#uin maliki

INFOKAMPUS.NEWS – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Sekjen Rabithah Al-‘Alam

Khofifah : Partai Koalisi di Pilgub Jatim Sudah Selai, Dukungan Saya untuk Pak Jokowi

MALANG, Limadetik.com — Politik memang tidak ada yang abadi, lawan kadang jadi teman, pun sebaliknya teman juga bisa berakhir jadi lawan. Tak terkecuali Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa menegaskan sikapnya mendukung calon presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Khofifah yang berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur itu…

Pelaksanaan SBMPTN, Ini yang Harus Diperhatikan Peserta di Kota Malang

MALANGTODAY.NET - Pelaksanaan ujian tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan berlangsung serentak pada Selasa (8/5). Tak terkecuali di Kota Malang. Baca Juga: Diduga Sodomi Anak-Anak, Mahasiswa S3 di Kota Malang Ini Nyaris Dimassa Pelaksanaan ujian ini diperkirakan bakal menyedot puluhan ribu orang untuk datang ke kota pendidikan ini. Pasalnya, tercatat ada beberapa lokasi ujian. Diantaranya Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki, Universitas Brawijaya (UB) dan beberapa sekolah seperti SMAN 5 dan SMKN 4 Malang. Humas Panlok 55 Malang, Kotok Gurito meminta para peserta untuk bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Terutama memperhatikan lokasi ujian yang tertera pada Kartu Tanda Peserta SBMPTN 2018. Apalagi di sejumlah ruas jalan di Kota Malang, seringkali terjadi kemacetan. "Ujian dimulai pukul 07.30 WIB, tetapi peserta harus datang 30 menit sebelum ujian karena ada arahan terlebih dahulu dari panitia," terangnya, beberapa saat lalu. Baca Juga: Gara-gara 200 Juta, Pria Ini Tega Bunuh Calon Isrtinya Usai Pre-Wedding! Selain itu, saat pelaksanaan ujian peserta juga diwajibkan membawa Kartu Tanda Peserta, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi. Untuk lulusan Tahun 2018, sekurang-kurangnya telah membawa Surat Keterangan Lulus yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah. Peserta juga harus membawa pensil 2B, penghapus, dan peraut pensil.

Reporter: Rahmat Mashudi Prayoga Editor    : Endra Kurniawan

Peringati Hardiknas, Mahasiswa UIN dan UB Malang Sampaikan Tuntutan

MALANGTODAY.NET - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini diperingati dengan aksi unjukrasa oleh mahasiswa di Kota Malang. Di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki), sejumlah mahasiswa beraksi di depan Gedung Megawati Soekarnoputri. Mereka mengkritik buruknya fasilitas dan pelayanan kampus terhadap mahasiswa. Padahal, selama ini UIN mempunyai tujuan sebagai World Class University atau disingkat WCU. Baca Juga: Sudah Tahu Belum? Ini 3 Sekolah di Indonesia yang Memperbolehkan Siswanya Gondrong "LCD, kursi, harusnya diganti karena mahasiswa tidak nyaman belajar. Para dosen, khususnya di jurusan baru kerap memindah jam dan ruangan kuliah semaunya," kata Koordinator Lapang (Korlap) Aksi, Aden Farih, beberapa saat lalu. Selain itu, massa aksi juga menuntut agar pihak universitas transparan terhadap segala informasi. "Di momen Hardiknas ini, UIN harus bisa berbenah diri," jelasnya. Sementara itu, di Universitas Brawijaya (UB) Malang, juga berlangsung demo peringatan Hardiknas dari Aliansi Mahasiswa Brawijaya.  Sejumlah tuntutan yang disampaikan yakni : 1. Menuntut pemberian legitimasi kepada mahasiswa vokasi untuk mengawal dan menyelesaikan permasalahan vokasi. 2. Menolak Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan menuntut pemberian transparansi informasi kajian dari tim khusus PTN-BH UB, 3. menuntut meningkatkan infrastruktur pelayanan, dan pendidikan yang lebih inklusif. Baca Juga: 5 Kebiasaan Baik Ini Ternyata Buruk Lho! Perhatikan Nomor 3! 4. Menuntut transparansi progres perizinan PSDKU, pembangunan,dan aliran dana UB Kampus 3 Kediri. 5. Menuntut peningkatkan sistem keamanan dan fasilitas penunjang sarana pendidikan di UB. 6. Menolak kredit pendidikan.

Reporter: Rahmat Mashudi Prayoga Editor    : Endra Kurniawan

PMR SMK Mutu Raih Juara Nasional Lomba Kepalangmerahan

MALANGTODAY.NET - Palang Merah Remaja (PMR) SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi berhasil menyabet gelar juara III kategori kemandirian dalam BARA PAMERA XIV KSR- PMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2017. Pembimbing PMR SMK Mutu, Fifin Wahyuni mengatakan jika gelar juara yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras persiapan sebelum lomba digelar. Persiapan dilakukan sejak awal tahun ajaran baru 2017/2018 dimulai. "Tak sia-sia mempersiapkan lomba PMR 3 bulan lamanya, juga melakukan Training Center (TC) satu minggu penuh," ujar Fifin kepada MalangTODAY, Senin (16/10). Persiapan yang dilakukan tim PMR SMK Mutu meliputi belajar dan praktek dunia kepalangmerahan, dimulai dari Pertolongan Pertama (PP), Sanitasi Kesehatan, Ayo Siaga Bencana dan lain sebagainya. Tim tersebut diketuai oleh Dwi Mulyosari, dengan anggota tim berjumlah 10 siswa. "Pasti ada persaingan ketat dalam perlombaan, apalagi dalam tingkat Nasional yang diikuti oleh seluruh PMR seluruh Indonesia. Tantangannya adalah karena banyaknya lawan dari seluruh Indonesia yang kapasitasnya tidak kalah baik dengan PMR SMK Mutu," imbuh Fifin. Lebih lanjut, Fifin berharap kedepan agar PMR SMK Mutu dapat kembali meraih prestasi yang bergengsi. Selain itu, keberhasilan tim PMR SMK Mutu menyabet gelar juara di perlombaan tingkat nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri. "Dengan prestasi ini, tentu semua warga SMK Mutu bangga. Semoga PMR semakin jaya dan terus berkembang di SMK Mutu, serta menjadi relawan SMK Mutu yang berkualitas," pungkasnya. (Mas/end)

New Post has been published on http://www.infokampus.news/tingkatkan-keterampilan-karyawan-uin-maliki-malang-gelar-pelatihan-administrasi/

Tingkatkan Keterampilan Karyawan, UIN MALIKI Malang Gelar Pelatihan Administrasi

Infokampus.news, Malang – Unoversitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang kembali mengadakan peningkatan mutu untuk sejumlah karyawannya. Sumber Daya Manusia yang diambil untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah dari staf administrasi PNS sebanyak 30 orang dan non PNS sebanyak 10 orang. Kegiatan yang bertempat di Rumah Dinggah UIN Maliki Malang ini juga direncanakan akan berlangsung selama empat hari dan berakhir di hari jumat (16/12).

Baca Juga :

Lima Kampus Terbaik STEM untuk Perempuan

Lulusan Terbaik Ini Kembangkan Nano Partikel untuk Obat Kanker

Ini Pesawat Tanpa Awak Karya Mahasiswa UGM!

Karyawan Administrasi UIN Maliki Dituntut Miliki Keterampilan Surat-Menyurat Dan IT

Ketua panitia Diklat tempat kerja (DDTK) Dr. H. Muslimin mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk pemerataan kompetensi karyawan di lingkungan kerjanya masing-masing. Di pelatihan ini pula difokuskaan pada tata kelola surat dan penggunaan teknologi IT. Hal tersebut dikarenakan dalam staf administrasi diperlukan skill surat-menyurat yang baik dari proses manual sampai yang menggunakan teknologi IT.

“Karena aturan surat-menyurat selalu ada pembaruan, jika hal tersebut tidak diketahui maka akan ketinggalan. Efeknya sufat yang dibuat akan sering mengalami revisi. Selain itu keterampilan administrasi dalam bentuk elektronik seperti email, blog, website juga harus dipunyai staf administrasi,” Paparnya.

Dr. Muslimin juga berharap kegiatan ini dapat diikuti secara maksimal oleh para peserta. Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk agenda diklat selama empat hari ini, peserta haruslah disiplin dan mengikuti semua kegiatan yang sudah ditetapkan panitia.selain itu, keseluruh peserta sudah mrndapatkan izin untik mengikuti kegiatan ini,  Sehingga tidak ada lagi alasan dari para peserta yang hadir dalam diklat ini untuk tidak mengikuti kegiatan diklat.

Wakil Rektor AUPK : UIN Maliki Harus Punya Prosedur Pelayanan Yang Baik

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. H. Sugeng Lityo Parbowo menjelaskan bahwa peningkatan layanan administrasi harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu dirinya mengapresiasi para peserta yang hadir dalam diklat DDTK ini. Karena menurutnya,  UIN haruslah mempunyai prosedur layanan yang baik. Karena faktor kompetensi menjadi acuan utama dalam menunjang pelayanan kepada stake holder dalan hal ini mahasiswa UIN Maliki.

“Jika pelayanan baik, maka kompetensi pelayanan UIN pun akan menjadi yang terbaik di kampus lainnya. Untuk mahasiswa pun begitu, proses KHS dan Ijazah haruslah bisa diproses secara cepat dan akurat,” Ungkapnya.

Dirinya juga berharap dari DDTK tersebut, karyawan UIN makin bertambah skillnya. Karena skill-skill seperti pengarsipan, pengelolaan surat-menyurat, pemakaian IT, dan kemampuan berbahasa asing sangatlah penting untuk dimiliki staf administrasi. Terakhir, dirinya juga mengatakan bahwa faktor kesadaran tetaplah menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan. Karena, kesadaran akan membimbing terhadap pekerjaannya masing-masing.

Penulis : Ucha Julistian

UIN Maliki Malang Buka Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang menggandeng Rumah Sakit Soepraoen membuka Fakultas Kedokteran (FK) pada tahun akademik 2016-2017.

Rektor UIN Malang Prof Dr Mudjia Raharjo di Malang, Senin, 16 November 2015 mengatakan seharusnya FK tersebut mulai dibuka tahun ini (2015-2016). Namun karena ada aturan setiap kampus yang memiliki FK harus mempunyai rumah sakit,…

New Post has been published on http://www.memo-x.com/70654/pengembang-perumahan-uin-maliki-tak-berijin

Pengembang Perumahan UIN Maliki Tak Berijin

* Tak Ada Pengajuan di BPM Kota Batu

Pengembang perumahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang di Desa/Kecamatan Junrejo, Kota Batu sama sekali belum mengajukan perizinan. Hal itu diketahui dari tidak adanya pengajuan izin pembangunan perumahan UIN Malang yang masuk ke Badan Penanaman Modal (BPM) Pemkot Batu hingga sekarang ini.

Kepala BPM Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, seharusnya untuk kegiatan apapun baik itu persiapan ataupun apa saja namanya sebagai kegiatan pembangunan di Kota Batu terlebih dulu harus memiliki perizinan lengkap.

Yakni mulai dari izin lokasi bila luasan yang dibangun diatas 1 hektar, izin prinsip bila nilai proyek lebih dari Rp 500 juta, izin analisis dampak lingkungan lalu lintas apabila perumahan yang dibangun lebih dari 50 unit dan sejumlah perizinan lainnya.

“Tanpa adanya perizinan itu maka proyek pembangunan bangunan tidak bolek dimulai dan dikerjakan, pengembang perumahan UIN tidak boleh seenaknya,” kata Eny Rachyuningsih, Jumat (8/1).

Dijelaskan Eny, untuk proses perizinan bangunan di Kota Batu semuanya didasarkan pada Perda Kota Batu tentang izin bangunan. Tidak peduli itu bangunan milik pemerintah atau siapapun setiap bangunan harus memiliki perizinan.

Termasuk bangunan perumahan UIN Malang di desa Junrejo kecamatan Junrejo Kota Batu juga harus memenuhi ketentuan perizinan yang ada dalam Perda Kota Batu. Meskipun nantinya untuk bangunan pemerintah biasanya nilai retribusi nol karena bangunan milik pemerintah.

“Jadi tidak ada pengecualian dalam izin bangunan, semua bangunan di Kota Batu harus berizin,” ucap Eny Rachyuningsih.

Memang, diakui Eny Rachyuningsih, dalam proses pengurusan perizinan pendirian bangunan di Kota Batu harus melalui serangkaian kajian oleh tim perizinan yang beranggotakan SKPD terkait dibawah kendali Sekota Kota Batu.

Bila nantinya semua perizinan yang telah diwajibkan selesai dan sudah mendapat persetujuan Wali Kota Batu serta tidak ada pertanyaan barulah BPM Kota Batu mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dengan demikian proses mendapatkan IMB tersebut terlebih dahulu mendapatkan serangkaian perizinan yang telah ditetapkan. Mengenai lokasi perumahan UIN diduga mencaplok batas wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang, menurut Eny, pihaknya belum mengetahui kebenarannya.

Karena BPM terlebih dahulu akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dugaan pencaplokan tanah perbatasan itu. “Coba nanti kami akan lihat dulu kondisi di lapangan seperti apa,” tandas Eny.

Hanya saja, tambah Eny, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk bisa mengamankan wilayah perbatasan. Demikian juga dengan proyek pembangunan perumahan UIN Malang tersebut karena belum ada izin harus dihentikan sampai mendapatkan izin resmi.