#ylbhi

JAKARTA, Cinews.id – Website milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diretas dan tidak dapat diakses, pada Senin (6/1/2025). Peretasan ini adalah ketiga kalinya dialami YLBHI sejak Oktober 2024, di mana situs tersebut kerap mempublikasikan siaran pers salah satunya mengenai situasi hukum dan HAM. Senin, 6 Januari 2025, halaman depan website YLBHI tidak dapat diakses publik. Gambar…

JAKARTA, Cinews.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyayangkan langkah Polri yang menaikan pangkat sejumlah anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. “Bahkan kemudian seperti yang terjadi hari ini, enam pejabat kepolisian yang terlibat dalam kasus Sambo itu justru naik pangkat. Ini menunjukkan bagaimana impunitas itu…

Istilah Darurat Militer Muhadjir dan Mahfud

Kliktangerang.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy soal situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19 dan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan…

Tolak RKUHP, YLBHI Desak DPR-Pemerintah Kaji Ulang Pasal Kontroversial

IDTODAY.CO – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah untuk mendengarkan masukan dari koalisi masyarakat sipil. Demikian juga, mereka meminta DPR dan pemerintah untuk segera membahas ulang, sebelum dilakukan pengesahan terkait pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, dalam diskusi bertajuk ‘Apa Kabar…

Dinilai Ada Pasal-Pasal Kontroversial, YLBH Minta DPR-Pemerintah Bahas Ulang RUU KUHP

IDTODAY.CO – Sejumlah pasal dalam RUU KUHP dinilai kontroversial. Oleh sebab itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta DPR dan pemerintah membahas ulang pasal-pasal tersebut sebelum mengesahkannya. YLBHI meminta pemerintah mendengarkan masukan dari koalisi masyarakat sipil.

“Dalam kondisi seperti sekarang maka kita harus tolak. Kenapa? karena DPR dan pemerintah menganggap…

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik kebijakan Mahkamah Agung (MA) soal tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri.

KABARINT.COM, JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik kebijakan Mahkamah Agung (MA) soal tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 7 Februari 2020 tersebut terdapat aturan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”.

Menurut Asfinawati, hal…