Tanpa judul

PMNJ Resmi Serahkan Bukti Ketiga ke KPK

Jakarta, 8 Juli 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ketiga kalinya dalam rangka mengawal dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang diduga menyeret nama Mori Hanafi.

Kedatangan PMNJ kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan sebelumnya, yakni:

15 Juni 2026: Penyampaian laporan awal kepada KPK.

2 Juli 2026: Penyerahan data dan informasi tambahan.

8 Juli 2026: Penyerahan daftar bukti pendukung untuk memperkuat laporan dugaan korupsi proyek P3-TGAI.

Dalam kesempatan tersebut, PMNJ secara resmi menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek P3-TGAI. Bukti-bukti tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ketua umum PMNJ, Muhammad Rizki, menyampaikan bahwa pihak KPK menerima dokumen tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan, termasuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang disebutkan dalam laporan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

"Kami datang untuk ketiga kalinya sebagai bentuk keseriusan kami dalam mengawal laporan ini. Hari ini kami menyerahkan daftar bukti tambahan agar proses penanganan perkara dapat berjalan lebih komprehensif. Kami menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan berharap setiap pihak yang diduga terkait dapat diverifikasi secara profesional berdasarkan alat bukti," ujar ketua PMNJ.

PMNJ menegaskan bahwa langkah yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara dan komitmen untuk mendorong penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi.

PMNJ juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kepastian proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami percaya KPK akan bekerja secara profesional dalam mengusut dugaan korupsi proyek P3-TGAI berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah kami serahkan," tegas perwakilan PMNJ.

Jakarta, 3 Juli 2026 – Setelah menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali melanjutkan aksi demonstrasi di depan Kantor DPP Partai NasDem.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Mori Hanafi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyusul adanya dugaan keterlibatan dalam praktik jual-beli proyek Program P3-TGAI/P3A yang telah dilaporkan kepada KPK.

Massa aksi menilai bahwa Partai NasDem harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan ruang kepada kader yang tengah menghadapi dugaan serius yang telah menjadi perhatian publik.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa jabatan politik merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas, bukan dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum.

Koordinator Lapangan PMNJ, Muhammad Rizki, menyatakan bahwa Partai NasDem memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah partai.

"Kami mendesak Ketua Umum Partai NasDem segera mengevaluasi dan mencopot Mori Hanafi dari jabatan Ketua DPW NasDem NTB. Apabila proses hukum nantinya membuktikan adanya pelanggaran, maka partai harus mengambil langkah sesuai mekanisme organisasi. Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, bukan menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan."

PMNJ menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk menyerang institusi Partai NasDem, melainkan sebagai bentuk dorongan agar partai menunjukkan komitmen terhadap tata kelola politik yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Menurut PMNJ, apabila partai tidak mengambil langkah etik terhadap kader yang menjadi sorotan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik akan semakin menurun.

PMNJ menegaskan bahwa aksi hari ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mengawal akuntabilitas pejabat publik dan mendorong partai politik menjaga standar etika yang tinggi.

Jakarta, 3 Juli 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mendesak percepatan penanganan dugaan praktik korupsi, jual-beli proyek, dan penyalahgunaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/P3A) yang diduga melibatkan oknum Anggota DPR RI Dapil NTB I, Mori Hanafi.

Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut berjalan dengan tensi tinggi. Massa aksi membakar ban sebagai bentuk simbol perlawanan terhadap praktik korupsi yang dinilai telah merampas hak masyarakat, khususnya para petani di Nusa Tenggara Barat. Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat kepolisian yang berjaga di depan Gedung KPK.Meski sempat terjadi ketegangan, massa aksi tetap bertahan dan menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus dilakukan hingga dugaan kasus tersebut diproses secara serius oleh aparat penegak hukum.

Dalam pertemuan dengan perwakilan massa aksi, pihak KPK menyampaikan bahwa laporan dan seluruh dokumen yang telah disampaikan menjadi perhatian lembaga. KPK juga menyampaikan akan melakukan tindak lanjut sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.Selain itu, pihak KPK menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi mengenai perkembangan penanganan laporan kepada alamat Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai bentuk penyampaian informasi atas tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan dan diharapkan menjadi awal dari proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.Koordinator Lapangan PMNJ, Muhammad Rizki, menegaskan bahwa aksi hari ini bukanlah akhir dari perjuangan.

"Kami datang untuk memastikan bahwa laporan masyarakat tidak berhenti di meja administrasi. Dugaan praktik jual-beli proyek P3-TGAI/P3A yang menyeret nama Mori Hanafi harus diusut secara menyeluruh. Hari ini KPK telah menyampaikan bahwa laporan kami menjadi atensi dan akan ditindaklanjuti. Kami akan mengawal komitmen tersebut sampai ada kepastian hukum."

PMNJ menegaskan bahwa praktik dugaan jual-beli proyek, pemotongan anggaran, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan petani merupakan persoalan serius yang harus diusut tanpa pandang bulu.Aksi Jilid III juga menjadi peringatan bahwa gerakan masyarakat sipil akan terus mengawal proses hukum.

PMNJ menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan yang nyata dalam penanganan perkara tersebut.PMNJ mengapresiasi respons awal KPK yang menyatakan akan memberikan perhatian terhadap laporan yang telah disampaikan.

Jakarta, 25 Juni 2026 – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Dalam aksi lanjutan ini, PMNJ mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan perdagangan proyek irigasi yang diduga melibatkan oknum Anggota DPR RI Dapil NTB I, Mori Hanafi. 

PMNJ menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat, proyek P3-TGAI yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tani melalui mekanisme swakelola diduga diperjualbelikan dan diperdagangkan oleh oknum anggota DPR RI tersebut kepada pihak-pihak tertentu. Dugaan tersebut juga disertai informasi mengenai adanya permintaan komitmen fee yang diduga berkisar antara 20 hingga 30 persen kepada pelaksana proyek sebelum pekerjaan dilaksanakan. 

Apabila dugaan tersebut benar, praktik tersebut dinilai tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepentingan petani yang menjadi sasaran utama pembangunan infrastruktur irigasi. Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru diduga berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi kepentingan segelintir pihak. Koordinator Lapangan PMNJ, Muhammad Rizki, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

"Kami meminta KPK segera turun tangan dan membongkar secara tuntas dugaan praktik perdagangan proyek P3-TGAI serta dugaan permainan komitmen fee yang menyeret nama oknum Anggota DPR RI Mori Hanafi. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami meminta seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu."

PMNJ menilai bahwa dugaan praktik memperdagangkan proyek pemerintah merupakan persoalan serius karena berpotensi merusak tata kelola pengadaan, menghilangkan hak kelompok tani sebagai pelaksana program swakelola, serta membuka ruang terjadinya praktik korupsi yang sistematis.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk, melakukan orasi, dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada KPK agar segera melakukan penyelidikan dan audit investigatif terhadap pelaksanaan proyek P3-TGAI di wilayah Nusa Tenggara Barat.

PMNJ menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa dalam mengawal pemberantasan korupsi serta memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.