#azissyamsuddin

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa enam saksi terkait perkara dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. KPK mendalami peran mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Adapun enam saksi yang diperiksa di antaranya, Supranowo selaku PNS di Dinas Bina Marga Lampung Tengah; Taufik Rahman, Mantan Kadis Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah; Andri Kadarisman, PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah; Aan Riyanto PNS Kasub Bid Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah; Dariyus Hartawan, swasta /Direktur CV Tetayan Konsultan; dan Indra Erlanggar, ASN Lampung Tengah. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bandar Lampung pada Jumat (5/11). “Para saksi hadir, dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan peran tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dalam pengurusan pengajuan dana DAK (dana alokasi khusus) untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11). Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap penanganan perkara KPK. Azis menjanjikan uang senilai Rp 4 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Tetapi yang baru terealisasi sejumlah Rp 3,1 miliar. Kasus ini bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar. Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis. Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap. Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500. Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Read the full article

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang saksi terkait dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Tim penyidik KPK salah satunya memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Syamsi Roli pada Jumat (8/10). “Syamsi Roli (PNS) yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan bukti dokumen pembahasan rapat pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah, terkait pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (9/10). Tim penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa seorang pihak swasta, dalam hal ini staf Bank Mandiri Bandar Jaya, Fajar Arafadi. Penyidik KPK menelisik dugaan transaksi perbankan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara. “Fajar Arafadi (Staf Bank Mandiri Bandar Jaya), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan transaksi perbankan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara,” ucap Ali. Sementara itu, seorang saksi lainnya yang merupakan karyawan BUMN Neta Emilia mangkir panggilan penyidik KPK. Tim penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Emilia. “Neta Emilia (Karyawan BUMN), tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang,” pungkas Ali. Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Azis menjanjikan uang senilai Rp 4 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Tetapi yang baru terealisasi sejumlah Rp 3,1 miliar. Kasus ini bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar. Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis. Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap. Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500. Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Read the full article

Azis Syamsuddin resmi ditetapkan tersangka dugaan suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah. Golkar meminta Azis Syamsuddin untuk mengundurkan diri dari Wakil Ketua DPR RI. "Kita minta beliau (Azis, red) mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, jika tidak mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR, Golkar akan mengganti beliau sebagai Wakil Ketua DPR," kata Pengawas Bakumham DPP Golkar, Muslim Jaya Butarbutar kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021). Muslim mengatakan pengunduran diri itu harus dilakukan agar tak mengganggu kinerja DPR. Utamanya dalam bidang politik hukum dan keamanan (Polhukam). "Agar tidak mengganggu kinerja DPR di bidang Polhukam (politik hukum dan keamanan), karena itu jatah Golkar, dan menjaga marwah DPR juga sebagai lembaga wakil rakyat," kata dia. Siapa yang akan menggantikan Azis? Muslim menyebut Ketua Umum Golkar yang akan memutuskan pengganti Azis Syamsuddin untuk mengemban jabatan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar. "Untuk siapa pengganti beliau sebagai Wakil ketua DPR, itu mutlak wewenang Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga Hartarto belum memikirkan ke arah (pengganti), mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Saya yakin DPP akan ambil sikap resmi terkait pengganti beliau," kata dia. Sebelumnya, Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap AKP Stepanus Robin Pattuju saat menjadi penyidik KPK. Tujuan suap, agar nama Azis 'diamankan' dari kasus DAK Kabupaten Lampung Tengah. Azis menjalani masa penahanan mulai hari ini. Read the full article

Liputanviral - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin menilai, peluang dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kecil. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ditemukan payung hukum yang tepat. Padahal, masa pembahasan RAPBN 2019 sudah mencapai titik akhir. "Masih ada ruang tapi memang ruangnya semakin sempit," kata Azis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10). Menurutnya, pembahasan anggaran akan difinalisasi pada Kamis (25/10). Sedangkan rencana pemasukan dana saksi ke RAPBN masih ditolak pemerintah karena tak ada payung hukum yang jelas. "Nanti teman-teman lagi mencarikan dasar hukumnya, kemudian bagaimana lobi-lobi di antara fraksi-fraksi yang ada untuk dapat menyetujui," ungkapnya. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, sampai saat ini belum ada kesepakatan DPR dengan Pemerintah terkait dengan payung hukum dana saksi. Salah satu alasanya karena pemerintah tidak dapat membuat payung hukum seperti Perppu untuk alokasi dana saksi. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang dana saksi untuk partai politik. "Sampai hari ini tidak ada payung hukum, ini lagi dikaji baik dari pemerintah maupun dari DPR," ucapnya. Diketahui, DPR mengusulkan dan saksi masuk ke APBN 2019. Hal itu disampaikan melalui Komisi II usai Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa (16/10). "Untuk Pemilu UU Tiap Pemilu 2019, Komisi II DPR mengumumkan dana susunan 2019 dalam UU APBN tahun 2019," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali di lokasi, Selasa (16/10). Read the full article