Bicara Fakta

OBRAL JANJI DEMI AMBISI - SATU PARTAI, SATU KELUARGA, DUA MUKA! #AkuMemilih2

  Sumber JPNN

SUMBER : TOLAKLUPA.COM

UNDANGAN TERBUKA - DEKLARASI & LAUNCHING PROGRAM #JOKOWI

Wakil Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengakui angka kebocoran anggaran Rp1.000 triliun yang diungkapkan calon presiden (capres) Prabowo Subianto adalah salah. Sebab, hal itu tidak mendasarkan pada fakta dan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. "Kebocoran Rp1.000 triliun hanya potensi pendapatan yang hilang. Hal itu disebabkan kesalahan kontrak minyak dan gas, juga sumber daya alam lainnya," jelasnya di Jakarta, Kamis (19/6/2014). Ia menjelaskan, kebocoran anggaran atas sumber daya alam tersebut sangat merugikan negara. Juga akibat kelemahan kontrak kerja sama pengelolaan yang sepatutnya menguntungkan negara, malah merugikan. "Kontrak kerja sama antara pemerintah dan pengelola sumber daya alam khususnya migas merugikan negara. Kemudian yang dikatakan pak Prabowo tersebut sebetulnya bukan APBN, melainkan kerugian dari  kekayaan alam," sambungnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, mungkin ada potensi kebocoran anggran, namun mesti dianalisa oleh ahli untuk memastikannya. "Kemudian hal itu tidak boleh dimasukan ke ranah politik, sebab tidak relevan karena belum pasti," ujarnya. Ia mengatakan, tuduhan yang diungkapkan Prabowo Subianto bukan merupakan ranah politik. Kemudian itu semua tidak pantas untuk dipaparkan karena sebatas asumsi semata. "Tidak boleh potensi kebocoran itu dimasukan ke ranah politik. Karena itu menjadi perdebatan dan tidak semestinya ada dimasa pertarungan politik seperti ini," katanya. Namun tuduhan atas kebocoran anggaran dari sumber daya alam oleh capres nomor urut 1 tersebut, sambungnya, tidak berkaitan dengan sikap politik kader Partai Demokrat. Sebab sampai saat ini secara nonformal mereka mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, tuduhan salah kelola sumber daya alam oleh Prabowo Subianto kepada pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden dari Partai Demokrat tidak mengubah sebagian kader Partai Demokrat yang telah mendukung Prabowo. "Karena kebocoran anggaran bukan sumber atas keputusan politik, itu belum mengubah sebagian kader yang telah mendukung Prabowo. Meskipun tidak secara formal melalui koalisi partai," pungkasnya. Dalam debat capres bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Minggu (15/6/2014), Prabowo menjelaskan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp1.000 triliun.  Prabowo pun menyatakan, bila mengacu angka yang dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, kebocoran mencapai Rp7.200 triliun. Sedangkan Abraham Samad menjelaskan, angka itu bukan kebocoran negara, melainkan potensi penerimaan negara yang seharusnya bisa didapat. Hanya saja, lanjut dia, potensi itu tidak tercapai. Itu, lanjut Abraham, berbeda dengan kebocoran seperti pernyataan Prabowo. Abraham menjelaskan, bila sistem pengelolaan sumber daya alam diperbaiki, potensi penerimaan negara berkisar Rp1.000-Rp7.000 triliun. Angka tersebut, sambung Abraham, adalah estimasi yang dilakukan oleh KPK.

Selamat Beristirahat siang dan #Salam2Jari #AkuMemilih2

Atlet aja tau!!! Kita?????

Jakarta - Mantan Panglima ABRI Wiranto buka-bukaan tentang surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemecatan Prabowo. Ia menyebut penculikan aktivis tahun 1998 atas inisiatif Mantan Danjen Kopassus itu sendiri. Menurut Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, apa yang diungkap Wiranto itu adalah fakta sejarah. Tim Sukses capres/cawapres Jokowi-JK itu pun meminta Prabowo untuk menjelaskan ke publik di mana para aktivis 1998 yang hilang. "Menurut saya, yang paling sedih sebenarnya, Prabowo harus menjelaskan kemana yang 13 orang yang hilang itu. Karena dia yang menculik itu. Orang sudah tau," kata Luhut. Hal tersebut diungkapkan Luhut yang juga mantan Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu kepada detikcom di Kelapa Gading Trade Center, Jakarta Utara, Kamis (19/6/2014) malam. Tak hanya Prabowo, Luhut juga meminta Mayjen (Purn) Kivlan Zen buka suara mengenai keberadaan para aktivis 1998 yang hilang. "Katanya Kivlan tau dimana dibuang kan? Kivlan kasih jawaban lah," imbuhnya. Luhut mengatakan, para keluarga aktivis 1998 yang hilang butuh kejelasan di mana anggota keluarga mereka. Ia meminta Prabowo bertanggung jawab dan membeberkan semua fakta. "Saya kira tidak perlu soal bicara HAM atau tidak HAM, yang paling penting, kemana orang yang hilang itu? Seperti si Wiji Thukul, anaknya itu tanya sampai hari ini, kalau dia mau ngisi siapa bapaknya dan di mana bapaknya, itu selalu dia mau nangis. Karena dia tidak tau bapaknya," ujarnya. "Kalau sudah mati, ya diberi tahu. Tapi jangan seperti ini. Itu yang saya pikir sedih. Pak prabowo harus bertanggung jawab itu," tegas Luhut. Sedangkan kubu Prabowo membantah pengakuan Wiranto. Prabowo disebut diberhentikan dengan hormat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut orang Indonesia timur kerap berkelahi mengundang kritik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Victor Silaen, menilai pernyataan Prabowo itu berbau rasial. "Dia bilang kalau orang timur itu suka berkelahi, jadi cocok menjadi polisi atau tentara. Ini jelas pernyataan yang rasial, sangat diskriminatif," kata Victor dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6/2014) siang. Selain rasial, menurut Victor, pernyataan Prabowo itu juga telah mencederai institusi TNI dan Polri. Hal tersebut dinilai ironis karena Prabowo merupakan seseorang yang lama berkarier di dunia militer. "Apakah tentara dan polisi itu memang suka berkelahi? Ini kan ngawur sekali, seolah-olah tentara dan polisi itu identik dengan kekerasan," ujar Victor. Dia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang sebelumnya pernah mengatakan polisi harus cantik dan ganteng supaya disegani oleh masyarakat. (baca: Agar Polisi Disegani, Prabowo Sarankan Polri Hanya Rekrut yang Ganteng dan Cantik) "Itu juga adalah sebuah diskriminasi, apakah kalau jelek tidak bisa menjadi polisi?" ujarnya. Ke depannya, Victor menyarankan agar Prabowo lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan-pernyataannya di depan publik. Menurut dia, pernyataan Prabowo yang kontroversial itu jelas bisa memengaruhi pilihan masyarakat pada pemilu presiden, 9 Juli mendatang. Sebelumnya, Prabowo mengaku tahu betul sifat-sifat orang yang tinggal di wilayah timur Indonesia lantaran ibunya merupakan keturunan Sulawesi Utara. Salah satunya disebutnya adalah orang Indonesia timur suka berkelahi. (baca: Prabowo: Orang Indonesia Timur Suka Berkelahi, Cocok Jadi Tentara dan Polisi) Beberapa waku lalu, Prabowo juga menilai, polisi saat ini tidak lagi disegani oleh sebagian besar masyarakat. Dia menilai, harus dipilih polisi-polisi yang berperawakan tampan dan cantik sehingga polisi kembali disegani oleh banyak orang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto kembali berbicara soal siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis pada tahun 1997/1998. Wiranto menunjuk mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang paling bertanggung jawab lantaran mengambil inisiatif sendiri melakukan aktivitas penculikan. Wiranto menjelaskan, kasus penculikan aktivis ini terjadi pada bulan Desember 1997-Maret 1998. Saat itu, kata Wiranto, Panglima ABRI masih dijabat Feisal Tanjung. Dia sempat bertanya kepada Feisal apakah dirinya pernah memberikan perintah melakukan penculikan terhadap aktivis dan melakukan tindakan yang represif. Ketika itu, sebut Wiranto, Feisal menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Menurut Wiranto, setelah dirinya menggantikan Feisal, perintah ABRI dijalankan dengan cara persuasif, dialogis, dan komunikatif. Cara kekerasan, lanjutnya, hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan atas perintah Panglima ABRI. "Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya tanyakan, ke mana dan kenapa melakukan itu, saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas analisis keadaan yang berlaku saat itu. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Pangab atau atasan beliau," kata Wiranto. Wiranto mengaku perlu membuka hal ini lantaran banyak pembenaran yang terjadi atas peristiwa penculikan aktivis itu. Dia pun menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam penculikan yang dilakukan Prabowo. Saat menjabat Panglima ABRI, Wiranto mengaku justru berusaha mengusut peristiwa kelam itu. Berdasarkan catatan Kontras, sebanyak 23 orang aktivis dihilangkan ketika itu. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini. Dari sembilan orang yang dilepaskan itu, ada yang bergabung bersama Prabowo ke Partai Gerindra, yakni Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang. Atas peristiwa itu, TNI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal (Purn) Subagyo HS. Hasil penyelidikan DKP, Prabowo dinyatakan bersalah lantaran tidak menaati perintah komando. Prabowo pun diberhentikan dari keprajuritan atas kasus ini.

"Prabowo sebagai Panglima Kostrad nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan, beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan (aktivis 1998). Maka, tentu diberhentikannya dengan norma yang berlaku," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura itu.

HASIL SURVEY DARI 9 LEMBAGA SURVER TERBARU CAPRES 2014