#anggaran

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritik kebijakan penurunan anggaran operasional penanggulangan bencana lumpur Lapindo.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan keselamatan masyarakat demi melakukan efisiensi anggaran.

Menurut BHS, anggaran operasional yang dialokasikan untuk mengalirkan udara dan lumpur menuju Sungai Porong dan wilayah sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari semula Rp110 miliar menjadi Rp89 miliar.

“Ini terjadi penurunan anggaran dari Rp110 ke Rp89 (miliar). Nah, ini kita harapkan untuk masalah keselamatan publik jangan dikurangi,” kata BHS saat meninjau pusat semburan lumpur Lapindo, Rabu (17/6).

YAYASAN Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) mengaku hingga saat ini baru mampu memberikan dukungan pendanaan kepada universitas sebesar 15%. Adapun sisanya dibebankan kepada mahasiswa.

Ketua Yayasan Badan Wakaf UII, Prof. Dr. Suparman Marzuki mengemukakan hal tersebut. Menurutnya untuk meningkatkan dukungan pendanaan YBW UII telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan optimalisasi berbagai badan usaha.

Targetnya, katanya, dukungan dari YBW ini akan mencapai setidaknya 40%. Jika bisa mencapai 40, katanya, pengembangan universitas akan semakin cepat.

PEMERINTAH akan menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto seusai meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun, demi keselamatan," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan

Menurut Prabowo, langkah ini diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan.

Dua skema

Pesawaran, lampungkita.id – Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di GSG Pemkab Pesawaran pada Senin (30/3/2026). Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan…

Pesawaran, lampungkita.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Munca, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, diduga tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, khususnya pada kegiatan program ketahanan pangan desa. Berdasarkan keterangan salah satu narasumber terpercaya yang enggan disebutkan…