juga bisa lahirkan pribadi pintar dan tercerahkan". Belanda memang berkepentingan memunculkan pribadi maju dari negeri jajahan demi kepentingan kampanye politik etis mereka, untuk membuktikan bahwa pemerintah kolonial mereka tidak kalah dengan Inggris di India dalam hal memajukan rakyat terjajah.

Itulah sebabnya, 2 tahun dari penerbitan surat-surat Kartini, orang-orang Belanda yang sedang giat-giatnya mempromosikan gerakan memajukan rakyat terjajah melalui pendidikan segera membuat Yayasan Kartini yang salah satu project-nya adalah mendirikan sekolah Kartini di Semarang. Dan peristiwa itu diliput secara besar-besaran oleh surat kabar bergengsi di Belanda.

Saya menemukan arsip surat kabar Der Leeuwarder Courant [surat kabar yang terbit sejak 1752] menurunkan laporan tentang Sekolah Kartini pada edisi Minggu yang terbit pada 21 Juli 1913. Tak tanggung-tanggung, laporan berjudul "Kartini Scholen" itu nyaris memakan satu halaman penuh -- dan itu diterbitkan di halaman muka. Di sana dituliskan betapa Yayasan Kartini akan menjadi organisasi menyebar di seluruh negeri untuk memajukan pendidikan di negeri terjajah.

Sejak itulah Kartini sebagai narasi mulai mencuat. Buku surat-surat Kartini diterbitkan terus menerus dan juga terus diperbincangkan. Yayasan Kartini di Belanda bekerja dengan bagus untuk mempopulerkan narasi tentang Kartini ini.

Dan "wabah narasi Kartini" pun dengan cepat menyebar ke Hindia Belanda, tanah kelahiran Kartini. Saya menemukan secarik iklan di surat kabar De Sumatra Post edisi 28 Januari 1914 yang berisi promosi berbagai jenis kalender. Salah satu kalender yang dijual adalah "Raden Kartini Kalender" yang dijual seharga 1.75 gulden.

Jadi, jauh sebelum artis-artis cantik nan molek [kadang dalam pose seksi di atas motor/mobil] dijadikan model kalender seperti yang sering kita lihat di zaman sekarang, Kartini sudah lebih dulu muncul dalam kalender.

Iklan ini jelas menunjukan narasi Kartini sudah hadir bukan hanya secara tekstual, melainkan juga visual. Soal kalender Kartini inilah yang luput dari penelitian Petra Mahy, peneliti dari Monash University yang melacak narasi Kartini dalam media cetak. Narasi Kartini secara visual sudah ada sejak 1914.

Dan itu terus berlanjut. Pada parade perayaan 50 tahun Ratu Wilhelmina, organisasi pemuda Jong Java menampilkan episode Kartini di sebuah truk/gerobak besar dengan Sujatin Kartowijono [aktivis perempuan yang kelak ikut menginisiasi Kongres Perempuan pertama] memerankan sosok Kartini. Sujatin saat itu mengenakan kebaya dan sanggul, seperti potret Kartini yang kita kenal sekarang, dan itulah barangkali awal mula citra Kartini sebagai perempuan Jawa dimulai secara visual. Sejak itu, dalam semua perayaan mengenang Kartini di tahun-tahun berikutnya, potret besar Kartini yang berkebaya dan bersanggul tak pernah absen dipajang.

Narasi Kartini semakin kokoh dalam tatanan sosial pada 1929. Tahun itu tepat 50 tahun kelahiran Kartini. Dan untuk merayakannya banyak sekali acara mengenang Kartini. Di Sekolah Perempuan van Deventer di Solo, acara itu dihadiri oleh banyak pejabat penting. Di Purworejo, seperti dilaporkan surat kabar Bataviasch Nieuwhblad edisi 16 April 1929, organisasi Wanito Oetomo menggelar acara mengenang 50 tahun Kartini. Salah satu acaranya adalah dengan mengheningkan cipta selama semenit.

Perayaan 60 tahun Kartini pada 1939 juga dirayakan, kali ini bahkan di luar Jawa. Organisasi Kaoetamaan Istri di Medan menggelar acara yang sama. Seperti ditunjukkan Petra Mahy, organisasi Kaoetamaan Istri bahkan menerbitkan majalah edisi khusus yang membahas Kartini dan mengklaim bahwa perayaan Hari Kartini sudah dirayakan di mana-mana.

Surat kabar De Indische Courant pada edisi 25 April 1939 menurunkan laporan berjudul "Kartini Herdenking" [Perayaan Kartini]. Perayaan 60 tahun Kartini disebut-sebut disokong oleh pemerintah kolonial dengan gegap gempita.

Kilas balik kemunculan dan penahbisan Kartini sebagai narasi yang saya lakukan ini bisa menjelaskan bagaimana Kartini adalah "enak kesayangan semua orang" bahkan sejak era kolonial Belanda.

Parafrase "anak kesayangan semua orang" ini perlu digarisbawahi untuk menegaskan kekhususan posisi Kartini dalam historiografi Indonesia.

Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka, narasi ketokohan Kartini yang dibikin Belanda ini tidak dihapuskan oleh para intelektual Indonesia. Tidak banyak sosok yang dipuji dan disokong sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia merdeka sekaligus.

Padahal, salah satu fase penting dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia adalah proyek nasionalisasi historiografi. Dalam proyek ini, dekonstruksi terhadap sejarah Hindia Belanda dilakukan. Apa yang dulu dalam sejarah kolonial dianggap sebagai pengacau dan perusuh [sebut saja Diponegoro], dalam proyek nasionalisasi historiografi ini diputar-balikkan sedemikian rupa menjadi para pahlawan penuh jasa dan sarat pahala.

Pada Kartini ini berbeda. Kartini tetap diperlakukan secara hormat walau pun semua tahu narasi Kartini ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dalam kampanye keberhasilan politik etis mereka. Yang dilakukan oleh para intelektual Indonesia pasca-kolonial bukan menghapuskan narasi Kartini, tapi mengambilalihnya, lantas memodifikasi sedemikiran rupa dan ujung-ujungnya sama: Kartini semakin kokoh sebagai narasi.

Tapi bagaimana modifikasi terhadap Kartini sebagai narasi ini dilakukan di masa pasca-kolonial adalah pokok soal berbeda yang akan diuraikan dalam artikel berikutnya.

========

Bagian 3: KARTINI "MENJADI" GERWANI

Proklamasi kemerdekaan segera diikuti merebaknya semangat anti-kolonialisme. Segala yang berbau kolonial dipersoalkan dan ditentang. Tapi tidak dengan Kartini. Anak emas kaum etisi kolonial ini tidak dihapus namanya, tapi diambil-alih sekaligus dikukuhkan peranannya dengan lebih jelas dalam sejarah Indonesia.

Tidak butuh waktu lama proses pengambil-alihan Kartini dari wacana kolonial ke wacana nasional. Pada Kongres Perempuan Nasional yang digelar 4 bulan setelah proklamasi, Kartini sudah "gentayangan" dalam pidato-pidato para peserta. April 1946, belum setahun umur Indonesia merdeka, perayaan Hari Kartini sudah digelar.

Sejak itu, narasi Kartini di masa pasca-kolonial tak bisa lagi dihentikan. Ketika itu narasi tentang Kartini hampir sama dengan yang direproduksi di masa kolonial. Kartini disebut sebagai pejuang hak pendidikan perempuan dan [tentu saja] emansipasi perempuan. Nyaris tidak ada yang baru.

Modifikasi terhadap narasi Kartini justru dilakukan oleh gerakan kiri di Indonesia. Gerwani [Gerakan Wanita Indonesia] dan Gerwis [Gerakan Wanita Sedar] bertanggungjawab atas pembubuhan elemen anti-feodalisme dan anti-kolonialisme ini. Dua organisasi yang berafiliasi dengan PKI [Partai Komunis Indonesia] gigih berkampanye mengenai Kartini sebagai perempuan yang bukan hanya memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan, tapi juga pejuang anti-feodalisme dan anti-kolonialisme.

Gerwani perlu dicatat lebih khusus dalam pokok soal ini. Mereka bukan hanya menerbitkan sebuah majalah khusus perempuan kelas menengah yang dinamai Api Kartini, tapi bahkan mendaku dirinya sebagai penerus cita-cita Kartini.

Pada 1965, tahun-tahun yang disebut "ibu pertiwi sedang hamil tua" itu, DPP Gerwani melansir pernyataan di Harian Rakjat: "Gerwani sebagai penerus tjita-tjita dan jedjak perdjuangan Kartini dan Clara Zetkin jang dalam meningkatan diri menjesuaikan dengan proses kristalisasi politik dewasa ini, merupakan gerakan emansipasi jang menghimpun wanita Komunis dan progresif non KomunisÖ."

Di situ Kartini disejajarkan dengan Clara Zetkin, perempuan komunis dari Jerman yang menginisiasi Hari Perempuan Internasional. Lewat Zetkin inilah bisa dikatakan bahwa Hari Perempuan Internasional pada mulanya berakar pada gerakan sosialis, bukan gerakan feminis.

Saya pernah melihat sebuah foto di surat kabar De Waarheid [yang terbit di Amsterdam] edisi 12 Mei 1954 yang menggambarkan suasana kongres Women's International Democratic Federation [organisasi yang dibentuk di Paris pada 1945]. Dalam foto itu terlihat Rie Lips-Odinot [seorang anggota parlemen Belanda dari Partai Komunis] berpidato tentang kunjungannya ke Indonesia. Di latar belakang Rie Lips yang sedang berdiri di podium, terlihat potret Kartini terpasang di sebelah kiri dan Clara Zetkin di kanan.

Pensejajaran Kartini dengan Zetkin inilah yang membuat nama Kartini mencuat ke dunia internasional --khususnya gerakan kiri-- dan tak lagi menjadi monopoli orang-orang moderat Belanda yang diwakili kaum etisi yang mengkampanyekan politik asosiasi [kerjasama antara bumiputera dan Belanda].

Tak heran jika ulasan tentang Kartini banyak dimuat di terbitan-terbitan organisasi berhaluan kiri. Surat kabar Het Vrije Volk, yang mengklaim sebagai suara kaum sosialis demokrat, pernah menurunkan potret Kartini yang di bawahnya tertulis kalimat: "revolutionnaire denkbelden" [ide-ide revolusioner]. Jika orang-orang kiri di Indonesia mencoba mengambil-alih narasi Kartini dari genggaman politik kolonial, maka orang-orang kiri di Belanda juga melakukannya. Proses itu berjalan paralel.

1964 menjadi puncak perayaan Kartini "resmi" menjadi orang kiri. Di tahun itulah, melalui Kepres RI No 108 Tahun 1964 yang dirilis pada 2 Mei 1964, Kartini sah menjadi pahlawan nasional.

Tampaknya Kepres itu sudah bocor sebelum secara resmi dirilis. 2 pekan sebelumnya, para perayaan Hari Kartini, Gerwani dan Gerwis merayakannya secara besar-besaran, termasuk di kedutaan-kedutaan Indonesia di negara-negara Eropa Timur. Edisi 25 April 1964 koran Harian Rakyat, yang redaksinya dipimpin oleh Njoto, memberitakan perayaan Hari Kartini di Moskow, Bukares, Praha dan Kuba.

Cara mudah Untuk memahami argumentasi Kartini sebagai simbol perempuan kiri adalah dengan menyimak buku "Panggil Aku Kartini Saja" yang ditulis dengan penuh semangat oleh Pramoedya Ananta Toer, orang yang menjadi master-mind Lekra [Lembaga Kebudayaan Rakyat].

Lewat buku yang diterbitkan pada 1962 itu, dia mencoba meyakinkan pembacanya bahwa narasi Kartini yang disusun oleh Belanda itu terlalu menyederhanakan Kartini. Mula-mula Pram menggeledah operasi politik etis kolonial terhadap Kartini, sebagaimana dia membongkar kesengajaan pemerintah praktik membenamkan nama Tirto Adi Soerjo lewat buku "Sang Pemula" dan tetralogi Pulau Buru.

Bagi Pram, Kartini dan Tirto sama-sama korban politik kolonial. Jika Kartini disederhanakan oleh keluarga Abendanon, maka Tirto dibenamkan oleh Dr. Rinkes. Oleh Abendanon, urai Pram, Kartini hanya ditampilkan sebagai pribadi yang peduli dengan pendidikan, dan itu pun pendidikan dalam konteks politik etis kolonial yang mengedepankan gagasan politik asosiasi [kerjasama erat nan mesra antara rakyat terjajah dan penjajahnya].

Dengan menelusuri surat-surat dan dokumentasi yang bisa didapatkan tentang Kartini, Pram mencoba menunjukkan bagaimana Putri Jepara ini sudah memiliki benih-benih nasionalisme. Ditunjukkannya kutipan-kutipan yang menguraikan pendapat Kartini tentang kesetiakawanan yang melintasi ras, etnis dan agama. Tentu saja Pram tak lupa mengisahkan bagaimana Kartini melepaskan jatah beasiswa miliknya dan mengusulkan kepada Abendanon agar memberikannya pada seorang pemuda Minang yang cerdasnya tak ketulungan: Agus Salim.

Dengan agak tertatih-tatih, Pram menempatkan semuanya itu guna membangun argumentasi Kartini sebagai prototipe manusia Indonesia yang sudah memeram spirit anti-kolonialisme dalam pikirannya.

Selanjutnya, kali ini dengan argumentasi yang lebih meyakinkan, Pram menjlentrehkan pikiran-pikiran Kartini yang mengutarakan semangat anti-feodalisme. Pram mengutip ucapan Kartini: ìTiada yang lebih gila dan bodoh daripada melihat orang, yang membanggakan asal keturunannya itu.î

Dan itu tak cuma diucapkan. Ia mempraktekkannya langsung. Ia menolak dipanggil Raden Ajeng. Ia juga melarang adik-adiknya untuk menyembah dan membungkuk jika hendak berlalu di depannya, suatu aturan yang sebenarnya menjadi norma yang pantang dilanggar di rumah Kartini. Tapi toh ia lakukan juga. Kartini juga tegas mengatakan bahwa adat yang dihayatinya hanya kewajiban menghormat pada orang tua. Selain dari itu ia kritik habis.

Anti-kolonialisme dan anti-feodalisme adalah dua pokok wacana yang saat itu sedang ditonjolkan dalam diskursus politik di Indonesia, terutama oleh orang-orang kiri dan khususnya PKI. "7 setan desa dan 3 setan kota" adalah mereka-mereka yang dianggap merepresentasikan watak kolonial dan feodal.

Dengan jitu, Pramoedya menggunakan judul "Panggil Aku Kartini Saja". Judul itu sebenarnya diambil dari ucapan Kartini sendiri [lengkapnya: Panggil aku Kartini Saja -- itulah namaku]. Melalui judul itu, Pram merangkum pandangan orang-orang kiri terhadap Kartini hanya dalam 4 kata saja.

Melalui parafrase itu, Kartini [di]hadir[kan] sebagai pribadi yang merdeka, mandiri, muncul sebagai subjek yang lolos dari pelbagai atribusi. Ya, panggil dia Kartini saja, tanpa embel-embel Raden Ajeng [saat masih gadis] atau Raden Ayu [saat sudah beristri] atau Nyonya/Mevrouw Djojoadiningrat [Bupati Rembang yang jadi suaminya], dan mungkin juga tanpa embel-embel pahlawan nasional.

Maka pada masa puncak kejayaan Demokrasi Terpimpin, Kartini pun berhasil "ke luar" dari dalam rumah, masuk ke area publik, dan menjadi orang yang dinarasikan sebagai manusia yang sangat sadar politik. Ini paralel dengan kondisi gerakan dan organisasi perempuan saat itu yang memang sangat melek politik.

Setelah pembantaian para jenderal di Lubang Buaya, gerakan perempuan mengalami titik balik. Seiring dengan dihancurkannya PKI dan Gerwani, baik secara politik maupun fisik, gerakan perempuan pun digelandang paksa untuk kembali mendekam di dalam rumah. Tidak ada lagi politik, yang ada hanya urusan domestik.

Apakah Kartini lantas dilenyapkan? Sama sekli tidak. Orde Baru ikut-ikutan mengambil-alih Kartini dan ikut memodifikasi narasi Kartini. Dalam narasi ini, Kartini "disempitkan" hanya menjadi ibu -- dan lebih spesifik lagi: ibu yang bersanggul dan berkebaya.

Sejak itulah, menyitir istilahnya Saskia Weiringa, seorang spesialis dalam sejarah perempuan Indonesia, Kartini tampil sebagai "kuntilanak wangi" [yang akan saya uraikan dalam artikel berikutnya].

Kartini pun kembali ke dapur, sumur dan kasur.

==========

Bagian 4: KARTINI SEBAGAI "KUNTILANAK WANGI"

Tidak ada kalimat "ibu kita Kartini" dalam lirik lagu yang ditulis oleh WR. Soepratman.  

Setelah meliput Kongres Perempuan I yang digelar di Yogyakarta pada 1928, WR. Soepratman terinspirasi untuk untuk menulis lagu tentang Kartini. Soepratman menulis lirik yang bunyinya [dan judulnya] "Raden Ajeng Kartini....", bukan "Ibu kita Kartini...".

Di masa Sukarno, judul dan lirik itu diubah menjadi "Ibu kita Kartini". Pengubahan judul dan lirik lagu itu tak lain dan tak bukan untuk menghilangkan elemen feodalisme dari narasi Kartini -- dan dengan itulah sebenarnya dilakukan sebentuk kekerasan terhadap kisah hidup Kartini.

Feodalisme dan kolonialisme adalah dua simpul yang jadi lawan utama gerakan-gerakan kiri pasca Indonesia merdeka sampai kejatuhan Soekarno. Menghapuskan embel-embel Raden Ajeng pada Kartini adalah bagian dari pertarungan politik dan ideologi di masa itu [lihat bagian ketiga artikel saya].

Yang tidak pernah diduga oleh Sukarno dan gerakan-gerakan kiri di masa itu adalah Orde Baru dengan tidak kalah canggihnya mengambil-oper dan memodifikasi narasi "ibu kita Kartini" ini untuk mengkreasi tafsir mereka terhadap Kartini dan perempuan Indonesia.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa Sukarno dan gerakan kiri di masa itu juga berkepentingan dengan wacana "ibu". Di tengah kampanye anti-nekolim yang jadi kosa kata utama Sukarno masa itu, "ibu" diletakkan sebagai bagian dari gerakan revolusioner yang bukan hanya sangat sadar politik, tapi juga progresif.

Lagi-lagi Pramoedya ambil bagian dalam pertarungan politik-ideologi ini. Pada 1956, dia menerjemahkan dan menerbitkan novel Maxim Gorky yang berjudul "Ibunda". Novel ini menceritakan seorang janda yang anaknya menjadi aktivis bawah tanah. Alih-alih melarang, sang ibu malah menyokong kegiatan anaknya dan bahkan ikut terlibat dalam aktivitas revolusioner.

Novel ini bisa menggambarkan bagaimana bandul politik saat itu memandang peran ibu: sebagian bagian tak terpisahkan dari perjuangan menuntaskan revolusi yang belum selesai. Ibu yang mau ke luar dari kasur, dapur dan sumur untuk ikut memanggul tugas revolusi.

Orde Baru tidak menghapus konsep "ibu" dari narasi Kartini, tapi memodifikasinya sedemikian rupa dengan cara mengirim "ibu" dan Kartini kembali ke dalam rumah, fokus mengurus kasur, dapur, sumur, dan mendampingi anak dan suami. Jika pun harus ke luar rumah untuk beraktivitas/berorganisai, itu harus bersama organisasi PKK [Pembinaan Kesejahteraan Keluarga] atau Dharma Wanita.

Tidak ada alternatif lain. Gerwani sudah dihancurkan secara fisik maupun organisasi. Secara fisik anggotanya ditangkap, dipenjara dan banyak mengalami pelecehan seksual di dalam tahanan. Secara organisasi dilarang dan dicitrakan sebagai lonte-lonte tak tahu adat.

Sementara Perwari, organisasi yang dipimpin seorang progresif bernama Soejatin Kartowijono, yang sebelumnya sangat keras menentang poligami dan gigih berbicara tentang pemiskinan perempuan, pelan tapi pasti dimandulkan. Dan pada 1975, secara resmi Perwari "dikandangkan" dengan dijadikan organisasi di bawah Golkar.

Narasi Kartini pun mengalami penyuntingan untuk yang kesekian kalinya. Semua teks resmi negara, termasuk yang menjadi bahan ajar di sekolah, membabat habis kisah-kisah tragis Kartini. Tidak ada cerita tentang Kartini sebagai korban poligami. Di buku ajar saat itu, mustahil mendapatkan kisah bagaimana Kartini takluk secara tragis terhadap poligami ini.

Ini bisa dimaklumi karena Orde Baru, tentu saja berkat campur tangan Sang Nyonya Besar Siti Hartinah, sangat membenci poligami. Pemerintah mempersulit bagi pegawai pemerintah yang ingin berpoligami. Banyak syarat yang harus dipenuhi: mulai izin dari istri pertama, surat keterangan penghasilan dan izin dari pejabat serta atasan.

Maka membabat habis cerita Kartini sebagai korban poligami menjadi keharusan. Apa kata dunia jika pahlawan yang jadi simbol ibu yang sempurna itu justru menjadi korban poligami yang saat itu sangat dibenci Sang nyonya Besar?

Maka jika Gerwani dan organisasi Women's International Democratic Federation pernah menyandingkan potret Kartini dengan Clara Zetkin [perempuan komunis Jerman], di masa ini potret Kartini disandingkan dengan Sang Nyonya Besar. Suharto menyempurnakan pensejajaran antara Kartini dengan istrinya itu pada 30 Juli 1996 dengan mengeluarkan Kepres yang menetapkan Siti Hartinah sebagai pahlawan nasional. Bayangkan: wafat pada 28 April 1996, 32 hari kemudian almarhum langsung jadi Pahlawan Nasional. Tak ada pahlawan nasional mana pun yang bisa menyamai rekor ini -- tidak juga Kartini.

Inilah Kartini yang disunting dan dimodifikasi oleh Orde Baru. Kartini yang sepenuhnya diletakkan sebagai ibu", bukan perempuan. Dan dengan itulah posisi perempuan dikonstruksi semata sebagai pendamping lelaki/suami, sebagai pengasuh anak dan pengayom keluarga.

Tidak ada "perempuan", yang ada hanyalah "ibu" dan "istri". Maka perempuan yang baik haruslah "ibu yang baik" dan "istri yang setia". Perempuan yang berkeliaran di jalanan untuk menuntut hak adalah perempuan binal yang melanggar kodrat dan fitrahnya -- atau bahkan disudutkan sebagai penerus lonte-lonte Gerwani.

Inilah yang terjadi dengan Karlina Leksono, dkk., dari kelompok Suara Ibu Peduli yang berunjukrasa di Bunderan HI pada awal 1998. Mereka memprotes kenaikan harga sembako dan harga susu. Mereka ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Julia Suryakusuma menyebut konsep perempuan ala Orde Baru ini sebagai "ibuisme negara". Dalam konsep ini, perempuan diletakkan melulu dalam fungsi "reproduksi" dan "melayani".

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengkanonisasi [standarisasi] perempuan itu berdasar 5 fungsi: meneruskan keturunan, sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, sebagai pengurus keluarga, penambah penghasilan suami, dan anggota masyarakat.

Fungsi kelima sebagai anggota masyarakat ini oleh Orde Baru distandarkan dengan keterlibatan dalam organisasi-organisasi resmi, seperti PKK dan Dharma Wanita. Dan dengan itulah, perempuan dan ibu dipaksa menjadi bagian operasi kekuasaan guna memobilisasi suara Golkar dalam Pemilu.

Di level elit, biasanya istri dari pejabat-pejabat tinggi, perempuan-perempuan ini menampilkan gaya hidup mewah, dengan pakaian dan perhiasan yang wah dan badan yang semerbak mewangi parfum dari luar negeri. Tiap kali suaminya yang pejabat tinggi bepergian, ke daerah atau ke luar negeri, istri-istri ini ikut wara-wiri. Saskia Weiringa, peneliti spesialis sejarah gerakan perempuan di Indonesia, mengungkapkan bagaimana orang-orang yang tak suka dengan polah itu menyindirnya dengan ejekan "kuntilanak wangi".

Perlawanan terhadap narasi Kartini ala Orde Baru ini bukannya tidak dilakukan. Menariknya, perlawanan ini seringkali mendompleng perayaan Hari Kartini. Saya akan contohkan beberapa.

Pertama, tulisan Prof. Harsja W. Bachtiar pada 1979, "Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita", bukan hanya menggugat penokohan dan mitologisasi Kartini, tapi juga menyebutkan nama-nama lain yang dianggapnya lebih layak: Ratu Tajul Alam Safiatun dari Aceh dan Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan.

Uraian Prof. Harsja itu sampai sekarang masih dikutip oleh siapa pun yang merasa tak setuju dengan penokohan, kepahlawan dan mitologisasi Kartini. Dan, perlu digaris-bawahi: tulisan Prof. Harsja itu diterbitkan dalam rangka mengenang 1 Abad Kartini.

Kedua, banyak demonstrasi dilakukan di akhir-akhir kekuasaan Soeharto dilakukan juga di Hari Kartini. Pada 21 April 1995, para aktivis perempuan berunjukrasa menuntut pembubaran Menteri Peranan Wanita yang dianggap tak berhasil membela kepentingan perempuan.

Pada 21 April 1998, sebulan jelang lengsernya Soeharto, demonstrasi meledak di mana-mana. Mahasiswa memanfaatkan momen Hari Kartini untuk memperluas jangkauan aksinya ke kaum ibu dan perempuan.

Dengan itulah, publik mencoba mengambil-alih monopoli atas narasi Kartini dari genggaman Orde Baru. Dan berhasil.

Di koloni lepra itulah ia menulis kalimat ringkas di salah satu halaman catatan hariannya: "Bentuk tertinggi dari solidaritas dan loyalitas kemanusiaan muncul di antara orang-orang yang kesepian dan putus asa."

Bertahun-tahun setelahnya, saat Che sudah matang sebagai seorang revolusioner, ia mencoba membesarkan hati para tenaga kesehatan yang berada di garis belakang. Pidato “On Revolutionary Medicine” pada dasarnya adalah usaha Che untuk memantapkan hati mereka betapa kemenangan dalam perang tak hanya ditentukan para pengokang bedil yang merayap di hutan-hutan, rawa-rawa, paya-paya, atau di lorong-lorong kota. Che menegaskan: perang, atau revolusi, musykil dimenangkan tanpa sumbangsih para perawat, ahli farmasi, petugas laboratorium di rumah sakit, dan terutama para dokter.

Che mengakui bahwa dalam situasi-situasi tertentu boleh jadi akan terlihat  memalukan jika tetap “anteng” berada di sisi orang yang terluka saat rekan-rekannya sedang sibuk bertempur dan bertaruh nyawa. Tapi, Che dengan tegas mengingatkan, dalam perannya sebagai seorang gerilyawan dan seorang revolusioner, dokter harus tetap selalu menjadi dokter.   “Dia harus terus menjadi dokter, yang merupakan salah satu tugas paling indah dan salah satu yang paling penting dalam perang,” tegas Che. Mungkin karena itu pulalah maka Dr. Tjipto Mangonekosoemo dengan mudah menepikan tugas-tugas politiknya sebagai salah satu komisioner Boedi Oetomo demi memanggul tugas “lama” sebagai dokter guna merawat korban-korban penyakit sampar di Malang Selatan. Di tengah kesibukan Tjipto menggeluti kerja-kerja politik pergerakan [r]evolusioner di Boedi Oetomo itu, terdengar kabar mengenai menjalarnya wabah sampar di Jawa pada 1910, khususnya di Jawa Timur. Wabah sampar itu masuk dari pelabuhan Surabaya lewat tikus-tikus yang menyusup di karung-karung beras yang didatangkan dari Burma. Korban pertama yang tercatat muncul di Turen dan sejak itu, sampar menjalar dengan cepat [lihat buku Death and Disease in Southeast Asia, khususnya di bab “Plague in Java” yang ditulis Terrence Hull]. Saat itu sedikit dokter yang mau turun menangani wabah sampar di Malang. Dokter-dokter kulit putih cenderung lebih suka mengurusi orang-orang sebangsanya. Banyak dokter Jawa yang enggan turun ke Malang karena ketakutan bakal terkena sampar. Fasilitas barak bagi orang kulit putih penderita sampar pun jauh lebih baik daripada barak-barak untuk orang bumiputera. Dalam situasi seperti itulah, Tjipto orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai sukarelawan yang akan terjun langsung di pusat penyebaran wabah di Malang. Tjipto melakukan penyuluhan, pengobatan, dan menerima konsultasi dari para pengidap sampar dengan tanpa rasa takut. Jika dokter lain melakukan tugasnya saat itu dengan mengenakan sarung tangan dan masker, Tjipto tidak sama sekali. Dia berjalan dari satu desa ke desa lainnya, dari satu barak ke barak lainnya, dari satu rumah ke rumah lainnya. Di tengah rasa takut yang membadai di semua kalangan yang saat itu tinggal di Malang, Tjipto seperti “kunang-kunang” yang berpendaran di tengah udara yang gelap lagi suram oleh duka dan petaka. Maka, selepas menunaikan tugasnya di Malang dengan selamat, apa lagi yang harus dia takutkan jika maut wabah sampar pun bisa dia atasi? Jangan heran jika setelah itu, aktivitas politik Tjipto pun semakin radikal. Dari Boedi Oetomo yang evolusioner, ia bergabung dengan Indische Partij yang lebih revolusioner. Di sana, ia bukan hanya bergabung dengan Douwes Dekker, tapi juga Soewardi Soerjaningrat. Orang yang kelak berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara ini, bukan hanya seorang pangeran dari wangsa Pakualaman, tapi juga pernah duduk di bangku sekolah kedoteran STOVIA walau tidak selesai. Dia juga pernah menggeluti profesi yang terkait dengan kedokteran di sebuah apotik di Jogja. Tapi karena ketahuan banyak menulis artikel, Soewardi pun dipecat. Indische Partij tak berumur panjang. Tapi organisasi ini mewariskan sebuah pamflet legendaris yang ditulis si penjaga apotik Soewardi, “Als Iks Nederlander Was” [Andai Saya Seorang Belanda]. Pamflet yang menyerang perayaan kemerdekaan Belanda dari pendudukan Prancis itu jadi penyebab dibuangnya triumvirat Soewardi-Dekker-Tjipto. Apakah dengan itu Tjipto jadi tunduk. Sekali lagi, apa yang harus ditakutkan jika wabah sampar pun sudah ia datangi? Dan, begitulah, Tjipto tak pernah mau tunduk atau melunakkan garis politiknya. Dia terus melawan dengan caranya sendiri. Tjipto pernah dengan nekat memasuki alun-alun Surakarta sambil menaiki delman. Itu tindakan subversif karena hanya Sunan Pakubuwana saja yang boleh memasuki alun-alun dengan menaiki kereta. Ini perlawanannya yang paling telanjang terhadap feodalisme Jawa. Terhadap politik rasial pemerintah kolonial, Tjipto pernah dengan seenak udelnya memasuki societet [tempat pesta orang-orang kaya kulit putih] dengan mengenakan pakaian Jawa dan lalu selonjoran di lantai sambil menghisap kretek. Pembuangan pertama itu terbukti tak membuatnya kapok. Dia pun dibuang kembali ke beberapa tempat: Bandaneira, Makassar, Sukabumi, dan terakhir Jakarta. Penyakit asma yang dideritanya membuat Belanda mengajukan sebuah tawaran negosiasi: lupakan dan jauhi politik, maka dia akan mendapat kebebasan. Tjipto menolak itu. Dia wafat saat Jepang sudah menduduki Jawa. Pada 8 Maret 1943, Tjipto menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam status luhur: menolak tunduk!

Cukup jelas, bukan, mengapa ada sebuah rumah sakit, salah satu rumah sakit paling penting di negeri ini, dinamai Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo. Sungguh luar biasa jika pengalaman Tjipto di Malang itu, hampir tiga dekade kemudian, menemukan pengejawantahannya secara memukau pada sosok dr. Bernard Rieux, karakter utama novel hebat La Peste karya Albert Camus [edisi Indonesia novel ini diterbitkan oleh YOI di bawah judul Sampar hasil terjemahan NH Dini langsung dari bahasa Prancis]. Novel itu berlatar di kota Oran di Aljazair. Kota itu, seperti di Malang Selatan dalam riwayat Tjipto, juga diserang oleh wabah sampar. Camus mengisahkan bagaimana kota Oran perlahan tapi pasti lumpuh oleh wabah sampar yang menjalar dengan kecepatan yang mengerikan. Kota itu bahkan ditutup sehingga tak ada satu pun yang bisa keluar atau masuk. Seiring makin mematikannya wabah sampar, segenap penduduk kota Oran pun jatuh pada kubangan pesimisme yang mengerikan. Orang kehilangan optimisme. Moralitas jatuh sampai pada titik nadir. Egoisme menjalar. Nyaris tak ada lagi persaudaraan. Masing-masing sibuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Kriminalitas meningkat. Dr. Rieux hadir seperti dr. Tjipto di Malang Selatan. Tanpa optimisme yang berlebihan, juga tanpa sikap heroisme yang berapi-api, dia bekerja semampunya nyaris tanpa henti untuk mengorganisir upaya mengatasi wabah sampar. Dia dibantu oleh beberapa orang [seperti Josep Grand dan Jean Tarrou] yang perlahan-lahan berhasil mengikis awan ketakutan yang dijalarkan oleh maut sampar. Dalam situasi yang absurd dan seperti tanpa harapan, lebih karena tidak ada yang tahu kapan wabah sampar ini akan berakhir, dr. Rieux tetap memilih bertahan di Oran. Dia mengabaikan kemungkinan menemui istrinya yang sedang dirawat di luar kota karena sakit sebelum Sampar merajalela. Dia menjalani hari-hari di Oran sebagai sebuah kenyataan hidup yang absurd sekaligus getir. Melalui sosok dr. Rieux, Camus mendedahkan pikirannya mengenai etika absurditas manusia. Manusia “dihukum” turun ke bumi dengan menanggung segala risiko tak terduga. Orang boleh berharap pada Tuhan, tapi bagi Camus jawaban untuk menjalani hidup yang absurd dan tak tertaklukkan adalah “solidaritas umat manusia”. Inilah etik yang jadi nafas utama novel La Peste. Apakah “solidaritas” itu yang mengalahkan sampar di kota Oran? Sama sekali tidak. Sampar itu menghilang begitu saja. Sampar hanya “tertidur”, mungkin satu dekade, mungkin empat dekade. Lalu, seperti dituliskan Camus di paragraf terakhir novelnya itu, “… barangkali pada suatu hari, guna kemalangan ataupun pelajaran bagi manusia, sampar akan membangunkan tikus-tikus, kemudian menyuruh mereka mati di tempat-tempat terbuka di suatu kota yang bahagia.” Ada banyak sampar-sampar lain yang terus mengintai kehidupan dan perabadan kita. Kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, seperti hanya “menidurkan” satu virus saja untuk kemudian [di]hidup[kan] lagi dalam bentuk baru yang lebih lebih kebal obat dan segala serum, sekaligus juga lebih mematikan. Dan semogalah, dalam kegentingan-kegentingan yang mengerikan karena wabah-wabah penyakit berikutnya yang entah apa nama penyakitnya, peradaban kita masih mempunyai “cadangan” manusia semacam dr. Che Guevara, dr. Bernard Rieux atau setidaknya dr. Tjipto Mangoenkosoemo.

Saya sangat yakin kita — umat manusia — tak kehabisan pribadi-pribadi yang keluhuran budinya justru mencuat di situasi kritis seperti sekarang.

Selamat berjuang, kawan-kawan tenaga medis. Terima kasih.