Kritik atas Kritik soal Artikel Tirto tentang Politik Identitas
Saya menerima banyak kritik atas laporan Tirto berjudul “Suara Pilpres Jokowi & Prabowo: Politik Identitas di Kedua Pihak”. Saya menyimak dengan baik kritik-kritik itu. Kritik paling banyak muncul dengan mengajukan argumen: Jokowi tidak hanya menang di provinsi dengan penduduk mayoritas non-muslim, Jokowi bahkan menang besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Saya punya beberapa jawaban untuk kritik itu.
Pertama, kami menyoroti bukan raihan jumlah suara, melainkan persentase raihan suara. Cukup jelas: kemenangan telak Prabowo dan Jokowi dengan persentase di atas 85 persen terjadi di provinsi-provinsi yang amat kontras demografinya: Aceh dan Sumatera Barat untuk Prabowo dan Bali serta Papua (dan NTT) untuk Jokowi.
Persentase, dan bukan jumlah suara, dipilih justru karena di sanalah kontras-kontras yang tajam bisa ditemukan. Dan dengan itulah, saling-silang identitas bisa diendus: terjadi atau tidak? Di provinsi-provinsi tertentu, memang cukup telak hal itu tidak terjadi. Di 4 provinsi yang memenangkan Jokowi atau Prabowo dengan persentase di atas 85 persen, semuanya punya lanskap identitas keagamaan yang sangat tajam.
Kontras yang sama bisa Anda temukan di Sumatera Utara. Bedahlah kabupaten-kabupaten yang demografi keagamaannya amat kontras, demikian pula hasil Pilpresnya. Misalnya: Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal atau Padang Sidempuan.
Kontras-kontras itu eksis. Nuansa yang pelan-pelan menipis. Pengakuan atas keberadaan kontras-kontras yang tajam itu penting untuk membunyikan alarm. Mengapa begitu susah mengakuinya?
“Tidak ada lagi afiliasi silang (cross-cutting affiliation), yang dalam ilmu sosiologi disebut sebagai fondasi masyarakat modern. Orang semakin terkonsolidasi dalam kubunya masing-masing dan memandang orang di luar kubunya sebagai lawan yang akan memusnahkannya,” pernyataan Made Supriatma dalam kolom berjudul ’Pilpres Membelah Bangsa, Jokowi & Prabowo Harus Bertanggung Jawab’ menjadi landasan untuk melihat kontras di provinsi-provinsi yang memenangkan Prabowo atau Jokowi dengan persentase yang kelewat telak.
Kedua, salah satu kritik menyertakan argumen: Jokowi meraih suara sangat besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan di sana mayoritas NU. Pertanyaan saya: dalam lanskap politik identitas yang menggejala belakangan, NU itu sekadar ormas atau juga mewakili gugusan identitas tertentu?
Menurut hemat saya, teman-teman NU juga menggunakan politik identitas, bukan politik identitas Islam dan yang bukan, melainkan antara Islam-sini dan Islam-sana: bahwa Islam sana berbahaya karena memaksakan nilai dan budaya yang menggerogoti kemajemukan Indonesia – dengan menisbatkan sejumlah hal seperti arabisasi, wahabi, khilafah, HTI, dll.
Dalam situasi di luar politik elektoral, perkara Islam-sini dan Islam-sana bisa saja dibaca sebagai kontestasi ideologis saja – katakanlah seperti yang terjadi pada dekade 1920an. Namun situasinya menjadi lain ketika perdebatan soal Islam-sini dan Islam-sana itu diseret ke tengah kolam elektoral yang basah-kuyup oleh gelimang kapital. Dan hal itu memang terjadi, kok, pada Pilpres 2019 – tentu saja kasus Ahok menjadi salah satu tonggak penting pertarungan politik identitas ini.
Ketiga, saya melihat sejumlah kritik itu juga datang dari ketidakterimaan bahwa Jokowi juga disebut memainkan politik identitas. Pertanyaannya sederhana saja: memangnya jalan pikiran apa, sih, yang membimbing pilihan mengambil Kyai Ma’ruf sebagai cawapres?
Saya tidak merasa penampikan atas hipotesis bahwa kedua kubu memainkan politik identitas sebagai sikap ideal jika hendak mengajukan proposal rekonsiliasi. Mengakui bahwa kedua kubu dalam Pilpres sama-sama memainkan politik identitas adalah langkah awal yang baik untuk memulai rekonsiliasi.
Otokritik adalah tahapan penting dalam rekonsiliasi. Tanpa otokritik, rekonsiliasi sulit untuk dirajut lagi karena yang tampak hanya orang lain yang harus menahan diri, dan kami tidak; hanya orang lain yang salah, dan kami tidak; hanya orang lain yang memanas-manasi, kami tidak. Atau: “Yaaaa kami, sih, hanya merespons taktik sebelah saja” – dan itu sah saja berlandaskan kalkulasi elektoral.
Sekarang pertarungan, kan, sudah tuntas. Kalau mau ini saatnya mengevaluasi, juga melakukan otokritik, jika hendak serius menggalang rekonsiliasi.
PS: Salah seorang dari sebelah utara Monas berkomentar semacam ini: “Yang ditulis benar, sih, tapi kalau ditulis jadi semakin mempolarisasi.”
Loh piye toh? Bukankah bahaya SARA itu tak bisa diredam dengan melarang orang membicarakan, mendiskusikan dan menuliskannya? Tidakkah 32 tahun di bawah ORBA telah memberi kita banyak pelajaran?
