#sap12

Rabu,18 April yang lalu mahasiswa Ilmu Komunikasi mengadakan acara Pekan Komunikasi yang dimulai dari pembukaan di hari Senin hingga penutupannya di hari Jumat. Saya sebagai salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi mendapat kesempatan untuk datang ke salah satu seminar yang merupakan kolaborasi dari dua mata lomba, yaitu Journalight dan Media Matters. Seminar ini dibagi menjadi dua paruh, paruh pertama membawa tema  “Society’s Survival Kit in The Post Truth World”.dengan 3 pembicara, yaitu  Dr. Joan Barata (Founder and Senior Legal Consultant CommVisions), Inaya Rakhmani (peneliti dan dosen Ilmu Komunikasi UI), dan Arfi Bambani Amri (Chief Content Officer Selasar.com, dan Anggota Bidang Internet Aliansi Jurnalis Independen.) 

Paruh kedua dari seminar ini membawa tema Survive in The Hoax and Fake News World. Terdapat tiga pembicara, yaitu Nenden Sekar Arum (Relawan Southeast Asia Freedom of Expression Network, SAFEnet), Septiaji Eko Nugroho (Ketua Masyarakat Anti FItnah Indonesia, MAFINDO), dan Muhammad Isnur (Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI.) 

Sesi yang dibawakan oleh Septiaji Eko Nugroho dari MAFINDO membahas mengenai zaman misinformasi dan disinformasi, serta cara menanggulangi Hoax. 

Terdapat beberapa tipe misinformasi dan disinformasi, yaitu sebagai berikut:

1. Satire (parody) sebagai bentuk kritik sosial, 

2. Misleading content yang mengubung-hubungkan beberapa konten menjadi satu, 

3. Imposter content (bohongan), 

4. Fabricated content (rekayasa/editan)

5. Bentuk Audio

6. Video impersonifikasi 

Kemudian,  Septiaji Eko Nugroho memberikan cara-cara untuk melawan Hoax.

1. Multiprong approach = mencari fakta, edukasi literasi. Dengan cara mencari titik atau sumber permasalahan.

2. Gerakan silaturahmi, yaitu menggerakkan public figure, advokasi (perbaikan regulasi), penegakkan hukum. Hal ini terinspirasi dari daerah Ambon, peradaban sosial berjalan karena public figurenya ingin menurunkan ego dan mengklarifikasi kesalahan informasi yang beredar.

3. Hoax buster tools; verification info yang dapat diakses di smartphone. Ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh TurnBack Hoax untuk mengidentifikasi Hoax dan untuk memberikan informasi akurat mengenai pembenaran dari Hoax tersebut. 

Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 kemarin, saya menghadiri salah satu mata acara Pekan Komunikasi 2018, yakni seminar Media Matters dan Journalight yang mengangkat tema “Society’s Survival Kit in the Post-truth World”, dan diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia. Dengan beberapa pembicara antara lain Inaya Rakhmani dari Departemen Ilmu Komunikasi UI, Dr. Joan Barata dari CommVisions, Septiaji Eko Nugroho dari MAFINDO, Ahmad Suaedy dari Wahid Centre, Nenden Sekar Arum dari SAFENET, dan Arfi Bambani Amri dari Selasar Indonesia. Sebagaimana temanya, seminar ini berbicara banyak mengenai fenomena post-truth yang terjadi baik di Indonesia, maupun di negara lain, beserta dampak dan bagaimana cara kita menanganinya.

Pada sesi pertama, pembahasan dimulai dari apa sebenarnya post-truth itu sendiri? Post-truth adalah kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Hal ini terjadi karena maraknya berita-berita menyesatkan yang beredar di kalangan masyarakat. Kemudian, informasi yang menyesatkan itu dapat dibedakan menjadi misinformasi dan disinformasi. Perbedaan keduanya terletak pada tujuan dibuatnya informasi itu, misinformasi terjadi ketika suatu informasi yang keliru disebarluaskan tanpa tujuan apa-apa, sementara disinformasi dengan sengaja menyebar informasi yang keliru untuk membuat informasi yang asli berkurang validitasnya, sehingga publik pun mulai meragukan fakta yang sebenarnya.

Dalam era post-truth, masalah utama yang terjadi adalah disinformasi. Disinformasi ini digunakan oleh politisi dan tokoh masyarakat lainnya untuk memberhentikan konten yang tidak berpihak kepada mereka. Menurut Uni Eropa, disinformasi meliputi bentuk-bentuk pidato yang berada di luar bentuk-bentuk pidato yang sudah ilegal (pencemaran nama baik atau defamation, hate speech, hasutan untuk melakukan kekerasan) namun tetap dapat membahayakan. Selanjutnya, mengapa disinformasi menjadi problematik? Terdapat beberapa poin mengenai hal itu, pertama, disinformasi memiliki implikasi terhadap demokrasi karena berkaitan dengan bagaimana kita digiring oleh informasi yang salah, seperti dengan adanya propaganda. Kemudian hal ini juga dapat melemahkan dunia jurnalisme dan bentuk media tradisional lainnya, karena disinformasi dapat bekerja secara automatized oleh software, mesin, dan algoritma yang meskipun sangat buruk dalam pembuatan konten, namun dapat secara efisien dipublikasikan dan menjangkau berbagai kalangan di masyarakat. Keuntungan finansial juga bisa didapatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berada di balik disinformasi ini, di mana mereka meraup keuntungan dengan membawa kita pada kesesatan informasi.

Dalam hal ini, teknologi terutama internet memiliki pengaruh yang sangat penting terkait fenomena ini. Mengingat internet merupakan wadah informasi yang sangat besar, dengan berbagai kanal di dalamnya, baik berita maupun sosial media. Dan siapapun memiliki kesempatan untuk mengaksesnya. Sehingga muncul gagasan mengenai kekuatan media sosial untuk mengubah banyak hal dengan menggerakan orang lain, termasuk dalam hal politik. Tak heran banyak politisi dan public figure yang mulai merambah ke dunia maya untuk kepentingan mobilisasi politik mereka. Mulai dari tokoh-tokoh politik yang memiliki akun sosial media, seperti misalnya Ridwan Kamil yang sangat aktif di berbagai platform, atau Jokowi dengan vlognya. Selain itu, ada pula fenomena buzzer. Keberadaan buzzer yang awalnya digunakan dalam dunia marketing pun diadopsi ke dalam ranah politik. Buzzer dalam politik ini difungsikan untuk mempengaruhi opini publik, seperti dalam kampanye politik, akun-akun buzzer ini dioperasikan untuk membuat konten yang mendukung kelompoknya, atau bahkan terkadang mereka juga membuat konten menyudutkan dan mengandung hal negatif dari kelompok oposisi. Jika berbicara mengenai cara kerjanya, fenomena buzzer yang memanfaatkan media sosial sebagai instrumen penyampaian informasi ini sebenarnya dapat dikatakan sangat efektif karena mereka dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan menyedot banyak perhatian publik, hingga menimbulkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Namun kembali lagi, karena adanya kepentingan-kepentingan di dalam kelompok, tentu saja konten yang dibuat tak jarang dapat menyesatkan, terutama mengingat rendahnya literasi media masyarakat kita, sehingga masih banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi tersebut.

Rabu kemarin 17 April 2018, saya menghadiri seminar Pekan Komunikasi UI 2018 di Balai Sidang yang bertemakan society’s survival kit in the post truth world. Terdapat beberapa pembicara yang sangat informatif diantaranya Dr. Joan Barata (Founder & Senior Legal Consultant CommVisions), Inaya rakhmani (Peneliti dan Dosen Ilmu Komunikasi UI), dan Arfi Bambani Amri (Chief Content Officer Selasar.com, anggota bidang Internet Aliansi Jurnalis Independen (AJI)). Kali  ini, saya akan mengaitkan hasil diskusi dengan SAP 12 mata kuliah Media Konvergensi dan Praktik yaitu peran sosial media dan teknologi digital pada mobilisasi politik. Namun, sebelum mengaitkan hasil diskusi pada seminar tersebut saya akan memaparkan sekilas yang dijelaskan oleh ketiga pembicara tersebut.

Pembicara pertama adalah Dr. Joan Barata, yang disampaikan dalam pemaparannya adalah mengenai adanya disinformasi. Ia mengatakan “The main problem is disinformation not fake news” , mengapa demikian? Ia mengatakan bahwa disinformasi itu bermasalah karena:

-          It has implication on democracy

-          It weakness journalism and same forms of traditional media

-          It creates big filter bubbles and eco chambers

-          It can be part of hybrid form of international aggressiom, using the state machinery

-          It creates its own financial incentives

-          It triggers political tribalism and identity

Ternyata banyak juga ya permasalahan yang ditimbulkan oleh disinformasi, lalu siapa sebetulnya yang berurusan dengan disinformasi? Dr. Joan menjelaskan ada 3 pihak, dan ia mengibaratkannya dengan dialog sebagai berikut:

Media: “we’ll decide what’s fake?”

Independent arbiter: “No, we’ll decide what’s fake?”

Politician: “we’ll decide what’s usefull to us”

Pada ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa disaat media dan independent arbiter memperebutkan siapa yang bisa memutuskan sebuah berita fake atau tidak, para politisi malah berkata ia akan memutuskan apa yang berguna bagi mereka. Bahkan di era sekarang ini seharusnya bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan bahwa politisi membayar organisasi pembuat fake news untuk keuntungan para politisi, saracen misalnya. Lalu, bagaimana kita bisa menangani disinformasi? Tentunya dengan adanya regulasi pemerintah, pemahaman media, pengecekan fakta dan literasi media, memahami dengan benar peran intermedia dan regulasi diri dalam berselancar di media sosial.

Pembicara kedua adalah Inaya Rakhmani yang membawakan materinya dengan judul “Truth And Its Nuances”. Mba Inaya menjelaskan bahwa sebetulnya Indonesia sudah pernah merasakan yang namanya post-truth jika melihat sejarah contohnya saja dengan adanya propaganda anti komunisme pada zaman Orde Baru. Post truth saat ini menimbulkan kecemasan pada kelas menengah ini terkait dengan proses neoliberalisasi di negara-negara dunia ketiga dimana adanya privatisasi lembaga publik / negara, perbankan, perumahan, pendidikan, kesehatan, media,di tambah dengan adanya perubahan sosial yang cepat (demokratisasi dan marketisasi) menciptakan kecemasan tentang upward mobility. Kecemasan itu bisa berupa emosi (takut, marah, jijik) yang menghambat pembuatan keputusan secara rasional. Hal-hal tersebut berpotensial dimanipulasi untuk pemasaran atau tujuan politik tertentu. Contohnya saja kecemasan tentang pemimpin kafir. Mba Inaya menjelaskan bahwa kecemasan ini direproduksi melalui institusi/industri yang ada. Dalam mengatasi kecemasan-kecemasan yang hadir dan sudah tumbuh di masyarakat perlunya lembaga-lembaga publik berpartisipasi untuk mengatasi hal tersebut, karena jika hanya bicara soal larangan, sensor, program keaksaraan, maka itu tidak akan pernah cukup.

Pembicara terakhir yaitu Arfi Bambani Amri, yang menjelaskan mengenai “Understanding the digital lanscape in Indonesia”. Terdapat beberapa hal yang menarik perhatian saya pada pemaparannya, pertama mengenai the old symetry, dimana dulu seorang Presiden jika ingin menyampaikan informai kepada masyarakat diibaratkan melalui sistem berikut: presiden-jurnalis-Masyarakat (melalui TV). Sekarang, sudah terdapat the new symetry dimana Presiden dapat langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa melalui jurnalis dan televisi, melalui vlog misalnya. Jika melihat the new symetry maka bisa dibilang bahwa “Now, everybody is the media, everybody is the source”. Maka dari itu, saat ini sudah adanya pergeseran dibidang jurnalisme seperti munculnya citizen journalism misalnya.

Selanjutnya, beliau menyampaikan mengenai ekosistem media. Ekosistem media itu dibagi jadi 3:

-          Dark social: BBM, WA, Line dimana sifatnya lebih personal. Jangkauannya adalah orang-orang yang kita kenal

-          Social media: IG, FB, Twitter hal-hal yang bisa dilihat public jika kita tidak menggunakan private account dan jangkauannya lebih luas

-          Media: alat yang kita gunakan seperti Handphone, PC, laptop, dll

Dari 3 ekosistem, beliau memaparkan bahwa sharing activity lebih banyak dilakukan di dark social sebanyak 84% disinilah berita-berita hoax biasanya bermunculan dengan berbagai alasan dan latar belakang, karena khawatir atau bahkan sekadar ingin melucu.Beliau menutup pemaparannya dengan memberi tau cara agar kita bisa selamat dari berita-berita yang belum teruji kebenarannya yaitu dengan membaca produk-produk dari jurnalis profesional, membaca koran misalnya.

Terkait dengan SAP 12, dari seminar ini pun dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya konvergensi media saat ini, mobilisasi politik berubah. Sekarang ini kampanye-kampanye politik bukan eranya untuk berpawai-pawai ria di jalanan sambil mengelu-elukan partainya. Pawai-pawai itu pindah ke kanal-kanal media sosial dengan serangkaian kampanye cerdas untuk memikat khalayaknya. Politisi yang gencar melakukan ini adalah Ridwan Kamil misalnya.

Jika ditarik kesimpulan dari seminar tersebut, kita mendapatkan beberapa kiat untuk bertahan pada era post truth  ini dengan melakukan pengecekan fakta, memiliki literasi media, dan membaca produk-produk jurnalis profesional untuk bisa bertahan pada era post truth yang sedang kita hadapi sekarang.

Sumber:

https://www.instagram.com/ridwankamil/

Peran media sosial semakin penting seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia sehingga membuat warga Negara Indonesia semakin terpengaruh dengan perkembangannya. Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya antusiasme dalam partisipasi politik dan digunakan sebagai ruang yang efektif untuk penyebaran berita palsu dan hoaks sehingga mendominasi berita politik Indonesia belakangan ini.

Perpolitikan di Indonesia sekarang menggunakan media sebagai senjata untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri. Media sosial khususnya sekarang berperan aktif dalam pendekatan politisi-politisi yang ingin mencalonkan diri untuk periode selanjutnya. Segala acara dilakukan demi menarik perhatian masyarakat untuk memilih mereka, tak terkecuali dengan menyebarkan kabar palsu, misinformasi dan disinformasi.

Pada saat Seminar Nasional Media Matters x Journalight: Society’s Survival Kit in the Post-Truth Era yang saya hadiri dalam acara Pekan Komunikasi 2018, Dr. Joan Barata (Founder & Senior Legal Consultant CommVisions) dalam presentasinya menyebutkan bahwa sebenarnya yang lebih menjadi masalah dalam media sekarang adalah disinformasi, bukan hanya berita palsu dan misinformasi. Misinformasi dan disinformasi adalah dua hal yang berbeda. Misinformasi adalah informasi yang salah namun orang yang membagikannya percaya itu benar, sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah dan itu disengaja. Disinformasi biasanya digunakan oleh politisi-politisi atau tokoh masyarakat untuk mengabaikan atau mengalihkan konten yang (mungkin) merugikan mereka.

Seperti yang dikatakan pula oleh Septiaji Eko Nugroho (Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia MAFINDO) dalam Seminar Nasional Media Matters x Journalight, kabar palsu, misinformasi dan disinformasi dapat dikemas oleh politisi-politisi tersebut dengan cara yang tidak langsung seperti melalui satire atau parodi lucu-lucuan yang tidak ada niat untuk menyakiti, tapi berpontensi membodohi dan juga menggiring opini publik. Selain itu, misleading content yang dihubung-hubungkan untuk menjatuhi rival dan tak tanggung-tanggung, fabricated content atau berita yang direkayasa atau editan pun kerap kali dilakukan demi keuntungan dan kepentingan mereka saja.  

Arfi Bambani Amri (Chief Content Officer) mengatakan bahwa everybody is the media, everybody is the source. Kita yang juga dapat berperan sebagai media dan sumber harus lebih melek terhadap berita-berita yang kita baca atau dapatkan dari orang lain, karena ketika berita atau informasi yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka pribadi tersebut terus menerus disebarkan, maka hal itu justru akan menguntungkan mereka saja dan seperti yang dikatakan oleh Mba Inaya (Dosen Ilmu Komunikasi) dalam seminar, hal ini justru dapat memicu perpecahan.

Hal yang sempat disinggung oleh salah satu audiens yang bertanya dalam seminar mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam konteks sebagai jurnalis dalam pemberitaan khsusnya bidang politik yakni pemilihan presiden 2019 mendatang, Nenden Sekar Arum (Relawan Southeast Asia Freedom of Expression Network SAFE NET) menjawab bahwa diharapkan jurnalis diharuskan menulis berita yang objektif, sesuai fakta tanpa melibatkan dengan opini pribadi maupun kepentingan beberapa pihak agar terjalannya pemilihan presiden 2019 yang mendatang akan berjalan dengan transparan serta agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa tetap terjaga dan tidak terlabui oleh berita palsu, misinformasi dan disinformasi.

Solusi yang dapat dilakukan sebagai survival kit untuk para warga dalam mengahadapi pemilihan presiden 2019 yang akan datang adalah pentingnya kesadaran dan keinginan semua pihak, baik masyarakat sipil (public), komunitaas, pemerintah maupun swasta, untuk menghormati dan melindungi segala bentuk informasi berita ataupun HAM, serta media massa juga mulai berbenah dengan mengedepankan penyajian fakta dengan data yang valid, yang mana hal itu dapat ikut menekan jumlah berita palsu, misinformasi dan disinformasi yang tersebar.

Awkarin adalah sosok influecer di media sosial yang sangat populer saat ini. Tidak hanya memilki gaya yang berbeda, rebel, dan berani menunjukkan terang-terangan gaya hidupnya yang terkesan buruk di Instagram, perempuan muda ini begitu banyak mendapatkan hate comments di akunnya. 

Tapi jika kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya, siapakah yang salah? Apakah Karin harus disalahkan karena mengunggah begitu banyak konten eksplisit yang belum dapat diterima masyarakat Indonesia dari segi norma dan nilai sosial? Atau, masyarakat dan haters yang harus disalahkan karena terkesan terlalu ikut campur dalam urusan pribadi seseorang? Lagi lagi, internetlah jawabannya. Tidak ada yang mutlak salah dalam kasus ini, namun banyak khalayak yang belum menyadari bahwa internet adalah ruang publik yang begitu bebas, dan saking bebasnya, memiliki begitu banyak resiko, mulai dari cyberbullying, pelecehan seksual di internet, pelanggaran privasi,  dan lain-lain. 

Karin Novilda sendiri pun sempat melapor ke polisi mengenai kasus cyberbullying yang dialaminya. Dampaknya, masyarakat justru makin mencaci maki dirinya karena dianggap terlalu dramatis dalam menangani masalah ke jalur hukum. Sejujurnya, tidak ada yang salah. UU ITE memang seharusnya melindungi masyarakat indonesia di dunia maya, namun sayangnya, UU tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan implementasi yang dilakukan pun kurang maksimal. Alhasil, jika kita sudah masuk ke dunia maya, kita harus menanggung segala resikonya sendiri. Kita tidak dapat bersandar ke siapapun atau ke pihak manapun, karena kitalah yang bertanggungjawab akan diri kita sendiri di dunia internet. 

Here’s what you need to know--right from the famous Youtuber itself--before you get your videos banned by Youtube by the new Youtube censorship policy of 2017.

https://youtu.be/t8q3XjoPzdoSiapa sih yang tidak tahu mengenai big data? Akibat dari banyaknya informasi yang kian berkembang setiap harinya, maka diperlukannya Big Data. Big Data sendiri merupakan istilah yang dikenalkan oleh O’Relly Media pada tahun 2005. Kemunculan analisis teknologi Big Data bisa membantu perusahaan dalam memanfaatkan data dan menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang baru yang mungkin bisa dikelola. Manfaat yang ditawarkan Big Data sangat menguntungkan bagi perusahaan dalam peluang berbisnis, seperti (1) penghematan biaya; (2) lebih cepat dan lebih baik dalam pengambilan keputusan; dan (3) melahirkan produk dan layanan baru.

Disamping manfaat yang ditawarkan dari adanya Big Data, ternyata Big Data bisa merugikan loh! Disini privasi sangat dipertanyakan. Berikut ini menjelaskan bahayanya dari adanya Big Data, dan juga dipertanyakan bagaimana masa depan privasi akibat adanya Big Data. Yuk kita simak!

Sumber:

https://beyonder.asia/manfaat-big-data-dalam-bisnis/

https://youtu.be/y8yMlMBCQiQ

Pelanggarann teradi di Amerika Selatan dikareakan seorang moodel menyebarkan foto tanpa busanna wanita 70tahunn.

kasus ini sangatlah identik dengan kasus-kasus privacy yang marak terjadi di kalangan kita semua, saya meliht ini semua dan terutama kasus ini sangatlah memprihatikan dan kasus privacy harus segera dihapuskan.