Keadilan Semu Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Tulis
Seleksi untuk memasuki perguruan tinggi negeri melalui jalur tulis merupakan seleksi yang dilakukan bagi siswa-siswa sekolah menengah atas/ sederajat untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri dengan cara mengikuti ujian secara tertulis. Tentunya melalui ujian tertulis tersebut siswa-siswa akan disaring berdasarkan kemampuannya dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan di kertas ujian. Siswa-siswa terbaik dan yang memiliki kompetensilah yang akan mampu bersaing untuk mendapat kursi di perguruan tinggi negeri yang diinginkannya.
Tulisan ini mencoba merefleksi kembali mengenai esensi keadilan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tulis. Penulis berargumen bahwa seleksi ini hanya akan menguntungkan siswa-siswa yang mendapatkan kualitas pendidikan yang baik di jenjang pendidikan sebelumnya. Sementara kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belumlah merata. Tidak semua sekolah dasar dan menengah di Indonesia mendapatkan kualitas pelayanan yang sama, artinya kualitas pendidikan setiap siswa yang akan bersaing di seleksi masuk perguruan tinggi sudah memiliki ketimpangan sedari awal mengikuti seleksi.
SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang dapat diikuti oleh semua siswa SMA/ sederajat yang telah lulus dari sekolah maksimal tiga tahun terkahir. SBMPTN menyeleksi siswa yang akan masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan pada hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian dan ujian keterampilan (khusus Prodi Olahraga dan Seni).
SBMPTN dilaksanakan melalui ujian tertulis atau ujian menggunakan komputer yang diikuti dan ujian tambahan berupa keterampilan yang diikuti oleh peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga. Tentu saja untuk lulus seleksi SBMPTN siswa-siswa harus memiliki kompetensi yang mumpuni, artinya hanya orang-orang yang memenuhi standar lah yang akan terjaring untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN.
Minat dan persaingan untuk memasuki perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN dapat dikatakan tinggi. Pada tahun 2016, peserta SBMPTN mencapai ratusan ribu orang, sedangkan dalam penerimaan mahasiswa baru, setiap PTN hanya membuka kuota rata-rata hanya untuk ribuan mahasiswa. Oleh karena itu, siswa yang ingin lulus SBMPTN harus memiliki kompetensi untuk bersaing secara nasional.
Seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan ujian yang selanjutnya, yakni Jalur Mandiri. Jalur Mandiri adalah ujian yang diadakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan memiliki nama yang berbeda-beda untuk setiap perguruan tinggi negeri atau kelompok perguruan tinggi negeri yang mengadakannya. Jalur mandiri juga merupakan jalur alternatif bagi siswa yang tidak lulus dalam SBMPTN.
Sistem seleksi Jalur Mandiri dirancang hampir sama dengan SBMPTN, yakni pendaftarannya dilakukan secara online, ujian dengan mengejakan soal tertulis dan juga ada yang dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test (CBT). Siswa-siswa sekolah menengah atas yang ingin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui Jalur Mandiri juga harus memiliki kompetensi untuk dapat bersaing secara nasional. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kualitas yang baik untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur tulis.
Ketimpangan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia
Tidak semua anak bersekolah di Indonesia. Saat ini masih ada sekitar 20 persen anak usia sekolah menengah pertama yang belum bersekolah. Indonesia masih belum dapat memenuhi program wajib belajar 9 tahun bagi semua anak dan perbedaan partisipasi dalam pendidikan antar daerah cukup besar. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa pada tahun 2002 angka partisipasi pada jenjang sekolah dasar berkisar antara 94,4 persen di Sumatera Utara dan 83,5 persen di propinsi Gorontalo. Untuk jenjang sekolah menengah pertama, angka partisipasi berkisar antara 77,2 persen di Jakarta dan 40,9 persen di Nusa Tenggara Timur, serta pada jenjang sekolah menengah atas berkisar antara 24,5 persen di Nusa Tenggara Timur dan 58,4 persen di Yogyakarta (Bank Dunia, http://siteresources.worldbank.org).
Jika kita tinjau dari kelompok miskin di Indonesia, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi keluar dari sekolah lebih awal. Pada tahun 2002, dibandingkan dengan angka partisipasi dari kelompok seperlima termiskin di Indonesia, angka partisipasi sekolah menengah pertama dari kelompok penduduk seperlima terkaya lebih tinggi 69 persen. Sementara pada jenjang sekolah menengah atas, angka partisipasi murni dari kelompok seperlima terkaya mencapai tiga setengah kali lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi murni kelompok termiskin. Walaupun hampir semua anak dari berbagai kelompok pendapatan bersekolah di kelas satu sekolah dasar, anak dari kelompok pendapatan termiskin cenderung menurun partisipasinya setelah mencapai kelas enam. (Bank Dunia, http://siteresources.worldbank.org).
Selain angka partisipasi yang rendah dari anak-anak kelompok miskin di Indonesia, kualitas sekolah pun masih cenderung rendah dan memburuk. Di samping itu, kehadiran tenaga pengajar juga masih kurang. Berbeda dengan kebanyakan negara, Indonesia memperbolehkan semua lulusan institusi pendidikan keguruan menjadi tenaga pengajar, padahal untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka pada kondisi sekolah yang beragam perlu melewati ujian dalam hal kesiapan. Selain itu, terdapat kesulitan untuk memberhentikan tenaga pengajar yang tidak mampu mengajar. Lebih parahnya, dalam survei yang dilakukan untuk Laporan Pembangunan Dunia 2004, dilaporkan bahwa 20 persen tenaga pengajar Indonesia tidak masuk sekolah pada saat pengecekan di sekolah-sekolah yang terpilih secara acak. Akibatnya siswa-siswa tidak mendapatkan kualitas tenaga pengajar yang baik untuk menunjang pendidikannya.
Kekurangan dalam pelayanan pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah di Indonesia berkontribusi terhadap ketimpangan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Lebih memprihatinkannya, hal ini sangat mempengaruhi anak-anak yang termasuk dalam kelompok miskin di Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan mudah layaknya anak-anak yang tergolong kelompok kaya. Akibatnya anak-anak kelompok miskin yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang baik cenderung tidak mampu bersaing nantinya untuk masuk perguruan tinggi negeri.
Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur dan melindungi urusan yang menyangkut kepentingan publik. Di antara berbagai menyangkut urusan urusan publik, pemerintah salah satunya harus memperhatikan pelayanan terhadap pendidikan. Ketimpangan pendidikan dasar dan menengah di berbagai wilayah Indonesia berpengaruh terhadap akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tinggi yang lebih tinggi.
Pendidikan adalah hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap orang secara adil. Hal ini berarti setiap orang harus mendapatkan kualitas yang sama terhadap pendidikan tanpa terkecuali. Dalam bukunya yang berjudul Anarchy, State, and Utopia, Robert Nozick (1974) menjelaskan bahwa tidak ada keadilan tanpa hak. Agar terdapat keadilan, maka harus ada hak yang diberikan. Siswa yang bersaing untuk memasuki perguruan tinggi negeri tidaklah mendapatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang sama sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah belum mampu memberikan hak yang sama terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh siswa di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kita belum dapat mengatakan bahwa keadilan telah diberikan bagi seluruh siswa di Indonesia.
Aristoteles mengatakan keadilan berarti memberi kepada semua orang apa yang pantas mereka terima. Saat kita berpikir tentang keadilan, yang harus kita pikirkan adalah sifat dasar dari kegiatan tersebut dan kualitas yang pantas untuk dihormati, dikagumi dan diakui. Pendidikan adalah hal dasar yang harus diterima dan memang pantas diterima oleh setiap orang. Selain sifat dasar pendidikan ialah untuk mencerdaskan, dan di pembukaan UUD 1945 juga telah disampaikan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, tidak ada pengecualian untuk mendapat hak atas pendidikan di Indonesia.
Ketimpangan pendidikan dasar dan menengah juga dapat dipandang sebagai ekslusi sosial. Todman (2004) mengemukakan salah satu ciri utama eksklusi sosial ialah adanya hambatan dalam mengakses sumberdaya. Secara singkat, eksklusi sosial membagi masyarakat ke dalam dua kelompok berdasarkan penguasaan sumber daya. Pertama ialah kelompok yang memiliki akses dan peluang untuk menguasai sumber daya, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan hal lain yang merupakan hajat hidup manusia. Sedangkan kelompok yang kedua merupakan kelompok lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. Pada tingkat individu, konsep eksklusi sosial mencerminkan ketidakmampuan seseorang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial (Silver dan Miller, 2003). Konsep eksklusi sosial menjelaskan masalah kekurangan sumberdaya dan distribusi yang tidak merata dan proses marjinalisasi kelompok yang tereksklusi (Syahra, 2010). Masyarakat miskin di daerah terpencil cenderung susah untuk mendapat akses pendidikan. Masih banyak daerah-daerah tertinggal yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang sama dengan daerah lainnya, sehingga untuk melanjutkan pendidikan tinggi pun mereka mengalami hambatan. Selain itu, tidak semua siswa yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tulis dapat mengikuti bimbiingan belajar terlebih dahulu dalam mempersiapkan seleksi. Siswa yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta memiliki keterbatasan dalam biaya secara tidak langsung juga telah mengalami eksklusi untuk mengejar keterbatasan dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa yang mampu bersaing dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur tulis ialah cenderung siswa yang mendapatkan akses pendidikan yang baik di jenjang pendidikan sebelumnya.
Seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur tulis dapat dikatakan belumlah adil secara esensial. Hal tersebut disebabkan oleh persaingan untuk seleksi tersebut hanya akan menguntungkan siswa yang mendapatkan akses yang baik di jenjang pendidikan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah serta yang memiliki kemampuan untuk mengikuti bimbingan belajar untuk mempersiapkan seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara siswa-siswa yang tergolong kelompok miskin dan berada di daerah tertinggal yang tidak mendapat kualitas pendidikan dasar dan menengah yang baik dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengejar ketertinggalan pendidikannya mengalami kesulitan akses untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Oleh sebab itu, penulis berharap melalui pembahasan ini kita dapat melakukan refleksi dan meningkatkan kepedulian terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk terus berupaya membuka akses pendidikan dasar dan menengah yang merata dan mewujudkan kesetaraan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
theartofmadeline
annaxmalina
titsay
jacobvanloon
dededos
tangentwithtanner
janainaart