#ebtke

View On WordPress

View On WordPress

Inanews - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan beberapa penyebab kebijakan pencampuran minyak sawit 20% ke Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar (B20) tidak berjalan mulus. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak 1 September 2018. Arcandra tidak membantah memang saat ini belum semua perusahaan menerima pasokan minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME). Ada tiga faktor yakni kendala teknis, distribusi, dan penyimpanan. Meski begitu, pemerintah berupaya agar kebijakan tersebut bisa berjalan mulus. Ini karena kebijakan tersebut bisa mengurangi impor Solar. “Kami berusaha. Ini sedang diatur," kata Arcandra di Jakarta, Kamis (20/9). Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan dari 112 terminal BBM Pertamina, hanya 69 yang sudah tersalurkan minyak sawit. “Yang belum tersalurkan ada di daerah Indonesia Bagian Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi,” kata dia kepada inanews.cc, Jumat (21/9). Pertamina enggan menyebut alasan terminal BBM itu belum tersalurkan minyak sawit. Adiatma menyerahkan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.Ini karena direktorat itu yang melakukan lelang minyak sawit. Sementara itu, Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Muyana tak mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut. "Akan dibahas semua kendala yang masih ditemui di lapangan dan dicarikan solusinya," kata dia. Pemerintah juga memutuskan untuk membatasi masa pemesanan pembelian (Purchase order/PO) B20 dari Badan Usaha Bahan Bakar Minyak ke Badan Usaha Bahan Bakar Nabati. Ini untuk memecahkan kendala distribusi yang mengganjal. Nantinya masa PO maksimal 14 hari sebelum waktu pengiriman. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan waktu 14 hari menurutnya cukup untuk menyiapkan kapal dan transportasi pengiriman FAME kepada badan usaha bahan bakar minyak. “Nanti akan kami  perkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal,” kata dia usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Jakarta, Sabtu (22/9). Read the full article

Inanews - Pemerintah terus memantau  perluasan mandatori biodiesel B20. Penggunaan BBM jenis solar B20 ini diharapkan tidak ada lagi BBM jenis solar B0 yang beredar di pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Untuk terus memantau implementasi kebijakan B20 ini, pemerintah berkomitmen untuk duduk bersama pemangku kepentingan terkait, seminggu sekali. “Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini. Jadi kita akan lakukan update setiap minggunya di hari Kamis. Kita akan buat template yang jelas lalu kita akan pelajari dengan tim,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui keterangan resminya, Kamis (13/9/2018). Adapun, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto melaporkan mengenai BU BBM (Badan Usaha Bahan Bakar Minyak) yang telah melaksanakan B20, yang melaksanakan B20 secara parsial, ataupun yang belum melaksanakan ketentuan B20. Kemudian juga ada laporan mengenai BU BBM dan BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) yang harus dikenakan denda. Sementara itu, paparan dari perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM adalah seputar BU BBN yang telah atau belum memenuhi kewajiban supply Fatty Acid Methyl Esters (FAME) berdasarkan kontrak dan kendala dalam implementasinya. Direktur Utama BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) Dono Boestami juga mempresentasikan mengenai debottlenecking dan customer care untuk menyelesaikan semua permasalahan teknis dan non teknis terkait Program Mandatori Biodiesel. Sebagai bahan pengawasan dan evaluasi mandatori B-20, perwakilan dari pertamina pun menyampaikan kendala pencampuran, kebutuhan infrastruktur dan kajian serta daftar Terminal BBM (TBBM) yang masih menjual B-0. Di rakor ini, Menko Darmin beserta perwakilan kementerian/lembaga terkait juga mendengarkan pemaparan dari BU BBM, BU BBN, PLN dan Freeport. “Semuanya wajib mengirimkan laporan tertulis supaya lebih jelas untuk tim memantaunya. Ini soal pertaruhan negara. Kita tidak mau main-main dengan ini,” tegas Darmin. Read the full article

View On WordPress

Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Konservasi Energi di Media Online. #meeting #meetingday #kickoffmeeting #digitalmarketing #potong10persen #ebtke (at Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)