#sinode

PPG, SiNode Systems partner for vehicle battery technology

PPG Industries Inc (PPG) has entered into a partnership with SiNode Systems Inc, to accelerate the commercialization of high-energy anode materials for advanced battery applications in electric vehicles.

The 30-month project will enable the partners to rapidly develop and demonstrate anode materials that will store more energy than conventional lithium-ion battery materials, enabling electric vehicles to travel farther on a single charge or to have a lighter-weight battery.

In 2016, SiNode was selected among several competitors to receive a contract for the project from the United States Advanced Battery Consortium LLC (USABC), which is providing 50 percent of the project’s funding through the US Department of Energy. Project partners are funding the remaining 50 percent.

Gubernur: Gereja Kingmi Punya Kontribusi Besar untuk Pemerintah

Dogiyai, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, Gereja Kingmi mempunyai kontribusi terhadap pemerintah Provinsi Papua.

“Buktinya, banyak kader dari gereja Kingmi yang sudah menjadi pejabat di sejumlah tempat. Itu luar biasa,” katanya saat membuka konferensi Sinode X Gereja Kingmi di tanah Papua yang digelar di Dogiyai, Senin (19/10/2015).

Gereja Kingmi disebutnya sudah melahirkan…

Pendeta HBW Sumakul Berikan Pengutusan Semua Anggota GMIM Peserta PILKADA

MANADO, PGI.OR.ID – Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) menggelar Seminar Panggilan Gereja dalam rangka Pilkada 2015, sekaligus memberikan pengutusankepada para Calon Kepala Daerah Anggota GMIM, yang akan Mengikuti Pilkada 9 Desember 2015 di Tingkat Propinsi dan Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara, bertempat di Aula Kantor Sinode GMIM Kota Tomohon. Ketua Sinode GMIM Pdt DR HBW Sumakul…

PEMATANGSIANTAR (SUMUT) - Sinode ke 9 Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) dibuka pada Kamis (20/10/2011) di HKIP Agape, Jalan Pisang, Siantar Marihat, Pematangsianrtar, Sumatera Utara. Salah satu agenda sinode yang dibuka Bishop HKIP, Pdt Manahan Simanjuntak ini adalah pemilihan Bishop periode 2011-2016 selama Sinode, muncul tiga nama calon kuat Bishop HKIP, yakni Pdt Bangun Harianja, Pdt Marlan Pardede SPd, dan Pdt Drs Pangasaon Tarihoran. Sedangkan calon Sekjen HKIP adalah Pdt Parlin M Simangunsong SH M div. Seorang pendiri HKIP, St Halomoan Silaen,di rumahnya di Jalan Marihat membenarkan tiga nama dijagokan menjadi calon Bishop periode 2011-2016. Salah satunya Pdt Bangun Harianja yang telah dua periode menjabat Sekjend HKIP. “Siapapun yang menang, saya harapkan bisa memberikan angin segar bagi pelayanan iman dan umat di HKIP. Tapi saya ingatkan, seluruh calon agar bertarung dengan kejujuran tanpa menggunakan cara-cara yang salah di mata Tuhan dan di mata hukum. Kita ingin HKIP benar-benar menjadi cahaya terang bagi umat-Nya,” kata Halomoan. Salah seorang calon Bishop, Pdt Bangun Harianja SmTH SPd kepada METRO mengatakan, ke depan HKIP harus lebih misioner. Untuk membawa HKIP lebih misionaris, Pdt Bangun Harianja mengatakan, dirinya siap dicalonkan menjadi pucuk pimpinan HKIP. Pdt Bangun Harianja yang saat ini Sekjend HKIP mengatakan, apabila nantinya dipercaya sinodestan (peserta sinode) untuk memimpin HKIP, dia akan meningkatkan mutu pelayanan HKIP yang lebih misioner. Artinya, pelayan yang lebih mengutamakan umat di daerah serta menata kembali tata cara gereja HKIP. ”Kita akan tata kembali gereja HKIP yang lebih misioner dengan meningkatkan semangat oikumene dan terus meningkatkan kerjasama pelayanan gereja di tingkat nasional maupun internasional,” katanya. Nantinya, kata pendeta yang mempunyai enam anak ini, jika dipercaya sinodestan, dia akan membangun, meningkatkan, memotivasi pelayan di HKIP hingga ke tingkat jemaat. “Saya akan meningkatkan peran pemuda dan sekolah Minggu HKIP, dengan menggalakkan bidang kepemudaan, baik tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya. Pdt Bangun Harianja juga berharap pemerintah menjamin kemerdekaan berpendapat dan beribadah menurut ajaran masing-masing, seperti diamanatkan UUD 1945. Calon Bishop HKIP, Pendeta Marlan Pardede SPd mengatakan, sebagai lembaga keimanan, gereja harus mampu mengubah kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Maksudnya, gereja (warga jemaat) harus memiliki iman yang bermutu dan berkualitas, dan gereja (parhalado=pengurus jemaat) harus memberikan pelayanan prima kepada jemaat. Pendeta Marlan yang juga dosen FKIP HKBP Nommensen yang beristrikan Lince br Siahaan ini mengatakan, untuk mengembangkan sumber daya manusia, HKIP harus memberikan pelayanan dan dukungan kepada jemaat, baik peningkatan mutu pendidikan, watak dan karakter, spiritual, kepemimpinan, dan wawasan. Dalam meningkatkan mutu penginjilan, HKIP juga harus memiliki pos dan meningkatkan kerjasama dalam penginjilan.Di samping itu, dalam meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, dibutuhkan pelayanan dan kenyamanan untuk beribadah, dukungan sarana dan prasarana bangunan, penyediaan buku-buku rohani, buku nyanyian, dan Alkitab. Calon Bishop HKIP lainnya, Pdt Drs Pangasaon Tarihoran menyebutkan, HKIP harus menjadi tubuh Kristus bagi umat-Nya, yang memiliki iman yang kuat dan berkualitas. HKIP harus tetap mengabarkan suka cita Injil, sehingga dunia memeroleh kesejahteraan dan keselamatan. Pdt Pangasaon mengatakan, Sinode ke-9 HKIP adalah Garis-garis Besar Program Pelayanan (GBPP) yang dapat menunjang tugas-tugas panggilan yang tiga tersebut. Pdt Pangasaon yang saat ini menjabat Ketua Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Simalungun ini, optimistis para sinodestan akan mengambil keputusan tepat untuk memilih pimpinan pusat HKIP yang kredibel, yang bisa membawa misi tiga pelayanan gereja, sesuai GBPP-HKIP. Sedangkan calon Sekjend HKIP, Pdt Parlin M Simangunsong SH MDiv menjelaskan, pelayanan dan bekerja dengan segenap hati akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Tentunya pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan itu berdasarkan kasih Kristus. Pengalamannya dalam pelayanan HKIP tidak diragukan lagi. Sejak dibaptis menjadi pendeta di HKIP, Pdt Parlin langsung mengadakan misi penginjilan ke Kediri, Jawa Timur, dan mendirikan HKIP di sana. Pdt Parlin selalu menjalankan prinsip, yakni pelayanan dan bekerja dengan segenap hati. Dia yakin, hasil dari prinsip tersebut akan maksimal. Walau orangtuanya, alm Pdt L Simangunsong merupakan mantan Bishop HKIP, tidak membuat Pdt Parlin menjaga jarak dengan teman-temannya. Dia mampu beradaptasi dengan siapapun dan di manapun. Dengan pendekatan kekeluargaan, dia dapat mendirikan gereja HKIP di Kediri, melayani dengan sepenuh hati. “Sekecil apapun yang kita lakukan, akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Semangat kerja keras dibutuhkan saat ini untuk melayani Kristus di HKIP,” ungkap Pdt Parlin yang memperistri N br Aritonang, yang aktif di organisasi gereja, marga, dan adat. Khusus dalam Sinode ke-9 HKIP, Pdt Parlin berpesan, siapapun yang terpilih sebagai pimpinan, akan menjadi kekuatan baru di HKIP. Harapannya, HKIP semakin hidup dalam pelayanan dengan memberikan iman yang berkualitas bagi jemaat. (Metro Siantar)

JAYAPURA (PAPUA) - Adanya ancaman dari aparat Polres Paniai agar Panglima TPN/OPM John Yogi segera menyerahkan dua pucuk senjata api hingga batas akhir Rabu (07/09/2011) dan apabila tak diindahkan, aparat kepolisian akan melakukan operasi pengejaran dan penyisiran, mendapat penolakan dari Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua. Pasalnya, apabila dilakukan operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata, maka dikhawatirkan akan mengorbankan ratusan bahkan ribuan warga sipil yang tak berdosa. Demikian disampaikan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay didampingi Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib ketika melakukan audiensi dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP, guna menyikapi isu rencana operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata. Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay menegaskan menyikapi isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM sebagaimana terjadi di seluruh Gereja di Paniai bahwa Polres setempat telah menyampaikan pengumuman pada Rabu (07/09/2011) akan dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM untuk mengembalikan dua pucuk senjata yang dirampasnya. Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Komisi A DPRP, Polda Papua memberikan ruang kepada pimpinan masyarakat dan Gereja untuk melakukan negosiasi dan berbicara dengan John Yogi dan kawan kawan. Pasalnya, sesuai laporan umat di Paniai bahwa Selasa (06/09/2011) aktivitas pemerintah dan warga lumpuh dan cukup banyak warga yang terpaksa mengungsi lantaran trauma. Hal ini menyusul isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM di Paniai. “Kami minta Komisi A DPRP dan Kapolda dapat mengambil langkah langkah guna mencegah jatuhnya banyak korban warga sipil,” katanya kepada Bintang Papua di Ruang Kerja Ketua Komisi A DPRP, Jayapura, Selasa (06/09/2011). Ketua Departemen Litbang Kingmi di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA menegaskan, isu rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM diawali ketika umat tengah melakukan Camping Rohani di Kampung Madi, Distrik Enaro, Kabupaten Paniai pada tanggal 26 Juli 2011 yang tak jauh dari lokasi yang diduga markas TPN/OPM. Menurutnya, tiba tiba aparat Brimob Paniai menyerbu dan merampas barang barang termasuk 40.000 butir peluru, uang cash Rp 50 Juta, 12 Hand Phone, 10 pasang anak panah, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King dirampas aparat Brimob. Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib terkait hal ini menegaskan 3 hal yang perlu diperhatikan baik aparat pemerintah, aparat keamanan serta elemen masyarakat. Pertama, tak ada lagi pembenaran yang digunakan siapapun sipil atau militer untuk melakukan kekerasan dan jatuh korban. Pasalnya, perlakuan kekerasan dan penyiksaan ditolak lembaga HAM diseluruh dunia termasuk di Indonesia yang sudah meratifikasi tentang kekerasan dan penyiksaan. Kedua, untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil perlu dilakukan negosiasi yang membutuhkan waktu lama dan tak bisa didead line seperti itu. Karena itu, tambahnya, semua pihak yang berkepentingan polisi, tokoh tokoh yang ada harus sabar dan melakukan fungsi negosiasi dengan pimpinan TPN/OPM. “Bagaimanapun juga warga disana seperti John Yogi dan rombongan masih bisa mendengar dan mengerti,” tukasnya juga menjelaskannya bahwa tak ada alasan yang bisa dipakai untuk memaksa. Pada Rabu (07/09/2011) dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM di Paniai. Konteksnya harus lebih luas dan senjata milik negara harus berada di tangan negara. Tapi tak bisa dipakai sebagai justifikasi untuk dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. “Kalau mau lihat ini tak relevan. Kalau mau melihat masalah senjata secara keseluruhan. Ada puluhan pucuk senjata yang ada di pihak yang tak berwewenang untuk memegang senjata,” tukasnya. “Karena itu tak bisa memaksakan kehendak yang pada akhirnya mengorbankan warga sipil. Itu tak diharapkan. Menurutnya, semua orang akan menggunakan senjata ataupun barang lain sebagai alat bargaining untuk tujuan tertentu. Tapi apabila memaksanya untuk mengembalikan senjata tak pernah menyelesaikan soal. Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menandaskan pihaknya menghimbau kepada Kapolda Papua Irjen Drs BL Tobing untuk melakukan pendekatan kemasyarakatan dan bukan pendekatan militerisme yang justru membuat masyarakat ketakutan dan traumatis (Binpa)