idnnews24.com

Kasus Omicron bertambah 27 orang. Sebanyak 26 berasal dari kasus impor atau mereka yang memiliki perjalanan dari luar negeri, 1 lainnya merupakan tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan adanya tambahan kasus terkonfirmasi Omicron sebanyak 27 kasus yang sebagian besar berasal dari para pelaku perjalanan internasional. Temuan berasal dari hasil pemeriksaan WGS oleh Badan Litbangkes yang keluar pada 25 Desember 2021. Sebanyak 26 Kasus merupakan imported case, di.antaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA Asal Nigeria. Sementara 1 kasus positif merupakan Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet. “Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso,” kata Nadia dalam keterangan resmi Kemenkes, Minggu (26/12). Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember lalu. Kasus Omicron tersebut terdeteksi di saat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari. Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari tiga hari dalam masa karantina. Nadia menegaskan karena itulah karantina efektif untuk mendeteksi kasus baru. “Ini menunjukan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omicron menulari pihak lain di luar fasilitas karantina,” tegasnya. Read the full article

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim tidak akan terlibat permainan opini dan politik dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, lembaga antirasuah perlu adanya pengawasan publik. “Kami mohon bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya-nya. Kami pasti mau mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik,” kata Firli dalam keterangannya, Senin (27/12). Menurut Firli, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen. Serta, tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. “KPK akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui tiga tahapan,” ungkap Firli. Pertama adalah regulasi yang jelas. Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan roh demokrasi. Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin Kementerian/Lembaga untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. “KPK senantiasa terus mendampingi,” tegas Firli. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun memastikan, lembaga yang kini dipimpinnya bekerja secara profesional. Karena begitu banyak harapan, namun tidak bisa bertindak sesuai opini publik saja selain menggunakannya sebagai masukan dan koreksi. “Kami akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur due process of law,” pungkas Firli. Read the full article

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan tanggul rob atau tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12,6 kilometer dari target prioritas sepanjang 46 kilometer (km) di wilayah pesisir Jakarta Utara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pekerjaan pembangunan tanggul sepanjang 46 km itu merupakan kerja kolaborasi antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. ”Dari 46 km tersebut, kami menyelesaikan pembangunan sepanjang 12,6 km. Kekurangannya sepankang 33 km akan dikerjakan Kementerian PUPR sepanjang 11 km dan Pemprov DKI 22 km,” terang Riza. Riza Patria saat meninjau pengerjaan tanggul rob NCICD di Capping Beam Tanggul Muara BKB, Jakarta Utara, menyatakan, semua pekerjaan berjalan lancar sesuai rencana. Pembangunan tanggal rob atau tanggul pantai NCICD sepanjang 46 km itu, sebelumnya sebagian telah dibangun pada 2019 dan kemudian dilanjutkan pada 2021. Menurut Riza, pembangunan tanggul pantai NCICD itu salah satu upaya antisipasi banjir rob yang sering terjadi, terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Riza juga meninjau pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta Utara, yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Pengerukan itu untuk mengantisipasi kemungkinan banjir, termasuk banjir rob di pesisir Jakarta. Menurut wagub, pembangunan tanggul pantai NCICD di sepanjang garis pantai utara Jakarta tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagai pengamanan dan penataan kawasan pesisir Utara Jakarta, sekaligus perbaikan lingkungan. Pembangunan tanggul NCICD dilakukan berkelanjutan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, terutama para pemangku kepentingan yang aktivitasnya terkait langsung dengan jejak tanggul NCICD. Riza Patria mengakui, pembangunan tanggul pantai itu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  Dia memohon agar masyarakat dapat membantu membuat tanggul sementara di lingkungan masing-masing dengan tumpukan pasir/batu yang dimasukkan karung, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Read the full article

Petugas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo, Polda Jawa Timur, menggerebek sebuah gudang minuman keras di Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo, Minggu (26/12). Miras tersebut diduga akan diedarkan saat perayaan pergantian tahun. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, dari penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita ribuan botol minuman beralkohol golongan A, B, dan C. ”Ribuan botol minuman keras berbagai merek, di antaranya Soju, Iceland, Mansion, Vodka, Anggur Putih, dan juga Paloma,” ujar Kusumo Wahyu Bintoro seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, pelaku berinisial NJ mendapatkan barang-barang minuman beralkohol itu dari Surabaya dan Malang. Kemudian minuman keras tersebut disimpan di tempat tersebut. Oleh pelaku minuman keras tersebut tidak dijual secara eceran melainkan per kemasan karton. ”Pelaku ini tidak melayani pembelian secara eceran, melainkan per kemasan karton,” terang Kusumo Wahyu Bintoro. Dia menjelaskan, untuk mengelabui petugas, dari luar gudang minuman keras tersebut dikamuflasekan seperti gudang ban bekas. ”Pengungkapan kasus ini merupakan upaya menegakkan cipta kondisi pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ini merupakan hasil operasi pekat di antaranya mencegah peredaran minuman keras di masyarakat,” tutur Kusumo Wahyu Bintoro. Kusumo mengatakan, menurut keterangan NJ, 30, pemilik sekaligus penanggung jawab, distribusi minuman keras tersebut di wilayah Sidoarjo saja. ”Pelaku melanggar tindak pidana pelaku usaha pangan dan tidak memiliki izin edar. Pelaku melanggar Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pelaku terancam kurungan selama enam bulan,” terang Kusumo Wahyu Bintoro. Read the full article

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah agar dalam penggunaan vaksin memprioritaskan vaksin yang halal. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen, khususnya bagi konsumen muslim. “Pada waktu awal vaksinasi, alasan kedaruratan dapat dijadikan dasar yang memperbolehkan penggunaan vaksin tidak halal. Tetapi untuk kondisi sekarang apakah masih relevan alasan tersebut,” kata Yahya dalam keterangannya, Minggu (26/12). Menurut dia, saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen Halal dan suci dari MUI, yaitu Sinovac dan Zivifax. Kedua jenis vaksin itu juga sudah mendapatkan izin Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan POM. Dia mengutarakan, dengan semakin banyaknya pilihan vaksin halal, maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang selama ini menolak untuk divaksin dengan alasan tidak halal. Karena harus diakui, masih ada sebagian warga masyarakat yang ragu dan tidak mau di vaksin dengan alasan vaksinnya tidak halal. “Hal ini antara lain, tercermin di daerah yg tingkat vaksinasinya masih rendah, seperti di Aceh,” ucap Anggota DPR dari Dapil Jatim VIII tersebut. Yahya juga mendorong agar vaksin booster yang akan digunakan adalah vaksin yang halal. Karena sampai saat ini, pemerintah sendiri belum menentukan jenis vaksin yang akan digunakan. “Meminta dengan tegas agar Kementerian Kesehatan memperhatikan masalah kehalalan vaksin,” harap Yahya. Sebagaimana diketahui pemerintah telah melakukan vaksinasi sebanyak 154.791.737 atau sekitar 74,32 persen untuk dosis pertama dan 109.535.337 atau 52,59 persen untuk dosis kedua. Hal ini patut diapresiasi, karena Indonesia termasuk negara yang pencapaian vaksinasinya cukup tinggi dengan target 70 persen untuk dua dosis sudah terpenuhi. Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah juga akan melaksanakan penyuntikan vaksin booster. Direncanakan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah menjadi PBI (Peserta Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan akan mendapat vaksin booster secara gratis. Sedangkan yang non-PBI akan dikenakan biaya alias membayar. Read the full article

Kebebasan beragama adalah non-derogable rights. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menjadi pembicara kunci di webinar internasional bertajuk Artikel 18 Deklarasi Universal HAM dalam Perspektif Negara dan Agama, Selasa malam (21/12/2022). Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini, menurut Yasonna, selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J. “Pasal 28E ayat satu menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ucap Yasonna secara virtual dari ruang kerjanya, di Jakarta. Menurut Menkumham, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. “Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat,” tandas Yasonna. Yasonna menyatakan, secara umum kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibanding negara lainnya. Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama menimbulkan masalah yang lebih kompleks, karena ruang berekspresi semakin besar. “Misalnya, kelompok yang sebelumnya tidak berani berbicara saat ini mulai muncul di publik dan menyampaikan pendapatnya yang memiliki dampak positif maupun negatif,” paparnya. Yasonna mengakui bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki tantangan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen secara serius untuk menjembatani perbedaan yang ada agar tidak memunculkan konflik dan kekerasan. “Kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, namun pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam upaya menjembatani perbedaan yang ada, untuk mengatur agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik dan kekerasan,” terang Yasonna. Sebagai non-derogable rights, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. “Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama, yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari prinsip ajaran agama tersebut,” ujar Yasonna. Namun demikian, Yasonna optimis bangsa Indonesia tetap bisa hidup rukun dalam kebhinekaan. Ini karena bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang akan kebebasan beragama, dan hingga kini rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun dalam beragama dan menjalankan ibadatnya. “Walaupun pada awalnya terjadi gesekan-gesekan, dalam perjalanannya rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan, dengan mengedepankan toleransi dan perasaan cinta kasih,” kata Yasonna. Read the full article

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Lilin pada 23 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Sejumlah skema lalin telah disiapkan dalam operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan pemerintah tidak menerapkan pembatasan kendaraan. Namun, sejumlah cara tetap dilakukan demi menekan penyebaran COVID-19. "Apabila masyarakat masih terpaksa harus pulang kampung, kita akan kawal dan akan menyiapkan skema lalu lintas untuk memperlancar kegiatan masyarakat tersebut," ujar Aan di NTMC Polri, Cawang, Jakarta, Selasa (21/12/2021).  Selanjutnya, contraflow dan skema one way juga bakal dilakukan jika terjadi kemacetan yang panjang. Aan juga menyebut pihaknya bakal mengerahkan etle mobile untuk mengawasi perilaku para pengendara. "Saya menghimbau kepada para calon pemudik yang menggunakan kendaraan agar tetap memperhatikan peraturan rambu lalin yang berlaku sehingga masyarakat bisa lancar aman nyaman sampai ke tempat tujuan dan kembali ke Jakarta juga lancar nyaman dan sehat," ucapnya. Dalam kesempatan ini, Brigjen Aan melepas Tim Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil). Tim tersebut akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Operasi Lilin 2021. "Kita berangkatkan Pamatwil dari Korlantas hari ini untuk memberikan asistensi, kemudian untuk supervisi, dan menjadi wasit pada saat pelaksanaan kegiatan," kata Aan. Adapun Korlantas Polri mengerahkan sekitar 40 unit kendaraan dalam Operasi Lilin ini. Puluhan kendaraan tersebut terbagi jalur Barat ke Jakarta Merak sampai Sumatera, kemudian jalur Cikampek sampai dengan Semarang Solo, lalu jalur Cipularang, dan jalur Selatan sampai Yogjakarta. Read the full article

Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin bersama sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), pada Selasa, 21 Desember 2021, bertolak ke Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja. Ibu Iriana bersama rombongan menggunakan pesawat khusus Boeing 737-400 TNI AU lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekira pukul 07.30 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Ibu Iriana bersama rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju SDN 196 Sukarasa untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Di lokasi yang sama, Ibu Iriana bersama sejumlah anggota OASE KIM juga akan meninjau penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, Ibu Iriana bersama rombongan terbatas diagendakan untuk melakukan kunjungan sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung. Pada siang harinya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma’ruf Amin bersama rombongan akan lepas landas kembali ke Jakarta, melalui Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung. Read the full article

Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan pertemuan dengan penyintas tindak asusila pada Selasa, 21 Desember 2021 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kabupaten Bandung Barat. Dengan pendampingan oleh psikolog, 12 orang penyintas dan 1 orang saksi berbincang bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin pada pertemuan tersebut. Saat memberikan keterangannya, Ibu Iriana mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang terjadi pada para penyintas tindak asusila. Ibu Iriana berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. “Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali, sakit sekali. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain,” ujar Ibu Iriana selepas pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Iriana mengatakan bahwa kondisi para penyintas dalam keadaan sehat dan mengaku senang dikunjungi oleh Ibu Iriana dan Ibu Wury. Ibu Iriana berharap penegakan hukum secara tegas juga dapat diberlakukan kepada pelaku. Para penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku. “Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga yang, pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya,” lanjutnya. Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Wury dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua Umum OASE KIM Ibu Erni Tjahjo Kumolo dan Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. Read the full article

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa, 21 Desember 2021, Kepala Negara lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.00 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Anang Busra, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Presiden Jokowi dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bulungan dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Bulungan, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan groundbreaking Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI). Setelahnya, Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke Kota Tarakan untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat akan dipusatkan di Lapangan Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan. Usai penyerahan sertifikat, Presiden Jokowi bersama rombongan akan langsung kembali ke Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Anang Busra, Kota Tarakan, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Utara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, turut mendampingi pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Read the full article

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Jakarta, Senin (20/12). Penghargaan diberikan karena Yasonna dinilai sebagai salah seorang pemimpin yang berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya. Ini bukan pertama kalinya Yasona menerima peghargaan sejenis, melainkan berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2021. Untuk tahun 2021, Yasonna berhasil menjadikan 55 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkumham mendapatkan penghargaan ZI. Terdiri dari WBK untuk 49 satuan kerja (satuan kerja), dan WBBM untuk 6 satker. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, yang hadir mewakili Yasona mengungkapkan rasa bangga serta terimakasihnya atas penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Menteri dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. “Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Kemenkumham dalam menegakkan Zona Integritas. Ke depan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga Indonesia menjadi negara maju yang bebas dan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya. Andap kemudian meminta agar jajarannya jangan berpuas diri dengan raihan ini. Sebaliknya, menjadikannya sebagai momen untuk terus memacu diri dalam pembangunan zona integritas. “Jajaran Kemenkumham, baik di pusat, kantor wilayah maupun seluruh unit pelayanan teknis, jangan berpuas diri dengan penghargaan ini. Semuanya wajib terus meningkatkan zona integritas, melakukan pembenahan dan perbaikan internal demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucapnya. Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini diselenggarakan oleh Kemenpan-RB sejak tahun 2015. Total penghargaan ZI yang diraih Kemenkumham sejak tahun 2015 adalah 170 dengan rincian 150 satker menerima WBK dan 20 satker WBBM. Read the full article

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham) Andap Budhi Reviato, mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham untuk menjadikan Peringatan Hari Bela Negara sebagai momentum untuk membangkitkan semangat melawan virus corona/covid-19. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2021. “Jadikan momen Hari Bela Negara ini sebagai pembangkit semangat untuk bisa menang melawan virus corona. Menang dalam mengendalikan penyebaran virus maupun menang membangkitkan ekonomi yang tersendat akibat pandemi,” ucap Andap di ruang kerjanya, Jakarta, (19/12/2021). Semua itu, lanjut Andap, memerlukan ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, kecepatan, daya juang, dan kerja keras. “Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid-19. Kita harus buktikan ketangguhan kita. Kita harus menangkan masa depan kita dan kita wujudkan cita-cita para Pendiri Bangsa dengan semangat bela negara," tandas Andap. Lebih lanjut Andap mengatakan, tugas bela negara bukan hanya tugas TNI-Polri saja, melainkan tugas kita semua sebagai warga negara. "Apapun pendidikan, profesi, dan pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk bela negara," ujar Andap. Dalam amanatnya, Andap menceritakan sejarah ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Tanggal 19 Desember merupakan tanggal dideklarasikannya/terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yakni pada 19 Desember 1948 oleh Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu sebagai Menteri Kemakmuran RI, di Sumatera Barat, sesuai amanat Presiden Soekarno. Andap menceritakan, PDRI lahir dari adanya agresi militer Belanda II, yang menyerang kota Yogyakarta, kala itu adalah Ibu Kota Indonesia. Dalam peristiwa itu, Presiden RI Soekarno beserta Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri (PM) Sutan Syahrir, dan tokoh lainnya ditangkap Belanda sehingga mengakibatkan Ibu Kota Negara dan Pemerintahan menjadi kacau. “Keputusan Presiden saat itu, terlihat sangat visioner serta suatu langkah tepat yang sangat strategis, mengingat dengan adanya PDRI tersebut, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada, exist dan berdaulat. PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi Republik Indonesia yang perlu dikenang dan diperingati,” kata Andap. Selanjutnya Andap mengatakan, peringatan Hari Bela Negara di tahun 2021 ini memiliki tema ‘Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’. "Tema diambil sebagai refleksi seluruh elemen bangsa yang harus terus mengobarkan dan mengimplementasikan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, serta menumbuhkan semangat untuk tetap tumbuh bersama-sama menuju Indonesia maju," terang Andap. Di akhir amanatnya, Sekjen Kemenkumham berharap agar seluruh jajaran Kemenkumham dapat memaknai dengan baik peringatan Hari Bela Negara, dan dapat mengimplementasikan secara nyata. "Dirgahayu Hari Bela Negara ke 73 Tahun 2021," tutup Andap. (Zaka) Read the full article

Pemerintah senantiasa memprioritaskan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan agenda-agenda acara besar nasional di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat dalam penyelenggaran event PON di Papua, WSBK di Mandalika, dan forum internasional G20 yang digelar dengan tetap menaati disiplin protokol kesehatan yang ketat. Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang perhelatannya akan digelar pada 22-23 Desember 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN memimpin langsung Rapat Koordinasi yang membahas persiapan acara. Rapat ini dilakukan bersama beberapa Menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Gubernur lampung, dan Ketua Panitia Muktamar NU ke-34 secara virtual, pada hari Sabtu (18/12). “Rapat ini diselenggarakan untuk mengecek persiapan dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, yang akan diselenggarakan secara hybrid di Lampung. Asesmen situasi pandemi Provinsi Lampung sudah berada di Level 1,” ujar Airlangga dalam keterangannya. Pada Rapat Koordinasi ini, pihak Panitia menjelaskan secara lengkap mengenai strategi Pra- Muktamar (mulai proses Registrasi secara online, sampai proses edukasi penerapan Protokol Kesehatan), penerapan standar tata laksana Protokol Kesehatan pada Saat Muktamar dan monitoring Pasca Muktamar, yang dikoordinasikan semuanya oleh pihak Panitia Nasional Muktamar NU ke-34. Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa untuk memproteksi masyarakat, capaian vaksinasi di Provinsi Lampung harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan target. Terutama di wilayah-wilayah tempat penyelenggaraan acara. Lampung Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan acara, capaian Dosis-1 baru sebesar 61,49 persen. Lalu akan dilakukan akselerasi untuk bisa mencapai 70 persen dengan dukungan penuh dari Panitia bersama dengan TNI dan Polri. Selain itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa panitia perlu memastikan jumlah peserta yang akan hadir di Muktamar sesuai dengan jumlah undangan dan memastikan protokol penyelenggaraan acara. Mengingat gelaran Muktamar NU ke-34 tidak hanya sebagai acara pertemuan biasa, tetapi juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi seluruh warga NU. Untuk mengantisipasi kehadiran rombongan lain di luar undangan, Menko Airlangga mengatakan Jika ada Rombongan lain yang tetap hadir, bisa dilakukan pengaturan agar tidak masuk ke lokasi acara pembukaan. “Namun disediakan lokasi lain yang difasilitasi dengan layar agar tetap bisa menyaksikan secara langsung. Untuk itu, kanalisasi dan pengaturan sangat diperlukan,” tegas Airlangga. Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menyatakan siap untuk membantu sepenuhnya pengaturan seluruh kegiatan dan acara dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 ini, mulai percepatan vaksinasi, sampai menjaga ketertiban dan keamanan acara. Pada kesempatan tersebut, pihak PBNU yang diwakili oleh Muhammad Nuh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah, atas semua perhatian dan seluruh dukungan yang diberikan secara langsung dalam mengkoordinasikan persiapan gelaran Muktamar NU yang digelar setiap lima tahun sekali. Pihak PBNU dan khususnya Panitia Nasional Muktamar NU ke-34, sangat terbuka untuk berkoordinasi secara penuh dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan TNI/ Polri, agar seluruh rangkaian acara Muktamar bisa digelar dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Politik dan PUM Kemendagri. Read the full article

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang membeli saham perusahaan frozen food senilai Rp 92 miliar disorot banyak pihak. Muncul dugaan-dugaan mengenai asal uang yang dipakai untuk investasi tersebut. Salah satunya disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang menduga uang yang dipakai Kaesang ada kaitannya dengan unsur politik dan bisnis. "Pembelian ini saya agak janggal, kan bisa dibuka aset Kaesang sebelumnya," ujar Jerry kepada wartawan, Sabtu dini hari (18/12). Jerry turut mendorong aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri praktik pembelian saham Kaesang tersebut. "Saya pikir ini ada semacam persengkokolan bisnis antara korporasi dengan keluarga presiden," tuturnya memaparkan dugaan sumber uang Kaesang dari segi bisnis. Sedangkan dari segi politik, Jerry menduga uang yang digunakan Kaesang untuk membeli saham hingga hampir Rp 100 miliar nilainya merupakan bagian dari cara pengusaha menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya melalui anak Presiden Joko Widodo. "Atau ini untuk menutup borok mereka? Jadi anak presiden dijadikan tameng atau umpan," demikian Jerry. Read the full article

Banyak pihak salah menafsirkan Telegram Kapolri nomor ST/2568/XII/KEP./2021 yang beredar hari ini, bahwa Firli Bahuri diberi penugasan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan sekaligus meluruskan, bahwa sesuai dengan UU 19/2019 KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Lalu, sambung Firli, dalam UU 19/2019 masa jabatan Ketua KPK periode 2019-2023 ialah empat tahun. Oleh karena itu, tegas Firli dirinya akan menyelesaikan tugas dan amanah sebagai Ketua KPK hingga 20 Desember 2023. “Maka Jabatan ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri,” kata Firli kepada wartawan, Sabtu malam (18/12). Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 soal mutasi di tubuh polri. Sejumlah perwira tinggi yang akan memasuki masa pensiun dimutasi termasuk Firli Bahuri yang saat ini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam telegram yang ditandatangani ASSDM Kapori, Irjen Wahyu Widada menyatakan bahwa Firli jadi perwira tinggi (Pati) Bareskrim Polri. Namun juga disebutkan ia dalam rangka penugasan Ketua KPK RI. Selanjutnya disebutkan Firli dimutasikan ke Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun. Read the full article

Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mengajak rakyat untuk ikut mendukung perjuangan Rizal Ramli menghilangkan Presidential Threshold 20 persen. Ketua Umum KPI, Alim Bara menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan Rizal itu melawan demokrasi yang kini dianut di Indonesia cenderung sistem otoriter, bahkan menjadi demokrasi kriminal karena berbasis politik uang. “Untuk itu kami tegas memperjuangkan hak rakyat dalam demokrasi dengan menghilangkan presidential threshold,” kata Alim dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12). Alim mengajak elemen Rakyat berjuang bersama kampanyekan Presidential Threshold Nol Persen kepada Civil Society, Gerakan Rakyat, Mahasiswa, Buruh, Petani dan juga semua elemen stakholder Demokrasi. Kita bersuara turun kejalan dan berkampanye di media sosial dan di daerah masing-masing, sangat penting bagi setiap warga negara yang memiliki hak konstitusi mari sama-sama kita gugat ke MK berbondong-bondong mengajukan JR agar Demokrasi indonesia tetap tegak. Read the full article

Meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, bukan berarti industri sektor properti dan pariwisata ikut tenggelam. Ternyata, Indonesia masih menjadi destinasi mumpuni di mata investor asing. Salah satu destinasi wisata yang ditetapkan sebagai super prioritas oleh pemerintah adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Melalui PT Fortuna Paradiso Optima, Indonesia mendapatkan kepercayaan dari konsorsium investor mancanegara dan Marriot Internasional dalam membangun dan mengoperasikan resort kelas dunia di Labuan Bajo, bernama The Luxury Collection Labuan Bajo Resort. Direktur PT Fortuna Paradiso Optima Regina Mayang Sari mengatakan, rencananya, di atas tanah seluas 15.700 meter persegi yang dulunya merupakan milik keuskupan Gereja Katolik Indonesia itu akan dibangun menjadi salah satu resort yang termasuk kedalam jaringan operator hotel international, Marriot International. “Kami menyambut baik arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk bahu-membahu mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kami juga berharap dapat berkontribusi dalam menggerakan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat Manggarai Barat,” kata Regina dalam keterangannya, Sabtu (18/12). Resort yang akan mulai dibangun di awal tahun 2022 tersebut terinspirasi dari tradisi Lodok yang dimiliki masyarakat NTT, serta akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang meeting, fitness center, spa, kolam renang, wedding chapel, dan specialty restaurant yang akan menyajikan ragam hidangan Indonesia sebagai ciri khasnya. “Dengan dukungan Marriot Internasional kami percaya The Luxury Collection Labuan Bajo Resort akan siap menyambut dan memberi pengalaman yang berkesan bagi turis serta duta dari seluruh dunia pada akhir 2023″ tuturnya. Sementara itu, Wakil Bupati Yulianus Weng mengapresiasi pembangunan tersebut di masa sulit karena wabah virus Covid-19 ini masih ada pihak yang ingin membangun resort kelas dunia yang dapat mengusung nama Labuan Bajo di mata internasional. “Selama ini ada banyak pihak yang ingin membangun hotel di Labuan Bajo, namun hanya ada beberapa pihak yang di kemudian hari akhirnya dapat merealisasikannya,” ungkapnya. Yulianus juga berpesan agar dalam pembangunannya nanti resort ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, serta tetap memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat. “Tidak perlu takut atau khawatir bila ke Labuan Bajo, protokol pencegahan Covid-19 sudah diterapkan dengan maksimal,” pungkasnya. Read the full article