#updatesistem

Lagi rame kisruh PPDB zonasi di berbagai media eh tetiba muncul capture an artikel ini di instagram. Sontak mengundang gelak tawa membaca komentar para netizen negeri ini. Awalnya kukira ini hanya editan lalu ditambah caption yang mengundang pembaca selidik ada laman artikel kom**si*na di pojok kiri foto tersebut berhubung penasaran akan kebenaran capture an ini iseng kucari di laman artikel tersebut. Dan ternyata ada ! :D

Yang penasaran dibaca sampai tuntas ya guys biar ga terjadi salah paham :)

Intinya masih terkait zonasi dalam PPDB yang lagi panas-panasnya. Sudah 3 tahun masih belum tersolusikan dengan baik sistem ini. Untuk pemerataan sekolah katanya, Setuju. Namun apa fasilitas sekolah sudah merata semuanya ? Apa kapasitas sekolah sudah diperhitungkan ? Wali murid paham betul akan ini karena melihat secara langsung sistem yang masih belum terstruktur dengan baik.

Kesal, marah, sedih, campur aduk pasti yang dirasakan para siswa dan walinya. Bahkan baru kubaca highlight tadi ada siswa yang membakar 15 piagam nya karena tidak bisa masuk jalur prestasi. Miris rasanya karena ia bibit penerus bangsa berpotensi mengangkat kehidupan bangsa ini bukan ?

Rasa campur aduk itu pernah kurasakan dan keluarga rasakan tepat satu tahun lalu. Merasa aman dengan nilai yang dimiliki adik kami ternyata mimpi di sekolah negeri pun terhempas begitu saja tatkala semua sekolah yang kami list menolak warga kabupaten begitu saja dan ketika kami bisa ikut sekolah ke batas kota sekolah sudah overload. Bayangkan kapasitas sekolah hanya 300-400 orang sedangkan pendaftar sudah lebih dari 1000 orang ? Terlempar ke pilihan kedua ? jelas. tapi peserta yang dilempar ini harus kembali bersaing dengan peserta yang memilih sekolah lainnya sebagai pilihan pertama dan jumlah pendaftarnya pun sama mencapai 1000 orang. Logis ? Tidak menurutku.

Kenapa ? Karena dari sana banyak anak-anak yang sudah di cut tidak masuk sekolah negeri. Otomatis mereka mencari sekolah swasta sebagai alternatif. See ?  Inikah yang dinamakan pemerataan ?

Kuakui niatan awal sistem ini baik untuk pemerataaan sehingga tidak ada lagi kasta sekolah, mana sekolah favorit mana yang bukan (dulu zamanku ada sistem cluster). Namun, perlu ada kajian mendalam untuk sistem ini. Diperhitungkan jumlah penduduk yang memiliki anak usia sekolah, persebaran sekolah, kapasitas sekolah, opsi pilihan sekolah dan yang penting koordinasi antar kepala daerah ( walikota dan bupati) akan pemilihan sekolah (mungkin gubernur punya andil banyak disini jika ingin pemerataan sekolah daerah ya).

Namun, di lubuk hatiku terdalam masih menyenangi sistem testing yang dulu angkatanku lakukan terakhir kali pergantian sistem. Kita diberikan 3 pilihan sekolah lalu kita tes di sekolah pertama lalu melihat hasil tesnya, yang tidak mencukupi di sekolah pertama terlempar ke pilihan kedua dan seterusnya.Fair menurutku. Memang ada sistem cluster disini yang bisa menjadi “sistem kasta elite” tapi dengan sistem ini tidak banyak siswa yang harus terlempar dari sekolah negeri dengan kata lain keinginan pemerintah untuk memberikan hak-hak pendidikan pada warganya pun memiliki nilai yang lebih tinggi dari sekarang. Mungkin sistem testing bisa dimodifikasi dengan tidak menerapkan sistem cluster atau mempertimbangkan porsi nilai ujian nasional :)

Sekian tulisan akan zonasi ini :D