Tren Opini

Murtad dan Pindah Agama, Ironi di Negeri Para Wali

Oleh: Anita Ummu Taqillah (Pegiat Literasi)

Kejadian tentang artis pindah agama, baik yang masuk Islam atau yang murtad (keluar dari Islam) ramai memenuhi laman berita. Hingga diperbincangkan hampir di seluruh kalangan, baik di media sosial maupun di dunia nyata juga tak luput dari pembahasan tersebut. Seolah hal tersebut sengaja disemarakkan agar semakin ramai di telinga masyarakat. Sehingga kelak menjadi sesuatu yang seolah biasa dan kemudian akan dimaklumi.

Selain itu beberapa waktu lalu kabar tentang pemurtadan yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara, yang dialami seorang wanita dan sempat menghebohkan jagad maya, juga turut meramaikan kasus ini. Namun yang lebih mengejutkan lagi, adalah tentang murtadnya 25 orang akibat ulah Muhammad Kece yang kini telah ditahan karena kasus penistaan agama.

Ketua MUI Pangandaran H Otong Aminudin saat itu menyebut, bahwa selama ini M. Kece selalu membuat kontroversi di desa dan bahkan pernah sampai diusir warga. Apalagi sudah ada 25 orang yang dimurtadkan oleh M. Kece (poskota.co.id, 21/9/2021).

Tentu hal ini menjadi sebuah ironi dimana negeri ini adalah negeri para Wali. Negeri yang penduduknya mayoritas Muslim, namun sangat rentan terjerat pemurtadan.

Sesungguhnya, ada beberapa faktor penyebab kenapa seseorang bisa murtad.

Pertama, faktor internal (dari individu) itu sendiri yang mempunyai pemahaman yang minim tentang Islam. Sehingga keimanannya mudah goyah.

Kedua, faktor eksternal atau dari luar. Faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh orang-orang yang memang secara sistemis mengajak untuk keluar dari agama Islam. Mereka tidak sendiri, tetapi berkelompok yang teroganisir dan bergerak untuk itu. Biasanya sasaran mereka adalah orang miskin dan diiming-imingi imbalan makanan, pekerjaan, dijanjikan akan dinikahi dan lain sebagainya.

Ketiga adalah faktor negara yang memang tidak mengatur tentang permasalahan pemurtadan. Sebab negeri ini mengacu pada sistem kapitalisme dengan azas sekuler-liberal. Negara memberi kebebasan dalam memeluk agama apa saja yang diyakini. Berpindah-pindah agamapun tidak masalah.

Beginilah jerat kapitalisme. Selama negeri ini masih menganut dan mengacu pada sistem kapitalisme, maka kasus-kasus murtad akan semakin banyak terjadi. Keyakinan dan keimana pada diri setiap Muslim pun sangat mudah digoyahkan.

Berkebalikan dengan sistem Islam, yang mana akidah atau keimanan benar-benar akan dijaga. Tidak hanya oleh masing-masing individu tetapi juga oleh lingkungan. Ditambah yang sangat berperan adalah dari negara.

Dari sisi individu, keimanan insyaallah akan kuat dan tidak mudah digoyahkan. Sebab, dari kecil dipahamkan oleh orang tua dan keluarga. Disekolahpun kurikulum diprioritaskan pada penguatan akidah. Di masyarakat akan saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan satu sama lain.

Apalagi negara, yang berkewajiban menjaga akidah umat dari seluruh aspek kehidupan. Baik dengan memberi pemahaman melalui media-media, kajian, kurikulum sekolah dan lain-lain. Selain itu juga menjaga dengan memberi sanksi tegas atas perilaku yang menghina agama, orang-orang yang keluar dari Islam (murtad) dan yang mempermainkan agama.

Sebab, murtad merupakan perbuatan yang merugikan, baik di dunia maupun diakhirat. Bahkan Allah subhanahu wata'ala telah mengancam dengan siksa neraka. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 217, yang artinya : "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Allah subhanahu wata'ala juga menyampaikan dalam Al Qur'an Surat Al Imran ayat 90-91 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong."

Maka jelas sudah, murtad merupakan jalan yang buruk. Bahkan Rasulullah shalallahu alaihi wassalam juga bersabda tentang hukuman bagi orang yang murtad. "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR Bukhari).

Itulah sanksi tegas dalam aturan Islam, sehingga masyarakat tidak akan bermudah keluar dari Islam.

Wallahua'lam bishowab.

Pendangkalan Akidah Kian Masif! di Mana Peran Negara?

Oleh : Nurin Fiddarin

Indonesia berduka. Kamis lalu (26/5/2022), tersiar kabar duka dari keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Putra pertama RK yang bernama Emmeril Kahn Mumtadz, dikabarkan hanyut di Sungai Aare, Bern, Swiss, saat berlibur dengan keluarga. Hingga saat ini (1/6/2022) Eril belum dapat ditemukan. (m.jpnn.com, 28/5/2022)

Sayangnya, keadaan duka ini selalu menarik perhatian para dukun (paranormal). Pun, dalam kasus hanyutnya Eril. Rara Isti Wulandari, pawang hujan yang terkenal setelah tampil di Sirkuit Mandalika, melakukan terawang dengan pembacaan kartu tarot miliknya.

Menurut Rara, Eril akan ditemukan dalam kondisi meninggal. Dan jasadnya akan ditemukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Tak sampai di situ, Rara kembali mengunggah ramalannya dengan menyatakan bahwa Eril akan ditemukan di arah selatan kanan Sungai Aare, dan petugas akan menemukan sobekan celana berwarna gelap sebelumnya. (news.detik.com, 28/5/2022)

Menuai Kecaman

Sontak unggahan Rara menuai kecaman. Tak hanya dari Netizen Indonesia, namun pemuka MUI pun juga turut buka suara. Waketum MUI, Anwar Abbas, mengatakan agar tidak ada pihak yang membuat gaduh. Selain itu beliau menjelaskan bahwa dalam Islam melarang pemeluknya berhubungan dengan dukun. Dan beliau berpesan agar kaum muslim menjauhi praktik perdukunan.

Kontan pernyataan Anwar Abbas telak mengkritik pihak-pihak yang melakukan penerawangan dalam kejadian ini. Sebab diketahui, bahwa ramalan Rara telah mendapat respons dari berbagai pihak yang menilainya tidak berempati terhadap peristiwa yang menimpa Eril. Tidaklah mendoakan yang terbaik untuk keselamatan Eril, namun malah meramal kematiannya. Sungguh Nirempati!

Maka tak berlebihan jika Waketum MUI mengkritik sikap yang ditunjukkan oleh mantan pawang hujan Sirkuit Mandalika tersebut.

Pendangkalan Akidah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sedangkan dalam agama Islam, percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan hukumnya haram. Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, (artinya) "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar."

Namun sayangnya, aroma kesyirikan kian pekat dalam kehidupan kaum muslim hari ini. Adanya beberapa event yang kemudian menggunakan jasa para dukun, atau meminta "pegangan" kepada dukun agar karirnya sukses, juga sebagaimana kondisi yang terjadi pada anak RK, adanya musibah yang menjadikan orang meminta pertolongan dukun untuk menerawang keberadaan korban. Meski dalam kasus Eril, keluarga tidak meminta, namun sang dukun dengan senang hati bersesia meramal nasib korban.

Tak hanya kali ini aksi serupa terjadi. Dukun yang kemudian dikenal sebagai paranormal sering riwa-riwi di televisi. Meramal nasib seseorang, atau masa depan sering dipertunjukkan. Parahnya, media makin mem-blow up ramalan tersebut, hingga banyak dari masyarakat yang percaya dengan ramalan-ramalan itu.

Ada pun dukungan media dengan mempublikasikannya secara luas, mempunyai akibat fatal. Yakni pendangkalan akidah secara sistematis. Sebab jangkauan media sangat luas dan bisa siakses oleh siapa saja. Ketertarikan masyarakat terhadap gosip ramalan ini sungguh tak terhindarkan.

Hal ini menggambarkan dangkalnya akidah kaum muslim, hingga dengan mudah menggantung keimanannya kepada Allah Swt. diganti dengan perkataan dukun. Padahal, dukun bersekutu dengan jin kafir. Dan jin kafir adalah makhluk yang tak bisa dipercaya. Sebab, tujuannya tak lain adalah menjadikan manusia lupa akan keimanannya. Lantas di mana peran negara sebagai junnah?

Negara Absen

Negara kita tidaklah menjadikan syariat Islam sebagai landasan pemerintahannya, kendati mayoritas penduduknya adalah muslim. Negara ini telah lama mengadopsi sekularisme sebagai sistem kehidupan dan pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya fenomena dukun ini tak dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Fenomena maraknya dukun adalah salah satu kebebasan berakidah dan berpendapat yang dilindungi hukum. Maka tak heran, bahwa negara akan diam menghadapi pendangkalan akidah kaum muslimin yang terjadi di dalamnya. Dalihnya, negara ini bukanlah negara agama. Namun, negara ini adalah negara demokrasi yang rakyatnya dijamin hak asasi manusianya untuk berakidah dan berpendapat.

Maka termasuk langkah dungu ketika menggantungkan asa pada negara bersistem sekuler-demokrasi untuk menghalau pendangkalan akidah yang marak terjadi. Lalu, bagaimana langkah Khilafah dalam menumpas pendangkalan akidah?

Khilafah Tumpas Pendangkalan Akidah

Khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan aturan Islam sebagai hukum pemerintahannya. Khilafah mempunyai tugas menjaga akidah kaum muslim agar tidak melenceng dari akidah Islam. Maka ketika terjadi pendangkalan akidah, Khilafah akan segera melakukan gerak cepat dengan menumpas dan mencegah.

Cara pencegahannya, yakni dengan cara memupuk keimanan kaum muslim baik dalam keluarga, lingkungan, hingga cakupan negara. Dalam cakupan keluarga, dimulai dengan ketakwaan individu. Setiap individu memiliki ketakwaan dan keimanan terhadap Allah Swt., yang kemudian akan mencegah individu berbuat sesuatu di luar perintah dan larangan-Nya.

Begitu pula dengan lingkungan. Kontrol masyarakat memiliki peran penting dalam amar makruf nahi mungkar. Saling menasihati jika ada kemaksiatan di depan mata. Pun dalam sistem pendidikan akan menanamkan kepribadian Islam agar setiap individu murid memiliki syakhsiyah Islamiyah yang dapat membentenginya dari perbuatan yang dimurkai Allah Swt.

Dan peran negara akan memberikan support system, salah satunya dengan mengendalikan media, agar apa yang disiarkan oleh media adalah sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Baik syiar agama maupun edukasi. Maka dengan berbagai saringan ketat ini, Khilafah akan mampu menumpas pendangkalan akidah yang terjadi di tengah-tengah umat.

Namun, ketika terdapat oknum yang melakukan pendangkalan akidah di tengah-tengah umat. Maka suatu keharaman yang dilakukan oleh seseorang, akan berakibat pada penjatuhan sanksi. Rasulullah bersabda, “Bukanlah termasuk golongan kami orang yang mencari perdukunan atau melakukan perdukunan.” Allahu a'lam

PHK Massal Perusahaan Start Up, Fenomena Bubble Burst Sistem Ekonomi Kapitalis

Oleh : Ummu Hanif, Pemerhati Sosial Dan Keluarga

Sejak awal tahun, tercatat empat perusahaan rintisan besar atau startup telah melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap karyawannya. Keempat perusahaan itu adalah JD.ID, LinkAja, Zenius, dan TanuHub.

Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Rudiantara mengatakan fenomena pemutusan hubungan kerja di perusahaan digital bukan menggambarkan sebuah kondisi bubble burst atau ledakan.

“Mungkin lebih pas dibilang terjadi riak-riak atau letupan kegagalan digital sturtup, namun tidak bubble burst (ledakan),” kata Rudiantara saat dihubungi Tempo pada Kamis, 26 Mei lalu.

Rudiantara mengatakan umumnya 10 persen startup digital gagal melewati tahun pertama. Namun, 90 persen lainnya rontok saat berumur lebih dari lima tahun. Ini terjadi lantaran pendanaan dari investor semakin ketat. (www.tempo.co, 30/05/2022)

Dan seperti diketahui secara umum, bahwa Startup dengan bisnis yang berbasis internet mengeluarkan produk berupa aplikasi yang berbentuk digital dan jasanya beroperasi melalui website. Untuk tumbuh dan berkembang, startup butuh dana dari investor. Maka muncullah perusahaan-perusahaan modal ventura (VC) yang dibentuk untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Sebagai imbal baliknya, VC mendapatkan saham dari perusahaan startup tersebut.

Saat valuasi atau nilai perusahaan makin tinggi, perusahaan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi atau melakukan initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana ke publik dengan harga saham per lembar yang tinggi. Saat itulah perusahaan dan investor mendapat keuntungan. Permainan bisnis startup inilah yang nantinya bisa mengguncang ekonomi karena fokus investasinya pada sektor ekonomi nonriil sehingga rentan terjadi penggelembungan ekonomi, bahkan bisa pecah.

Jika terjadi guncangan di bidang ekonomi atau politik, misalnya, harga saham bisa turun drastis seketika akibat kepercayaan (trust) publik yang anjlok. Kelabilan kondisi ini yang menjadi penyebab utama mudahnya perusahaan startup melakukan PHK massal.

Kondisi ini berbalik 180 derajat dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berfokus pada pembangunan ekonomi sektor riil dan tidak mengenal sektor ekonomi nonriil. Dengan kata lain, ekonomi nonriil bertentangan dengan sistem Islam. Hukum jual beli saham di lantai bursa saham juga haram karena di dalamnya terdapat riba dan akad syirkah yang batil.

Negara akan mengembangkan tiga sektor industri, yaitu industri berat, industri strategi berbasis militer, dan di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk menjalankan tiga industri ini, negara harus menjadi negara berdaulat berlandaskan ideologi Islam dalam bentuk negara Khilafah Islamiah.

Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup tentang perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun distribusi. Asas sistem ekonomi Islam berdiri di atas tiga pilar, pertama, cara harta diperoleh (menyangkut kepemilikan); kedua, terkait pengelolaan kepemilikan; dan ketiga, terkait distribusi kekayaan di tengah masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Yang jika terus dibiarkan akan merembet pada tindak – tindak kriminalitas karena dituntut kebutuhan perut.

Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok per individu rakyat, bukan per kapita sehingga negara betul-betul me-riayah (mengurusi) rakyatnya dengan sungguh-sungguh, tidak sekadar mencari untung untuk kepentingan segelintir orang atau swasta. Sehingga kesejahteraan sangat mungkin terealisasikan. Wallahualam bi ash showab.

KRIMINALISASI DAN HORORISASI KHILAFAH MELALUI PINTU KONVOI MOTOR JAMA'AH KHILAFATUL MUSLIMIN ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Advokat, Ketua KPAU

Kepolisian Daerah Jateng dikabarkan menangkap 3 orang tersangka kasus penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan oleh Jemaah Khilafatul Muslimin di Brebes. Hal tersebut disampaikan oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam keterangan persnya di Lobi Mapolda Jateng, Senin (6/6/2022).

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan pasal 107 jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Pasal yang diterapkan polisi tidak atau bukanlah pasal yang melarang dakwah atau ajakan untuk menunaikan kewajiban Khilafah. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang umum digunakan untuk mengkriminalisasi Ulama dan aktivis.

Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 14. (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Pasal 107 KUHP tentang makar terhadap pemerintah yang sah disebutkan bahwa “Makar aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah (oma -en teling) dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.”

Pasal 53 ayat (1) KUHP: “(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Jadi dari keseluruhan pasal tersebut tidak pernah melarang ajaran Islam Khilafah. Pasal-pasal tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menjerat siapapun umat Islam yang mendakwahkan Khilafah.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang digunakan untuk menjerat Habib Rizieg Shihab, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, Ali Baharsyah dan aktivis lainnya. Pasal karet yang sesuka hati digunakan oleh penguasa.

Polisi juga tidak menggunakan ketentuan UU Ormas seperti yang diklaim oleh Basyarah PDIP bisa digunakan. Karena semua putusan PTUN Jakarta, juga putusan MK terkait uji UU Ormas adalah persoalan administratif Ormas bukan putusan pidana.

Sehingga polisi tak dapat menggunakan putusan No.211/G/201/PTUN.JKT, yang dikuatkan dengan putusan tingkat Banding dan Putusan Kasasi yang menguatkan amar putusan PTUN Jakarta melalui putusan Kasasi ‭Nomor ‭ ‬27K/TUN/2019 ‭ tanggal ‭14 ‭ ‬Februari ‭2019, untuk mempersoalkan aktivitas mendakwahkan ajaran Islam Khilafah.

Namun narasi opini yang ditulis media, seolah-olah polisi menindak penyeru Khilafah. Seolah olah ada larangan utuk mendakwahkan Khilafah.

CNN Indonesia menulis berita dengan judul 'Tiga Pentolan Khilafatul Muslimin Ditangkap Dugaan Makar Khilafah'. Okezone memberitakan dengan judul bombastis : 'Tegas! Polda Jateng Tetapkan 3 Pelaku Sebar Ajakan Dirikan Khilafah sebagai Tersangka'. Kompas menerbitkannya dengan judul : 'Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Konvoi Sebarkan Paham Khilafah di Brebes'.

Mayoritas media menuliskan berita penangkapan 3 anggota Jama'ah Khilafatul Muslimin dengan framing menyudutkan ajaran Islam Khilafah. Padahal, pasal yang diterapkan polisi adalah pasal umum, bukan pasal khusus yang melarang dakwah Khilafah, karena sejatinya memang tidak ada satupun pasal atau UU yang dapat digunakan untuk melarang dakwah Khilafah.

Sebagaimana sebelumnya penulis pernah sampaikan, peristiwa konvoi motor membawa poster Khilafah di wilayah Jakarta Timur pada Selasa 31 Mei 2022, dan di beberapa daerah dan wilayah lainnya (termasuk Brebes), patut diduga bagian dari kerjaan intelejen rezim baik atas kesadaran kelompok yang melakukannya atau tanpa disadari. Baik dengan melakukan infiltrasi maupun kendali strukturnya melalui sejumlah kasus atau oknum tertentu yang dipelihara intelejen rezim.

Di beberapa daerah, juga masif terjadi pemasangan apanduk anti Khilafah yang diduga dikoordinir oleh elemen intelejen rezim. Sebuah tindakan yang mengkonfirmasi ramainya narasi konvoi Khilafah berikut seluruh pernak-perniknya adalah desain rezim.

Tujuannya adalah untuk menciptakan 'Khilafah sebagai Common Enemy', melalaikan atau mengalihkan perhatian Umat dari berbagai kegagalan rezim sekaligus untuk 'mengkultuskan Pancasila' jelang hari lahirnya dengan narasi ada ideologi lain (Khilafah) yang ingin mengganti Pancasila.

Selain itu, untuk mengaburkan makna Khilafah sebagai ajaran Islam yang merupakan institusi politik (Negara/Daulah), di degradasi menjadi institusi organisai biasa (Ormas/Jama'ah).

Jama'ah Khilafatul Muslimin memahami Khilafah hanya sebatas organisasi, Ormas, bukan Negara. Padahal, makna syar'i dari Khilafah adalah institusi kekuasaan, pemerintahan Islam, Negara Islam.

Dengan penangkapan tiga jamaah Khilafatul Muslimin ini, diharapkan umat Islam takut dan tidak lagi mendakwahkan Khilafah. Mereka berusaha membungkam dakwah Khilafah, meskipun hal itu pasti akan menuai kegagalan. [].

Pelangi Yang Tak Dirindukan, Ancaman Masyarakat Sekuler

Oleh: Zulhilda Nurwulan (Relawan Opini Kendari)

Pengesahan UU TPKS dan Permendikbud No. 30 tahun 2021 menjadi jalan pelegalan tindak penyimpangan seksual. Bisa dilihat semakin banyak kaum “pelangi” yang berani menampakkan diri di tengah publik.

Pasangan LGBT Ragil Mahardika dan Frederik Vollert yang selama ini berdomisili di Jerman kini berani muncul di permukaan setelah diundang di salah satu podcast milik selebriti. Meskipun banyak yang mengecam kehadiran mereka di podcast tersebut namun tidak sedikit orang yang bahkan mengidolakan dan mendukung tindakan miring mereka. Parahnya, akun Instagram milik Ragil Mahardika diikuti oleh 182 ribu orang yang notabene beragama Islam. Miris!

Setelah kemunculan Ragil dan Frederick di media akhirnya memunculkan Ragil -Ragil yang lain bahkan dengan penuh percaya diri para kaum “pelangi” itu mengakui kemiringan mereka. Naudzubillah. Keberanian para kaum “pelangi” menampakkan diri di tengah publik tidak hadir secara spontan. Hal ini disebabkan adanya dukungan dari berbagai pihak mulai dari para pelaku bisnis, elit penguasa hingga selebriti.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang dianggap “menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)”.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara news, Ia mengungkapkan bahwa saat ini di DPR sedang dibahas soal Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Meskipun Ia enggan menyebutkan fraksi mana yang tengah membahas perkara tersebut.

Kemudian, dari sisi pelaku bisnis bisa dilihat dari dukungan berbagai bren ternama mulai dari lokal hingga internasional ternyata adalah pendukung kaum “pelangi” yang tak dirindukan ini.

Seperti yang dilansir dari Tagar.id, 30 Juni 2020, perusahaan yang mendukung gerak LGBT ini ialah Unilever, Facebook, Apple, Microsoft, Nike, Starbucks dan Walt Disney.

Dari fakta diatas bisa disimpulkan bahwa LGBT ini adalah perkara penting sehingga dibahas dalam rapat DPR dan mendapat dukungan dari berbagai bren ternama.

LGBT, Ancaman Masyarakat Sistem Sekuler

Penerapan sistem sekuler di tengah masyarakat membuat manusia semakin pongah menindaki hukum. Parahnya, manusia malah tidak peduli lagi jika tindakan mereka menyalahi norma dan aturan hukum. Merebaknya tindakan penyimpangan seksual seperti LGBT adalah hasil dari kepongahan sistem sekuler ini. Sistem yang memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan kebebasan pribadinya ini memang telah mengakibatkan kerusakan dalam berbagai hal mulai dari masalah individu hingga negara.

Kesalahan semacam kasus LGBT adalah bagian dari kebebasan yang diagungkan oleh sistem ini. Masalah ini tidak bisa dibiarkan karena merupakan ancaman bagi masyarakat. Terlebih, bagi para orang tua yang memiliki anak remaja. Hari ini, LGBT menjadi tantangan sendiri bagi para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Hari ini, menjaga anak laki-laki sama sulitnya sebagaimana menjaga anak perempuan. Seorang anak bisa dengan mudah tersentuh tindakan LGBT dari lingkungan main di luar rumah. Sehingga, orang tua perlu memberikan perhatian penuh terhadap anak yang sudah mulai beranjak remaja yang mulai mengalami ketertarikan pada orang lain. Virus LGBT merupakan virus berbahaya dan sangat mudah menular.

Dokter spesialis kulit dan kelamin, dr Dewi Inong Irana, memaparkan bahwa perilaku seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mempunyai risiko yang tinggi tertular IMS dan HIV/AIDS. Ia menambahkan, kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) atau yang dikenal sebagai LGBT 60 kali lipat lebih mudah tertular HIV-AIDS dan penularan yang paling mudah melalui dubur.

Sejatinya, LGBT bukanlah merupakan penyakit medis melainkan sebuah penyakit sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria.

“LGBT merupakan penyakit sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pada hari ini. Perilaku ini adalah perilaku yang tidak bermoral dan dapat menghilangkan kehormatan bagi pelakunya,” ujar Arif saat menyampaikan sambutan dalam webinar yang mengangkat tema “Zina, LGBT, dan Ketahanan Keluarga” pada Jumat (11/3).

Maraknya kasus LGBT disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh yang keliru, keluarga yang berantakan, pergaulan bebas dan korban kejahatan seksual.

Dengan demikian, pemberantasan LGBT menjadi tugas seluruh kalangan mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat bahkan negara. Terutama, negara sebagai regulator memiliki tanggung jawab terbesar dalam pemberantasan masalah ini. Pemerintah perlu mengeluarkan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang coba menyebarkan perilaku miring ini dengan sanksi hukum yang tegas agar kasus penyimpangan seksual seperti LGBT ini tidak semakin banyak.

Islam Menghukumi pelaku LGBT

Cukuplah kisah nabi Luth menjadi pembelajaran bagi manusia hari ini jika pelaku penyimpangan seksual sangat dibenci oleh Allah. Ingatlah, istri nabi Luth diazab bukan karena melakukan tindakan penyimpangan seksual (sodom) melainkan sekadar mendukung perbuatan keji itu. Naudzubillah.

Dalam kisah nabi Luth diceritakan bahwa Istri Nabi Luth dan pengikutnya yang berkhianat kepada Nabi Luth diazab Allah. Azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Luth berupa bencana longsor, gempa bumi, dan hujan batu yang menimpa para kaum Sodom secara bertubi-tubi. Dalam sekejap mata, rumah, gedung, dan bangunan lainnya hancur lebur. Rasulullah Saw pun telah memperingatkan kepada pengikutnya untuk menjauhi perlakuan menyimpang kaum Luth. Rasulullah bahkan memperingatkan sebanyak tiga kali untuk larangan ini. Sebagaimana sabda beliau:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth.” (HR. Ahmad).

Bisa disimpulkan, Islam sangat membenci perlakuan kaum sodom (LGBT) bahkan memberikan peringatan yang keras serta hukuman yang sangat pedih bagi pelaku maupun orang yang mendukung perilaku sodom (LGBT) tersebut. Olehnya itu, sebagai muslim yang taat kepada Allah sudah saatnya menantang perilaku yang menyimpang dari syariat seperti LGBT agar terhindar dari murka Allah. Kemudian, perlu menyadarkan masyarakat untuk kembali kepada fitrah mereka bahwa mendukung pelaku sodom (LGBT) berarti mengakui keberadaan kaum menyimpang itu. Sehingga, umat harus sadar bahwa azab tidak hanya menimpa pelaku LGBT melainkan orang-orang yang berdiam diri melihat kemungkaran ini. Naudzubillah.

Lansia Rawan Sakit dan Miskin, Siapa yang Menjamin?

Oleh: Hida Muliyana, S.K.M (Pemerhati Kesehatan Masyarakat)

Tanggal 29 Mei ini merupakan peringatan Hari Lansia. Penetapan Hari Lansia ini sebagai wujud kepedulian dan penghargaan kepada manusia lanjut usia. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Sebagai wujud dari penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah membentuk Komnas Lansia (Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia), dan merancang Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah koordinasi kantor Menko Kesra. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 tahun 2004 dan bertugas sebagai koordinator usaha peningkatan kesejahteraan sosial orang lanjut usia di Indonesia. Pemerintah daerah memperingati Hari Lansia dengan kegiatan yang melibatkan orang lanjut usia, seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Hari Lansia juga diperingati dengan mengadakan seminar dan diskusi. (RRI, Minggu/29/05/2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat 29,3 juta penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada 2021. Angka ini setara dengan 10,82% dari total penduduk di Indonesia. Jika dilihat dari status ekonomi, mayoritas atau 43,29% penduduk lansia berasal dari rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Kemudian, persebarannya juga banyak berada di kelompok rumah tangga dengan 40% menengah, yaitu sebesar 37,4%. Adapun yang berada di 20% teratas hanya sebanyak 19,31%. Masih banyaknya lansia yang berada pada kondisi ekonomi rendah perlu menjadi perhatian karena lansia bukan merupakan usia produktif untuk bekerja. (Databoks, Kamis/23/12/2021)

Penduduk Lanjut Usia memang rentan terhadap kemiskinan mengingat produktifitasnya untuk bekerja sudah menurun. Ditambah juga rentannya berbagai penyakit muncul, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bisa mandiri dan menghasilkan ekonomi. Diusia lanjut ini justru mereka butuh perhatian dan santunan khususnya dalam masalah ekonomi.

Tak dipungkiri bahwa kemiskinan saat ini memang lah tidak memandang tua ataupun muda, karena pada kenyataannya kemiskinan juga terjadi pada kelompok usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Sehingga masalah kemiskinan ini tidak hanya pada penduduk lanjut usia tapi juga diberbagai usia.

Banyaknya tenaga kerja yang di PHK akibat pandemi melanda dunia termasuk Indonesia, turut menjadikan angka kemiskinan semakin tinggi. Gaji buruh yang tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan, pajak yang dinaikkan, harga BBM yang semakin tinggi, berpengaruh pada tingginya harga bahan pokok. Itu semua turut menjadi andil sebabnya kemiskinan yang merajela. Sementara ada sebagian penduduk yang kaya raya, harta yang sangat berlimpah, baik di kalangan elit ataupun pengusaha. Ini membuktikan ada ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Dalam kapitalisme yang diterapkan dalam sebuah negara memang rawan akan ketidakadilan. Sistem yang berkonsep mementingkan keuntungan tanpa melihat dampak negatif dari keuntungan yang diambil. Sebut saja dalam perusahaan kelapa sawit misalnya, berapa banyak keuntungan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu tapi dampak negatifnya berpengaruh pada lingkungan sekitar bahkan sampai merugikan pihak petani lain. Faktanya harga minyak goreng pun tetap mahal bahkan sempat terjadi kelangkaan. Ini hanya lah contoh dari segilintir masalah yang terjadi akibat kapitalisme yang diterapkan.

Selain pada dampak negatif yang ditimbulkan, kapitalisme juga membuat orang yang menjalankan sistemnya menjadi serakah dan sombong. Sistem ini akan selalu melanggar syariat Islam. Apapun yang dilarang dalam Islam selama itu menguntungkan maka halal baginya untuk dilakukan. Maka wajarlah jika Allah tidak memberkahi negera tersebut, kemiskinan terus saja terjadi padahal penduduknya hidup diatas tanah yang subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Berbeda halnya jika Islam menjadi sistem yang dijalankan dalam pemerintahan. Islam akan menjamin hak-hak penduduknya dan negara akan menjalankan tanggungjawabnya sesuai aturan Islam. Penduduk yang lanjut usia akan dipenuhi hak-haknya sesuai tuntunan syariat Islam. Bagi mereka yang tidak mampu bekerja lagi maka kebutuhan mereka ditanggung oleh ahli waris misalnya anak-anak laki-laki mereka. Negara bertanggungjawab membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk kaum laki-laki, juga memberikan pelatihan sesuai dengan keahlian dibidang pekerjaannya masing-masing. Islam memandang bahwa laki-laki wajib hukumnya memberikan nafkah kepada orang yang ditanggungnya.

Selain itu Islam juga memandang bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warganya berupa keamanan, pendidikan termasuk kesehatan. Penduduk negeri tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan dipilihkan dokter-dokter terbaik. Bagi penduduk lanjut usia tidak perlu mengkhawatirkan biaya ketika mereka sakit. Sehingga meraka bisa berfokus untuk beribadah mempersiapkan diri menjelang ajalnya, tanpa dibebani dengan slogan mandiri dan aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. wallahua'lam bishawab.

Sengketa Agraria: Penangkapan 40 Petani dan Berpihaknya Aparat pada Korporasi ?

Oleh : Sari Ramadani (Aktivitas Muslimah)

Embun pagi membasahi bumi. Burung-burung pun bernyanyi bak menyambut hangatnya sinar mentari. Sungguh indahnya alam di negeri ini. Namun sayang, kecintaan manusia hanyalah soal materi, sehingga lupa bahwa tidak ada yang abadi. Mati-matian memperebutkan kekuasaan seolah-olah tidak akan mati. Tanpa pernah hirau dengan kondisi para petani juga rakyat di negeri ini.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan tentang kronologi 40 orang petani yang mendapat penyiksaan dan juga ditangkap secara paksa di Provinsi Bengkulu Kabupaten Mukomuko, pada Kamis 12 Mei 2022. Koalisi Masyarakat Sipil pun menduga bahwa anggota BRIMOB melakukan penindasan terhadap anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) dan masyarakat di sekitar area lahan dengan memukul dan menangkap. Dari kejadian ini, sudah terkonfirmasi satu orang yang mengalami luka robek di bagian kepala akibat mendapat penyerangan oleh aparat. (kabartrenggalek.com, 15/05/2022).

Menanggapi hal ini, Akar Law Office (ALO) menyebutkan bahwa aparat telah menyalahgunakan kekuasaannya. Seharusnya pihak kepolisian bersikap netral dan tidak menangkap masyarakat. Begitu juga dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota brimob yang menggunakan seragam lengkap dengan membawa laras panjang telah diduga kuat mengintimidasi para petani yang sedang melakukan aktivitas panen di lahannya. (infonegeri.id, 15/05/2022).

Sungguh miris mendengar 40 petani yang ditangkap oleh anggota brimob, yang parahnya lagi, para petani ini tidak hanya ditangkap, tetapi juga disiksa setelah kedapatan memanen tandan sawit di lahan sengketa. Para petani ini beralasan, bahwa panen tersebut adalah hasil dari kerja kerasnya namun, aparat lebih condong berpihak pada korporasi yang menjadi lawan bagi para petani dalam konflik agraria ini.

Sengketa agraria yang terjadi dalam alam kapitalisme merupakan derita yang tidak berkesudahan. Karena, agregasi sebuah modal yang salah satunya adalah lahan, merupakan ciri dari kapitalisme. Para pemodal akan mati-matian berpikir bagaimana memonopoli lahan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara, penguasa hari ini hanyalah sebagai regulator semata. Mereka akan memberikan izin usaha kepada para kapital untuk menguasai lahan. Hingga akhirnya, hal ini mengakibatkan kondisi tidak ideal antara lahan yang dikuasai korporasi dengan para petani juga masyarakat secara umum.

Jika melihat dari penanganan sengketa agraria ini, begitu banyak kerugian yang harus ditanggung oleh para petani. Bahkan, di saat para petani kehilangan lahan miliknya, mereka sama sekali tidak mendapat ganti rugi yang setimpal. Bukan itu saja, penangkapan dan kekerasan yang diterima oleh para petani ini seolah menjadi solusi utama bagi aparat untuk menjalankan kepentingannya. Padahal, para petani ini hanyalah ingin mempertahankan hak-hak miliknya atas tanah yang mereka punya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa model kepemimpinan yang menindas akan lebih dipertahankan sebab, segala kebijakan diterapkan bukan berdasarkan kepentingan seluruh masyarakat, tetapi untuk memenuhi keinginan segelintir pihak. Padahal dalam Islam, status kepemilikan itu jelas, terlebih kepemilikan lahan. Bila dalam tiga tahun sebuah lahan tidak digarap, maka ini akan ditarik oleh negara agar kemudian dapat diserahkan kepada masyarakat yang dirasa mampu untuk menggarapnya. Sehingga dari sini jelaslah, bahwa solusi tunas agraria ada pada Islam, bukan sistem yang hari ini sedang diterapkan.

Selain itu, negara dan seluruh aparat pemerintahan dalam sistem Islam wajib berpihak pada hukum syara dan tidak pula mengambil sebuah keuntungan dari segala proses dalam melayani masyarakat. Karena penguasa dalam sistem pemerintahan Islam, paham betul jika masyarakat adalah amanah yang harus diurusi dan dipenuhi hak-haknya, juga kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Dalam hal ini, penguasa juga tidak akan memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat menguasai lahan yang menjadi kepemilikan umum, misalnya saja tanah yang menjadi jalan umum, mengandung sumber air, barang tambang yang melimpah, dan lain sebagainya, yang tentu saja ini tidak boleh dikuasai oleh orang-orang tertentu. Juga soal aparat, dalam sistem pemerintahan Islam, seluruh aparat penegak hukum akan menjalankan tugasnya dengan ketentuan hukum syarak. Sehingga, tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang dapat menyakiti bahkan menyiksa masyarakat demi kepentingannya sendiri atau segelintir orang.

Maka benarlah jika solusi terbaik dalam sengketa agraria yang terus terjadi dan mustahil terselesaikan dalam sistem hari ini, hanyalah dengan kembalinya Islam secara keseluruhan sebagai sistem kehidupannya. Sudah saatnya kita bangun dan sadar dari tidur yang panjang untuk ikut andil dalam memperjuangkan tegaknya Islam, agar tidak ada lagi kezaliman yang terus merajalela.

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya. Tidak ada hak bagi orang yang memagari (tanah mati) setelah tiga tahun.” (h.r. Abu Yusuf dalam Al-Kharaj).

Wallahualam bissawab.

Kapitalisme Dan Sekularisme Merenggut Fitrah Ibu

Oleh : Ross A.R | Aktivis Dakwah Medan Johor

Seorang ibu adalah tempat ternyaman bagi anaknya, dan ibulah sosok yang selalu diharapkan kehadirannya. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, mengayomi serta menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun dalam sistem kapitalis sekuler saat ini banyak sekali para ibu kehilangan fitrahnya. Ironisnya, tidak sedikit ibu yang tega menganiaya, menelantarkan bahkan mereka menjadi algojo bagi anak-anak mereka sendiri.

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (27/5/2022) seorang ibu bernama Lasmi (34) warga Desa Mangunreja, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ditemukan tewas bunuh diri dengan menenggak oplosan racun tikus dan serangga dirumahnya. Tragisnya ia mengajak kedua anaknya dengan meracuni makanan yang dihidangkan untuk sarapan mereka. Menurut Kapolsek Panunggalan AKB I Ketut Sudiarta, kedua anak Lasmi yaitu RD (10) dan AA (5) dilarikan ke RSUD dr R Soedjati Soemodiarjo Purwodadi, Grobogan, untuk mendapatkan perawatan intensif. Kedua anak tersebut mengalami "intoksikasi" setelah mengonsumsi makanan yang sudah dicampur oplosan racun tikus dan serangga. Sang ibu meninggal, sementara dua anaknya masih dalam penanganan medis," kata Ketut.

Riska Sofianasari (34), ibu di Semarang yang tega membunuh anak kandungnya, dikenal sebagai sosok yang memiliki gaya hidup mewah. Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Donny Lombantoruan mengatakan, ibu dua anak itu menghabiskan uang miliaran rupiah tabungan depositonya untuk memenuhi gaya hidup. Dengan demikian, Riska membunuh anaknya tidak cuma soal terlilit utang pinjol Rp 38 juta yang sudah dilunasinya itu. Pengakuannya memang suka liburan keluarga keluar kota, paling jauh ke Bali, dan menggunakan dana-dana itu. Tapi cara membohongi suaminya seolah-olah ada biaya promo," ujar Donny di Mapolrestabes Semarang, Kumparan.com (18/5/2022).

Dan sangat miris sekali, karena masih banyak lagi kasus-kasus yang sama terjadi, hilangnya fitrah seorang ibu. Ibu yang seharusnya memiliki hati yang lembut, penyayang dan melindungi terhadap anak-anaknya, kini justru memperlakukan anaknya dengan keji, bahkan mengeksekusi mati anak-anaknya sendiri.

Hilangnya fitrah seorang ibu bukan tanpa sebab, banyak permasalahan yang menjadi pemicu nya. Namun, seperti apapun permasalahan yang sedang di hadapi tidak seharusnya tindakan tersebut di lakukan dan tidak bisa dibenarkan. Berbagai kebijakan-kebijakan negeri ini yang notabene adalah negeri kapitalistik sekularisme yang lahir dari demokrasi, telah menyebabkan beban ekonomi masyarakat semakin sangat berat. Hal ini salah satu penyebab keharmonisan dalam rumah tangga hilang, bahkan tidak sedikit yang berujung perceraian. Akhirnya stres hingga depresi menimpa banyak keluarga muslim di negeri ini. Inilah buah dari sistem demokrasi yang melahirkan kapitalisme dan sekularisme sehingga kehidupan rakyat carut marut.

Beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga serta gaya hidup hedonis menjadikan masyarakat berhutang dengan cara ribawi, salah satunya pinjol (pinjaman online) yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Dan sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) telah berhasil merusak tatanan kehidupan baik individu, keluarga, masyarakat hingga negara.

Dalam sistem sekularisme, agama hanya sebagai ibadah ritual saja, agama tidak dijadikan sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan. Padahal ketika agama tidak dijadikan pegangan, justru akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Sekularisme telah mencabut naluri keibuan, dan sekularisme juga membuat manusia hilang pegangan hingga mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Inilah wajah sekularisme yang selalu berpikir pragmatis dan mencari solusi praktis atas permasalahan yang ada. Hanya menuruti dan mengikuti hafa nafsu saja, tidak berpikir baik-buruk dalam standar agama.

Kerusakan-kerusakan dalam segala lini akan terus terjadi jika sistem kapitalistik sekularisme terus dipertahankan. Padahal di negeri ini penduduknya mayoritas Islam, dimana ideologi Islam jauh lebih sempurna dan paripurna dalam menyelesaikan seluruh problematika kehidupan yang selama ini terjadi. Dan Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan ideologi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai pengatur dalam segala aspek kehidupan.

Dalam Islam wanita begitu dimuliakan, memberikan sebuah kehormatan tertinggi yaitu fitrah menjadi seorang ibu, serta menjadi madrasah Ulla dan Ummu warrobatulbait. Jika seorang ibu menjalankan semua perannya dengan baik dan hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ia adalah wanita yang sukses, bukan hanya didunia namun juga di akhirat kelak.

Dan semua itu dapat terwujud hanya dalam sistem Islam dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah. Dimana sistem Islam menjadikan negara sebagai pelindung, pengayom, dan pengatur urusan umat. Negara berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok umatnya, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, keadilan, dan juga keamanan. Selain dibutuhkan ketakwaan individu, juga di butuhkan ketakwaan bermasyarakat dan juga berNegara. Ketika seluruh kebijakan dan aturan kembali pada Islam, maka tidak akan lagi dijumpai masyarakat miskin, stres atau depresi akibat himpitan ekonomi.

Sebab, pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab berlandaskan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam mengajarkan agar manusia menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah, dan bijaksana. Karena kepimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Begitu juga dengan seorang ibu yang mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Dengan demikian maka akan tercipta kehidupan yang harmonis baik dalam individu, masyarakat dan juga negara ketika kembali pada sistem Islam kaffah.

Mengapa Rasulallah Tidak Menyebut Dirinya Khalifah atau Khilafah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita belajar kepada dua ulama besar dari kalangan fuqaha, semisal imam al-Mawardi rahimahullah sebagai representasi ulama terdahulu, maupun Syaikh Abdul Qadim Zallum al-Azhari rahimahullah sebagai representasi ulama kontemporer.

Imam al-Mawardi rahimahullah menjelaskan:

ويسمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فيجوز أن يقال: يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة. واختلفوا هل يجوز أن يقال: يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت، وقد قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Disebut dengan “khalifah” karena ia “menggantikan” Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mengurusi umatnya. Sehingga boleh disebut: “Wahai khalifah Rasulillah”, dan secara umum ia disebut al-khalifah saja. Para ulama berbeda pendapat, apakah boleh ia disebut: “Wahai khalifah Allah?”. Sebagian ulama membolehkan sebutan itu, karena ia menunaikan hak Allah pada makhluk-Nya, dan juga Allah berfirman: “Dan Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat derajat sebagian kalian di atas yang lain.” (QS. al-An’am: 165). Sedangkan mayoritas ulama melarang sebutan itu, dan menganggap orang yang berkata demikian sebagai orang durhaka. Mereka berkata: “Sang khalifah itu menggantikan orang yang hilang atau wafat, padahal Allah tidak hilang maupun wafat. Dan saat Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu disebut: ‘Wahai khalifah Allah’, maka beliau menjawab: ‘Aku bukan khalifah Allah, tetapi aku adalah khalifah Rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’” (Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, Dar Ibn Qutaibah, 1989: 22)

Selanjutnya Syaikh Abdul Qadim Zallum al-Azhari rahimahullah menjelaskan:

وهذا كله واضح فيه كون منصب رئاسة المسلمين في الحكم غير منصب النبوة، وواضح فيه أن منصب الخلافة منصب دنيوي لا أخروي. ومن ذلك كله يتبيّن أن الخلافة وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا، منصب بشري، وليس منصباً إلهياً، لأنها منصب الحكم الذي كان يتولاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تركه وفرض أن يخلفه فيه مسلم من المسلمين، فهي أن يقوم مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خليفة له في الحكم، وليس في النبوة. فهي خلافة للرسول في رئاسة المسلمين لتطبيق أحكام الإسلام، وحمل دعوته، وليس في تلقي الوحي، وأخذ الشرع عن الله.

Semua dalil ini jelas menunjukkan, posisi kepemimpinan terhadap kaum muslimin dalam pemerintahan bukanlah posisi kenabian. Jelas pula kedudukan khilafah adalah jabatan duniawi bukan jabatan ukhrawi. Dari semua itu menjadi sangat jelas, khilafah yang merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, adalah jabatan manusiawi bukan jabatan ketuhanan, karena khilafah adalah jabatan pemerintahan yang dulu jabatan pemerintahan dipimpin Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasul meninggalkan jabatan pemerintahan dan mewajibkan salah seorang kaum muslimin menggantikannya, yang artinya seseorang tadi menempati posisi sebagai pengganti baginda dalam masalah pemerintahan, bukan dalam masalah kenabian. Artinya sebagai pengganti Rasul dalam kepemimpinan kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam dan mengemban dakwah Islam, bukan untuk menyampaikan wahyu dan menerima syariat dari Allah. (Syaikh Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, 2002: 119).

Dari dua penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan:

Pertama, realitasnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memegang dua posisi sekaligus, sebagai nabi dan sebagai kepala negara. Karena pasca hijrah kriteria sebagai seorang kepala negara yang memimpin sebuah negara madinah telah terwujud.

Kedua, khalifah itu hanya menggantikan nabi dari aspek pemerintahan semata, bukan dari aspek kenabian. Sehingga wajar kalau nabi tidak menyebut dirinya khalifah. Namun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridhwanullah ‘alaihim, yang disebut khalifah, karena mereka menggantikan posisi baginda sebagai kepala negara Madinah, bukan menggantikan posisi kenabiannya.

Ketiga, jelas sudah khilafah adalah pemerintahan yang dipimpin seorang khalifah dalam menerapkan syariah, sebagai pengganti pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Rasulullah yang memiliki dua jabatan sekaligus sebagai kepala negara dan seorang nabi. Artinya khilafah adalah pemerintahan yang mengikuti sistem bernegara Rasululllah, namun tanpa aspek kenabian. Wallahu a’lam.

Yan S. Prasetiadi 2 Dzul Qa'dah 1443 H

Asing Makin Lancang Lecehkan Negeri Muslim Terbesar

Oleh : Verawati S.Pd. (Pegiat Literasi dan Member AMK)

Bukan sekali dua kali para pembenci Islam melakukan pelecehan terhadap muslim negeri ini. Dalam waktu yang berdekatan ini saja ada dua kasus yang melecehkan umat Islam. Pertama, ulama yang bersih dan Hanif dihalangi masuk ke negara Singapura. Bukan karena persyaratannya administrasi. Akan tetapi, dianggap sebagai penceramah yang ekstrem dan segregasi, penceramah yang menghina agama lain dan pernah ceramah tentang bom bunuh diri.

Kasus yang kedua adalah, dikibarkannya bendera l98t di halaman kedutaan Inggris. Mereka mengibarkan bendera tersebut dalam rangka memperingati Internasional Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT) yaitu tanggal 17 Mei. Padahal ini sangat bertentangan dengan norma-norma bangsa. Tatapi, mereka berani melakukan.

Akibatnya terjadi gejolak di masyarakat. Ada yang unjuk rasa meminta Singapura untuk minta maaf atas perbuatannya tersebut hingga meminta pihak pemerintah Indonesia mengusir kedutan Singapura. Namun, seakan menutup mata, penguasa yang diharapkan mampu membela umat ini ternyata berlepas tangan begitu saja. Bahkan terkesan membiarkan. Padahal ketika ini dibiarkan, potensi mereka melakukan pelecehan akan berulang kembali. Sebab tidak ada yang ditakuti dan kuat.

Dilansir oleh media TintaSiyasi.com (30/05/2022), Menyoal penangkalan pihak imigrasi Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad, Ketua Koalisi Persaudaraan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin, S.H. menilai bahwa arogansi Singapura karena bangsa Indonesia tidak punya kepempimpinan yang kuat.

"Adanya bangsa asing yang arogan terhadap Indonesia yaitu Singapura, hal tersebut berpulang kepada bangsa ini yang tidak punya kepempimpinan yang kuat," lugasnya dalam Perspektif PKAD: Singapura dan Inggris Melecehkan Umat Islam dan Islam di Indonesia??!! di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Senin (23/05/2022).

Sikap rezim ini memang bukanlah tanpa dasar. Penguasa lebih sibuk memikirkan jabatan dan disetir oleh para pemilik modal dan pihak asing Hal ini disebabkan sistem hidup yang diemban yaitu demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ini penguasa membutuhkan pengusaha untuk membiayainya biaya kampanye dan menjadi pejabat. Alhasil penguasa akan lebih loyal pada pengusaha serta lemah dalam hal mengambil keputusan.

Selain itu, kapitalisme mengagungkan kebebasan. Kebebasan berperilaku, termasuk L98T. Kebenaran beragama, berpendapat dan kepemilikan. Meski ada kebebasan beragama, akan tetapi pandangan kapitalisme terhadap agama hanya sebagai lipstik saja. Agama tidak dijadikan pijakan dalam kehidupan. Pandang ini yang terus diaruskan. Tujuannya adalah menjauhkan umat Islam dari memahami Islam yang benar.

Berbeda dengan sistem Islam, bahwa agama harus dijadikan pijakan. Kehidupan ini diatur oleh agama. Maka tak heran mereka akhirnya membenci Islam (Islamophobia). Sikap ini banyak ditunjukkan dengan memberikan label-label yang negatif terhadap Islam dan pengemban dakwah. Seperti teroris, ekstremis, radikal dan lain sebagainya.

Kasus ini semoga membukakan mata umat Islam di negeri ini dan juga negeri lainnya. Selain umat Islam membutuhkan pemimpin yang benar. Pemimpin yang berfungsi sebagai junah atau pelindung hingga Islam tidak dilecehkan lagi. Untuk memilikinya tidak ada cara lain kecuali mewujudkan kepemimpinan Islam dalam bingkai khilafah. Pemimpinnya atau imam atau khalifah akan menjaga agama dan kehormatan umat Islam. Menyatukan umat dan membawa Islam tampil di dunia sebagai aturan hidup yang benar, menyejahterakan dan menentramkan.

Sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw. Dari abu Hurairah Ra dari Nabi bersabda "sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai, mereka berperang dari belakangnya dan merasa kuat dengannya" (HR. Bukhari).

Jelas bisa dipahami bahwa tugas pemimpin adalah melindungi rakyatnya. Dikatakan oleh Mawardi dalam kitab Alahkam As-sulthoniyah bahwa tugas pemimpin adalah melindungi keutuhan agama dan menangani segala persoalan dan menginfeksi keadaan. Agar ia sendiri yang memimpin umat ke dan melindungi agama.

Penyebutan kata imam sama dengan khalifah atau pemimpin dalam sistem Islam. Dengan kata lain hanya dengan diterapkannya syari'at Islam dalam bingkai khilafah lah yang mampu menjamin keamanan warga negara dan melindungi agama dari pelecehan serta melindungi dari segala yang merusak termasuk paham-paham kebebasan dan yang lainnya.

Wallahu'alam bish-showab

Kampanye L687 Makin Masif, Negara Harus Tegas

Oleh: Ratna Juwita

Deddy Corbuzier tengah ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Pasalnya, belum lama ini Deddy mengundang RM dan F ke dalam podcast YouTubenya. R dan F adalah pasangan gay yang saat ini tinggal di Jerman. Dalam video yang berdurasi sekitar satu jam tersebut, Deddy Corbuzier banyak membahas seputar kehidupan dan hasrat seksual seorang gay. "Selama ini as far as I know, I am a straight. Jadi, gua masih suka sama cewek. Pertanyaannya adalah, bisa nggak lu jadiin gue gay?" kata Deddy Corbuzier dalam podcastnya, dikutip Minggu (8/5/2022).

Sontak video tersebut menuai banyak kecaman dari netizen Indonesia, pasalnya masyarakat menilai DC memberi ruang bagi perilaku yang tidak wajar. Ini membuktikan nurani masyarakat masih waras. Meski demikian bukan berarti aman, karena kampanye ini nyata adanya. Seperti kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mengungkapkan bahwa ada lima fraksi di DPR RI yang dianggap "menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)".

Kegiatan Tanwir I Aisyiyah mengungkapkan bahwa terdapat lima partai yang tengah membahas rancangan Undang-Undang mengenai LGBT. Namun, Zulkifli bergeming saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui LGBT. Zulkifli sama sekali tidak menyebutkan siapa saja lima fraksi tersebut dan memastikan bahwa Fraksi PAN di DPR menolak (kumparan.com).

Satu catatan penting yang perlu kita ketahui bersama adalah, saat ini LGBT telah menjelma sebagai kekuatan politik. Maka, berbagai langkahnya juga harus dipandang sebagai sebuah langkah politik. Publik harus waspada seiring makin intensifnya kampanye L687. Setelah pengesahan UU TP-KS dan Permendikbud PPKS 30/2021, L687 akan makin mendapat ruang untuk unjuk diri di ranah publik. Jika legitimasi sosial telah mereka dapat, akan lebih mudah pula bagi mereka mendapatkan legitimasi secara hukum terkait pernikahan sejenis di negeri ini. Karenanya kampanye LGBT di media sebagaimana dilakukan oleh selebritas sebagai pelaku maupun pendukung LGBT harus ditentang keras. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku maupun pendukung L687 untuk berekspresi maupun mengkampanyekan perbuatan maksiat ini. Media memiliki peran besar bagi komunitas L687 dalam melawan stigma di tengah-tengah masyarakat. Melalui platform media sosial, mereka leluasa menunjukkan eksistensi. TikTok, Instagram, juga Twitter adalah platform yang banyak digunakan. Di TikTok begitu mudah memuat konten joget lemah gemulai. Terlebih, atas nama pengakuan terhadap kebebasan dan penciptaan lingkungan inklusif berbagai pihak (aktifis, korporasi/MNC, politisi dll) condong mendukung LGBT.

Komunitas L687 saat ini kian leluasa karena tidak ada ketegasan hukum di negeri ini. Tidak ada Undang-undang yang secara tegas melarang L687 kecuali UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan yang sah dan diakui adalah pasangan heteroseksual. Hukum ini tentu saja tidak kuat untuk menindak pelaku L687. Justru, UU ini memberikan wilayah abu-abu dan menunjukkan diamnya negara pada pelaku L687. Inilah sebab mengapa komunitas L687 gigih untuk mendapatkan pengakuan.

Sesungguhnya, tidak ada satu pun agama yang membenarkan perbuatan L687. Allah Swt. berfirman, (artinya) “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu'” (QS Al-Ankabut: 28).

Perbuatan lelaki mendatangi lelaki dengan syahwat mengabaikan perempuan—alias homoseksual—disebut fahisyah. Imam Ibnu Katsir mengartikan “fahisyah” sebagai ‘amal al-khabits (perbuatan buruk atau menjijikkan). Begitu buruknya hingga Nabi Luth menyebut, “Tidak seorang pun sebelum kalian melakukan hal itu.”

Islam tidak menoleransi perbuatan tersebut. Pelakunya diseru untuk bertobat. Kampanyenya pun harus segera dihentikan. Islam menetapkan hukuman setimpal bagi pelakunya yang secara terang-terangan melakukannya, yakni hukuman mati. Sanksi tegas akan memutus rantai penularan L687 sehingga jumlahnya pun akan menurun.

Namun, hal di atas tidak bisa dilakukan individu ataupun masyarakat, melainkan negara yang memiliki kekuatan (otoritas). Negara yang menerapkan sistem selain Islam mustahil memberi sanksi tegas dan menghentikan kampanye L687. Artinya, wajib bagi umat Islam untuk segera menegakkan negara Islam (Khilafah) dan mengakhiri penyimpangan seksual yang membahayakan umat manusia. Hanya negara Islam yang bisa menindak tegas segala bentuk kemaksiatan termasuk kampanye maksiat yang melanggar syariat Islam.

Wallahu alam bishawab

Dibalik Normalisasi Kemungkaran

Oleh Nur Indah Sari

Podcast Deddy Corbuzier tanggal 7 Mei 2022 mengundang Ragil Mahardika dan pasangan gaynya Fred Vollert dengan judul yang sangat vulagar yaitu Tutorial Menjadi Gay di Indonesia. Ragil berasal dari Indonesia sedangkan pasangannya berasal dari Jerman. Ragil memilih dan mengikrarkan menjadi seorang gay atau penyuka sesama jenis. Tema yang diangkat di podcast tersebut menuai polemik yang notabene Indonesia adalah negeri mayoritas Islam yang tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lesbian Gay Transgender atau LGBT tidak ada didalam ajaran Islam.

Tema Gay Lesbian dan Transgender atau LGBT kini marak digaungkan karena memang di bulan juni akhir merupakan jadwal parade atau kampanye LGBT di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan agenda barat dalam sistem demokrasi sekuler yang mengagungkan kebebasan (Liberalisme). Demokrasi sendiri lahir di negeri barat, ajarannya pun berbeda sekali dengan Islam. Tidak ada persamaan. Asasnya yang memisahkan agama dari kehidupan (Sekularisme), maka aturan kehidupan dibuat sendiri oleh manusia. Demokrasi menganggap bahwa LGBT adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang.

Data menyebutkan bahwa negeri yang mayoritas Islam mengalami peningkatan dalam masalah LGBT ini. Praktek semacam itu tidak bisa dikatakan aman karena Hal tersebut berbanding lurus juga dengan banyaknya masalah kesehatan. Dari mulai penyakit kelamin, HIV dan AIDS. Penyimpangan orientasi seksual ini makin eksis dan berani menonjolkan dirinya ke publik karena saat ini sistem Demokrasi yang menggaungkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, tidak melarang bahkan mendukung menjamurnya penyimpangan ini.

Tak lama berselang podcast tersebut, terbitlah jatah mantan. Ramai di Twitter tanggal 11 Mei 2022 perbincangan mengenai jatah mantan. Diawali dari Twitter seseorang berinisial Br kemudian menjadi viral. Fenomena zina ini dilakukan atas suka sama suka sebelum menikah.

Ada yang bercerita pernah mengalaminya bahkan dengan bangga melakukan hal itu. Ada yang menjadi korban dari tindakan ayah dan ibunya sehingga ketika dewasa dan hendak menikah tidak bisa di walikan oleh ayah kandung sehingga di walikan oleh wali hakim. Hal tersebut Ketahuan ketika pemeriksaan buku nikah dan ketika ditanya benar seperti itu kejadiannya. Kemana rasa malu ketika mengumbar aib di depan umum?. Apakah di media sosial itu bukan ranah umum yang setiap orang bisa membaca?. Akibat kebebasan berpendapat, kebebasan berprilaku sehingga fakta publikasi rusaknya nasab benar merajalela. Adakah peran negara untuk menjaga fitrah rakyatnya.

Bagai panggang dalam api, berharap negara berperan menjaga fitrah rakyat sesuai fitrah nya di sistem sekarang seperti mimpi. Tengok saja dalam kasus podcast tema LGBT kemarin negara tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak melarang dan menormalisasi fenomena penyimpangan itu.

Menkopolhukam Mahfud MD merespon tanggapan mantan sekertaris BUMN Said Didu tentang podcast LGBT Mahfud mengatakan bahwa pemahaman Didu bukan pemahaman hukum. Lalu ia bertanya dengan pasal apa Deddy dan pelaku LGBT bisa dijerat dengan UU? lewat kicauan di Twitter, selasa (10/5/2022). Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada hukum yang bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya membuat publik harus menerima bahwa penyimpangan itu ada, dan berdamai dengan mereka, meskipun tidak sesuai fitrah manusia. Padahal negara memiliki otoritas untuk menegakkan hukum ketika ada kemungkaran.

Dalam Islam gender itu jelas hanya laki-laki dan perempuan. Tidak bisa memilih gender, begitu juga tidak bisa diubah. Dalam Islam diatur pernikahan hanya untuk laki-laki dan perempuan, namun dalam sistem liberal sekuler saat ini bisa dengan bebas memilih alat kelamin dan menikah dengan siapapun meski dengan gender yang sama. Praktek LGBT merupakan sebuah kemungkaran. Karena banyak penolakan, tidak sesuai fitrah dan membuat kegaduhan sehingga video tersebut di takedown pada 10 Mei 2022. Bahkan yang notabene hewan saja tau untuk bagaimana menyalurkan naluri melestarikan keturunan, yaitu hewan jantan pada hewan betina juga sebaliknya.

Beda sistem sekular liberalis demokrasi dengan Islam. Islam sangat menjaga fitrah manusia. Ketika ada penyimpangan negara bertindak untuk menghilangkan maksiat atau kemungkaran yang ada. Dalam hal LGBT akan dihukum sesuai kadar perbuatanya. Gay atau liwat akan dihukum mati ,sabda nabi, "siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah keduanya" (HR. Al khamsah, kecuali an-Nasa'i). Dan tidak ada khilafiah atau perbedaan pendapat dikalangan fukaha.

Sedang lesbian akan dihukum takzir, sesuai putusan Qadhi atau hakim. Lesbian hukumnya haram dalam kitab fiqih disebut dengan istilah as-sihaaq atau al- musahaqah. Dalil keharamannya ada di HR. Thabrani, dalam al Mu'jam al-kabir,22/63, yaitu : Lesbianisme adalah bagaikan zina di antara wanita. Transgender dihukum dengan diasingkan. Sedangkan yang berbuat zina bila belum menikah dicambuk sedangkan yang sudah menikah di rajam. Tujuan dari sanksi dalam Islam adalah supaya tidak ditiru oleh yang lainnya. Selanjutnya karena dalam Islam kita beriman pada hari akhir yang segala perbuatan di dunia ini akan di hisab (dimintai pertanggungjawaban) maka setelah kemungkaran mendapat sanksi tidak ada lagi menanggung dosa ketika di akhirat nanti.

Islam sangat mempermudah pernikahan, dan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat meminimalisir tindakan asusila. Islam menjaga suasana keimanan dengan menghindarkan media-media yang dapat memicu bangkitnya naluri dan penyimpangan pemenuhan naluri.

Dibalik normalisasi kemungkaran di atas jelas ada sistem yang berperan dan ada yang menjalankannya. Sistem demokrasi sudah jelas melanggengkan kemungkaran atas nama kebebasan sudah patutnya ditakedown dan beralih pada sistem Islam yang aturannya di buat oleh sang Pencipta kita. Tinggal mau ataukah tidak. Wallahu'alambisawwab

Sekularisme Mengikis Keimanan Kaum Intelektual

Oleh : Ross A.R | Aktivis Dakwah Medan Johor

Miris, pemberitaan tentang bagaimana pergaulan para milenial saat ini sungguh sangat ironis. Baru-baru saja jagad sosial media di gemparkan dengan fakta jatah mantan, kini muncul dengan istilah "ayam kampus'. Seakan tidak ada habisnya istilah-istilah dalam memanipulasi perzinahan. Dan mirisnya lagi itu melanda generasi muda yang seharusnya memberikan karya-karya terbaik nya.

Seperti yang dilansir oleh tribunnews.com.go.id (25/5/2022) sungguh sangat mengejutkan, video pengakuan seorang ayam kampus yang open BO (Boking Online), dibooking dosen dengan dibayar pakai nilai. Video yang berdurasi 34 menit 57 detik tersebut mengungkapkan bagaimana ia melayani pelanggan dan awal ia terjun ke lembah nista tersebut. "Ayam kampus", adalah sebutan umum bagi para mahasiswi yang tak hanya belajar dikampus, tapi juga menjajakan dirinya menjadi pekerja seks komersial (PSK) terselubung.

Jaringan prostitusi penyedia pekerja seks komersial yang juga mahasiswi atau lebih dikenal dengan sebutan "ayam kampus" dibongkar oleh aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur. Erwin (32), yang dibekuk sebagai selaku penyedia "ayam kampus" memasang tarif Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta untuk sekali kencan dengan wanita yang diasuhnya. Warga Jalan Perak Timur Surabaya itu ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jatim saat bertransaksi mengantar anak buahnya kepada pelanggan di sebuah hotel di Surabaya. Kompas.com.(12/12/2021).

Ayam kampus bukanlah fenomena baru, sebutan "ayam kampus", digunakan karena karakternya dalam masalah pemenuhan seksual adalah asal tubruk saja seperti binatang yaitu ayam. Dan ayam kampus adalah pelaku prostitusi berstatus mahasiswi disebuah perguruan tinggi yang pelanggannya dari kalangan kampus ataupun diluar kampus.

Merebaknya ayam kampus di berbagai perguruan tinggi tentunya sangat meresahkan. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu justru tercoreng.

Sungguh ironis, kalangan intelektual dan terdidik seperti mahasiswi justru banyak menjadi pelaku bisnis prostitusi. Kampus yang seharusnya menjadi " the guardian of morality", justru menjadi tempat ataupun sarana ayam kampus dan pelanggaran seksual lainnya. Perbedaan ayam kampus dengan pelaku prostitusi lainnya adalah tarif lebih mahal dan di pasarkan melalui media sosial.

Banyak hal yang membuat seorang mahasiswi memilih berprofesi sebagai ayam kampus. Sakit hati dan kecewa dengan kekasih nya, kurang kasih sayang dari keluarga yang tidak harmonis, faktor ekonomi, gaya hidup hedonis (mewah), hanya untuk bersenang-senang dalam memenuhi hasrat seksual.

Maraknya ayam kampus dan pelanggaran seksual lainnya adalah akibat dari penerapan liberalisme kapitalistik. Sebuah sistem hidup yang berasal dari sekularisme, ideologi yang mengabaikan ajaran agama (Islam), dan menempatkannya sebatas aspek ritual ibadah saja. Dan dalam ranah publik manusia membuat aturan sendiri, untuk semua aspek kehidupan.

Tentunya ini mengakibatkan manusia merasa bebas mengekspresikan keinginan dan nafsu serta bertindak sesukanya, meskipun bertentangan dengan akidahnya. Ketika nafsu lebih diutamakan, maka hukum aturan agamapun dikesampingkan.

Pemikiran kapitalistik juga mengajari generasi muda bahwa tujuan hidup adalah mengejar kesenangan materi dunia dengan mengabaikan halal-haram. Dengan prinsip kapitalisme meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Menjadikan generasi muda menjadi hedonis, Tuhan mereka pun adalah materi.

Berkembangnya ideologi kalitalisme - sekularisme menjadikan generasi muslim kehilangan bagaimana generasi muda yang seharusnya. Terlebih dengan semakin gencarnya upaya Barat untuk melancarkan perang pemikiran dan kebudayaan ke dunia Islam, akibatnya umat Islam pun semakin jauh dari ajaran Islam, baik pemikiran maupun hukum-hukumnya.

Seharusnya, sebagai perguruan tinggi bertugas menjaga moral dan pengemban ilmu. Akhirnya, berdampak buruk terhadap kampus akibat fenomena ayam kampus ini. Dan menurunkan citra positif kampus, serta akan terjadi kelumpuhan intelektualitas mahasiswi.

Dalam sistem Islam, setiap pelaku pelanggaran dalam interaksi pergaulan akan ditindak tegas dan adil hingga menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bergaul. Ini tentunya harus kembali pada keimanan dan ketakwaan sebagai seorang Muslim, serta ketaatan dan ketundukannya terhadap syariat Islam. Dengan keimanan dan ketakwaan setiap individu Muslim dan didukung oleh sistem pergaulan Islam, maka hal tersebut mampu dicegah, sebab perilaku tersebut adalah perilaku menyimpang dari ajaran Islam. Tentunya, peran negara sangat penting agar seluruh syariat Islam mampu diterapkan secara menyeluruh.

Sudah seharusnya para generasi muda saat ini mencontoh bagaimana para generasi muda Islam terdahulu, salah satunya sebagai contoh adalah bagaimana Muhammad Al Fatih mengukir prestasinya dalam menaklukkan kota konstantinopel pada saat usianya masih sangat muda. Selain itu, Sultan Muhammad Al Fatih sudah diangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 Tahun.

Dan mendapatkan julukan Al Fatih (sang penakluk) karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan dilakukan pada saat usianya masih 21 Tahun. Tidak hanya itu, Sultan Muhammad Al Fatih mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika dan menguasai 6 bahasa. Inilah prestasi gemilang pada generasi muda Islam.

Mendiskusikan Sistem Ekonomi Islam

Menurut al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah, ekonomi secara istilah adalah:

تدبير شؤون المال، إمّا بتكثيره وتأمينِ إيجاده، ويبحث فيه علم الاقتصاد، وإمّا بكيفية توزيعه، ويبحث فيه النظام الاقتصادي

Kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaannya, yang biasanya dibahas dalam ilmu ekonomi; maupun berhubungan dengan mekanisme pendistribusian harta kekayaan, yang biasanya dibahas dalam sistem ekonomi.

Dari definisi ini nampak jelas perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, meski dua-duanya membahas topik yang serupa, yakni tentang ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau penciptaan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya, yang artinya ilmu ekonomi bersifat universal, sebagaimana sains dan teknologi, tidak terpengaruh pandangan hidup tertentu.

Sedangkan, sistem ekonomi adalah pandangan, hukum atau paradigma yang membahas seputar distribusi kekayaan, pemilikan, serta bagaimana pengelolaannya; artinya sistem ekonomi bersifat spesifik, sebagai mana sebuah tsaqafah, dia tidak bebas nilai, karena terpengaruh akidah atau pandangan hidup tertentu.

Konsekuensinya, ilmu ekonomi bisa diambil oleh kaum muslim atau diserahkan kepada inovasi manusia, sedangkan untuk sistem ekonomi, kaum muslim hanya boleh menggunakan sistem ekonomi Islam, yang dibanguan berdasarkan akidah Islam. Adapun sistem ekonomi yang lain, misal: Kapitalisme dan Sosialisme, tidak bisa diambil dan diamalkan karena bertentangan dengan akidah Islam secara fundamental.

Akidah Islam Landasan Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan akidah Islam, seorang muslim meyakini bahwa Allah swt pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan, beserta hubungan semuanya itu dengan kehidupan sekarang maupun dengan kehidupan yang akan datang (akhirat dan hisab). Dengan keyakinannya ini, seorang muslim menyadari dia mesti terikat dengan hukum Allah swt, karena dia memahami segala perbuatannya, termasuk aktivitas dan kebijakannya dalam bidang ekonomi, pasti akan dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah swt (lihat: QS. Al-Hijr: 92-93; QS. Yunûs: 61).

Dengan demikian, seorang muslim sebelum melakukan sebuah perbuatan atau tindakan, baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya, mesti mengetahui terlebih dahulu hukum syara’ terkait perbuatan yang akan dikerjakannya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram; hukum-hukum tersebut semuanya muncul berdasarkan dalil syariah.

Masalah Ekonomi Prespektif Islam

Islam memandang masalah ekonomi yang dihadapi manusia, bersumber dari kesalahan distribusi kekayaan ditengah masyarakat, bukan karena kelangkaan (scarcity) barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sebab, akidah Islam mengajarkan bahwa setiap makhluk di bumi ini rezekinya sudah dijamin Allah swt (artinya): “Tiada satupun hewan melata di muka bumi ini, kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah.” (QS. Hûd [11]: 6). Karena itu termasuk penyesatan intelektual, jika berasumsi bahwa masalah ekonomi diakibatkan kelangkaan barang dan jasa. Justru faktanya, barang dan jasa sebenarnya cukup, hanya saja masalahnya ada pada mekanisme pendistribusiannya.

Kita melihat secara empiris, kekayaan terkadang menumpuk pada suatu keluarga, rezim, atau elit kelas tertentu, sedangkan mayoritas rakyat mengalami kekurangan kekayaan, padahal jika harta kekayaan tersebut didistribusikan secara syar’i maka kemiskinan tersebut bisa saja hilang. Allah swt berfirman (artinya): “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Disisi lain, kebutuhan manusia sepanjang zaman tetap sama, yaitu hanya membutuhkan sandang, papan, dan pangan. Yang berbeda sebenarnya hanya pada kualitas sandang, papan, dan pangannya. Bukan pada jumlahnya.

Asas Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam dibangun diatas tiga asas penting: (1) Kepemilikan; (2) Pengelolaan kepemilikan; dan (3) Distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Dengan ketiga perkara ini, sisten ekonomi Islam menyelesaikan problem ekonomi yang terjadi di dunia.

Asas Pertama: Kepemilikan

Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah, artinya Allah adalah pemilik segala sesuatu (QS. An-Nûr [24]: 33). Namun Allah swt telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, memperbanyak, serta memiliki harta tersebut (QS. Al-Hadîd [57]: 7). Karena itu kepemilikan (al-milkiyyah) adalah izin pembuat Syariat untuk memanfaatkan zat tertentu. Yang dimaksud izin adalah hukum syara’, pembuat syariat adalah Allah swt, sedangkan zat adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Perlu dipahami, dalam Islam hukum kepemilikan harta kekayaan tidak dibatasi ukuran kuantitas, tetapi dibatasi tatacara atau mekanisme tertentu. Hal ini sesuai fitrah manusia dan sangat proporsional. Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yakni: (1) kepemilikan individu (private ownership), (2) kepemilikan umum (public property), dan (3) kepemilikan negara (state property).

Kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah) adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memastikan adanya kesempatan bagi pemiliknya –sesuai hukum tersebut– memanfaatkan sesuatu, serta memperoleh kompensasi darinya. Atau izin pembuat syariat (Allah swt) bagi individu untuk memanfaatkan benda.

Hak kepemilikan individu merupakan hak syar’i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, misal: mobil, motor, tanah, dan uang tunai. Hak ini dijaga dan diatur syariah Islam. Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara’ menetapkan adanya sanksi sebagai tindakan preventif bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut.

Harta yang boleh dimiliki oleh individu bukanlah harta milik negara, maupun milik umum, atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Syariat Islam membatasi sebab-sebab kepemilikan harta bagi individu dengan lima sebab, yaitu:

(1) Bekerja, dalam perdagangan, perindustrian, maupun pertanian. Syariah menentukan secara rinci masalah ini dalam beragam kitab fikih muktabar, dalam konteks ini meliputi: a) Menghidupkan tanah mati; b) Menggali kandungan dalam perut bumi ataupun udara, yang kuantitasnya terbatas, misal rikaz; c) Berburu; d) Samsarah (makelar) dan dalalah (pemandu); e) Mudharabah (kerjasama bisnis); f) Musaqat (mengairi pertanian); dan g) Ijarah (kontrak kerja).

(2) Warisan, sebagaimana penjelasan dalam kitab fikih..

(3) Kebutuhan akan harta demi menyambung hidup; Misal, terpaksa mencuri saat masa kelaparan atau krisis. Rasul saw bersabda (artinya): “Tidak ada hukum potong tangan (bagi pencuri) pada masa-masa kelaparan. (HR. Al-Khatib al-Baghdadi dari Abu Umamah, Kanzul Ummal, no. 13333).

(4) Pemberian harta negara kepada rakyat (subsidi); Misal: Khalifah Umar ra. pernah memberi para petani Irak harta dari Baitul Mal, yang bisa membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa mesti dikembalikan kepada Negara.

(5) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Misal: a) hadiah, hibah, dan wasiat; b) Ganti rugi kemadharatan yang menimpa seseorang, seperti: Diyat (tebusan/denda) pembunuhan atau luka fisik; c) Mendapat mahar dan harta lainnya dalam akad nikah bagi istri; d) Barang temuan (luqathah); e) Santunan bagi Khalifah dan pejabat pemerintahannya, seperti yang terjadi pada Khalifah Abu Bakar ra. Beliau memperoleh santunan, karena menahan dirinya dari berbisnis ketika beliau diminta fokus pada urusan seluruh kaum muslim, sahabat pun mendiamkan alias menyepakatinya.

Kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘âmmah) adalah izin pembuat Syariat (Allah swt) kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Berbagai benda yang termasuk kategori kepemilikan umum, adalah benda-benda yang dinyatakan pembuat syariat memang diperuntukan bagi suatu komunitas masyarakat, dan Allah swt melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja (privatisasi). Benda-benda tersebut terwujud dalam tiga hal berikut:

(1) Sesuatu yang termasuk fasilitas umum, ketika tidak tersedia di suatu negeri atau suatu masyarakat, maka bisa menimbulkan kekacauan dan sengketa dalam mencarinya. Seperti: air, padang rumput, dan api. Rasul saw, bersabda (artinya): “Kaum Muslim mempuyai kepentingan bersama dalam tiga perkara, yaitu: Padang, Air dan Api.” (HR. Abu Dawud, no. 3479).

(2) Termasuk kepemilikan umum adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, misal: alat pengebor air yang dibutuhkan masyarakat umum, serta pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkannya. Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya.

(3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Misalnya: tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya, adalah riwayat Abyadh bin Hamal al-Maziniy, bahwa Abyadh meminta kepada Rasul saw untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada Rasul, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasul kemudian berkata (artinya), “Tariklah kembali tambang tersebut darinya.” (HR. At-Tirmidzi, no. 1301). Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. Adapun bila sebuah komoditi jumlahnya sedikit dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu, artinya boleh dimiliki pribadi.

(4) Segala fasilitas yang secara alami tidak bisa dimiliki dan didominasi individu. Seperti: jalan umum, sungai, teluk, laut, danau, mesjid, sekolah negeri, dan lapangan umum, Rasul saw bersabda (artinya): “Tidak ada proteksi (terhadap fasilitas umum) kecuali oleh Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim). Makna hadits ini adalah, tidak ada hak bagi seorangpun untuk memberikan batasan (proteksi) atau pagar (mengkapling) segala sesuatu yang memang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Kepemilikan Negara (milkiyyah ad-daulah) adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan (diserahkan) kepada Khalifah selaku kepala negara. Atau, seluruh harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat dan ijtihad Khalifah.

Karena itu, harta milik negara merupakan harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, karena sifat harta tersebut yang memang bisa dimiliki secara personal. Namun, harta tersebut terkadang tekait sekali dengan hak atau kebutuhan kaum muslim secara umum. Sehingga pengelolaannya menjadi milik negara, dalam hal ini pengelolaannya berdasarkan pandangan dan ijtihad Kepala Negara. Yang termasuk kepemilikan negara adalah: (1) Ghanimah; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) Harta orang-orang murtad; (5) Harta orang yang tidak memiliki ahli waris; (6) Gedung dan kompleks pejabat negara, yang dibangun oleh Negara; (7) Tanah-tanah yang dimiliki oleh negara; dan (8) Dharibah.

Asas Kedua: Pengelolaan Kepemilikan

Pengeloaan kepemilikan adalah cara yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Artinya, setelah manusia memiliki harta melalui sebab-sebab kepemilikan yang disebutkan sebelumnya, maka manusia tentu akan mengelola kepemilikan harta yang dia miliki, dalam konteks ini manusia dalam mengelola hartanya mesti tetap sesuai dengan ketentuan syariah, manusia tidak bisa bebas seenaknya dalam mengelola hartanya. Pengelolaan kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam, dilakukan dengan dua cara: (1) pengembangan kepemilikan (tanmiyyah al-milkiyyah), dan (2) penggunaan harta (infâq al-mâl).

Pengembangan Kepemilikan

Pengembangan kepemilikan terkait dengan mekanisme yang digunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Dalam konteks sekarang dikenal dengan pemanfaatan harta untuk keperluan produktif. Disini digunakan istilah pengembangan kepemilikan bukan pengembangan harta, karena pengembangan harta biasanya terkait dengan alat dan teknik produsksi, sedangkan pengembangan kepemilikan terkait dengan mekanisme. Masalah alat dan teknik produksi, Islam menyerahkannya kepada manusia. Dalam konteks ini, terdapat dua kriteria dalam pengembangan kepemilikan: (1) Pengembangan kepemilikan sesuai syariah (mubah); dan (2) Pengembangan kepemilikan yang tidak sesuai syariah (haram).

Pengembangan Kepemilikan Sesuai Syariah : (1) Perdagangan tanpa Riba (QS. Al-Baqarah: 275), meliputi: Perdagangan dalam negeri; dan perdagangan luar negeri.

(2) Bidang Industri (manufaktur), diperbolehkan sesuai taqrir atau persetujuan Rasul saw atas aktivitas industri pada masanya: seperti pembuatan cincin Nabi saw (HR. Al-Bukhari, no. 5427; Muslim, no. 3898); pembuatan mimbar (HR. Al-Bukhari, no. 429), dll. Hukum sebuah pabrik industri mengikuti hukum komoditi yang diproduksinya; jika produknya barang haram maka pabriknya ikut mejadi haram; jika produknya halal, maka pabriknya ikut menjadi halal. Hal ini sesuai aplikasi kaidah syara’.

(3) Bidang pertanian: a) Menghidupkan tanah mati, Rasul saw bersabda (artinya): “Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Al-Bukhari, dan Abu Dawud, no. 2671). Ijma’ sahabat menyatakan, siapapun yang menelantarkan tanah selama 3 tahun, maka tanah itu mesti diambil dari pemiliknya, lalu diberikan kepada yang lain. (Riwayat Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, berdasarkan ucapan Umar bin al-Khattab ra). b) Mengelola pertanian & larangan menyewakan tanah, Rasul saw (artnya): “Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila dia menelantarkannya, maka hendaknya tanah tersebut diambil darinya.” (HR. Al-Bukhari, no. 2172). Karena itu mubah mengelola sendiri tanahnya, namun menyewakan tanah adalah haram (HR. Muslim, no. 2864; An-Nasai, no. 3802 dll).

(4) Syirkah atau kerjasama bisnis (HR. Al-Bukhari, no. 2317, Abu Dawud, no. 2936) yakni: Suatu akad (transaksi) antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bersifat finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Ada lima macam syirkah dalam fikih Islam: a) syirkah inân: syirkah antara dua pihak atau lebih, masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. b) syirkah abdân: syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja, tanpa konstribusi modal; c) syirkah mudhârabah: syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal; d) syirkah wujûh: syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan konstribusi kerja, dengan pihak ketiga yang memberikan konstribusi modal, atau syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak; dan e) syirkah mufâwadhah: syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah tadi.

Pengembangan Kepemilikan Tidak Sesuai Syariah : (1) Pengembangan perseroan model Kapitalisme. Meliputi: (a) Firma; (b) Perseroan Terbatas (PT); (c) Koperasi; (d) Asuransi; dan (e) Bursa Saham. Semua ini diharamkan, sebab faktanya bertentangan dengan ketentuan Syirkah dalam Islam yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut An-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al-Islâm. Perseroan terbatas batil karena: a) Tidak ada dua pihak yang berakad sempurna (ijab qabul), pendiri hanya membuat syarat, lalu pihak yang ingin bergabung menandatangani akte dan mendaftaran dengan membeli saham. Jadi hanya ada qabul saja, tidak ada ijab; b) Tidak ada pengelola riil yang melakukan usaha, yang ada hanya pemodal saja, sedangkan pengelolaan diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad (misal: direksi); dan c) Perseroan yang bersifat abadi bertentangan dengan syara’, padahal seharusnya perseroan bisa bubar jika terdapat alasan yang dibenarkan syara.

(2) Riba dalam utang-piutang. Riba ini dikenal dengan istilah riba nasi’ah, yang bermakna: tambahan atau ‘premi’ yang harus diberikan penghutang karena telah diberi waktu untuk membayar hutangnya. Sistem ekonomi Islam mengharamkan terlibat dengan riba tersebut. (QS. Al-Baqarah: 275 & 279; HR. Muslim, no. 2990).

(3) Riba dalam jual beli dan valuta asing (valas). Riba fadhal adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi tukar-menukar/jual-beli barang-barang tertentu. Riba fadhal tidak akan terjadi pada praktik jual beli dan salam (pesanan), kecuali pada enam barang: (a) kurma, (b) qamh, (c) sya’îr, (d) garam, (e) emas, dan (f) perak. Dalam melakukan jual-beli atau salam (pesanan) terhadap keenam jenis barang tersebut, harus dengan ukuran setimbang dan harus kontan, kelebihan yang diambil dari proses transaksi tersebut adalah riba (HR. Muslim, no. 2969). Adapun yang berkaitan dengan mata uang, ialah pada emas dan perak. As-Sunnah mengharamkan riba fadhal yang terjadi pada transaksi mata uang (HR. Al-Bukhari, no. 2031, 2029; Sunan at-Tirmidzi, no. 1162, dll).

(4) Perjudian dengan segala jenisnya. Hal ini diharamkan syariah, misal: kasino-kasino, togel, dll. (QS. Al-Mâidah [5]: 90-91).

(5) Penimbunan: Sebuah cara yang dilakukan penimbun, yakni mengumpulkan barang-barang, lalu menunggu naiknya harga barang tersebut, sehingga ia jual dengan harga tinggi, yang mengakibatkan masyarakat sulit membelinya. Rasul saw bersabda (artinya): “Siapa saja yang melakukan penimbunan, dia telah berbuat salah. (HR. Muslim, no. 3012).

(6) Manipulasi keji dalam harga (al-gabn al-fâhisy). Yakni, membeli dengan harga yang sangat jauh dari harga rata-rata, sementara pihak yang dimanipulasi ini tidak mengetahui harga pasar. (HR. Al-Bukhari, no. 1974).

(7) Penipuan dalam Jual Beli (tadlîs fi al-bai’). Penipuan ini bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli; penipuan pihak penjual adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya; penipuan pihak pembeli adalah apabila pembeli memanipulasi alat pembayaran. (HR. Al-Bukhari, no. 2004; Ibnu Majah, no. 2237).

(8) Menyewakan Lahan Pertanian. Rasul saw bersabda (artinya): “Rasul saw melarang menyewakan lahan pertanian.” (HR. Al-Bukhari, no. 2124; Muslim, no. 2882).

(9) Pengembangan Industri dan Bisnis yang haram. Kaidah syara’ menyatakan: “Hukum sebuah pabrik-industri mengikuti hukum produk yang di keluarkannya.” Artinya, jika ada pabrik atau bisnis yang memproduksi miras, daging babi, pelacuran dll. Maka status pabrik-industri atau bisnis tersebut haram hukumnya, karena memproduksi sesuatu yang diharamkan.

(10) Pematokan harga (tas’îr). Pematokan atau pembatasan harga biasanya dilakukan penguasa melalui departemen atau instansi terkait. Dalam praktik, pembatasan harga itu ada dua bentuk: (a) pematokan harga maksimum atau harga tertinggi, yaitu dengan mematok harga tertinggi; penjual tidak boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi; (b) pematokan harga minimum atau harga terendah, yaitu dengan mematok harga terendah; pedagang dilarang membeli dengan harga yang lebih rendah. Pematokan harga statusnya haram berdasarkan Sunnah, Anas ra, menuturkan (artinya): Harga meroket pada masa Rasulullah saw. Lalu mereka (para Sahabat) meminta, “Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami.” Beliau saw menjawab, “Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menentukan Harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki; sementara aku sungguh ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” (HR. At-Tirmidzi, no. 1235; Ibnu Majah, no. 2191; Ad-Darimi, no. 2600 dan Ahmad, no. 12131).

Penggunaan Harta

Dalam Islam pengelolaan yang dilakukan melalui penggunaan atau pengeluaran harta (infâq al-mâl) tanpa kompensasi, dilakukan dengan beberapa cara:

(1) Mengeluarkan harta Zakat, sebagai kewajiban setiap individu yang terkena beban kewajiban ini;

(2) Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk keluarga yang harus dinafkahi seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, yang hukumnya adalah wajib;

(3) Silaturahim, saling memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah;

(4) Sedekah untuk fakir dan orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunnah;

(5) Hibah dari seseorang kepada orang lain semasa hidup, atau wasiat ketika yang bersangkutan meninggal;

(6) Mengeluarkan harta demi keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para shahabat Nabi, saat perang Tabuk dan perang lainnya, hukumnya adalah fardhu kifayah;

(7) Pengeluaran harta oleh daulah Islam, dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab negara, misalnya memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan, sebagaimana pernah terjadi pada ‘amm ar-ramâdah (tahun paceklik) di masa Umar bin Khattab ra. Contoh lainnya: memberikan bantuan kepada orang yang memohon pertolongan dalam kondisi terjadinya gempa bumi, banjir, ataupun serangan musuh dari luar daulah.

Dalam menggunakan harta, Islam juga melarang beberapa hal berikut:

(1) Israf dan Tabdzir (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam kemaksiatan. (QS. Al-A’râf: 31; Al-Isrâ’: 27);

(2) Risywah (suap), yaitu suap kepada orang yang memiliki wewenang melaksanakan suatu urusan tertentu, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa, agar pejabat atau penguasa tersebut memudahkan atau melaksanakan urusan, padahal mestinya tidak boleh disuap. Rasul saw bersabda: “Laknat Allah bagi penyuap dan penerima suap.” (HR. Khamsah kecuali an-Nasâ’i dan di shahihkan oleh At-Tirmidzi);

(3) Berfoya-foya (tarf), yakni bermewah-mewah atau berfoya-foya dengan membelanjakan hartanya untuk perbuatan penyalahgunaan nikmat, maksiat, sombong, dan membangkang pada Allah swt. (QS. Al-Hûd: 116; Al-Mu’minûn: 64;

(4) Kikir (al-bukhl) dan Pelit (taqtir), yakni tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim. Misal: tidak mengeluarkan zakat dan nafkah yang wajib untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan. (QS. An-Nisâ’: 37; Al-Furqân: 67).

Asas Ketiga: Distribusi Kekayaan

Asas terakhir dalam sistem ekonomi Islam, adalah distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat, asas ini merupakan klimaks dari penerapan dua asas sebelumnya. Asas ini menurut beberapa literatur, dapat diklasifikasikan menjadi dua mekanisme: (1) Distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi; dan (2) distribusi kekayaan melalui mekanisme non ekonomi.

Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa macam-macam kegiatan pengembangan kepemilikan dalam ragam muamalah dan sebab-sebab kepemilikan. Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi ini, antara lain:

(1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu. Misal: bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

(2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (tanmiyyah al-milkiyyah) melalui kegiatan investasi sehat. Misal: dengan syirkah inan, mudharabah, dll.

(3) Larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun dikeluarkan zakatnya (QS. At-Taubah [9]: 34). Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.

(4) Mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja, misalnya dengan memeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan atau perekonomian riil.

(5) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi dan menghambat pasar untuk mendistrbusikan kekayaan.

(6) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. Semua ini secara sistemik akan mengakumulasikan kekayaan pada pihak yang kuat semata. Seperti: penguasa atau konglomerat hitam.

(7) Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum yang dikelola negara. Seperti: hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Mekanisme Non Ekonomi

Mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif, misalnya pemberian (hibah, shadaqah, zakat, dll) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan melengkapi mekanisme ekonomi. Yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Baik karena sebab-sebab alamiah maupun non-alamiah.

Mekanisme non ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi antara lain:

(1) Pemberian harta negara (baik yang bergerak atau yang tidak bergerak) kepada warga negara yang dinilai memerlukan.

(2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.

(3) Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.

(4) Pembagian harta waris kepada ahli waris.

(5) Ganti rugi berupa harta terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

(6) Distribusi harta melalui penguasaan barang temuan, dan lain-lain. (Disadur dari Studi Islam Paradigma Komprehensif, 2014: h. 287-313).

Demikianlah gambaran sistem ekonomi Islam. Wallahu ‘alam.

Yan S. Prasetiadi 22 Syawwal 1443 H

Arab Saudi Kian Liberal, Aturan Agama Makin Dilanggar

Oleh: Aini Rahmalia, S.Si.

Arab Saudi adalah sebuah negara yang di dalamnya terdapat tempat suci yaitu Baitullah yang dijadikan kiblat oleh semua kaum muslimin di dunia. Dan tempat yang ingin dikunjungi oleh umat muslim untuk menunaikan rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji. Negara yang dulu menjadi tempat diutusnya Nabi Mahammad saw. kekasih Allah SWT. dalam mengemban risalah Islam, dan di sana pula tempat diturunkannya kitab suci Al Qur'an. Dan masih banyak lagi. keistimewaan–keistimewaan yang ada di Negara Arab. Namun sayang, ternyata negara yang memiliki banyak kemuliaan islam tak menjamin dapat menjaga agama islam, hingga melanggar aturan islam.

Arab Saudi dulu dikenal sebagai negara yang sangat konservatif terhadap agama, melarang musik, menjaga pakaian wanita dan kehormatan wanita. Namun nyatanya kini semua itu mulai berangsur-angsur hilang, berubah menjadi negara modern alias liberal dan terbuka. Bahkan kini mulai terjadi pengurangan beberapa struktur sosial yang ketat akibat modernisasi dan kebebasan berpendapat.

Dilansir dari, CNN indonesia (17/12/21) Sejak tahun 2017 Kerajaan Arab Saudi dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) melakukan revisi aturan-aturan keagamaan yang konservatif. Menurut Yon Machmudi selaku Pengamat Hubungan Internasional, mengatakan hal itu dilakukan karena dipengaruhi keinginan MBS untuk memodernisasi Negara Arab Saudi dan menjadi tempat yang nyaman bagi para pengunjung dari Barat guna menumbuhkan ekonomi dari sektor non minyak. Seperti sektor hiburan dan pariwisata akan dijadikan sektor pendapatan negara.

Bahkan saat ini penguasa Arab Saudi tidak lagi mengatur urusan pakaian wanita hingga dibolehkan menggunakan bikini. Terbukti oleh salah satu wanita warga Arab Saudi dapat menghabiskan waktu di Pantai Murni Jeddah dengan kekasihnya. Ia bahkan dapat berdansa dengan kekasihnya di pasir putih Laut Merah diiringi musik. Tak hanya itu, terlihat juga pengunjung berenang dengan mengenakan bikini dan menari mengikuti musik Barat sambil berpelukan dengan pasangannya. Naudzubillah mindzalik. Belum cukup sampai di situ, sudah hampir dua tahun yang lalu pasangan asing yang belum menikah (bukan mahram) diperbolehkan untuk menginap di hotel.

Fakta-fakta di atas sudah membuktikan bahwa Arab Saudi sudah semakin liberal dengan melanggar aturan – aturan islam mulai dari aturan pakaian wanita, wanita dalam ranah publik dan bebas mengadakan konser musik. Dan yang lebih disayangkan lagi, bahwa penguasa melakukan hal tersebut hanya demi untuk menunjang pendapatan negara.

Padahal Allah SWT. sudah melimpahkan di tanah Arab segudang sumberdaya alam seperti minyak, belum lagi pendapatan dari aktivitas ibadah haji seluruh kaum muslimin di dunia. Namun penguasa masih saja merasa haus dan rakus terhadap kekayaan, hingga dengan mudahnya menghilangkan kemuliaan-kemuliaan tersebut.

Ini menjadi bukti bahwa sekuat apapun negara menjaga agama dan selama menggunakan sistem yang berlaian dengan Islam, tak akan mungkin mampu bertahan. Sama halnya dengan kondisi Arab saat ini, aturan-aturan Islam yang diterapkan untuk mejaga akidah Islam semakin menghilang tergerus dengan Sistem Kapitalis yang diterapkan. Sistem Kapitalis berhasil mengubah dasar sebuah negara yang condong kepada Islam semakin menghilang dan berubah ke arah liberal (bebas). Aturan-aturan Islam yang dianggap kolot diubah agar lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Semakin lama budaya dan tsaqofah islam akan semakin terkikis ketika penguasa mulai membuka sektor pariwisata dan hiburan. Penduduk barat akan berbondong-bondong memasuki negara Arab dengan membawa segudang budaya dan tsaqofah Barat yang berbahaya bagi umat muslim di sana.

Maka jelas akidah Islam tak akan terjaga ketika sistem yang diterapkan bukan Sistem Islam. Sungguh miris, cara pandang penguasa saat ini, dengan mudah melepas hukum akhirat demi kepentingan duniawi semata.

Sistem Islam yang mampu menjaga akidah Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang didalamnya terdapat akidah dan nidzom (aturan). Nidzom diterapkan untuk menjaga akidah. Inilah yang dikatakan antara akidah dan aturan berjalan dengan satu tujuan. Penguasa akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Sehingga umat Islam mampu menjalankan seluruh aturan Islam secara sempurna.

Wa’allahu a’lam bishowab

Mitigasi Dalam Pengendalian Wabah PMK

Oleh : Hani Handayani (Pemerhati Kebijakan Sosial)

Negeri ini seperti belum bisa benar-benar terbebas dari wabah. Setelah wabah covid-19 yang melanda negeri ini selama lebih dua tahun mulai reda, masyarakat kembali dibuat risau dengan wabah yang menyerang mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, atau dikenal dengan penyakit mulut kuku (PMK).

PMK adalah penyakit transboudary atau penyakit yang tidak mengenal batas wilayah dan menyebar dengan cepat. Infeksi penularan PMK ini sangat cepat yakni 1-14 hari. Hewan yang terinfeksi akan sulit makan inilah yang akan menyebabkan kematian pada hewan bila tidak ditangani secara baik. Penularan infeksi PMK ini bisa terjadi melalui udara dengan jarak 100-200 kilometer dan infeksi ini belum ada obatnya.

Mengutip dari laman kompas.com (13/6/2022), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Drh H Muhammmad Munawaroh MM mengatakan, penyakit PMK ini harus menjadi fokus oleh para peternak hewan terutama sapi. Hal ini dikarenakan sebanyak 1.247 hewan ternak di daerah Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto dan Aceh Tamiang dilaporkan terinfeksi penyakit ini. Belum lagi di wilayah lain seperti Yogyakarta, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Jawa barat.

Dengan adanya kasus ini maka PDHI meminta pihak terkait agar lalu lintas hewan ternak dilockdwon agar penyebaran dapat dikendalikan. Diharapkan juga pemerintah bisa menyediakan pintu khusus ternak yang dilengkapi dengan disinfeksi dan menyediakan tenaga kesehatan yang bisa memeriksa ternak-ternak tersebut.

Pernah Ada Kasus

Kembalinya infeksi PMK pada hewan ternak ini di Indonesia merupakan hal yang membuat pemerintah “malu”. Hal ini karena Indonesia sudah mendeklarasikan terbebas dari PMK pada tahun 1986. Di era Presiden Suharto dilakukan vaksinasi masal pada tahun 1974 hingga di tahun 1980-1982 tidak ditemukan lagi kasus PMK. Namun di tahun 1983 wabah ini terjadi kembali di Blora, Jawa Tengah namun, dikendalikan dengan pemberian vaksin yang di impor dari Australia.

Mengutip tulisan Dahlan Iskan, yang menceritakan bahwa temannya seorang dokter hewan Indro Cahyono. Mendapatkan proyek untuk meneliti PMK ditahun 2007, hasil penelitiannya dari 20 persen sampel yang diambilnya ternyata telah memiliki antibodi. Kesimpulan penelitiannya bahwa sapi-sapi yang diambil sempelnya pernah tertular PMK dan sembuh yang akhirnya menciptakan antibodi.

Laporan hasil penelitiannya membuat gempar, tetapi beliau di suruh diam karena bisa membuat malu Indonesia. Akhirnya dibuatlah penelitian tandingan untuk menyenangkan pihak yang harus disenangi. Jelas hasil penelitian tersebut menyatakan di Indonesia tidak ditemukan PMK, hasil ini membuat pedang daging besar dari Australia senang.

Dampak Kapitalisme

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), akan ada dampak ekonomi yang besar dan signifikan, dari sisi produksi susu sapi atau daging sapi. Ini pula yang disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan agar pemerintah bergerak cepat demi menjaga keamanan pangan nasional. Ia pun mengatakan ini kegagalan pemerintah dalam melakukan deteksi dini PMK yang merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti dunia.

Munculnya PMK kembali tak lepas dari kebijakan impor dari negara-negara yang tidak bebas PMK maka pemerintah harus bertanggung jawab. Hal ini berakibat fatal dengan bobol-nya pertahanan PMK. Terlebih impor daging ini telah diserahkan kepada swasta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 2022 lalu.

Kebijakan ini beralasan untuk perluasan impor kepada swasta dikarenakan kenaikan harga impor dagi sapi dari Australia. Inilah konsekuensinya saat negeri tergantung impor pada negara lain, menyebabkan harga ditentukan negara pengimpor.

Permasalahan saat ini tidak dipungkiri akibat penerapan sistem yang salah. Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini membuat para kapital berkuasa dalam menentukan harga. Terlebih urusan pangan di serahkan kepada pihak asing atau swasta tentu mereka akan mencari keuntungan semata. Permasalahan yang terjadi terhadap rakyat bukan menjadi prioritas para pemilik modal.

Pandangan Islam

Hewan ternak seperti sapi dan kambing merupakan hewan yang dibutuhkan umat Islam terlebih menjelang Hari raya Idul Adha. Umat Muslim yang mampu untuk berkurban akan membeli hewan kurban berupa sapi atau kambing, dengan terjadi Infeksi PKM pada hewan ternak ini membuat kekhawatiran bagi umat Muslim untuk membelinya. Maka di sini diperlukan peran pemerintah agar kondisi ini dapat segera di kendalikan.

Impor hewan ternak bukanlah solusi, tetapi bagaimana seharusnya pemerintah mampu membantu masyarakat agar peternakan di negeri ini berkembang dengan baik. Mulai dari membudidayakan hingga memproduksi pakan ternak hingga kebutuhan rakyat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Maka dibutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab atas berbagai urusan umat sebagaimana hadis Rasulullah Saw, “imam adalah laksana penggembala, dan dia akan diminta pertanggung jawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad. Pemimpin seperti ini hanya ada dalam sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Wallahu a’lam

Sampah, Konsumerisme dan Problem Kapitalistik

Oleh : Verawati S.Pd (Pegiat Literasi dan Member AMK)

Habis lebaran terbitlah sampah. Tumpukan sampah menjadi pemandangan tak sedap di berbagai sudut jalan. Baik di kota maupun desa di negeri ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya, apa hal yang menjadi dasar penyebabnya?

Hampir di berbagai media online memberitakan problem sampah ini. Setelah Lebaran 1443 Hijriah sejak H-1 hingga H+5, debit sampah di Kota Tasikmalaya bertambah yang diperkirakan hingga tiga kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Tumpukan-tumpukan sampah terlihat hampir di setiap trotoar ruas-ruas jalan yang ada di kota ini. (Kabarpriangan.com,9 Mei 2022)

Media lainnya, Di balik euforia hari raya yang lebih meriah dibanding dua tahun inibelakangan, ada lonjakan volume sampah yang perlu diantisipasi. Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan, selain mengantisipasi kepadatan dan kemacetan di hari raya, langkah antisipasi lonjakan volume sampah juga akan menjadi upaya yang diprioritaskan Jawa Barat.(Republika.co.id/2/5/2022)

Sebenarnya masalah penumpukan sampah tidak hanya terjadi saat lebaran. Di hari-hari biasa pun masalah sampah seolah tak berakhir. Berbagai elemen yang peduli lingkungan hidup terus menggalakkan pengurangan sampah. Demikian juga dengan pemerintah. Terutama masing-masing pemerintah kota atau daerah. Seperti di Bogor, tidak ada lagi plastik saat berbelanja di supermarket atau minimarket. Bahkan banyak Pemkot atau Pemda menggalakkan bank sampah.

Namun, semua usaha di atas terhalang oleh kapitalisme yang konsumerisme. Kapitalisme mendorong masyarakat bersifat konsumtif. Masyarakat didorong untuk membeli berbagai barang yang tidak semua barang tersebut diperlukan. Kapitalisme dengan manis menyodorkan berbagai iklan dan kemudahan berbelanja. Baik online maupun offline. Sehingga memunculkan kebutuhan semu.

Menurut Ustadzah Dedeh Wahidah Ahmad. Cara-cara kapitalisme menciptakan kebutuhan semu adalah pertama, mengubah pemikiran terkait makna bahagia. Dikatakan bahagia itu jika memiliki barang yang baru dan bermerek. Kedua, yaitu menghujani masyarakat dengan rangsangan-rangsangan yang menguatkan keinginan menjadi kebutuhan. Seperti dengan banyaknya iklan di berbagai media.

Dengan demikian, selama sistem yang dianut adalah kapitalisme maka konsumerisme akan tatap ada. Salah satu efeknya adalah banyaknya sampah. Walhasil, masalah sampah ini adalah masalah sistemik. Bukan hanya persoalan individu dan masyarakat saja. Akan tetapi menyangkut aturan hidup yang dianut.

Berbeda dengan Islam. Islam tidak melarang manusia untuk belanja. Artinya tidak dianjurkan pelit, tetapi tidak juga berlebihan dalam membelanjakan harta. Sebagaimana dalam QS Al-Isra’ ayat 29. (artinya) “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud dari “israf” (berlebihan) adalah membelanjakan harta dengan cara menghambur-hamburkan dan melebihi kadar yang dibutuhkan. Adapun “taqtir” adalah memangkas pembelanjaan harta sehingga kebutuhan sendiri saja tidak tercukupi. (Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’anil Adzim, 5/608).

Masyarakat Islam juga didorong untuk menjaga kebersihan. Sebab kebersihan bagian dari iman. Saling mengingatkan jika ada yang membuang sampah sembarang. Negara pun akan menyediakan tempat pembuangan sampah yang mudah dan gratis. Serta pengolahan sampah yang baik.

Gambaran ini bisa dilihat dari sejarah, bagaimana kota-kota yang berada dalam negara Islam. Seperti kita Cordoba, Granada dan Bagdad. Semuanya adalah kota yang terkenal indah dan bersih serta rapi.

Pada masa Khilafah Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibukota Andalusia yang Muslim. Kota ini dikelilingi dengan taman-taman hijau. Pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Lorong-lorongnya dialasi dengan batu ubin. Sampah-sampah disingkirkan dari jalan-jalan. Penduduknya lebih dari satu juta jiwa. (Alwaie.id)

Demikianlah Islam mampu menciptakan keselarasan hidup. Menentramkan jiwa dan memberikan kebaikan tidak hanya manusia tapi juga untuk alam semesta. Semoga peradaban Islam kembali berjaya.

Wallahu ‘alam bish-showab