#perijinan

DENGAN berkaca pada kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha Jogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, meminta perizinan daycare diperketat.

Hingga kini kasus daycare Little Aresha di Jogyakarta memicu reaksi keras, akibat tindak kekerasan yang terjadi pada balita. Rekaman CCTV menunjukkan tindakan yang sangat tidak manusiawi dari oknum pengasuh, di antaranya disuapi secara paksa sampai kaki diikat dan mulut disumpal.

“Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan agar kejadian yang sama tidak terjadi di Kota Bandung. Sehingga selain memperketat perizinan, pengawasan untuk daycare yang sudah berizin pun didorong harus ditingkatkan,” ungkap Kepala DP3A Kota Bandung Uum Sumiati Rabu (29/4).

RATUSAN penambang galian emas ilegal di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan aksi di kantor cabang dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah VI Tasikmalaya.

Aksi tersebut dilakukan setelah dua warga ditetapkan tersangka karena diduga menambang emas ilegal di lahan milik perhutani.

Koordinator aksi dari Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Tasikmalaya, Hendra Bima mengatakan, aksi itu untuk mendesak dinas ESDM menerbitan dokumen perizinan reklamasi tambang dalam.

BANDAR LAMPUNG — Pemberitaan tentang penyegelan hiburan malam de Amore yang beredar, tidak terbukti, karena izin sudah dilengkapi, pada Sabtu, (12/10/24). Seperti diketahui, dibeberapa media massa menyatakan de Amore tidak memiliki izin, dan diperiksa oleh Dinas Perijinan Provinsi Lampung. Setelah di konfirmasi kepada pihak terkait, Manager De Amore memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan…

Kemenhub Meluncurkan Perizinan Andalalin Secara Daring

Jakarta – Dalam Acara Webinar Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama “Si Andalan” pada Rabu (20/1), dalam acara Webinar “Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan”. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website…

Pasca E-KTP, Setiajit Bidik Perijinan Bisa Diproses di Kecamatan

JOMBANGTV.COM, Mojoagung – Meski hanya punya waktu 4 bulan sebagai Pejabat Sementara (PJS) Bupati Jombang, Setiadjit terus melakukan berbagai upaya inovasi untuk merubah sistem pelayanan publik. Pasca menggeser pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Kecamatan, proses pengurusan ijin juga akan digeser ditempat yang sama.

“Setelah Administrasi kependudukan kita dekatkan, nanti…

Pembangunan Hotel Amaris di Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi masih terus disoal DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Padahal, pembangunan hotel itu sudah dipastikan memenuhi aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Demi menemukan titik temu, jajaran DPRD Jatim, Pemprov Jatim dan jajaran Pemkot Surabaya meninjau langsung pembangunan hotel itu, Senin (29/1/2018).

Sekret…

Kepala seksi farmasi makanan dan minuman Umul Jariyah kepada enciety.co mengatakan sebaiknya untuk peserta pejuang muda Surabaya yang telah mempunyai produk makanan dan minuman untuk mengurus di tempatnya. “Meskipun para pejuang muda Surabaya telah mengurus ijin merk dan usaha, sebaiknya sembari menunggu ijin keluar mereka juga mengurus ijin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT),” kata Umul Jariyah.

Karena menurut Umul, untuk mengurus perijinan PIRT tidak ada aturan setiap pelaku Usaha Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) pejuang muda Surabaya harus mempunyai merk usaha dulu.

Persyaratan SP-PIRT adalah fotokopi KTP pemilik dan penanggung jawab, surat keterangan domisili apabila alamat penanggung jawab tidak sama dengan alamat produksi, sertifikat penyuluhan keamanan pangan asli bagi pemohon lama, surat keterangan mengikuti penyuluhan keamanan pangan jika pemohon baru.

Selain itu formulir data perusahaan makanan minuman industri rumah tangga, formuli permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tiap produk masing-masing dilampiri 2 lembar rancangan label, peta lokasi industri rumah tangga pangan dan perjanjian kerjasama untuk industri rumah tangga pangan yang mengemas. “Semuanya gratis tidak ada ijin yang membayar. Jadi pemohon bisa memanfaatkan kesempatan ini,” terusnya.

Seperti diketahui, tim SKPD Pemkot Surabaya setiap di akhir bulan akan datang ke pelatihan PE dan pejuang muda Surabaya. (ram)

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */