#persatuanumat

Oleh: Annisa Dina Amalia

Konflik di Yaman yang telah terjadi sejak awal tahun ini semakin menunjukkan ketegangan dan dengan cepat meraih perhatian dunia. Konflik yang pada awalnya merupakan konflik sektarian di internal negara Yaman menjadi konflik global yang melibatkan negara-negara teluk, bahkan beberapa negara superpower di luar kawasan. Terlepas dari segala intrik politik yang mewarnai konflik ini sejak awal, data UNICEF menunjukkan 15,9 juta (7,9 juta merupakan anak-anak) manusia membutuhkan bantuan kemanusiaan, 150.000 orang mengungsi, 767 tewas, 2.906 terluka, dan 2 juta anak-anak berhenti sekolah. Tidak mengherankan apabila di awal konflik muncul kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan yang pelik di Yaman, seperti halnya yang terjadi di negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Meskipun konflik di Yaman cenderung lebih cepat ‘reda’ dibandingkan konflik-konflik lain di Timur Tengah, hingga tulisan ini ditulis berbagai dan kepentingan itu masih saling berbenturan.

Kontestasi Politik Yaman: Pemberontakan Syiah Houthi hingga Operasi “Decisive Storm” Konflik sektarian yang berlangsung di Yaman pada mulanya muncul di tahun 1990-an, di mana memang peta kekuatan Yaman terdiri atas beberapa gerakan politik yang berbeda. Beberapa kelompok kuat yang menjadi oposisi pemerintah sejak awal adalah kelompok Syiah Houthi (utara) dan Al-Qaeda (selatan). Hingga tahun 2000-an, kedua kelompok ini sering melakukan pemberontakan di berbagai daerah yang mengakibatkan banyak penduduk Yaman terpaksa diungsikan. Kelompok syiah Houthi—disinyalir digerakkan oleh Iran—termasuk kelompok yang cukup kuat mendesak perubahan kebijakan pemerintah Yaman yang dikuasai oleh Partai Al-Islah—representasi kekuatan Ikhwanul Muslimin Mesir di Yaman. Perebutan kekuasaan akhirnya menjadi isu dominan dan puncaknya, kelompok Houthi menguasai ibukota Yaman, Sanaa, pada September 2014 dan memaksa Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi yang sedang berkuasa saat itu untuk turun dari jabatannya pada Januari 2015. Mereka bahkan mengambil alih pemerintahan pada Februari 2015 dan menunjuk dewan presidensial sementara untuk memerintah Yaman.

Sayangnya, upaya kudeta ini tidak diterima oleh Dewan Keamanan PBB sehingga Presiden Hadi segera dikembalikan pada jabatannya dan memindahkan ibukota Yaman ke Kota Aden. Sejak itu, perlawanan oleh kelompok Houthi semakin kuat dan membuat situasi di Yaman menjadi tidak stabil dan kondusif. Atas dasar kekhawatiran terhadap instabilitas inilah koalisi negara teluk yang dipimpin Arab Saudi dan didukung Amerika Serikat memutuskan untuk menjalankan Operation Decisive Storm—serangkaian penyerangan oleh pasukan militer melalui udara dan laut—sejak tanggal 26 Maret hingga 21 April 2015.  

Konflik Yaman dan Dinamika Politik Kawasan Pada awalnya, berbagai perdebatan terkait perlunya operasi militer oleh negara teluk muncul dari berbagai pihak. Berbagai kontroversi juga menyeruak mengenai motif dari koalisi negara-negara ini untuk menyerang, terutama mengenai keikutsertaan Mesir. Isu agama—perpecahan Sunni dan Syiah—menjadi isu dominan mengingat negara-negara Sunni yang tergabung dalam koalisi menggunakan isu ini untuk menjustifikasi operasi mereka terhadap kelompok Syiah. Tentu isu ini menjadi hangat mengingat perlawanan keras muncul dari Iran sebagai kekuatan Syiah terbesar di Timur Tengah yang menyebut operasi ini sebagai “agresi militer”, dengan dukungan negara sekutunya, Rusia dan Tiongkok—tentu saja.

Isu kemanusiaan jelas tidak lagi rasional, sebab ternyata operasi “decisive storm” ini justru menyebabkan krisis kemanusiaan yang dikecam berbagai lembaga kemanusiaan. Berbagai kalangan, termasuk Partai Al-Islah menyayangkan terjadinya konflik bersenjata dan lebih mengedepankan opsi negosiasi antarpihak yang bertikai. Beberapa kalangan juga mengkhawatirkan Yaman menjadi “Suriah kedua”. Meskipun begitu, setelah operasi berlangsung beberapa lama, ternyata kelompok ini dan organisasi IM di Mesir mendukung operasi yang dipimpin Arab Saudi ini mengingat pemberontakan oleh Houthi semakin tak terkendali. Angin segar juga dirasakan koalisi negara teluk setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terkait blokade senjata untuk Houthi, memaksa mereka untuk keluar dari wilayah yang mereka kekuasai, dan menempatkan pemimpinnya dan anak mantan presiden Yaman yang menjadi motor pemberontakan pada blacklist.

Di balik itu semua, apa yang terjadi di Yaman saat ini pada dasarnya merupakan hasil rivalitas antarkekuatan di Timur Tengah yang telah berlangsung sejak lama, terutama antara Arab Saudi dan Iran. Menjadi semakin dinamis kemudian ketika pemimpin Arab Saudi dan Turki berganti dan memberikan angin segar bagi kebangkitan Sunni di Timur Tengah. Struggle over influence berbasis ideologi mungkin menjadi salah satu faktor yang melandasi rivalritas tersebut, namun kepentingan politis dan ekonomi juga patut dicermati. Arab Saudi tentu masih membutuhkan posisi sebagai hegemonic power di kawasan teluk dan kontrol Iran atas Yaman tentu membahayakan posisi tersebut. Di sisi lain, Yaman memainkan peran strategis dalam hal perdagangan minyak dunia dari negara-negara teluk melalui kota-kota pelabuhannya. Hal ini yang kemudian dapat menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok, baik aktif maupun pasif.

Persatuan Umat dan Kebangkitan Islam: Mungkinkah? Hingga tulisan ini ditulis, situasi di Yaman sudah cukup terkontrol, di mana pasukan pro-pemerintah telah berhasil menguasai mayoritas daerah, meskipun ibukota Sanaa masih diduduki pasukan Houthi. Sepanjang isu ini beredar, eskalasi konflik Yaman ke level global berhasil memecah belah umat Islam mengingat isu Sunni-Syiah yang dominan digaungkan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi persatuan umat yang sama-sama dicita-citakan, mengingat sebelumnya sosok Erdogan dan Raja Salman dinilai memberikan harapan baru bagi bangkitnya peradaban Islam. Sayangnya konflik yang terjadi di Yaman seakan mempupuskan harapan tersebut. Harapan akan adanya penyelesaian konflik melalui negosiasi dan cara-cara damai lainnya tampak sulit, ditambah keputusan negara-negara sekitar untuk menggunakan kekuatan militer. Hal ini tentu membuat isu perpecahan agama yang ada semakin runcing dan  kepercayaan terhadap negara dan organisasi Islam di kawasan berkurang. Hanya apabila kesepakatan damai tercipta dan berbagai pihak saling mengendurkan ego masing-masing, persatuan umat dan kebangkitan Islam dapat terwujud. Semoga!