Eko Bambang Fitriyanto

Muhammadiyah sesungguhnya tidak kekurangan dokumen ideologi. Justru sebaliknya, kita memiliki khazanah pemikiran yang sangat kaya. Ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), Manhaj Tarjih, Risalah Islam Berkemajuan, hingga berbagai keputusan Muktamar, Tanwir, dan Majelis Tarjih yang menjadi rujukan gerakan.

Persoalannya bukan pada minimnya dokumen, melainkan pada proses ideologisasinya. Dokumen-dokumen tersebut sering kali berhenti sebagai bahan bacaan, belum sepenuhnya menjadi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bergerak warga Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki jutaan anggota, simpatisan, dan amal usaha yang sangat luas. Namun, tanpa proses ideologisasi yang kuat dan berkesinambungan, tidak mengherankan jika muncul beragam cara pandang dan penafsiran dalam menjalankan Persyarikatan. Semangat ber-Muhammadiyah ada, tetapi pijakan ideologinya tidak selalu sama kuat.

Selama ini, instrumen ideologisasi yang paling jelas adalah Baitul Arqam. Namun, pelaksanaannya umumnya hanya berlangsung dua atau tiga hari. Durasi yang singkat tentu belum cukup untuk membentuk pemahaman ideologis yang mendalam, terlebih jika tidak diikuti dengan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Muhammadiyah memang menjadi ruang ideologisasi yang sangat strategis. Akan tetapi, tidak semua warga Muhammadiyah pernah menempuh pendidikan di Amal Usaha Muhammadiyah. Tidak sedikit yang baru bergabung dengan Muhammadiyah setelah menyelesaikan pendidikan, atau mengenal Persyarikatan ketika sudah aktif di masyarakat. Mereka pun membutuhkan proses internalisasi ideologi yang terarah.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar memperbanyak pengajian, melainkan menstrukturisasi materi-materi ideologi Muhammadiyah menjadi sebuah kurikulum pembinaan yang sistematis. Materi tersebut kemudian diinternalisasikan melalui kajian atau pengajian rutin di setiap tingkatan pimpinan, mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, hingga Pimpinan Ranting. Dengan demikian, forum pengajian tidak hanya menjadi ruang penyampaian materi keislaman secara umum, tetapi juga menjadi media kaderisasi ideologis yang terarah, berjenjang, dan berkesinambungan.

Agar memiliki daya dorong yang kuat, gerakan ini idealnya tidak hanya bergantung pada inisiatif masing-masing daerah atau cabang, tetapi menjadi kebijakan Persyarikatan yang diputuskan melalui forum resmi untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh tingkatan. Dengan cara itulah ideologisasi dapat berlangsung secara masif, terukur, dan memiliki standar yang relatif sama di seluruh Indonesia.

By Eko Bambang Fitriyanto

Kalau dihitung-hitung, saya mulai belajar organisasi sejak kelas 1 SMP. Perjalanan itu terus berlanjut hingga hari ini. Awalnya di PII, saya berproses dari tingkat PK (Pengurus Komisariat) hingga akhirnya mendapat amanah di PB (Pengurus Besar). Saya juga pernah mengikuti Taruna Melati IPM (waktu itu masih bernama IRM), meskipun tidak menjadi pengurus. Setelah itu saya berproses di KAMMI, mulai dari mengikuti DM 1 hingga menjadi pengurus PK KAMMI MIPA Undip. Alhamdulillah, sampai sekarang pun Allah masih memberi ruang untuk terus belajar melalui Muhammadiyah, tepatnya bersama Fordigimu, sebuah komunitas di bawah naungan LDK PP Muhammadiyah.

Masing-masing organisasi memiliki warna, budaya, dan cara berproses yang berbeda. Namun, ada satu pelajaran yang saya rasakan hampir selalu sama: organisasi yang bertahan dan berkembang biasanya bukan hanya karena mampu membuat program-program besar, tetapi karena mampu menjaga rutinitas, membangun budaya, dan menumbuhkan kader secara konsisten.

Kalau ditanya pengalaman organisasi yang paling membekas, mungkin jawabannya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Bukan seminar besar, bukan muktamar, bukan pula acara yang dihadiri ratusan peserta.

Yang paling saya ingat justru ta'lim pekanan alias pengajian rutin.

Mungkin karena dari agenda yang tampak sederhana itulah saya justru belajar banyak tentang bagaimana sebuah organisasi dibangun.

Di komisariat dulu, hampir setiap pekan selalu ada ta'lim. Saya pernah mendapat amanah untuk mengoordinasikan agenda tersebut. Tugasnya sebenarnya sederhana: mencari pengisi, menyusun jadwal, memastikan siapa yang menjadi tuan rumah, menyiapkan konsumsi bila diperlukan, lalu menyebarkan undangan kepada seluruh anggota.

Bedanya dengan sekarang, waktu itu belum ada WhatsApp. Undangan dibuat dalam bentuk surat, lalu diantar satu per satu ke rumah anggota.

Ta'lim biasanya dilaksanakan pada malam Minggu. Setiap pekan kondisinya tidak selalu sama. Kalau malam sedang cerah, insya Allah semuanya berjalan lancar. Namun ketika hujan turun, tantangannya berbeda. Jalanan menjadi lebih sepi, perjalanan lebih lambat, dan kadang peserta yang hadir tidak sebanyak biasanya. Meski begitu, kami tetap berusaha datang. Selain karena ingin menuntut ilmu, ada juga rasa sungkan kepada tuan rumah yang sudah bersedia membuka rumahnya sebagai tempat pengajian. Tidak jarang pula kami baru pulang ketika malam sudah cukup larut.

Karena ta'lim selalu bergilir dari rumah ke rumah anggota, tanpa terasa kami jadi saling mengenal keluarga, lingkungan, bahkan kondisi masing-masing. Organisasi saat itu terasa bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan ruang untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama.

Dari pengalaman-pengalaman sederhana itulah saya belajar bahwa membangun organisasi tampaknya memang memiliki tahapan. Organisasi yang kokoh jarang lahir dari program yang langsung besar. Sebaliknya, ia biasanya tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten.

Menurut saya, tahap pertama adalah membangun dan menjaga rutinitas internal, seperti pengajian yang berjalan Istiqomah. Dari sinilah budaya organisasi dibentuk, rasa memiliki dipupuk, kepemimpinan dilatih, kader bertumbuh, dan kekompakan diuji. Rutinitas yang sederhana inilah yang sering kali menjadi pondasi bagi program-program yang lebih besar.

Setelah fondasinya mulai kuat, organisasi biasanya lebih siap menyelenggarakan agenda internal yang lebih besar, seperti kaderisasi atau rihlah. Selanjutnya mulai belajar menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, misalnya tabligh akbar. Ketika kapasitas organisasi semakin matang, barulah kolaborasi dengan organisasi lain, pemerintah, atau berbagai mitra menjadi lebih memungkinkan. Jika semua itu dapat dijaga keberlanjutannya, insya Allah suatu saat organisasi juga dapat membangun amal usaha yang manfaatnya terus mengalir.

Karena itu, menurut saya, ketika membangun sebuah organisasi, mulailah dari program yang paling mudah dilakukan namun bisa dijaga keberlangsungannya. Bagi ormas Islam, salah satu contohnya adalah menghidupkan pengajian rutin.

Insya Allah, mengelola pengajian bukanlah pekerjaan yang terlalu rumit. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau bergerak mengurus hal-hal sederhana: menyiapkan tempat, menghubungi pengisi, menyiapkan konsumsi, dan mengundang jamaah.

Manfaatkan saja apa yang ada. Kalau ndilalah belum ketemu siapa yang bisa menjadi tuan rumah, pinjam saja masjid atau rumah pengurus yang memungkinkan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah memutar infak di setiap pengajian. Dulu kami menyebutnya "piring UFO", karena kotak infaknya bukan kotak, melainkan piring yang ditutup buku. Sederhana sekali, tetapi tetap berfungsi.

Infak yang terkumpul setiap pengajian sebagian bisa menjadi kas organisasi, sebagian lagi dapat membantu meringankan tuan rumah. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah sedikit demi sedikit organisasi memiliki modal, baik modal finansial maupun modal kebersamaan, untuk menjalankan program-program berikutnya.

Tentu saja ini bukan rumus baku. Bisa jadi pengalaman setiap organisasi berbeda-beda. Ini hanya sekelumit pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan belajar selama berorganisasi.

Pengalaman-pengalaman itu mengajarkan saya untuk tidak tergesa-gesa. Setiap organisasi memiliki titik awal, tantangan, kapasitas, dan ritme pertumbuhannya masing-masing. Karena itu, saya lebih percaya pada proses: membangun rutinitas, memperkuat pondasi, lalu bertumbuh sedikit demi sedikit. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi justru dari proses itulah organisasi belajar menjadi lebih matang.

Saya mengenal liqo dan tarbiyah sejak usia yang sangat muda. Kelas 1 SMP. Usia ketika sebagian anak masih sibuk mencari jati diri, saya sudah duduk melingkar, mendengar ayat-ayat tentang niat, ukhuwah, dan amanah dakwah. Tahun demi tahun berlalu. SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, hingga memiliki anak, liqo tetap menjadi rutinitas yang nyaris tak pernah absen dari fase hidup saya.

Saya tidak sedang menyesali masa itu. Tarbiyah telah memberi banyak hal: kedisiplinan, rasa kebersamaan, kepedulian sosial, dan keberanian untuk terlibat dalam urusan umat. Ia membentuk karakter, menata kebiasaan, dan memberi rasa memiliki terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.

Namun seiring waktu, ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh: rasa haus yang tidak terjawab.

Haus akan pemahaman Islam yang lebih dalam.

Haus akan tafsir yang tidak berhenti pada potongan ayat.

Haus akan fikih yang menjelaskan “mengapa”, bukan hanya “bagaimana”.

Haus akan sejarah Islam yang utuh, bukan sekadar kisah inspiratif.

Materi liqo terasa berulang. Tema-tema dasar terus diputar dengan bahasa yang hampir sama. Seolah-olah kedewasaan usia dan pengalaman hidup tidak menuntut kedewasaan materi. Seorang peserta yang telah mengikuti tarbiyah belasan tahun sering kali menerima sajian yang tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali masuk.

Di titik ini, kejenuhan bukan lahir dari malas, tetapi dari ketidakpuasan intelektual.

Ironisnya, ketika kegelisahan ini diungkapkan, baik secara lisan maupun isyarat sikap, respons yang muncul sering kali bukan refleksi, melainkan pembelaan.

“Materi itu sebenarnya sudah ada.”

“Antumnya saja yang belum paham.”

“Kalau serius, pasti dapat ilmunya.”

Kalimat-kalimat semacam ini terdengar familiar. Ia menutup ruang evaluasi dengan asumsi bahwa masalah selalu berada pada individu, bukan pada sistem. Seolah-olah tarbiyah sudah selesai dengan dirinya, dan tugas kader hanyalah menyesuaikan diri.

Padahal, bukankah tarbiyah sejak awal mengajarkan muhasabah?

Ada generasi Muslim hari ini yang tidak lagi puas hanya dengan slogan dan potongan nasihat. Mereka membaca kitab, mendengar ceramah lintas mazhab, mengakses kajian ulama dunia, dan berdialog dengan pemikiran Islam klasik maupun kontemporer. Mereka tidak mencari sensasi, tetapi kedalaman. Dan sayangnya, banyak dari mereka tidak menemukannya dalam ruang tarbiyah yang dulu begitu dibanggakan.

Tarbiyah pernah menjadi magnet. Kini, bagi sebagian orang, ia terasa stagnan. Bukan karena Islamnya kurang kaya, tetapi karena cara menyajikannya tidak berkembang.

Di titik ini, kegelisahan saya tidak berhenti pada keluhan, tetapi justru mengarah pada sebuah tawaran perbaikan. Barangkali liqo memang tidak harus dipaksa menjadi forum yang menanggung semua beban keilmuan. Ia bisa tetap berjalan sebagai tradisi, sebagai ruang intim untuk saling menjaga, saling mengingatkan, dan merawat kebersamaan ruhiyah. Namun pada saat yang sama, dahaga keilmuan tidak boleh dibiarkan kering. Kedalaman ilmu harus difasilitasi secara sadar dan sistematis. Tarbiyah perlu memberi ruang yang lebih luas bagi tasqif, forum keilmuan massal dengan spektrum tema yang beragam, baik berbasis turots klasik maupun kajian tematik kontemporer, yang digarap secara serius, mendalam, rutin dilakukan sebagaimana Liqo dan menantang daya pikir. Dengan begitu, liqo tidak ditinggalkan, tetapi dilengkapi; bukan digeser, melainkan ditopang.

Meskipun solusi di atas bisa saja memunculkan komentar: “Kalau mau ilmu yang lebih dalam, tasqif di luar saja. Belajar boleh ke siapa saja, tapi liqo tetap jalan.” Komentar ini seakan memberi ruang, seolah membuka pintu. Namun jika ditelaah lebih dalam, ada pesan implisit yang problematik: bahwa kedalaman ilmu bukan urusan tarbiyah, melainkan urusan pribadi kader.

Di titik ini, tarbiyah seperti berkata, “Kami cukup menjaga ritme dan barisan. Soal lapar atau kenyang secara keilmuan, silakan cari dapur lain.”

Padahal, jika liqo tetap menjadi poros pembinaan, sementara asupan intelektual utama justru datang dari luar, maka ada jarak yang pelan-pelan melebar. Liqo berjalan, tetapi tidak lagi menjadi ruang pertumbuhan utuh. Ia hadir sebagai kewajiban struktural, bukan sebagai kebutuhan batin.

Belajar “boleh dengan siapa saja” memang benar. Islam tidak pernah memonopoli ilmu. Tetapi membiarkan kader secara sistematis mencari kedalaman ke luar, tanpa upaya serius dari tarbiyah untuk menghadirkannya di dalam, bukanlah tanda keluasan, melainkan isyarat kelelahan dalam merawat substansi.

Masalahnya bukan pada boleh atau tidak belajar di luar. Masalahnya adalah ketika tarbiyah merasa cukup hanya dengan menjaga forum rutin, sementara dahaga keilmuan dianggap selesai dengan anjuran individual: “Silakan cari sendiri.”

Di situlah liqo berisiko kehilangan maknanya. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi tempat bertumbuh. Ia berjalan, tetapi tidak lagi memimpin arah. Ia bertahan sebagai tradisi, namun perlahan ditinggalkan sebagai sumber makna.

Dan mungkin, inilah yang sebenarnya dirasakan banyak orang, bukan keinginan meninggalkan tarbiyah, melainkan keinginan agar tarbiyah kembali menjadi ruang yang hidup, yang ikut menemani pencarian ilmu, bukan sekadar mengawasinya dari jauh.

Jika tarbiyah ingin tetap relevan, ia perlu berani bertanya pada dirinya sendiri:

Apakah kita masih mendidik, atau sekadar mengulang?

Apakah kita membimbing pencarian ilmu, atau hanya menjaga ritme aktivitas?

Apakah kita mendampingi pertumbuhan intelektual kader, atau hanya memastikan kehadiran mereka?

Haus keilmuan tidak akan pernah hilang dengan imbauan untuk “sabar” atau “taat”. Ia hanya akan reda jika diberi air. Dan air itu bernama ilmu yang serius, mendalam, dan jujur.

Mungkin, sebagian orang akan membaca tulisan ini dan kembali berkata: “Semua itu sudah ada.”

Boleh jadi.

Namun jika semakin banyak yang pergi mencari ke luar, itu pertanda bahwa yang ada belum cukup terasa.

Tarbiyah tidak kehilangan ruhnya.

Ia hanya perlu mengingat kembali bahwa Islam tidak pernah takut pada kedalaman ilmu.

Rislah Islam Berkemajuan adalah dokumen ideologis muhammadiyah yang baru saja ditetapkan saat Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Surakarta pada tahun 2022 lalu, setelah saya membaca dengan seksama ada beberapa poin kritis yang saya catat terutama di bab pendahuluan, berikut beberapa catatan kritiss atas bab pendahulan dari "Risalah Islam Berkemajuan" milik Muhammadiyah tersebut.

Catatan kritis :

1. Kalimat "Sejarah telah membuktikan bahwa pada kurun tertentu, umat Islam mengalami kejumudan dan bahkan kemunduran karena Islam yang dipahami dan diamalkan bukanlah agama yang membawa kemajuan". Apa benar penyebab kemunduran Islam adalah itu? Apakah ada fakta historisnya? Jika benar maka seperti apa wujud pemahaman Islam yang menyebabkan kemunduran saat itu?

2. Kalimat "kemajuan yang islami" Ini mengasumikan ada kemajuan yang tidak islami? Naskah ini tidak clear mendefinisikan makna maju dan kemajuan serta akar historis filosofis makna maju dan kemajuan ini.

3. Kalimat "Islam yang sesungguhnya adalah agama yang mendorong kemajuan dan karena itu ia harus menjadi kekuatan aktual yang menggerakan pemeluknya untuk memberi kesaksian atas keunggulan agama Islam." Apakah ada islam yang tidak sesungguhnya? Epistemologi apa yang digunakan?

4. Kalimat " Pemahaman dan pengamalan Islam yang sebenarnya" Apa maksud dari pemahaman Islam yang sebenarnya? Apakah ada pemahaman Islam yang tidak sebenarnya?

5. Kalimat "Islam Berkemajuan merupakan cara pandang bahwa Islam adalah agama universal yang mengajarkan kehidupan yang maju dan menuntut umatnya untuk mewujudkan kemajuan itu dalam semua aspek kehidupan pada tataran pribadi, masyarakat, umat, bangsa dan kemanusiaan universal." Seperti apa kehidupan yang maju ini diasumsikan atau digambarkan?.

Agar lebih elaboratif, catatan kritis dari saya di atas, saya minta untuk dielaborasikan oleh ChatGPT menjadi sebuah artikel, berikut artikel yang dielaborasikan oleh ChatGPT dari catatan kritis saya tersebut:

Islam Berkemajuan: Sebuah Gagasan Besar dan Pertanyaan-Pertanyaan yang Perlu Dijawab

Gagasan Islam Berkemajuan hadir dengan niat yang baik: menegaskan bahwa Islam bukan agama yang pasif, apalagi penghambat perubahan. Islam diposisikan sebagai agama yang mendorong umatnya untuk bergerak, berpikir, dan membangun peradaban. Semangat ini sejalan dengan banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berpikir, mengambil pelajaran dari sejarah, dan memperbaiki kehidupan. Namun, ketika membaca Bab Pendahuluan Risalah Islam Berkemajuan secara saksama, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu diajukan agar gagasan ini tidak berhenti sebagai jargon normatif, melainkan berdiri di atas fondasi konseptual yang benar-benar kokoh.

Risalah tersebut menyebut bahwa umat Islam pernah mengalami kejumudan dan kemunduran karena Islam yang dipahami dan diamalkan bukanlah Islam yang membawa kemajuan. Kalimat ini tampak tegas, tetapi menyimpan persoalan serius. Ia mengandaikan bahwa kemunduran sejarah dapat dijelaskan terutama oleh faktor pemahaman agama. Padahal sejarah Islam, bahkan sejarah peradaban secara umum, tidak pernah bergerak dengan logika sesederhana itu.

Jika kita menengok sejarah pasca jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 M akibat serangan Mongol, dunia Islam memang mengalami kehancuran politik yang luar biasa. Kekuasaan Abbasiyah runtuh, pusat dunia Islam hancur, dan dominasi geopolitik berpindah. Namun pada masa yang sama, tradisi keilmuan Islam justru mengalami pendalaman yang sangat signifikan. Di Mesir dan Syam, mazhab Syafi’i mencapai kematangan metodologis. Di wilayah Turki Usmani, mazhab Hanafi menjadi fondasi hukum negara. Ilmu ushul fikih disistematisasi secara ketat, sementara ilmu hadis berkembang melalui proses penyaringan dan pensyarahan yang sangat disiplin melalui tokoh-tokoh seperti an-Nawawi dan Ibn Hajar al-‘Asqalani.

Fakta ini menunjukkan bahwa kemunduran politik dan ekonomi tidak otomatis berarti kemunduran intelektual atau keagamaan. Umat Islam bisa kalah secara militer, tetapi tetap maju dalam pengembangan ilmu. Maka pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah: ketika risalah berbicara tentang kemajuan, kemajuan dalam pengertian apa yang sedang digunakan?

Di sinilah letak persoalan paling mendasar. Istilah maju dan kemajuan bukanlah istilah yang netral dan bebas nilai. Secara historis, konsep kemajuan sebagaimana kita pahami hari ini berakar dari filsafat modern Barat, terutama sejak Pencerahan Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam pandangan ini, sejarah dipahami sebagai gerak linier yang selalu menuju kondisi yang lebih baik. Manusia dianggap semakin maju seiring meningkatnya penguasaan atas alam melalui sains, teknologi, dan rasionalitas.

Cara pandang ini melahirkan keyakinan bahwa yang datang kemudian pasti lebih baik daripada yang sebelumnya, bahwa perubahan selalu identik dengan perbaikan, dan bahwa pertumbuhan material merupakan indikator utama kemajuan. Pandangan inilah yang kemudian menjadi fondasi modernitas, industrialisasi, dan kapitalisme global.

Namun, perspektif ini tidak sepenuhnya sejalan dengan cara Islam memandang sejarah dan kehidupan. Al-Qur’an justru berkali-kali menghadirkan gambaran masyarakat yang sangat maju secara material tetapi runtuh secara moral. Kaum ‘Ad dikenal memiliki kekuatan fisik dan teknologi bangunan yang luar biasa. Kaum Tsamud mampu memahat gunung menjadi tempat tinggal megah. Peradaban Fir’aun di Mesir mencapai puncak kemajuan arsitektur dan administrasi. Namun semua itu tidak disebut sebagai kemajuan sejati karena dibangun di atas kesombongan, kezaliman, dan penolakan terhadap kebenaran.

Dalam pandangan Islam, sejarah tidak bergerak secara linier menuju kebaikan, melainkan bersifat moral dan normatif. Sebuah masyarakat bisa naik atau jatuh tergantung pada keadilan, amanah, dan ketaatannya pada nilai kebenaran. Dengan kata lain, Islam tidak menilai kemajuan dari seberapa canggih sebuah peradaban, melainkan dari seberapa benar arah hidupnya.

Di titik inilah istilah “kemajuan yang Islami” menjadi problematis jika tidak dijelaskan secara filosofis. Apakah kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material yang kemudian “diberi nilai Islam”? Ataukah kemajuan yang sejak awal didefinisikan oleh nilai-nilai Islam sendiri? Tanpa klarifikasi ini, konsep Islam Berkemajuan berisiko menjadikan modernitas sebagai standar, lalu Islam hadir sekadar sebagai justifikasi moral.

Persoalan semakin kompleks ketika risalah menyebut bahwa “Islam yang sesungguhnya adalah agama yang mendorong kemajuan”. Kalimat ini secara implisit membagi Islam ke dalam dua kategori: Islam yang sejati dan Islam yang tidak sejati. Padahal dalam sejarah Islam, terdapat beragam orientasi hidup yang sama-sama berakar pada ajaran Islam. Tradisi fikih, tasawuf, dan akhlak tidak selalu menempatkan ekspansi duniawi sebagai tujuan utama.

Nabi Muhammad ﷺ hidup dalam kesederhanaan, bukan karena tidak mampu hidup mewah, tetapi karena kesederhanaan itu sendiri merupakan nilai. Para sahabat seperti Abu Dzar al-Ghifari mengkritik penumpukan kekayaan, bukan karena anti-kemajuan, tetapi karena melihat bahaya ketimpangan dan kerusakan moral. Dalam tradisi tasawuf, pengendalian diri dan pembatasan hasrat duniawi justru dipandang sebagai kematangan, bukan kemunduran.

Jika kemajuan selalu dipahami sebagai pertumbuhan dan ekspansi, maka Islam berisiko direduksi menjadi agama yang sekadar mendukung arah sejarah modern. Padahal bisa jadi, tugas Islam justru adalah mengkritik arah sejarah itu sendiri.

Masalah yang sama muncul pada istilah “pemahaman dan pengamalan Islam yang sebenarnya”. Di sinilah pentingnya kesadaran epistemologis. Epistemologi, secara sederhana, adalah cara kita menentukan bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh satu sumber tunggal, tetapi melalui wahyu, akal, ijma’, qiyas, dan pengalaman sejarah umat.

Ketika sebuah risalah mengklaim membawa pemahaman Islam yang “sebenarnya”, publik berhak bertanya: dengan metodologi apa klaim tersebut disusun? Apakah ia lahir dari pembacaan teks, dari tujuan-tujuan syariat, dari tuntutan zaman, atau dari asumsi filsafat modern tentang kemajuan? Tanpa kejelasan epistemologis, klaim kebenaran mudah bergeser menjadi klaim ideologis.

Hal yang sama berlaku pada konsep “kehidupan yang maju” sebagai tujuan Islam Berkemajuan. Kehidupan seperti apa yang dimaksud? Apakah kehidupan modern dengan industrialisasi dan teknologi tinggi? Ataukah kehidupan yang adil, bermoral, dan seimbang antara dunia dan akhirat? Dalam tradisi Islam, kehidupan ideal tidak selalu identik dengan pertumbuhan tanpa batas. Kesederhanaan, keadilan, dan pengendalian diri justru sering dipandang sebagai tanda kemajuan yang lebih hakiki.

Jika konsep kehidupan yang maju tidak didefinisikan secara hierarkis dan berbasis nilai, maka Islam Berkemajuan berisiko menyerap nilai-nilai modern secara selektif tanpa kritik mendasar, seolah setiap perubahan adalah kemajuan dan setiap kemajuan pasti Islami.

Pada akhirnya, Islam Berkemajuan adalah gagasan yang penting dan layak dikembangkan. Namun agar ia tidak kehilangan akar, gagasan ini perlu ditopang oleh kejelasan definisi, ketelitian sejarah, dan kejujuran epistemologis. Tanpa itu, Islam Berkemajuan berisiko menjadi Islam yang bergerak mengikuti arus modernitas, bukan Islam yang menimbang, mengarahkan, dan bila perlu mengoreksi arah sejarah itu sendiri.

Salah satu perdebatan mendasar dalam filsafat pendidikan adalah pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin kita hasilkan melalui proses pendidikan. Apakah tujuan pendidikan adalah membentuk warga negara yang baik, yakni individu yang taat aturan, patuh pada prosedur administratif, dan memenuhi kewajiban formalnya? Ataukah yang lebih penting adalah membentuk manusia yang baik, yakni pribadi yang memiliki kesadaran moral, tanggung jawab etis, dan keberpihakan pada kemaslahatan publik serta kelestarian lingkungan?

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat berbagai kasus yang memperlihatkan jurang antara legalitas dan moralitas. Salah satu contoh paling gamblang adalah fenomena banjir bandang di Sumatera. Di antara puing-puing kayu gelondongan yang terseret arus, sering kali ditemukan stiker resmi lembaga pemerintah, misalnya dari Kementerian Kehutanan. Secara administratif, keberadaan stiker itu menunjukkan bahwa aktivitas penebangan telah memenuhi aspek legalitas. Para pelaku penebangan dapat dikategorikan sebagai "warga negara yang baik" karena mereka mematuhi prosedur hukum: mengurus izin, mendapatkan label legal, dan mencatatkan aktivitasnya dalam sistem yang sah.

Namun, di sisi lain, pertanyaan moral yang jauh lebih fundamental muncul: apakah mereka otomatis dapat disebut manusia yang baik? Legalitas tidak selalu identik dengan keluhuran moral. Penebangan hutan yang masif, meskipun legal, telah berkontribusi pada deforestasi yang luas. Hilangnya vegetasi mengakibatkan turunnya daya serap air, lemahnya struktur ekologis tanah, dan pada akhirnya memperparah banjir bandang yang merugikan masyarakat luas.

Dalam perspektif etik dan ekologi, tindakan semacam itu menunjukkan ketidakseimbangan antara kepatuhan prosedural dan tanggung jawab moral. Seorang warga negara dapat mematuhi hukum namun tetap mengabaikan prinsip etis dan keberlanjutan ekologis. Di sinilah peran pendidikan harus ditegaskan: bukan sekadar menghasilkan individu yang bertindak sesuai aturan, tetapi individu yang mampu mempertimbangkan dampak sosial-lingkungan dari tindakannya.

Ketimpangan antara Administrasi dan Moralitas

Fenomena ini menunjukkan adanya celah struktural dalam pemahaman masyarakat tentang kebaikan. Selama ini, kebaikan sering dipersempit pada domain legalistik: yang penting sah, terdaftar, dan memenuhi prosedur. Padahal, dalam ilmu pendidikan dan filsafat moral, kebaikan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum (legal compliance), tetapi juga dari integritas moral, yang meliputi:

kepedulian terhadap generasi mendatang,

penghormatan terhadap keseimbangan ekologis,

kemampuan mengutamakan kemaslahatan bersama,

serta kepekaan terhadap dampak jangka panjang dari tindakan pribadi maupun kolektif.

Dengan demikian, legalitas penebangan tidak serta-merta membebaskan seseorang dari tanggung jawab etis atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Ketika banjir bandang merenggut nyawa, memutus akses jalan, merusak rumah warga, dan meruntuhkan ekosistem, maka sesungguhnya telah terjadi kegagalan moral yang tidak dapat ditutupi oleh stempel legal.

Pendidikan sebagai Fondasi Moral dan Ekologis

Karena itu, tujuan pendidikan harus diarahkan untuk membangun karakter manusia yang baik—bukan sekadar warga negara yang patuh. Pendidikan perlu menanamkan:

1. Kesadaran ekologis (ecological literacy)

agar setiap individu memahami hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan kesehatan lingkungan.

2. Etika tanggung jawab

sebagaimana digagas Hans Jonas, bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya, terutama terkait alam.

3. Kepekaan moral

yang mengedepankan empati dan prinsip keadilan ekologis bagi manusia dan alam.

4. Kecerdasan sosial

untuk mengenali dampak kebijakan, aktivitas ekonomi, dan pilihan hidup terhadap masyarakat luas.

Jika pendidikan gagal membentuk dimensi-dimensi tersebut, maka kita hanya akan melahirkan generasi yang legal secara administratif tetapi kering moralitas. Mereka mungkin pandai mengurus izin, namun tidak peduli pada hutan yang gundul; taat pada regulasi, namun tak peduli pada sungai yang meluap; patuh terhadap prosedur, namun abai terhadap kemaslahatan publik.

Penutup: Pentingnya Reorientasi Tujuan Pendidikan

Dengan demikian, tragedi banjir bandang yang membawa kayu berstiker itu bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari kegagalan sistemik dalam membangun kesadaran moral bangsa. Ia memperlihatkan bahwa menjadi warga negara baik secara administratif tidak identik dengan menjadi manusia baik secara moral.

Tulisan Muhammad Fikri Hidayattullah yang diterbitkan di PWMJATENG.COM yang berjudul "Muhammadiyah dan Salafi: Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru" sebagaimana tercantum pada tautan di bawah ini menyajikan analisis tentang hubungan antara Muhammadiyah dan Salafi. Tulisan yang berupaya memetakan relasi antara Muhammadiyah dan Salafi ini sebenarnya memiliki potensi besar sebagai jembatan pemikiran, karena ia menguraikan titik temu genealogis sekaligus perbedaan manhaj secara historis dan sosial. Namun, terdapat dua problem metodologis yang membuat analisisnya kehilangan ketajaman. Pertama, penggunaan istilah modernisasi dan modernisme yang kurang presisi secara filosofis. Kedua, gaya bahasa yang kadang mengandung nuansa sinis terhadap Salafi sehingga mengganggu objektivitas keseluruhan tulisan. Meski demikian, tulisan ini tetap menyimpan nilai dalam bentuk kritik membangun yang layak diapresiasi, baik untuk kalangan Salafi maupun internal Muhammadiyah.

Menurut Encyclopaedia Britannica, modernisasi adalah proses transformasi menyeluruh dari masyarakat agraris dan tradisional menuju masyarakat sekuler, urban, serta industrial. Proses ini ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi dan spesialisasi sosial, rasionalisasi dalam ekonomi-politik, serta reorganisasi fundamental struktur sosial dan institusi-institusi masyarakat. Modernisasi dengan demikian bukan hanya soal penggunaan teknologi baru atau peningkatan efisiensi organisasi, tetapi mengandung perubahan cara hidup, sistem nilai, hingga orientasi kolektif menuju model masyarakat yang sekuler dan industrial.

Modernisme, sebaliknya, merujuk pada arus pemikiran atau paradigma kultural yang menekankan rasionalitas, individualisme, pemutusan tradisi masa lalu, serta penguatan nilai-nilai duniawi—seringkali terkait secara historis dengan sekularisme dalam pengalaman Barat modern. Dalam konteks keilmuan dan budaya, modernisme menjadi gerakan estetika dan intelektual yang berorientasi pada “pembaruan” dan perubahan radikal terhadap tradisi.

Kedua istilah ini tidak hanya berbeda secara semantik, tetapi berbeda secara kategori epistemologis dan sosiologis: modernisasi adalah perubahan struktural dalam masyarakat, sementara modernisme adalah perubahan worldview dan sistem nilai. Maka ketika penulis menilai bahwa Muhammadiyah “modern” dan Salafi “konservatif”, perlu ditanyakan secara ilmiah: apakah yang dimaksud “modern” adalah keberhasilan Muhammadiyah mengadopsi modernisasi struktural, seperti birokrasi, pendidikan modern, rumah sakit, dan teknologi informasi? Ataukah yang dimaksud adalah penerimaan modernisme—yakni paradigma sekuler-rasionalistik yang menjadi basis masyarakat modern?

Sebaliknya, ketika Salafi digambarkan sebagai kelompok yang “tertinggal” atau “alergi modernisme”, hal ini berisiko mendistorsikan kenyataan. Karena praktiknya, Salafi sering menerima modernisasi dalam aspek fungsional—media digital dakwah, sistem administrasi, pemanfaatan teknologi—namun kritis bahkan menolak modernisme sebagai ideologi sekuler. Ketidakjelasan pembedaan istilah dalam tulisan tersebut menghasilkan simplifikasi: seolah Muhammadiyah itu “modern” secara total dan Salafi “tradisional” secara total. Padahal realitasnya lebih kompleks dan membutuhkan ketelitian analitis, bukan dikotomi moral.

Persoalan kedua menyangkut gaya retorika yang cenderung mengandung tendensi sinis terhadap Salafi. Meskipun dibingkai dengan gaya akademik, beberapa bagian tulisan tersebut memilih diksi yang bernada emosional, seperti “merasa superior”, “berhak memvonis siapa saja”, “dibelenggu demarkasi ketat”, atau “Salafi harus kecewa”. Ungkapan-ungkapan ini tidak hanya melemahkan impresi objektivitas, tetapi sekaligus menciptakan stereotip yang tidak proporsional terhadap ragam komunitas Salafi di Indonesia. Ironisnya, retorika seperti ini kontradiktif dengan ajakan toleransi dan tasamuh yang justru dikemukakan penulis sendiri pada bagian akhir. Secara akademis, kritik terhadap Salafi seharusnya cukup disampaikan melalui argumen metodologis: perbedaan dalam penggunaan turats, cara memahami otoritas ulama, atau model istidlal. Menggiring pembaca ke persepsi superioritas moral tertentu justru mereduksi kompleksitas diskursus dan membuat tulisan terdengar partisan.

Namun, kritik tidak adil jika berhenti pada kelemahan. Tulisan tersebut tetap mengandung upaya konstruktif yang patut diapresiasi. Penulis dalam tulisannya memberikan saran agar kalangan Salafi memperluas spektrum literasi mereka dengan membaca karya-karya al-Ghazali, al-Qaradhawi, atau tokoh-tokoh fikih yang mendalami maqasid, sehingga pemahaman mereka lebih dinamis dan tidak terperangkap dalam dikotomi hitam-putih. Ini merupakan ajakan intelektual yang bernilai, bukan sekadar kecaman. Begitu pula kritik terhadap Muhammadiyah. Penulis secara jujur mengakui bahwa kaderisasi dai, penguasaan turats, dan penguatan pemahaman epistemologis akar rumput masih lemah; dan kelemahan ini turut mendorong sebagian warga Muhammadiyah berpindah ke lingkaran Salafi. Keberanian untuk bercermin ke dalam ini jarang muncul dalam tulisan sejenis dan layak dihargai.