#kesdm

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri memiliki tiga konsep dasar yaitu Diversifikasi, Konservasi serta Intensifikasi. Diversifikasi Energi merupakan pemanfaatan sumber daya energi alternatif berupa sumber energi baru terbarukan, sehingga Indonesia bisa bebas dari ketergantungan terhadap energi minyak gas serta impor energi dari Negara lain. Dengan adanya kebijakan energi nasional, pemerintah mendorong setiap elemen yang berperan dalam kancah energi nasional dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai energi alternatif baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Diversifikasi Energi ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik geothermal, angin, mikro hydro, panas matahari (solar cell), dan lain-lain.

Kemudian adapula upaya Konservasi Energi, upaya ini merupakan hal yang dapat diimplementasikan oleh banyak pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan swasta. Namun juga masyarakat secara luas, NGO, dan pihak-pihak lain yang ingin bergerak. Pada intinya, Konservasi Energi adalah meningkatkan efisiensi energi dan juga penghematan terhadap produk dari energi. Contoh dari Konservasi Energi adalah program hemat energi yang disosialisasikan oleh kementerian ESDM, gerakan Earth Hour yang dilakukan secara massal dan serentak di kota-kota besar di seluruh dunia. Itu adalah bentuk dari upaya Konservasi Energi yang apabila dilakukan secara kontinyu, periodik, dan massal. Maka sumber energi kita akan mengalami penghematan yang luar biasa. Sedangkan Intensifikasi Energi merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi terbaru untuk dapat meningkatkan potensi sumberdaya energi yang kita miliki. Contohnya adalah penggunaan mikro organisme untuk optimalisasi eksploitasi minyak dan gas bumi. Selain itu, teknologi mutakhir mobil listrik juga dapat mengurangi konsumsi energi fossil secara signifikan. Namun, berdasarkan hasil literasi dan penelusuran penulis di lini resmi www.esdm.org, upaya intensifikasi energi secara umum sudah dieksekusi bersamaan dengan upaya diversifikasi. contohnya pemanfaatan energi panas bumi untuk pembuatan pembangkit listrik, maka pihak yang membuat instalasi tersebut akan menggunakan teknologi terbaiknya untuk mengoptimalkan input energi yang didapat. Maka dari itu, proses intensifikasi seringkali sudah dimasukkan kedalam poin diversifikasi energi. Hal tersebut diperkuat oleh Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang menuturkan bahwa kebijakan utama Dirjen EBTKE adalah Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dari sisi supply dan demand serta Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energy baru terbarukan dalam bauran energy nasional.

Berdasarkan pengamatan serta hasil diskusi penulis di forum-forum energi, saat ini problematika energi baru terbarukan terdiri dari lima hal, yaitu yang pertama mengenai biaya pokok produksi energi baru terbarukan yang lebih mahal dibandingkan energi konvensional pada umumnya. Sebagai perbandingan, harga biaya pokok produksi energi yang berasal dari gas alam sebesar Rp 802,5 per kWh, sedangkan biaya pokok produksi energi solar cell mencapai Rp1.885-Rp3.250 per kWh. Perbedaan yang sangat mencolok dari biaya pokok produksi energi gas alam dengan solar cell yang hampir 2.5-4 kali lipatnya. Yang kedua, energi baru terbarukan sulit dikembangkan karena belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga listrik. Yang ketiga, regulasi yang belum bisa menarik iklim investasi yang positif  untuk para pihak swasta membangun pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan. Dan yang keempat, rumitnya mekanisme perizinan serta skema bisnis yang masih belum jelas. Hal ini menyebabkan pihak swasta berpikir dua kali untuk beralih ke energi baru terbarukan.

Masih hangat di telinga kita, saat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan mengubah skema Cost Recovery yang sudah berlangsung selama enam generasi. Kemudian system ini akan diubah menjadi skema Gross Split. Perubahan skema ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017 mengenai kebijakan mengganti skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split. Perubahan skema ini didasari oleh penerimaan negara dari industri migas yang dirasakan pemerintah semakin menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia saat ini mengalami kenaikan dalam permintaan energi namun, produksi migas Negara kita sedang mengalami penurunan produksi dan penurunan penyimpanan cadangan energi. Namun, terlepas dari kondisi tersebut, saat ini Indonesia juga sedang mengalami penurunan investasi di sektor migas yang dikarenakan peraturan-peraturan terkait migas yang dianggap tidak menarik.

Secara sederhana, penulis membedakan gross split dan cost recovery itu terletak pada dua hal. Pada gross split, yang dibagi antara pemerintah dan kontraktor adalah pendapatan atau produksinya. Selain itu, pemerintah tidak berbagi resiko biaya produksi dan hanya menerima bagian dari pendapatan kotor penjualan. Sedangkan pada cost recovery, yang dibagi antara pemerintah dan kontraktor adalah keuntungannya. Selain itu, skema recovery menuntut pemerintah dan kontraktor berbagi risiko biaya bersama. Secara nyata, perubahan skema ini memang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sector migas. Sehingga banyak pelaku usaha yang merasa dirugikan mengenai perubahan skema ini. Terlebih, skema baru ini masih sulit dipahami oleh para pelaku usaha sebab skema gross split cukup rumit pada proses awal karena membahas terkait aspek-aspek teknis, non-teknis, teknologi, dan lain-lain sebelum pelaku usaha melakukan operasi. Intinya, semua proses operasi kedepan, harus difiksasi di awal. Belum lagi wakil menteri ESDM, Arcandra Tahar menuturkan bahwa dalam penentuan bagi hasil akan dilakukan tiga tahap, yakni base split (pembagian dasar), variable split (variabel komponen pembagi), dan progressive split (bagi hasil progresif). Sehingga kebijakan ini perlu dikaji ulang, agar pemerintah tetap bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Tetapi disisi lain pelaku usaha tetap dapat beroperasi dengan iklim inventasi yang baik.

http://www.tekmira.esdm.go.id/newtek2/index.php/component/content/article/7-berita-eksternal/6-konservasi-dan-diversifikasi-energi-kunci-ketahanan-energi.html

http://www.panelsurya.com/index.php/en/-solar-cell/the-estimated-cost-of-solar-panels/28

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/894250-ini-harga-produksi-listrik-dari-sumber-energi-pembangkit

http://www.mongabay.co.id/2017/02/12/pemerintah-baru-keluarkan-harga-beli-listrik-energi-terbarukan-bagaimana-penilaian-mereka/

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/17/01/07/ojep8626-cost-recovery-versus-gross-split?fb_comment_id=1344445015575787_1345794725440816

Article

Pada tulisan keenam ini, penulis akan memaparkan Diversifikasi Energi dari salahsatu sumber energi yang sangat potensial dan tersebar hingga ke pelosok daerah di Indonesia, yaitu potensi energi air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk energi kinetik, sehingga badan air diatur sehingga menghasilkan jatuhan air yang dapat menggerakan turbin pada generator. Sehingga kunci utama dari energi air adalah tinggi jatuhan air dan volume air yang jatuh. Pemanfaatan tenaga air oleh manusia telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu, dimulai dengan pembuatan kincir air yang ditempatkan pada aliran air sungai, hingga kini pemanfaatan tenaga air menggunakan teknologi generator.

Berdasarkan skala energi yang dihasilkan, tenaga air dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air yang mampu menghasilkan daya lebih dari 1 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro yang menghasilkan daya sebesar 100 kW-1 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang mampu menghasilkan daya listrik sebesar 5 kW-100 kW dan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro yang menghasilkan daya listrik <5 kW. Semakin besar daya yang dihasilkan maka biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan tentu akan semakin besar pula dan semakin pula membutuhkan area yang lebih luas. Pun sebaliknya, pada pemanfaatan energi Mikro Hidro ataupun Piko Hidro, Dengan daya yang dihasilkan lebih kecil, kebutuhan alat untuk pembuatannya lebih sederhana dan tidak serumit pembuatan PLTA. Biaya yang dibutuhkan pun lebih rendah serta dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang sulit terakses dan belum terjangkau oleh listrik dari PLN.

 Pada prinsipnya pemanfaatan air menjadi tenaga listrik itu memanfaatkan perbedaan ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, waduk, danau, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator akan menghasilkan listrik. Sehingga syarat mutlak Pembangkit Listrik Tenaga Air dapat dibangun yaitu, debit air dan ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan penuturan Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), potensi energi air di Indonesia mencapai 75.000 MW, tersebar sebanyak 15.600 MW (20,8%) di Sumatera, 4.200 MW (5,6%) di Jawa, 21.600 MW (28,8%) di Kalimantan, 10.200 MW (13,6%) di Sulawesi, 620 MW (0,8%) di Bali, NTT dan NTB, 430 MW (0,6%) di Maluku, dan 22.350 MW (29,8%) di Papua, dari potensi nasional. Pada kenyataanya, dari potensi energi tersebut yang sudah dimanfaatkan baru 10.1% atau sebesar 7.254 MW dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga kondisi pemanfaatan energi air di Indonesia masih cukup timpang.

untuk info selengkapnya bisa kunjungi www.esdm.go.id

  Sumber:

 http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/03/192637226/72.tahun.merdeka.mengapa.pembangunan.plta.di.indonesia.masih.minim.

https://ekbis.sindonews.com/read/877179/34/indonesia-harus-kembangkan-energi-tenaga-air-1403755915

Setelah kemarin penulis membahas mengenai energi biodiesel yang berasal dari minyak jelantah. Kini, penulis akan mengupas potensi energi baru terbarukan yang paling potensial di Indonesia. Sebab jenis energi baru terbarukan ini memiliki ketersediaan yang sangat melimpah dan tersebar di wilayah Indonesia, yaitu energi panas bumi (geothermal). Pada tulisan pertama, penulis sudah sedikit jelaskan alasan energi panas bumi banyak tersedia di Indonesia. Berlimpahnya energi panas bumi disebabkan Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia atau dalam bahasa geologi disebut ring of fire atau cincin api, yaitu sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Sirkum mediterania berawal dari pegunungan atlas di afrika, pegunungan alpen di eropa, melewati pegunungan Himalaya, kemudian berlanjut ke pegunungan bukit barisan di sumatera, gunung-gunung di jawa hingga berakhir di kepulauan Maluku. Sedangkan sirkum pasifik memiliki jalur pegunungan di sepanjang pantai barat amerika, jepang, philipina, melintas di Sulawesi utara, papua hingga selandia baru. Kedua jalur rin of fire ini bertemu di kepulauan Indonesia. Konsekuensi dari wilayah yang dilalui oleh ring of fire adalah wilayah tersebut labil karena terjadi tektonisme dan vulkanisme yang aktif. Namun kondisi ini menyebabkan Indonesia kaya akan sumberdaya alam bahan tambangnya, salahsatunya sumber panas bumi. Sebab sumber panas bumi erat kaitannya dengan peristiwa tektonisme dan vulkanisme.

Energi panas bumi  merupakan energi panas yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak bumi tercipta. Sebagian panas tersebut juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Upaya untuk eksplorasi energi panas bumi di Indonesia sendiri telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan tahun 1918, namun baru dilakukan secara luas pada tahun 1972. Indonesia berhasil membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi komersial pertama berlokasi di Kamojang, Jawa Barat pada tahun 1983 dengan bantuan hibah dari Selandia Baru. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sebanyak 29.215 GWe dan baru sekitar 5% yang termanfaatkan. Sehingga energi panas bumi masih sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia.

Energi panas bumi memiliki banyak kelebihan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional ke depan. Pertama, energi panas bumi sangat ramah lingkungan (environmental friendly) sebab dampak emisi karbon yang dihasilkan sangat rendah,. Dengan mengoptimalkan energi panas bumi, Indonesia secara langsung mendukung Paris Agreement untuk turut serta mencegah terjadinya perubahan iklim. Kedua, produksi energi listrik dari panas bumi tidak menghasilkan limbah sehingga tidak merusak lingkungan. Setelah energi panas bumi digunakan untuk menghasilkan energi listrik, residu tersebut dikembalikan ke bawah permukaan bumi melalui sumur injeksi. Ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki kemampuan yang besar untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan dapat memproduksi tanpa terkendala gangguan cuaca. Sebelumnya penulis sudah memberikan contoh, bahwa energi panel surya mudah terganggu oleh perubahan cuaca yang ekstrem. Keempat, pemanfaatan energi panas bumi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun. Kelima, skala pembangkit listrik panas bumi sangat fleksibel, dapat diaplikasikan pada skala kecil untuk desa hingga skala besar yang terdiri atas lima belas pembangkit dalam satu wilayah yang dapat mensuplai energi listrik hingga 725 MW seperti yang sudah diaplikasikan di California, Amerika Serikat. Keenam, pembangkit listrik tenaga bumi membutuhkan modal awal dan luasan lahan yang lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Luas lahan yang dibutuhkan untuk dibangun sebuang pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah kurang dari sepertiga luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.

Namun demikian, pembangkit listrik tenaga panas bumi masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu untuk menentukan lokasi pengembangan energi panas bumi yang tepat perlu dilakukan tahap eksplorasi terlebih dulu. Kegiatan eksplorasi memerlukan biaya yang besar dan juga dihadapkan pada risiko tidak ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah eksplorasi yang bernilai komersial. Meskipun hasil pengeboran membuktikan temuan sumber energi panas bumi, masih ada ketidakpastian terkait besar cadangan, potensi listrik dan kemampuan produksi dari sumur-sumur yang akan dibor kemudian. Selain itu, pengembangan energi panas bumi di Indonesia dihadapkan pada biaya investasi pembangunan pembangkit yang amat besar. Biaya pengeboran merupakan komponen terbesar dan dapat mencapai lebih dari 50% biaya total. Sebagai contoh, sepasang sumur panas bumi di Nevada, AS yang dapat membangkitkan listrik sebesar 4,5 MW membutuhkan biaya pengeboran US$ 10 juta dengan tingkat keberhasilan 80%. Kemudian dari sisi birokrasi dan perizinan, sebagian besar wilayah panas bumi berada di kawasan hutan lindung dan konservasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan bukan di bawah Kementerian ESDM, sehingga menyebabkan dualisme perizinan. Kondisi tumpang tindihnya prosedur perizinan di antara kedua kementerian tersebut membuat pengembang dihadapkan pada ketidakpastian perizinan. Masalah tersebut juga ditambah dengan belum adanya target waktu penyelesaian proses perizinan. Hal tersebut menyebabkan lambatnya penyelesaian proses perizinan. Masalah lain adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kasus tertentu, pemerintah pusat telah memberikan dukungan dan izin namun pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah menurut UU Otonomi Daerah tidak memberikan izin. Seperti contoh kasus di Bali, pembangunan PLTP yang tidak bisa berjalan karena tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah, justru muncul penentangan dari masyarakat setempat.

 www.esdm.go.id

 Sumber:

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/potensi-besar-pemanfaatan-geothermal-di-indonesia

http://www.kabarbisnis.com/read/2825164

http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/aNrweeEb-potensi-energi-panas-bumi-indonesia-capai-29-215-gwe

http://www.satuenergi.com/2015/12/prinsip-kerja-energi-panas-bumi.html