Kemocengrapi

BREAKING NEWS!! – Sejumlah warga menjadi saksi mata dalam peristiwa terjadinya ledakan bom di Pos Pengaman (Pospam) Lebaran 2019 di Tugu Kartasura milik Polres Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (3/6/2019) malam.

Salah seorang diantaranya bernama Wahyu, yang pada saat kejadian sedang berjualan makanan di sebelah utara Pospam Lebaran 2019 Tugu Kartasura.

Menurutnya, tidak ada polisi jaga di Pospam tersebut yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan tersebut. Hanya ada satu korban, yakni terduga pelaku peledakan.

“Sebenarnya ada polisi di dalam pos itu. Tapi setelah ada ledakan tadi, saya cuma lihat satu orang yang tergeletak,” ungkapnya seperti dilansir Detikcom, Senin (3/6/2019).

Baca: Bom Bunuh Diri di Pospam Tugu Kartasura Sukoharjo

Kronologi Ledakan Bom Sukoharjo

Saksi mata lainnya, Suryono, menuturkan, terduga pelaku tersebut terlihat kejang-kejang dan bersimbah darah. Namun, pasca kejadian itu, warga dilarang untuk mendekat.

“Orangnya belum mati, masih kejang-kejang, berdarah. Tadi dibawa polisi ke rumah sakit,” tuturnya.

Dalam tuturannya terkait kronologi ledakan bom tersebut, Suryono menyebutkan, pria yang diduga pelaku bom bunuh diri itu mengenakan kaus hitam dan celana jins. Pelaku juga sempat duduk di sekitar pos polisi hingga terjadi ledakan.

“Tadi dia sempat duduk di sekitar pos polisi. Setelah itu, tiba-tiba ada suara seperti ban meletus, ternyata orangnya sudah tergeletak,” paparnya.

Baca: Bom Bunuh Diri di Pospam Tugu Kartasura Sukoharjo

Viral Oleh Tayangan Video Youtube

Kabar tentang terjadinya ledakan di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah beredar pada Senin (3/6/2019) malam.

Kabar tersebut viral setelah sebuah akun youtube WONG OERIP COMMUNITY memposting video pada 3 Jun 2019, sekitar pukul 23.00 WIB.

Video diberi judul “Bom bunuh diri di pos polisi tugu kartasura”.

Tampak dari kejauhan di video kepanikan pasca dugaan terjadinya ledakan bom tersebut di kawasan yang biasanya ramai itu.

*Telah tayang di kliktrend.com dengan judul “Kronologi Detik-detik Ledakan Bom di Sukoharjo, Jawa Tengah“

Selengkapnya: Saksi Mata Ungkap Kronologi Ledakan Bom di Sukoharjo

BREAKING NEWS!! – Sebuah bom dilaporkan meledak pada Senin (3/6/2019) pukul 23.00 WIB di Pos Pengaman (Pospam) Lebaran 2019 di Tugu Kartasura milik Polres Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ledakan bom tersebut terjadi di depan Pospam yang terletak di persimpangan di simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Adapun seorang pelaku tampak tergeletak dan diperkirakan tewas di depan Pospam dengan luka parah pada bagian pinggang hingga kaki.

“Iya benar, saya saat jaga di pos,” ungkap salah seorang polisi, Ary, seperti dilansir Tribunnews.

“Kejadian baru saja, sekitar pukul 23.00 WIB,” tuturnya melalui pesan singkat.

Sementara itu, lokasi kejadian yang beberapa hari ini digunakan oleh personel Polres Sukoharjo untuk menguraikan kemacetan arus lalu lintas saat mudik Lebaran itu, dijaga ketat.

Baca: Kunjungi 10 Fakta Menarik yang Ada di Ende, Flores

Video Bom Bunuh Diri

Kabar tentang terjadinya ledakan di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah beredar pada Senin (3/6/2019) malam.

Kabar tersebut viral setelah sebuah akun youtube WONG OERIP COMMUNITY memposting video pada 3 Jun 2019, sekitar pukul 23.00 WIB.

Video diberi judul “Bom bunuh diri di pos polisi tugu kartasura”.

Tampak dari kejauhan di video kepanikan pasca dugaan terjadinya ledakan bom tersebut di kawasan yang biasanya ramai itu.

*Telah tayang di kliktrend.com dengan judul “Bom Bunuh Diri di Pospam Tugu Kartasura Sukoharjo“

Selengkapnya: Ledakan Bom di Pos Pengamanan Lebaran Tugu Kartasura Sukoharjo

Dawainusa.com – Wacana seputar pemindahan Ibu Kota Negara belakangan semakin ramai dibicarakan di media. Wacana ini kembali mengemuka setelah Presdien Jokowi melakukan menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Rapat tersebut membicarakan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar dari Jakarta.

Diskusi seputar pemindahan Ibu Kota ini kemudian menuai tanggapan dan komentar dari berbagai pihak. Terkait pemindahan Ibu Kota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro angkat bicara.

Dia mengatakan bahwa salah satu kriteria yang paling penting dalam hal pemindahan Ibu Kota Pemerintahan baru adalah soal kecilnya resiko bencana. Bambang menyebut ada sejumlah wilayah yang resiko bencananya kecil bila melihat peta kebencanaan.

“Kalau dari peta kebencanaan, kami melihat Sumatera bagian timur relatif kecil risiko bencananya, lalu Kalimantan keseluruhan, dan Sulawesi Selatan,” kata Bambang di kantornya, Selasa, 30 April 2019. Walau demikian, hingga saat ini pemerintah belum mendiskusikan kandidat wilayah yang akan menjadi lokasi Ibu Kota yang baru tersebut.

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet, Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengambil akternatif pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Selain itu, wilayah yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara tersebut harus berada di tengah Indonesia agar memudahkan akses dari seluruh Provinsi dan harus dapat mendorong pemerataan baik di wilayah Indonesia bagian barat maupun bagian timur.

Dikutip dari Tempo.co, ada enam alasan utama yang menjadi dasar pijakan terkait wacana pemindahan ibu kota. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan kota penyangganya. Kedua, mendorong pemerataan pelayanan ke wilayah Indonesia bagian Timur. Ketiga, mengubah pola pikir pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Keempat, adalah untuk memiliki Ibu Kota pemerintahan yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Keenam, memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional.

“Pemerintah mendesain Ibu Kota baru untuk mendorong pemerataan ke luar Jawa, karena itu, Presiden lebih memilih opsi ketiga, memindahkan ke luar Jawa, untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan,” demikian kata Bambang.

Waktu yang Dibutuhkan

Selain membahas tentang pemindahan Ibu Kota, kelayakan dan berbagai macam kriteria lainnya, proses untuk merealisasikan rencana tersebut juga membutuhkan waktu. Bambang mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua opsi proses.

Opsi tersebut yakni lima tahun dan sepuluh tahun. Meski memiliki perbedaan rentang waktu yang dibutuhkan, keduanya tetap akan melalui proses perencanaan, pembuatan desain detail, hingga tahapan implementasi. Selain itu, tanah harus sudah tersedia agar memastikan aktivitas bisa berjalan dengan baik.

“Tapi kalau lima tahun pekerjaannya akan lebih cepat, tentu ukuran aktifitasnya akan lebih besar, otomatis kebutuhan pembiayaannya jadi besar,” kata Bambang. Kebutuhan pembiayaan nantinya tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun juga bisa bekerjasama dengan swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah hanya mengerjakan infrastruktur dasar yang tidak bisa dikerjakan pihak lain.*

  Selengkapnya: Terkait Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Sebut Wilayah yang Resiko Bencananya Kecil

 Dawainusa.com – Pesta demokrasi Pemilu 2019 telah usai.  Beragam reaksi mucul atas hasil yang telah diperoleh. Dalam pemilu 2019 ini ada banyak kejadian yang menghiasi pemberitaan media.

Mulai dari klaim kemenangan pasangan capres dan cawapres, meninggalnya para petugas KPPS, kecurangan saat pencoblosan, higga berita tentang caleg gagal.

Salah satu kejadian yang tak luput dari pemberitaan media yakni aksi dari keluarga salah seorang caleg DPRD di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi tersebut terjadi lantaran sang caleg gagal meraih suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif saat Pemilu yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu.

Karena gagal meraih suara terbanyak, anggota keluarga caleg Daerah Pemilihan (Dapil) 1 itu lantas menutup akses jalan lingkungan dengan bebatuan dan pasir di Desa Marapokot dan Desa Nangadhero pada Selasa (23/4/2019).

Tumpukan Pasir dan Bebatuan Menutupi Badan Jalan di Dua Desa

Dikutip dari Kumparan.com, berdasarkan pantuan florespedia, ada 10 titik tumpukan pasir dan bebatuan yang menutupi akses jalan di dua desa itu.

Sepuluh titik tumpukan pasir tersebut yakni 4 titik berada di wilayah Desa Marapokot yakni di RT 01 dan RT 02. Sedangkan 6 titik lainnya berada di Desa Nangadhero khususnya di RT 08, RT 09, dan RT 10.

Jalan yang ditutup dengan tumpukan material batu oleh tim keluarga Caleg di Nagekeo, NTT – Foto florespedia/kumparan.com

Tumpukan pasir dan bebatuan tersebut menutupi jalan yang menjadi akses utama untuk kegiatan ekonomi, sosial, tempat ibadah dan pendidikan warga Desa Marapokot dan Desa Nangadhero.

Jalan yang ditutup merupakan salah satu jalur akses transportasi yang paling dekat dan paling mudah bagi masyarakat di wilayah itu.

Aksi penutupan jalan ini dibenarkan oleh Idul Yusuf, warga Desa Marapokot. Ia mengatakan bahwa aksi penutupan jalan tersebut merupakan dampak dari kekecewaan salah satu caleg DPRD Nagekeo dari Dapil 1 yang gagal meraih suara terbanyak.

“Saat mereka kasih turun material, saya ada di tempat. Mereka-mereka yang turun material saya kenal baik. Mereka itu adalah adalah keluarga dari salah satu calon DPRD Nagekeo,” ungkap Idul.

Warga Sulit Melakukan Aktivitas

Idul mengungkapkan penutupan jalan itu menyebabkan warga setempat sulit melakukan aktivias. Dia berharap agar pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo dan aparat keamanan bisa secepatnya menyelesaikan persoalan yang meresahkan warga tersebut.

Selain Idul, ada juga seorang warga, Ketua RT 08 Desa Nangadhero, Petronela Aso yang menyaksikan aksi penutupan itu. Petronela Aso mengatakan bahwa penutupan jalan tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WITA pada Selasa (23/4/2019).

“Kami hanya nonton saja karena masa lebih dari 10 orang. Mereka keluarga dari salah satu calon anggota DPRD Nagekeo dari Dapil 1,” ungkap Petronela.

Terkait persoalan ini, Kepala Desa Nangadhero, Muhamad Roslang, mengaku belum mengetahui identitas para pelaku yang menutup jalan itu.

“Saat kejadian itu saya lagi di luar. Saya tahu ada laporan dari warga. Dan siapa dan dari mana yang tutup jalan itu, saya belum tahu orangnya,” demikian kata Muhamad Roslang.

Sementarai itu pihak Kepala Polsek Aesesa, AKP Ahmad, mengatakan pihaknya akan memanggil melakukan aksi penutupan jalan di dua desa tersebut.

“Besok saya akan panggil orang-orang yang tutup jalan untuk melakukan klarifikasi. Kalau material untuk sumbang kerja jalan tidak apa-apa. Tapi kalau karena kecewa kalah politik saya akan tindak tegas pelaku yang tutup jalan itu,” tegas Ahmad.*

Selengkapnya: Diduga Kecewa dengan Hasil Pemilu, Keluarga Caleg Ini Tutup Jalan

Dawainusa.com – Pemilihan Umum sudah berlangsung pada 17 April 2019 lalu. Proses yang berlangsung sejak masa kampanye hingga hari pencoblosan telah menguras banyak tenaga, material dan pikiran. Ada yang harus menelan pil pahit lantaran kalah dalam berkompetisi tetapi ada juga yang busung dada karena meraih kemenangan.

Namun Pemilu 2019 menyisahkan kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan terutama bagi mereka yang kehilangan sanak saudara dan keluarga karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas negara.

Kabar menyedihkan ketika banyak petugas Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal setelah Pemilu 2019. Berdasarkan data yang diperoleh hingga Senin 22 April 2019, jumlah petugas KPPS yang meniggal mencapai 91 orang.

Jumlah Terbanyak di Jawa Barat

Jumlah petugas KPPS yang meninggal dalam pemilu 2019 ini lebih banyak di Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah petugas KPPS yang meninggal di Jawa Barat adalah 28 orang. Selanjutnay urutan kedua di Jawa Tengah dengan jumlah anggota KPPS yang meninggal 17 orang dan di Jawa Timur 17 orang.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tiga daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak. Secara keseluruhan, jumlah TPS dalam Pemilu 2019 di seluruh Indonesia yakni  809.500. Dari jumlah tersebut, sebanyak 138.050 atau 17 persen berada di Jawa Barat, disusul Jawa Timur dengan 130.012 TPS dan Jawa Tengah yakni 115.391 TPS.

Jumlah yang Sakit 347 Orang

Selain meninggal, ada begitu banyak juga petugas KPPS yang sakit usai Pemilu 2019. Jumlahnya lebih banyak yakni mencapai 374 orang. Jumlah petugas KPPS yang sakit ini lebih banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 128 orang dan Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan dua yakni 83 orang. Dengan demikian, jumlah secara keseluruhan petugas KPPS yang meninggal dan yang sakit dalam Pemilu 2019 yakni mencapai 465 orang.

Terkait pelaksanaan pemilu, sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, bahwa potensi kejadian seperti itu sebenarnya sudah sempat diantisipasi KPU. Salah satunya, KPU sempat menyusun perencanaan anggaran yang berkaitan dengan sistem kerja KPPS. Bahkan, dalam menyeleksi anggota KPPS, pihaknya mencari orang yang secara fisik dan mental betul-betul sehat.

“Ketika kami memilih itu memang mencari orang-orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Karena sehat fisiknya saja juga beresiko kalau orang ditekan kanan-kiri gampang down, nggak bisa,” ujar Arief di Jakarta pada Sabtu, 20 April 2019.

Arief mengatakan bahwa KPU, pernah mengusulkan adanya anggaran untuk asuransi bagi KPPS. “Sebetulnya sejak awal menyusun anggaran, kami minta ada asuransi. Tapi kan karena berbagai macam, hal itu tidak bisa, maka kami mengusulkan agar bisa diberi santunan,” demikian tutur Arief.*

Selengkapnya: Pemilu 2019, Sebanyak 91 Petugas KPPS Meninggal Dunia

Dawainusa.com – Kabar mengejutkan datang dari Negeri Jiran, Malaysia. Pengadilan Tinggi Malaysia telah memberi pembebasan penuh kepada Ambika MA Shan (61), terdakwa kasus pembunuhan TKI asal NTT, Adelina Lisao.

Rupanya, Pengadilan Tinggi Pulau Penang Malaysia telah membebaskan Shan dari semua gugatan pada Kamis (18/4/2019) lalu.

Sebelumnya, Shan digugat dengan Pasal 302 Hukum Pidana Malaysia yang memuat ancaman hukuman mati setelah diduga menyiksa Adelina Lisao.

Kondisi Adelina saat dijemput polisi – POR CHENG HAN

Baca: Ibunda Majikan TKI Adelina Lisao Terancam Hukuman Mati

Perlakuan Majikan Kepada Adelina Lisao

Adelina mengalami kurang gizi dan luka-luka parah saat pertamakali ditemukan oleh tim investigasi, setelah mendapat laporan dari tetangga majikan Adelina.

Saat itu, Adelina dilaporkan hampir tidak bisa berjalan dan diduga dipaksa tidur di beranda bersama anjing majikannya.

Namun, nyawa TKI asal Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang, NTT itu tidak dapat diselamatkan. Ia meninggal di rumah sakit pada keesokan harinya, Minggu (11/02).

Luka-luka yang diderita Adelina Lisao – MIGRANT CARE

Baca: Viktor Laiskodat Ingatkan Masyarakat Tanam Pinang di Halaman Rumah

Muhamad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri mengatakan belum ada kesimpulan final dari dokter forensik.

Namun, menurutnya, “salah satu penyebab yang ditemukan adalah Adelina mengalami malnutrisi satu bulan terakhir, ada luka… kemungkinan bekas gigitan binatang.”

Diketahui, sebelum meninggal Adelina sempat memberi pengakuan. Ia menuturkan bahwa selama sebulan terakhir dia dipaksa tidur di luar rumah bersama anjing peliharaan majikan, tak diberi makan, dan mengalami penganiayaan.

Putusan Pengadilan Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai putusan pengadilan Malaysia itu mencederai rasa keadilan.

“Saya kira keputusan itu sangat tidak adil ya. Menjauhkan Adelina dan keluarganya, juga tentu buruh migran Indonesia, dari akses keadilan,” ungkapnya.

“Dan saya kira memang preseden seperti ini sering terjadi sehingga membutuhkan stamina yang kuat bagi para pencari keadilan, buat buruh migran untuk terus-menerus memperjuangkan itu,” lanjutnya seperti dilansir ABC, Senin (22/4/2019).

Menurut wahyu, Indonesia selama ini terlena pada aspek lain dari kasus Adelina.

Adelina tidur di beranda bersama anjing majikannya – POR CHENG HAN

Baca: Viktor Laiskodat: Orang NTT Habiskan Rp 3 Triliun Setahun untuk Sabun dan Shampoo

“Kejadian Adelina sudah dipulangkan, sudah dimakamkan, banyak orang prihatin, tetapi kan proses hukum itu masih jalan,” terangnya.

Selama ini, banyak buruh migran yang menjadi korban tewas majikan dipulangkan. Di sisi lain, mereka belum menjalani proses otopsi maupun visum.

Prosedur itu, kata Wahyu, sebenarnya bisa memperkuat argumentasi untuk menjerat sang pelaku.

“Pelajarannya adalah kalau ada korban, penganiayaan atau apapun, harus dirawat sampai sembuh misalnya kalau masih bisa diselamatkan.”

“Kalau meninggal, itu juga harus segera dimintakan visum yang akurat,” tukas Wahyu.

Sebanyak 120 TKI diperkirakan telah tewas di Malaysia sejak tahun 2016. Sebagian besar, termasuk Adelina, adalah korban perdagangan manusia.*

Selengkapnya: Pengadilan Malaysia Bebaskan Majikan Adelina Lisao dari Segala Tuduhan

Dawainusa.com – Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam setahun, orang NTT menghabiskan kurang lebih Rp 3 triliun untuk pemakaian sabun dan shampoo.

Hal itu diungkapkan Viktor saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Lahairoi Tubu, di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Minggu (21/4/2019).

“Saat ini menurut penelitian yang saya buat, rata-rata dalam satu tahun orang NTT menghabiskan kurang lebih Rp 3 triliun, hanya untuk pemakaian sabun dan shampo,” jelasnya seperti dikutip Pos Kupang.

Baca: Viktor Laiskodat Ingatkan Masyarakat Tanam Pinang di Halaman Rumah

Karenanya, Viktor mengajak masyarakat untuk menanam kelor atau marungga. Tanaman tersebut, menurutnya dapat diolah menjadi bahan dasar pembuatan sabun dan shampo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berupaya agar dalam waktu dekat, NTT mampu memproduksi sabun dan shampo dengan kelor sebagai bahan dasarnya.

“Selain membanggakan, juga mampu meningkatkan PAD kita,” jelas Viktor.

Baca: ASN NTT Diwajibkan Pakai Sabun Daun Kelor Mulai 2019

ASN NTT Diwajibkan Pakai Sabun Daun Kelor

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Yoseph Nae Soi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTT diwajibkan untuk menggunakan sabun Kelor mulai 1 Januari 2019.

“Jadi nanti mulai tahun depan semua ASN di Pemprov NTT harus mandi pakai Sabun Kelor. Saya dan Pak Viktor tiap hari mandi gunakan Sabun Kelor,” jelas Nae Soi.

Hal itu diungkapkan Nae Soi pada acara penanaman pohon dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tahun 2018 di Kota Kupang, Senin (17/12/2018).

Baca: Wagub Nae Soi: Kelor, Pohon Ajaib Pemberian Tuhan untuk NTT

Dalam kesempatan yang sama, Nae Soi menyampaikan soal program pemerintah tentang revolusi hijau dengan penanaman kelor.

“Kelor ini banyak manfaat, karena itu kami canangkan penanaman kelor. Sedangkan pada tahun depan kami instruksikan agar semua ASN Pemprov NTT harus mandi pakai sabun kelor,” paparnya.*

Selengkapnya: Viktor Laiskodat: Orang NTT Habiskan Rp 3 Triliun Setahun untuk Sabun dan Shampoo

Dawainusa.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, mengingatkan masyarakat NTT yang mengkonsumsi buah pinang untuk menanam tanaman Pinang (Areca catechu) di halaman rumahnya.

Hal itu disampaikan Viktor dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gereja Lahairoi Tubu, di Desa Tesbatan, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Minggu (21/4/2019).

“Orang NTT adalah pemakan pinang nomor satu di Indonesia,” jelasnya seperti dilansir Kompas.

Namun, ungkap Viktor, 60 persen dari buah pinang yang dikonsumsi masyarakat NTT didatangkan dari Provinsi Sumatera Barat.

Baca: Potensi Kopi Lokal Tinggi, Ini Rencana Gubernur NTT

Ia pun menyayangkan kondisi tersebut karena provinsi NTT yang sudah miskin justru menyumbang ke daerah lain. Padahal, lanjut Viktor, barang yang dikonsumsi itu mampu diadakan sendiri oleh masyarakat NTT.

“Tidak tanggung-tanggung, nominalnya mencapai Rp 1 miliar per hari. Sekali lagi, saya ingatkan kepada masyarakat yang sering mengonsumsi pinang, minimal agar di halaman rumahnya ditanami pohon pinang,” tegas Viktor.

Ingatkan Masyarakat Menanam Kelor

Selain Pinang, Viktor Laiskodat juga mengingatkan masyarakat untuk menanam tanaman marungga atau kelor (Moringa oleifera).

“Saya minta kita untuk terus menanam marungga, apalagi Amarasi adalah daerah tropis dan itu akan sangat cocok,” jelasnya.

Selain untuk dikonsumsi dan dipasarkan, tanaman marungga dapat diolah menjadi bahan dasar untuk membuat sabun dan shampo.

Baca: ASN NTT Diwajibkan Pakai Sabun Daun Kelor Mulai 2019

“Saat ini menurut penelitian yang saya buat, rata-rata dalam satu tahun orang NTT menghabiskan kurang lebih Rp 3 triliun, hanya untuk pemakaian sabun dan shampo,” jelasnya.

Karenanya, Viktor mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berupaya agar dalam waktu dekat, NTT mampu memproduksi sabun dan shampo berbahan dasar marungga.

“Selain membanggakan, juga mampu meningkatkan PAD kita,” lanjutnya.

Ajak Semua Pihak Peduli Terhadap Hasil Bumi

Viktor juga mengajak kepada semua pihak, baik itu pemerintah, gereja maupun pengusaha, agar peduli terhadap hasil bumi dari para petani. Menurutnya, kecerdasan dan hati harus menjadi satu kesatuan.

Karenanya, ia mengingatkan semua pihak agar jangan melihat hasil pertanian dari masyarakat sekitar, tapi hati tidak tergerak untuk membelinya.

Baca: Gubernur NTT Targetkan Penerbangan Langsung dari Cina

Ke depannya, Viktor tidak mau petani NTT, memasarkan hasil pertaniannya sampai ke tempat yang jauh. Menurutnya, ketika ada hasil panen, pihak gereja, pemerintah maupun pengusaha yang ada di lokasi itu harus cepat tanggap untuk membeli hasil yang ada.

“Dari hal kecil itu akan membuat petani kita semakin percaya diri untuk bekerja,” pungkasnya.*

Selengkapnya: Viktor Laiskodat Ingatkan Masyarakat Tanam Pinang di Halaman Rumah

Dawainusa.com – Gangguan yang terjadi pada aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram Minggu (14/04) sore menyebabkan warganet bertanya-tanya, apa penyebabnya? Tidak hanya di Indonesia, gangguan pada ketiga aplikasi tersebut juga dilaporkan sejumlah media mancanegara.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, ketiga layanan yang bernaung di bawah Facebook itu pernah dikabarkan tumbang bersamaan.

Karena kejadian itu, ada yang menduga hal tersebut terkait dengan adanya rencana integrasi ketiga layanan sehingga nantinya bisa saling berkirim pesan antar platform.

‘Facebook, Instagram, and WhatsApp are down for users around the world’ begitu laporan The Verge. ‘Facebook, Instagram and WhatsApp outages affecting social media users around the world’,  tulis ABC.

Baca: 10 Alasan yang Membuat Orang Merindukan Kota Ruteng

Gangguan Terjadi di Seluruh Dunia

Tak hanya di Indonesia yang mengalami masalah itu. Gangguan WhatsApp, Facebook dan Instagram ternyata terjadi di seluruh belahan dunia.

“Facebook, instagram dan WhatsApp semua mengalami gangguan bagi user di seluruh dunia. Facebook dan Instagram keduanya tidak bisa diakses, di mana news feed tidak bisa refresh dan domain Facebook.com tidak tersedia,” tulis The Verge.

Selain itu The Verge juga menjelaskan bahwa lantaran pesan WhatsApp tidak bisa berfungsi, user pun lari ke Twitter.

Baca: 10 Obyek Wisata Menarik yang Ada di Ngada, Flores

“Pesan WhatsApp tidak bisa dikirim maupun diterima dan user beralih ke Twitter untuk membagikan masalah tersebut,” tambah mereka.

Belum ada penjelasan dari Facebook terkait persoalan ini. Baru-baru ini ketika terjadi gangguan, Facebook menyatakan ada masalah terkait perubahan konfigurasi server dan mereka pun meminta maaf.*

  Artikel ini telah tayang di Klikrend.com dengan judul: Ketika WhatsApp, Facebook dan Instagram Alami Gangguan, Ada apa?

Selengkapnya: Penyebab Gangguan pada Aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram

Dawainusa.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan tentang pengaruh harga migas dan batubara di tahun politik. Hal ini ia sampaikan dalam seminar yang dilaksankan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta.

Seminar tersebut mengangkat tema tentang Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik. Menurut Jonan, harga migas dan minerba tetap stabil meskipun Indonesia tengah menghadapi  pemilu.

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” kata Jonan di Jakarta, Selasa (2/04/2019)

Ia menjelaskan, harga minyak dan gas selama ini lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Terutama perang dagang yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan negara Cina.

Hingga kini, negosiasi dagang antara kedua tersebut terus berlangsung. Proses ini berdampak terhadap perubahan harga minyak dunia yang terus mengalami naik turun.

“Negosiasi dagang Amerika-Tiongkok ini berdampak besar bagi kita. Trendnya bisa berubah total sekarang ini,” jelas Jonan.

Baca juga: Penjelasan Ali Ngabalin Soal Foto Setengah Bugil Ramai di Medsos

Jonan: Faktor Keamanan Penentu Harga Migas

Jonan menjelaskan lebih detail tentang beberapa faktor yang mengakibatkan perubahan harga minyak dan gas. Walaupun terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina, pengaruhnya tidak terlalu besar.

Saat ini, perang dagang antara negara penghasil minyak terbesar juga tetap berlangsung. Tetapi, faktor permintaan tetap menjadi penentu utama arus jual beli migas.

Untuk Indonesia, jelas Jonan, faktor stabilitas keamanan negara menjadi unsur penting untuk diperhatikan. Hal ini penting diperhatikan karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan  harga komoditas migas dan minerba.

Faktor keamanan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pihak keamanan. Masyarakat juga mesti saling mengingatkan agar tetap menjaga stabilitas keamanan di tahun politik.

“Tahun politik ini stabilitas keamanan yang penting,” ungkapnya.

Baca juga: Habib Rizieq Kembali Serang Jokowi dari Arab Saudi

Tata kelola pemerintahan juga perlu diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan. Manajemen pemerintahan yang baik turut menentukan besaran penerimaan negara terutama pada sektor migas.

Kementrian ESDM, lanjut Jonan, terus berupaya memperbaiki tata kelola sektor strategis seperti migas dan batubara. Jika terjadi kesalahan, pengaruhnya sangat besar terhadap penerimaan negara sektor migas.

“Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkasnya.

Selengkapnya: Ignasius Jonan: Harga Migas dan Minerba Stabil di Tahun Politik

Dawainusa.com – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab kembali melancarkan kritikan kepada pemerintahan Jokowi. Kali ini, Rizieq memberikan kritik soal upaya Menlu Retno Marsudi memenangkan Jokowi di Arab Saudi.

Dalam keterangannya, Rizieq Syihab mendengarkan kabar bahwa Menlu Retno meminta dukungan kepada staf KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Permintaan ini terkait dengan upaya untuk memenangkan calon presiden petahana Jokowi.

“Sangat kita sesalkan beberapa waktu yang lalu Menlu datang ke Saudi Arabia, kemudian melakukan pertemuan baik di KBRI maupun di KJRI,” kata Rizieq, Jakarta, Selasa(2/04/2019)

Dikatakan, Menlu Retno Marsudi secara terang-terangan meminta kepada sfat KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh guna memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Informasi berkembang sehingga diketahui oleh warga Indonesia di Arab Saudi termasuk Rizieq.

Rizieq Syihab menambahkan, warga negara Indonesia yang bekerja di KBRI maupun di KJRI merasa resah dengan keadaan tersebut. Mereka mengaku, kebebasan mereka dalam menentukan pilihan politik telah dirampas oleh pemerintah.

“Saya mendapatkan laporan ini langsung dari kawan-kawan yang ada di KBRI maupun di KJRI yang mereka resah, mereka galau dan mereka merasa kebebasan serta kemerdekaan mereka dirampas,” jelasnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Rizieq Syihab : Ada Dugaan Politik Uang

Rizieq tidak hanya mendengar adanya arahan dari Menlu Retno Marsudi kepada staf kemenlu di Arab. Ia juga mendapatkan informasi terkait dengan  dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan petahana tersebut.

“Mereka ditawarkan sejumlah uang, sejumlah fasilitas, dengan syarat kalau mereka mau melakukan apa yang mereka minta,” jelasnya.

Ada beberapa tempat yang menurut Habib Rizieq telah mendapatkan arahan untuk mendukung capres petahana. Tempat-tempat tersebut antara lain  Qasim , Abha dan di Jizan.

“Bahkan belakangan ini kita juga mendapatkan informasi yang sangat-sangat memprihatinkan di mana ada beberapa ketua TPS di kota-kota kecil di Saudi Arabia seperti di Qasim, kemudian juga di Abha, Jizan,” ungkapnya.

Rizieq sendiri telah meminta kepada warga negara Indonesia di Saudi menolak praktik politik uang. Masyarakat tidak boleh terjebak dengan permainan politik kotor.

Ia juga meminta kepada warga negara Indonesia di Saudi untuk memilih sesuai hati nuraninya. Tidak boleh memilih calon pemimpin hanya karena ada paksaaan dari orang lain.

“Karena itu kita minta kepada seluruh WNI yang ada di Saudi Arabia untuk bersama-sama melawan kecurangan semacam ini,” tegas Rizieq

Baca juga: Penjelasan Ali Ngabalin Soal Foto Setengah Bugil Ramai di Medsos

Kemlu dan KJRI Jeddah Bantah Rizieq Syihab

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan tegas membantah keterangan Habib Rizieq Syihab. Kemlu menjelaskan bahwa kunjungan Rento Marsudi ke Saudi bukan tujuan kepentingan kampanye.

Kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Arab Saudi bertujuan meresmikan gedung kementrian. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Rizieq seluruhnya tidak benar.

“Kami ingin sampaikan bahwa statement itu tidak benar karena Menlu memang berkunjung ke Jeddah pada tanggal 2 atau 3 Maret,” jelas Direktur Perlindungan WNI Kemlu M Iqbal.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Seruan People Power Peringatan Kepada KPU

Iqbal menegaskan kembali bahwa tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh menteri luar negeri saat berada di Arab Saudi. Apa yang dilakukan oleh menlu hanya kegiatan dengan tujuan perlindungan warga negara Indonesia di Arab Saudi.

Adapun terkait dengan pemilu, Menlu hanya memberikan pesan menjaga netralitas sebagai ASN. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang pemilu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh KJRI Jeddah. KJRI Jeddah menjelaskan bahwa Menlu Retno tidak pernah mengajak staf KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh untuk memenangkan pasangan tertentu di pilpres.*

Selengkapnya: Habib Rizieq Kembali Serang Jokowi dari Arab Saudi

Dawainusa.com – Staf Ahli Kedeputian IV KSP Ali Ngabalin memberi penjelasan soal foto setengah bugil beredar di media sosial. Narasi di berbagai media sosial mempertanyakan kesamaan foto tersebut dengan Ngabalin.

Menurut Ngabalin, foto setengah bugil tersebut merupakan salah satu koleksi yang masih dicocokkan dengan gambar aslinya. Saat ini, ia sedang melihat beberapa foto lama yang masih tersimpan dalam file -file pribadinya.

“Abang sedang mengumpulkan foto-foto, beberapa foto yang mencari foto aslinya kemudian untuk bisa mencocokkan,” kata Ngabalin di Jakarta, Selasa (2/04/2019)

Staf kepresidenan ini lalu menceritakan tentang kebiasaan setiap orang selesai menyelam. Ada ruang ganti khusus untuk laki-laki karena terkadang ada yang mandi tanpa menggunakan busana.

“Karena kalau kita habis nyelam itu memang di ruangan laki-laki semua itu ada yang kadang mandi telanjang ada yang dengan celana kolor saja,” jelasnya.

Baca juga: Tsamara Sebut Amien Rais Tidak Dewasa Hadapi Pemilu 2019

Pengakuan Ngabalin Soal Pemilik Foto

Terkait pemilik foto, ia menegaskan bahwa foto tersebut merupakan foto dirinya. Namun, ia tidak tahu persis kapan foto dengan gaya pose seperti itu diambil oleh orang lain.

Ia tidak menampik bahwa ada orang yang sedang mencari kesalahan pribadinya. Buktinya jelas yakni narasi soal foto setengah bugil tersebut banyak menyudutkan dirinya.

Menyadari posisinya sebagai orang penting Istana, ia langsung memberikan klarifikasi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadi persepsi buruk dari masyarakat.

“Tapi ini, ini perlu dikasih tahu karena memang ini kan 5-6 hari ini kan video viral abang dengan para pendeta itu kan sangat viral banget ya,” jelasnya.

Selain itu, ia menjelaskan, ada berita bohong beredar di media sosial tentang dirinya. Berita hoax tersebut terkait dengan pengusiran dirinya oleh mahasiswa di UIN Medan.

“Karena itu memang ini kita lagi mengumpul bahan, data yang tepat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan murni masalah pribadi. Karena itu, tidak perlu dikaitkan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dalam pemerintahan Jokowi.

“Tidak bisa kita menggunakan langkah-langkah yang ekstrem dalam meraih suara dan lain-lain, itu tidak terjadi pada abang karena kalau ini kan terkait dengan pribadi Bang Ali, pribadi Bang Ali,” jelasnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Seruan People Power Peringatan Kepada KPU

Ngabalin: Foto Tersebut Data Pribadi

Ngabalin sendiri tidak tahu persis kapan pengambilan foto yang sedang viral tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mengumpulkan dokumen pribadi termasuk koleksi foto.

Foto yang beredar di media sosial, lanjut Ngabalin, merupakan koleksi data pribadi. Foto tersebut sudah lama dan bukan diambil dalam waktu 1-2 hari kemarin.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa dirinya selalu berprasangka baik terhadap penyebaran foto tersebut. Tidak ada analisa negatif menuduh orang lain dengan tujuan saling menjatuhkan.

“Bagi Bang Ali sendiri saya berprasangka baik kepada siapa saja baik kepada teman-teman yang menyebarkan,” tegasnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Ia juga tidak menampik ada berbagai macam tuduhan atas beredarnya yang kurang sopan tersebut. Tetapi, ia ingin meminta kepada publik agar tidak memberikan penilai secara berlebihan atas foto tersebut.

“Itu sebabnya saya juga harus kasih tahu supaya publik tidak merasa bahwa, jangan mereka memberi penilaian macam-macam terkait diri Bang Ali,” pungkasnya.*

Selengkapnya: Penjelasan Ali Ngabalin Soal Foto Setengah Bugil Ramai di Medsos

Dawainusa.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut memberikan komentar terhadap pernyataan politisi senior Amien Rais. Fahri Hamzah menilai, seruan penggunaan people power Amien merupakan peringatan terhadap penyelenggara pemilu.

Menurutnya, pendapat Amien perlu dibaca dalam kerangka untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan kontrol terhadap kerja pihak KPU dan Bawaslu.

“Kalau saya melihat Pak Amien nggak keluar dari komitmen itu, ” kata Fahri di Jakarta, Senin (1/04/ 2019)

Ia menegaskan, seruan Amien tidak perlu ditanggapi secara berlebihan oleh masyarakat. Seruan ini justru bernilai positif  untuk mengajak masyarakat mencegah terjadinya kecurangan pemilu.

“Hanya, dia mengingatkan secara keras, sebagai bagian dari timses, bahwa gejala kecurangan ini, kalau tidak diatasi, itu bisa jadi masalah,” jelasnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Fahri Hamzah: Masyarakat Perlu Paham People Power

Fahri mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami tentang people power sebenarnya. People power tidak selau berarti mengerahkan masssa  melakukan demonstrasi  dengan tujuan tertentu.

Ia mengatakan, masyarakat bisa saja bergerak karena mengetahui adanya praktik curang dalam pemilu. Tanpa adanya komando, massa bisa berkumpul  menuntut kebenaran terhadap penyelenggara negara.

“People power itu kan tidak hanya karena dikomando, tapi kekecewaan itu bisa masif karena terlalu melihat ada kecurangan,” jelas Fahri.

Pemeritah dan penyelenggara pemilu perlu memberi jaminan kepada masyarakat soal pemilu yang jujur. Hal ini penting agar masyarakat tidak menaruh curiga terhadap orang -orang yang ditunjuk melaksanakan proses pemilihan umum.

“Maka tugas pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, puaskan orang dengan memberikan jawaban. Jangan diam-diam saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan akan menggerakkan massa kalau pemilu curang. Pernyataan ini disampaikan oleh Amien pada saat menggelar apel siaga 313 di depan kantor KPU RI.

Pengerahan massa ini dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Ia menjamin tidak akan ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa pada saat melakukan protes kepada KPU.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah,” ungkapnya.

Baca juga: Tsamara Sebut Amien Rais Tidak Dewasa Hadapi Pemilu 2019

Amien seakan tidak percaya lagi dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi(MK) dalam menangani sengketa pemilu. Ia lebih memilih mengerahkan massa ketimbang ke MK jika terjadi kecurangan dalam pemilu.

“Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan,” pungkasnya.*

Selengkapnya: Fahri Hamzah Sebut Seruan People Power Peringatan Kepada KPU

Dawainusa.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memberikan komentar terkait pemanfaatan dana desa. Jusuf Kalla mengatakan, perlu peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hal ini ia sampaikan saat  menerima kunjungan perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Diketahui, dana desa bergulir sejak  undang-undang tentang desa ditetapkan. Dengan adanya dana desa, diharapkan menjadi modal untuk memajukan pembangunan sesuai keinginan masyarakat.

“Dana desa harus diawasi dengan baik, (pengelola dana desa) ada yang mempunyai kemampuan ada yang tidak. Untuk itu, perlu dididik bersama-sama,” kata JK di Jakarta, Senin (1/04/2019)

Menurut JK, sumber daya manusia ditingkat desa perlu ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab harapan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana desa dalam APBN.

Ia menambahkan, pemerintah pusat tetap memberi prioritas terhadap pengalokasian dana desa. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah pusat karena sudah diatur dalam undang-undang.

Namun, perlu ada langkah-langkah perbaikan seperti perbaikan kualitas SDM aparatur di desa. Selain itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Usut Isu Kapolres Garut Perintah Dukung Jokowi

Jusuf Kalla: Dana Desa Jadi Sorotan

Lebih lanjut, JK mengatakan, penggunaan dana desa selama ini masih menjadi sorotan publik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kritikan masyarakat tersebut. Salah satunya yakni penggunaan dana yang belum tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah pusat melalui kementrian terkait tetap memantau penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan agar dana desa digunakan sesuai dengan tujuan sebenarnya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah  praktik KKN di desa.

Jusuf Kalla mengakui bahwa besaran dana desa belum sesuai dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Alokasi dana desa juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara setiap tahun anggaran.

“Dana desa memang tidak diberikan banyak, agar menjadi stimulan untuk gotong royong,” jelasnya.

Baca juga: Tsamara Sebut Amien Rais Tidak Dewasa Hadapi Pemilu 2019

Sementara itu, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menegaskan, KMHDI siap untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa. Ia juga mengakui bahwa perlu pembenahan secara total terhadap pemanfaatan dana desa.

“Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya peningkatan kualitas SDM, sistem monitoring, dan sistem pengawasan yang lebih tinggi,” ungkap I Kadek.

Ia menambahkan, dana desa juga mesti memberdayakan ekonomi masyarakat tingkat desa. Selama ini, dana desa masih memberi prioritas terhadap pembangunan aspek fisik. Jadi, perlu terobosan untuk menyentuh langsung kondisi ril masyarakat.

“Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus memberdayakan ekonomi kerakyatan di desa,” pungkasnya.*

Selengkapnya: Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Dawainusa.com – Politisi Partai Solidaritas Indonesia(PSI) Tsamara Amany menyebut Amien Rais tidak dewasa menghadapi pemilu 2019. Pernyataan Tsamara berawal dari ancaman yang dilakukan oleh Amien Rais. Pasalnya, Amien Rais menyebut akan menggerakan masyarakat jika terjadi kecurangan pemilu.

Tsamara sungguh menyayangkan pernyataan bersifat ancaman keluar dari seorang tokoh seperti Amien Rais. Pernyataan dari Amien tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Ancaman seperti ini justru merusak sistem demokrasi Indonesia.

“Pak Amien Rais ini dulu kita kenal dengan Bapak Demokrasi. Saya juga heran kok kenapa takut sekali kalah?,” kata Tsamara di Jakarta, Senin (1/04/2019)

Ia juga mengatakan, Amien seharusnya menjadi tokoh yang memberikan panutan kepada semua lapisan masyarakat. Bukan memberikan pernyataan yang manimbulkan gesekan di masyarakat akar rumput.

Banyak hal yang dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pemilu. Salah satu pilihannya yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Usut Isu Kapolres Garut Perintah Dukung Jokowi

Tsamara: Pernyataan  Amien Rais Picu Konflik Pemilu

Ketua DPP PSI ini menjelaskan, pernyataan Amien Rais dapat memicu lahirnya konflik di tengah masyarakat. Terlebih karena masyarakat telah diberikan pemahaman yang salah soal penyelesaian sengketa pemilu.  Ia meminta kepada masyarakat untuk mengabaikan ajakan yang tidak produktif tersebut.

“Pak Amien sebagai tokoh bangsa apa tidak memikirkan bagaimana ajakan beliau ini dapat memicu konflik di lapangan? Ini sangat tak dewasa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap kompetisi dalam pemilu pasti ada yang kalah dan memang. Semua konsten pemilu seharusnya siap menerima apapun hasil pemilu yang sudah dilaksnakan.

Jika tidak menerima hasil pemilu, silahkan tempuh jalur hukum sesuai ketentuan undang-undang. Ada lembaga negara yang sudah siap menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Alumnus Universitas Paramadina ini juga mengatakan, negara telah menyiapkan lembaga untuk menangani sengketa yang terjadi dalam pemilu. Setiap warga negara yang tidak menerima hasil pemilu dipersilahkan untuk gugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalah adalah bagian dari demokrasi. Kalau tak puas dengan hasil, gugat ke MK,” jelasnya.

Baca juga: Ketika Megawati Sebut Golongan Putih Sebagai Pengecut

Tsamara menyayangkan pernyataan Amien hingga membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pernyataan. Amien lebih  memilih people power ketimbang ke MK jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah memberikan tanggapan terhadap pernyataan Amien Rais. Fajar Laksono selaku jubir MK mengatakan, pernyataan tokoh senior Partai Amanat NAsional tersebut merupakan upaya men delegitimasi institusi MK.*

Selengkapnya: Tsamara Sebut Amien Rais Tidak Dewasa Hadapi Pemilu 2019

Dawainusa.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada Polri mengusut isu kapolres Garut perintahkan bawahannya mendukung Jokowi. Ia menginginkan masalah tersebut segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Langkah ini juga untuk menghindari polemik berkepanjangan antara kedua pihak dalam pemilu.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum mesti lakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak berwenang. Penyelidikan sangat penting agar mendapatkan kesalahan yang dilakukan. Selain itu adalah untuk menguji kebenaran informasi yang sudah berkembang di masyarakat.

“Harus ditelusuri dan diujii kebenarannya. Di polisi punya perangkat namanya Propam, barangkali tepatnya Mabes Polri menerjunkan Propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan itu benar,” kata Bambang di Jakarta, Senin (1/04/2019)

Bambang juga meminta kepada masyarakat cerdas menanggapi berbagai isu yang berkembang selama pemilu. Tidak menutup kemungkinan ada isu yang sengaja dimainkan untuk saling membenturkan antara kedua pihak. Untuk mengetahui akar yang masalah yang ada, masyarakat perlu menunggu penyelidikan polri.

“Kan dalam suasana politik begini bisa saja hal-hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak,” ungkapnya.

Baca juga: Ketika Megawati Sebut Golongan Putih Sebagai Pengecut

Bambang Soesatyo : Persatuan Bangsa Hal Utama

Politisi Golkar ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting dari pada pemilu yang dilakukan sekali dalam lima tahun. Pemilu tidak boleh menjadi ajang  memecah  belah keutuhan bangsa dan negara.

Ia juga menegaskan kembali tentang prinsip yang menjadi pegangan dalam tubuh kepolisian. Lembaga kepolisian memiliki prinsip  mengayomi semua lapisan masyarakat. Salah besar jika institusi kepolisian memihak kepada salah satu kelompok dalam pemilu.

Bambang meyakini, institusi kepolisian tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dalam tubuh lembaga tersebut. Ia belum yakin bahwa lembaga penegak hukum tersebut ikut berpolitik dalam pemilu 2019.

“Saya nggak yakin polisi berpihak, karena doktrinnya jelas, hukumannya jelas,” jelas Bambang.

Baca juga: Soal Kampanye Terbuka, Ini Pesan Wakil Ketua MPR Mahyudin

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menuding Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memberikan perintah untuk mendukung capres Jokowi. Perintah tersebut bersamaan dengan seluruh kapolsek yang ada di Kabupaten Garut.

Sementara itu, Budi Satria membantah keras terhadap seluruh tuduhan yang disampaikan oleh Sulman Aziz. Ia menyatakan diri bersumpah bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan bawahanya untuk mendukung salah satu pasangan di pilpres 2019.

“Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu,” pungkasnya.*

Selengkapnya: Bambang Soesatyo: Usut Isu Kapolres Garut Perintah Dukung Jokowi

Dawainusa.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri kampanye PDI Perjuangan yang dilaksanakan di GOR Pandawa, Solo Baru. Diketahui, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga hadir pada kampanye terbuka tersebut. Pada kesempatan tersebut, Megawati mengatakan bahwa golongan putih merupakan pengecut.

Megawati mengaku heran dengan meningkatnya jumlah angka golongan putih jelang pemilu. Meningkat angka golput tidak memberikan dampat positif terhadap kehidupan bernegara. Karena itu, ia meminta kepada seluruh kader PDIP untuk tidak golput.

“Saya heran dengan orang yang tidak memilih. Dia itu hidup dimana, ditanahnya sopo (siapa),” kata Megawati di Solo, Minggu(31/03/2019)

Ia juga menegaskan, pasangan capres dan cawapres dalam pemilu kali ini hanya dua pasangan. Masyarakat diminta untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan tidak boleh golput. Ia menambahkan, seluruh kader partai harus berani datang ke TPS untuk memberikan suaranya.

Ia menambahkan, setiap warga negara bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa Indonesia. Pemilu kali menjadi ajang untuk menentukan soal masa depan negara Indonesia. Hanya pengecut yang tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

“Saya ingin katakan, yang tua yang muda kalian adalah pengecut tidak berani datang ke TPS. Kalau bingung milih, pilihlah yang pintar,” ungkapnya.

Baca juga: Arief Budiman Sebut Tegur Penonton Saat Debat Hal Biasa

Megawati Minta Kader Tidak Ikut Golput

Megawati tidak menampik adanya ajakan bagi masyarakaat untuk tidak memilih dalam pemilu. Ajakan tersebut juga menyasar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.(PDIP). Namun, ia meminta kepada seluruh kader untuk mengabaikan ajakan golput tersebut.

Ia menambahkan, pemilu kali ini sangat rumit dari pada pemilu sebelumnya. Pemilu pemilihan presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Karena itu, tidak ada alasan bagi kader partai untuk tidak datang ke TPS.

“InsyaAllah tanggal 9 April saya balik ke sini lagi. Jangan lupa tanggal 17 April coblos nomor 01 Jokowi-Ma’ruf dan nomor 3 PDI Perjuangan,” tegasnya.

Baca juga: Kampanye Golput Diancam Pidana, Ini Penjelasan Komisioner KPU

Diketahui, rapat umum PDIP tersebut dihadiri oleh kader partai dalam wilayah Solo raya. Kader partai yang datang diperkirakan mencapai 12.200 orang. Hal ini disampaikan oleh Agustina Wilujeng Pramestuti selaku ketua panitia rapat umum.

“Ada 12.200 kader yang hadir hari dari 7 kabupaten/kota di seluruh Solo Raya ditambah dari Kabupaten Semarang. Kita merahkan Solo Raya. Kalau Jakarta itu ibukota Indonesia, maka Solo Raya itu ibukotanya PDIP,”pungkasnya.*

Selengkapnya: Ketika Megawati Sebut Golongan Putih Sebagai Pengecut