Unofficial UM sumbar

Beberapa catatan penting

Sosialisasi Pengembangan Karir Dosen, Senin 9 Sept 2024 dari Kemendikbudristek RI.

1. aplikasi terbaru dikbud : Anjani, tidak SINTA lagi utk ke depannya

2. jumlah profesor ideal : min 1 prodi 1 prof,

3. sertifikasi : jika eligible, akan sertifikasi tanpa harus menunggu kuota

4. tahun ini terakhir gelar Prof diberikan negara, mulai 1 jan 2025, prof diberikan oleh Perguruan Tinggi

5. prof : bukan gelar akademik tapi jabatan akademik, jdi jika Ybs pensiun atau pun pindah ke instansi lain maka tdk boleh menyandang gelar Prof lagi

6. tentukan rumpun ilmu segera utk menilai jenjang karir (ada 6 rumpun ilmu)

7. mulai tahun depan : tentukan IKD, boleh mengajar saja di smt tsb, meneliti saja, artikel saja, jdi dosen tdk terbebani lagi dgn BKD

8. struktural spt Rektor, WR, Dekan, WD : dibebaskan dari tridharma tpi di anggap sudah melaksanakan tridharma

9. syarat eligible naik jabfung sudah ada di sister, tidak berbasis PAK lgi, tpi Uji kompetensi

10. Tahun 2025 ada tukin utk Dosen

11. ⁠Mulai tahun depan tdk ada lagi NIDN, NIDK, NUP tapi diganti dgn NUPTK saja

Humas UM Sumatera Barat – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat pada Jumat (13/12). Dalam kuliah umum yang berlangsung di Convention Hall Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’I Ma’arif, M.A, Kampus I UM Sumatera Barat di Padang tersebut beliau memaparkan tentang “Peta Perjalanan Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Bicara mengenai peta jalan pendidikan Indonesia menuju Indonesia emas 2045, akarnya adalah apa yang dilakukan hari ini. Apa yang dipersiapkan dan dilakukan menuju ke sana. Saat ini masih butuh kerja keras luar biasa agar apa yang dicita-citakan tahun 2045 itu dapat terwujud. Jadi kita harus melakukan lompatan-lompatan di mana penyokongnya adalah pemerintah daerah dan provinsi, sementara penggeraknya adalah pemerintah pusat,” ujarnya.

Wamen menyororoti empat pilar utama yang harus diperbaiki dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Pilar pertama adalah akses berkeadilan pada pendidikan, di mana semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. “Saat ini akses anak untuk sekolah menengah sulit, sehingga banyak yang putus sekolah,” tuturnya.

Pilar kedua lanjut beliau, mutu pendidikan yang holistik, tidak hanya berfokus pada akses tetapi juga pada kualitas pendidikan. Di mana selain akses pendidikan yang sudah ada dan baik, akses tersebut juga harus bermutu dan berdampak positif untuk semua. Serta pilar kedua ini menjadi fokus utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) dalam lima tahun ke depan.

“Pendidikan itu seharusnya bukan sekadar mengejar kecerdasan intelegensia, tetapi juga kecerdasan sosial dan spiritual. PR kita Kementerian itu di situ. Bagaimana meningkatkan pendidikan bermutu untuk semua. Pelajaran di sekolah membekas pada anak didik dan bisa membentuk karakter mereka,” paparnya.

Lanjut beliau, Pilar ketiga adalah relevansi pendidikan dengan tujuan pendidikan yang melibatkan analisis dan prediksi ilmu ke depan berdasarkan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi.

“Saat ini kita terlalu tergantung pada pendidikan teknis, padahal ke depan semua akan dihandel oleh mesin, dengan adanya Artificial Inteligence (AI). Untuk itu yang diperlukan bagaimana bisa berpikir lebih analitis dalam melihat persoalan yang rumit. Di mana pentingnya ada kemampuan untuk beradaptasi, dan perlunya memperkuat softskill. Tugas kita di Kementerian Dikdasmen menyiapkan regulasi bagaimana membentuk generasi yang adaptik,” terangnya.

Kemudian Pilar terakhir ungkapnya, tata kelola pendidikan yang akuntabel dan melibatkan masyarakat sebagai aktor pembangun pendidikan. Di mana lembaga pendidikan harus bisa membuka diri dengan melibatkan peran serta masyarakat. “Akuntabilitas lembaga pendidikan diperlukan, karena menyangkut kepercayaan, baik oleh orangtua maupun masyarakat,” pungkasnya.

Selain itu Wamen Fajar juga menekankan pentingnya pembangunan pendidikan karakter yang mencakup kecerdasan sosial, emosional, solidaritas dan spiritual. Beliau percaya bahwa mahasiswa, dosen, dan guru dapat berperan penting dalam memastikan anak-anak Indonesia menjadi generasi yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Turut hadir pada kuliah umum tersebut Rektor UM Sumatera Barat Dr. Riki Saputra, M.A, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Pjs Walikota Padang Andre Algamar, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Ketua PW Aisyiah Sumbar Syuariani, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Drs. Barlius, Direktur Bank Nagari, Kapolda Sumbar, Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya.

Alhamdulillah. Atas doa keluarga, teman-teman , dan banyak yang lainnya. PhD conferring University College Cork, Ireland (Wa Isral 1/11/2024)

Dr Mursal Narsum di Ruang Dosen: AIK

Di Ruang Kuliah Lokal B S.3 Prof Rusydi, SK & Dr Sri Wahyuni

Redaksi

Rabu, 16/10/2024 | 16:08 WIB

Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat dan organisasi Minang in Amerika (MIA) resmi menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) di SMA

InfoLanggam – Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat dan organisasi Minang in Amerika (MIA) resmi menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) di SMA Negeri 2 Padang, Senin (14/10/2024).

Acara ini juga menjadi momen peluncuran VR2ISEP (Virtual Ranah Rantau Internasional Student Exchange Program) tahun 2024 yang diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius.

Kegiatan yang diawali dengan seremoni pembukaan dan dilanjutkan penandatanganan kerjasama ini turut disaksikan langsung oleh Wakil Rektor III UM Sumatera Barat, Ahmad Lahmi, Ketua Lembaga Kerjasama Urusan Internasional (LKUI) UM Sumatera Barat Khairiyah.

Kemudian juga disaksikan oleh anggota Divisi Kerjasama Luar Negeri Desna Fauziah, Kepala SMAN 2 Padang Nuragusman Eka Putra, siswa dan guru-guru Bahasa Inggris SMAN 2 Padang, serta mahasiswa UM Sumatera Barat.

Ketua Lembaga Kerjasama Urusan Internasional (LKUI) UM Sumatera Barat Khairiyah mengatakan bahwa kerjasama terkait pelaksanaan VR2ISEP yang diselenggarakan LKUI tahun ini menggaet SMAN 2 Padang dan beberapa sekolah ternama serta bakal dilaksanakan dari 19 Otober hingga 26 Oktober nanti.

“Kegiatan ini bakal dilaksanakan secara daring dengan mengundang beberapa narasumber dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi dari bidang kependidikan, budaya dan kepemudaan di Sumatera Barat,” bebernya.

Sementara itu Wakil Rektor III UM Sumatera Barat, Ahmad Lahmi mengatakan, penandatangan kerjasama (PKS) ini mencerminkan komitmen UM Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman akademik melalui kolaborasi internasional yang inovatif dan berkelanjutan.

“Kami sangat antusias dengan peluncuran VR2ISEP ini, program ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk memperluasa wawasan akademik, tetapi juga memperkuat hubungan antara Sumatera Barat dan Diaspora Minangkabau di Amerika," ujar Ahmad.

"Kami berterimakasih kepada MIA atas dukungan dan kerjasamanya, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini. Semoga program ini memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta,” sambung Ahmad. (*)

Minako Sakai Peneliti Ternama asal UNSW Canberra Australia Sambangi Markas Besar Muhammadiyah Sumbar

https://www.menaramu.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240724-WA0069.jpg

Padang, Menaramu.id – Minako Sakai, seorang dosen dan peneliti dari UNSW  Canberra yang terkenal karena karyanya dalam pemberdayaan perempuan dan ekonomi di Indonesia, melakukan kunjungan ke Muhammadiyah Sumatera Barat. Dia didampingi oleh Prof. Nazirwan, pertemuan tersebut berlangsung bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Sumbar.

Kunjungan ini bertujuan untuk membangun silaturahim dengan Muhammadiyah Sumatera Barat, sebuah langkah penting dalam mempererat kerjasama dan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi ini.

Kedatangan Minako Sakai disambut hangat oleh sejumlah tokoh penting di PWM Sumbar, antara lain Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bakhtiar, Sekretaris Apris, Wakil Ketua Ki Jal Atri Tanjung, Hendri Novigator, Bendahara Murisal, dan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Guswardi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kolaborasi antara UNSW  Canberra, Australia dan Muhammadiyah Sumatera Barat dalam bidang penelitian dan pengembangan program pemberdayaan, dengan fokus utama pada perempuan dan ekonomi lokal.

Ketua PWM Sumbar Bakhtiar, mengapresiasi kunjungan Minako Sakai ke Muhammadiyah Sumbar, ia merasa terhormat atas kedatangan Minako Sakai seorang peneliti terkenal dari UNCW Canberra Australia tersebut.

“Muhammadiyah dalam membangun kemanusiaan sudah terbukti melalui Amal Usaha seperti sekolah, panti asuhan dan masjid, bahkan di Sumbar saja kita Muhammadiyah memiliki 50 panti asuhan, melebihi yang di miliki oleh pemerintah,” kata Bakhtiar.

Minako Sakai mengungkapkan, ia mulai tertarik dengan Muhammadiyah sudah sejak tahun 1980-an, ia melihat semangat Muhammadiyah melalui etos keagamaan memicu Muhammadiyah melakukan pembangunan manusia melalui pendidikan.

“Ada lebih dari 70 tulisan saya tentang Muhammadiyah, bahkan pada tahun 2020 saya pernah diminta lansung oleh pak Haidar Nashir untuk memberikan testimoni tentang Muhammadiyah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PWM Sumbar Ki Jal Atri Tanjung mengatakan, “Muhammadiyah Sumbar selalu terbuka untuk berkolaborasi dalam melakukan pembangunan manusia, kita berharap pertemuan tidak kali ini saja, namun ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, karena banyak hal yang bisa kita kerjasamakan,” tuturnya.

Dengan kunjungan ini, diharapkan akan terbuka lebih banyak peluang untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta implementasi ide-ide inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. (EN)

Sikap Muhammadiyah soal Tambang: Masih Ukur Diri, Tak Mau Tergesa-gesa

PP Muhammadiyah masih mengukur diri, tak mau izin kelola tambang untuk ormas malah menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Muhammadiyah tak mau izin kelola tambang untuk ormas malah menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Dok. Istimewa

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan takkan tergesa dalam menyikapi pemberian izin kelola tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ia menyebut Muhammadiyah belum bersikap apakah akan menolak atau menerima pemberian tersebut.

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan maslahah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Mu'ti dalam keterangan tertulis, Minggu (9/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mu'ti menyampaikan perihal itu keputusan penuh berada di tangan PP Muhammadiyah untuk bersikap.

Sebelum bersikap, ia menegaskan hal itu akan terlebih dulu dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang secara komprehensif.

"Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Ketentuan ini ditetapkan Jokowi lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang tertuang di pasal 83A PP 25/2024. Ormas keagamaan kini bisa memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A ayat 1.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons baik izin pengelolaan tambang. Kementerian Investasi/BKPM mengatakan PBNU adalah ormas keagamaan pertama yang meminta izin tambang ke negara.

Bahlil menyebut NU juga sudah membuat badan usaha dan mengurus wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada Kementerian Investasi/BKPM. Ia berjanji akan segera menerbitkan izin tersebut pada pekan depan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan NU mendukung diberikannya izin tambang lantaran membutuhkan segala sesuatu yang halal sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi.

"Nah kemudian bagaimana NU menyikapi ini. NU ini pertama-tama butuh apapun yang halal yang bisa jadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini sangat-sangat memerlukan Intervensi sesegera mungkin," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/9).