Liputanviral - Rencana Pemerintah Jokowi-JK untuk mengalihkan pengelolaan BP Batam ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dikhawatirkan bakal meningkatkan ketidakpastian regulasi, peraturan, Iahan, infrastruktur hingga insentif bagi investor. Ini kemudian berdampak pada investasi di wilayah ini.
"Investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita fikirkan yakni respon dari para pengusaha atau respon para investor," kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati, seperti dikutip Jumat (21/12).
Dia juga melihat permasalahan di Batam bukan semata-mata karena dualisme kelembagaan. Sebab itu pengambilan keputusan diharapkan harus dilakukan dengan matang sesuai peta situasi yang nyata dan gambaran yang lengkap agar tak berakibat fatal dan memunculkan keresahan investor.
Terkait dualisme Kelembagaan, menurut dia, dapat diselesaikan dengan mengacu UU No.53/1999 ayat 21 huruf C. Dengan memberikan amanat kepada Pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah tentang pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (cq. BP Batam).
Namun Pemerintah Pusat hingga kini belum merealisasikannya. Pemerintah kemudian mengusulkan FTZ menjadi KEK, dan memutuskan Walikota sebagai Kepala BP Batam ex-officio.
"Jadi perlu payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Perlu segera menyusun PP Hubungan Kerja Pemko Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam," tambah dia.
Dia juga menilai jangan sampai ada rangkap jabatan pada pemerintahan daerah yang bisa melanggar Undang Undang.
Kota Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki Indonesia. Berjarak hanya 20 Km dari Singapura, Batam dinilai mampu menandingi negara tersebut sebagai bagian rantai produksi dan logistik global serta menjadi pusat ekonomi ASEAN.
"Karena maksud kita membangun Batam, kita ingin terjadi industrialisasi di Batam. Kalau kebijakan ini menyebabkan kegalauan, kekhawatiran, dan perasaan ketidakpastian. Ini berarti berlawanan dengan tujuan utama kita memperbaiki persoalan ini. Berarti keputusan pemerintah ini harus ditinjau ulang," dia menandaskan.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam atau BP Batam.
Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Rabu 12 Desember 2018 telah mengambil keputusan penting yang merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.
"Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (13/12/2018).
Selanjutnya, menurut Kemenko Perekonomian, pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Saat ini disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam.
Alihkan Kewenangan
Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjawab wartawan menuturkan, dualime kepemimpinan di Batam harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu.
"Artinya, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua, ujar Darmin.
Read the full article
