#tugasmaba

Oleh Gita Kartika Ramadhani

Indonesia sekarang berada di peringkat terendah dari 15 negara Asia Pasifik yang berpartisipasi dalam survei AIA Group Healthy Living Index 2013. Melibatkan 10.000 lebih responden di kawasan Asia Pasifik, survei ini menyatakan Indonesia hanya mendapat skor 55 dari 100.

Menurut data WHO, usia harapan hidup penduduk Indonesia hanya berkisar rata-rata 66,4 tahun disaat negara-negara tetangga dapat mencapai kisaran 69,6 tahun-79,6 tahun. Data tersebut merupakan salah satu indikator yang menempatkan Indonesia dalam posisi terendah di ASEAN terkait sistem pelayanan kesehatan. 

Dari data-data yang saya paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan masyarakat Indonesia belum mendapatkan haknya secara utuh untuk memperoleh tingkat kesehatan sebaik-baiknya. Padahal kesehatan rakyat—baik secara jasmani dan rohani—adalah poin penting dalam membangun SDM yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa.

Tentunya pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan dan program terkait kesehatan juga sudah diupayakan. Disamping itu, Indonesia juga dalam periode mencapai MDGs (Millenium Development Goals) yang ditargetkan pada tahun 2015.

Lalu, apa yang dapat mahasiswa lakukan untuk aktif berkontribusi dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat Indonesia? Dan mengapa harus ada peran mahasiswa di dalamnya?

Berdasarkan KBBI, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Atau banyak juga yang memandang sebagai kaum terpelajar, intelektual, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri hanya sekitar 5 % rakyatnya mampu mengeyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Dibalik segala predikat yang disandang, tentunya ada tanggung jawab yang harus dipikul: Indonesia butuh kita. Ada masyarakat Indonesia yang menggantungkan harapan pada segitiga kita—segitiga antara Indonesia, Kesehatan, dan Mahasiswa.

Dari segitiga antara Indonesia, kesehatan dan mahasiswa, ada dua garis yang tehubung ke mahasiswa. Garis pertama menghubungkan mahasiwa dan kesehatan, yang dapat diartikan dengan mahasiswa dalam bidang kesehatan. Mahasiswa dituntut untuk dapat menyehatkan diri dan lingkungannya. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menerapkan pola hidup sehat kepada diri sendiri dan keluarga, mengadakan pendidikan pola hidup sehat kepada lingkungan pergaulan sehari-hari maupun masyarakat luas, hingga mendirikan posko bantuan pengecekan status kesehatan. Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan mahasiswa tersebut diharapkan dapat menekan angka penyebaran penyakit menular dan gizi buruk maupun gizi lebih di Indonesia.

Perlu disadari bahwa tak hanya ekonomi rendah yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sebagian masyarakat ekonomi menengah atas juga mengalami masalah kesehatan seperti  gizi lebih dan mengidap penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan tidak menerapkan pola hidup sehat. Karena itu, pendidikan kesehatan seharusnya dapat menjadi hal yang sangat sederhana yang dapat dibagi oleh mahasiswa kesehatan masyarakat. Perkembangan media yang tanpa batas pun seharusnya menjadi pacuan bagi mahasiswa untuk melakukan sosialisasi di bidang kesehatan.

Kemudian, garis kedua adalah antara mahasiswa dan Indonesia. Selain menjelaskan “mahasiswa Indonesia”, garis ini juga cerminan dari poin ketiga Tridharma Perguruan Tinggi; pengabdian masyarakat. Sebagai mahasiswa Indonesia yang telah mendapatkan hak pendidikannya, memberi kontribusi balik kepada kemajuan bangsa—dalam hal ini adalah kesehatan—merupakan salah satu tugas kita. Apalagi dengan menyandang status mahasiswa kesehatan masyarakat.

Diartikan lebih jauh, garis antara mahasiswa dan Indonesia dapat menegaskan bahwa adanya hubungan yang kuat antara mahasiswa dan pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan belum sepenuhnya optimal, salah satunya tercermin dari buruknya sistem pelayanan kesehatan yang ada. Sebenarnya, dalam aksi-aksi menyuarakan pendapat, mahasiswa juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Sikap vokal menyuarakan pendapat di bidang kesehatan juga dibutuhkan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat.

Namun, terlepas dari tugas pengabdian masyarakat, tak boleh kita lupakan tugas utama dari mahasiswa: belajar. Karena tetap ada tujuan akhir dari proses pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang sesuai dan profesional dalam bidangnya—salah satunya dalam bidang kesehatan. Dibutuhkan tenaga ahli yang  mampu berpikir kritis dan mempunyai rasa abdi untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mengantarkan kesehatan pada pion utama kekuatan bangsa.

Garis lainnya yang terdapat pada segitiga antara Indonesia, kesehatan, dan mahasiswa adalah garis yang menghubungkan Indonesia dengan kesehatan. Garis tersebut menyatakan dengan tegas bahwa tak hanya Indonesia yang membutuhkan kesehatan, tapi kesehatan juga membutuhkan seluruh Indonesia untuk mewujudkannya.

Bukan hanya Segitiga Bermuda yang kita kenal, tapi ada segitiga yang sama-sama nyata: segitiga pemuda; segitiga kita. Segitiga yang melibatkan mahasiswa sebagai salah satu komponennya—komponen penggerak perubahan. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, sudah sepantasnya jika masyarakat Indonesia mengharapkan kita dapat membantu mereka mencapai setinggi-tingginya tingkat kesehatan. Karena di balik Indonesia yang sehat, ada peran mahasiswa yang kuat.

Daftar Pustaka

Ajeng Annastia Kinanti. 2013. Survei Status Kesehatan Penduduk Indonesia Tempati    Peringkat Terendah. Sumber:  http://m.detik.com/health/read/2013/12/18/144023/2445537/763/survei-status-kesehatan-penduduk-indonesia-tempati-peringkat-terendah. Diakses: 10 Agustus 2014.

Humas UGM.   2007. Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia Terburuk di ASEAN. Sumber: http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=689. Diakses: 10 Agustus 2014.           

Esensi Tugas

Oleh Gita Kartika Ramadhani

Banyak dari kita yang masih terombang-ambing dalam menyikapi isu kesehatan yang berdampak langsung terhadap perekonomian bangsa, salah satunya terkait dengan rokok—dan segala dampaknya. Industri rokok pun kerap menyuntikkan doktrin yang membuat kita berpikir seolah-olah mereka adalah oase ditengah gurun karena industrinya telah membuka banyak lapangan pekerjaan, tanpa memperhatikan dampak negatif dari industri tembakau tersebut. Akibatnya terjadi dilema bagi bangsa, antara mencegah penyakit dengan mengatur pengendalian tembakau, atau terus melancarkan segala tindak tanduk industri rokok dengan berpegang pada prinsip,  “Industri rokok meyelamatkan hidup banyak pekerja dan petani tembakau”. Seakan-akan kita hanya diberi pilihan: ingin sakit tapi kaya atau sehat tapi miskin?

Salah satu isu yang sedang hangat adalah terkait sikap pemerintah Indonesia yang menolak untuk meratifikasi WHO FCTC (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control), sebuah konvensi yang berbasis data ilmiah dan bertujuan untuk mengendalikan penggunaan tembakau di negara-negara yang turut meratifikasi. FCTC juga mengatur kadar tar dan nikotin maksimal yang boleh ada dalam rokok, serta di dalamnya juga terdapat solusi alternatif bagi pertanian tembakau.

DPR RI, Kementerian Industri, dan Kementerian Pertanian telah menggadaikan kesehatan masyarakat Indonesia dan berdalih menyelamatkan perekonomian bangsa dengan sikapnya yang menghalangi Indonesia untuk ikut mengakses FCTC. Dalam salah satu artikel Liputan6.com, Nurwono Paridjo yang merupakan Direktur Tanaman Semusim Kemeterian Pertanian, menyatakan dukungannya dalam upaya mengatasi dampak negatif rokok. Namun beliau juga mengkhawatirkan FCTC justru hanya menjadi bumerang bagi bangsa kita. Beliau juga menyatakan bahwa Indonesia seharusnya fokus saja terhadap upaya implementasi PP 109 Tahun 2012—yang tampaknya tidak bertolak belakang dengan FCTC, justru saling mendukung.

Banyak pihak yang menyayangkan sikap pemerintah Indonesia terhadap FCTC. Segala kekhawatiran yang bahkan belum tentu terjadi itu—seperti yang dipaparkan oleh Pak Nurwono—sebenarnya hanya menghalangi hak rakyat Indonesia untuk mendapat derajat kesehatan setinggi-tingginya. Padahal dampak buruk akibat tembakau dan merokok sudah sangat jelas terlihat dari hasil Badan Litbangkes pada 2013, yaitu dalam 3 tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan kematian prematur akibat rokok beserta paparannya, dari 190.260 jiwa menjadi 240.058. Bahkan kenaikan penderita penyakit akibat merokok bertambah hampir 3 kali lipat.

Begitu juga terkait respon DPR RI yang negatif terhadap ratifikasi FCTC. Dalam salah satu artikel Sindonews.com, DPR RI justru menolak untuk segera aksesi FCTC dikarenakan menunggu RUU Pertembakauan selesai dibahas. Hal ini menimbulkan kesan kinerja DPR yang begitu lamban. Mengapa baru sekarang RUU itu  dibahas? Atau memang butuh bertahun-tahun untuk membahasnya? Atau RUU tersebut hanya respon spontan sebagai bentuk alasan tidak mau meratifikasi FCTC? 

Ada juga pihak yang kontra terhadap FCTC dengan berdalih bahwa Amerika Serikat pun belum ikut meratifikasi traktat tersebut. Padahal di AS sendiri sudah memberlakukan kebijakan yang cukup membuat pekerja industri rokok di negara tersebut kocar-kacir meyusun strategi ke negara berkembang. Dengan menjadi minoritas negara yang belum ikut ratifikasi dan negara yang “ikut-ikutan” AS, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai tujuan industri rokok asing untuk melebarkan sayapnya di bangsa ini, apalagi dengan adanya liberalisasi perdagangan.

Sikap Indonesia terhadap FCTC yang menuai kontroversi ini pun menumbuhkan beberapa poin pemikiran bagi saya. Pertama, mencerminkan mental bangsa yang tidak tegas. Seharusnya jika memang kedepannya akan ada perubahan dalam konvensi yang tidak sesuai dengan konstitusi, masih bisa dilakukan upaya hukum untuk meluruskannya, jadi tidak perlu khawatir. Ketidaktegasan bangsa ini juga tercermin dari sikap pemerintah terhadap industri rokok yang sampai sekarang belum menerapkan peringatan bahaya rokok dalam bentuk gambar. Industri rokok terus saja mengulur waktu untuk menaati aturan tersebut.

Kedua, jika memang petani tembakau merugi, di dalam FCTC juga terdapat solusi alternatif bagi para petani yang memang merasa dirugikan, akan ada diversifikasi tumbuhan juga jika memang diperlukan. Tentunya FCTC ini membuat kalang kabut industri rokok, sehingga praktek korupsi pun sangat mungkin dijumpai di antara mereka dengan kaum politikus maupun birokrat.

Ketiga, FCTC juga sebenarnya tidak ditujukan secara langsung untuk petani tembakau dan industri rokok. Tetapi lebih menuju ke bahaya rokok yang semakin mengancam kesehatan rakyat. Kanker, hipertensi, kelainan janin, adalah hanya beberapa contoh dari penyakit yang ditimbulkan akibat paparan rokok. Bahaya tersebut tidak hanya ditujukan kepada perokok yang dalam bayangan khayalak umum adalah laki-laki usia dewasa. Tapi juga wanita dewasa yang akan melahirkan generasi penerus bangsa.

Pertumbuhan media juga semakin pesat, dunia bergerak semakin dinamis, tidak dapat disangkal jika remaja, anak-anak usia dini terpapar bahaya asap rokok atau bahkan menjadi perokok aktif! Akan sangat disesali jika benih-benih penerus bangsa ini mengalami degradasi kesehatan terus menerus akibat ketidaktegasan pemerintah terhadap industri rokok yang semakin ‘ganas’ meraup untung—seakan-akan tidak ada komoditi lain yang dapat membangun ekonomi bangsa.

Dari isu FCTC dan sikap yang telah diambil Indonesia, sebagai mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, calon tenaga ahli di bidang kesehatan, dan diri pribadi, saya masih memandang Indonesia belum bisa mengutamakan kualitas sumber daya manusianya melalui pengutamaan kesehatan. Tentunya pandangan ini juga disertai oleh harapan bagi bangsa ini untuk sama-sama dapat meningkatkan kualitas kesehatan sebaik-baiknya.

Memang jelas terlihat bahwa tak hanya dokter maupun ahli dalam bidang kesehatan yang punya tanggung jawab menjaga kesehatan bangsa. Tetapi birokrat maupun ahli-ahli dalam bidang ekonomi dan politik  pun berperan aktif dalam penentuan kebijakan—nasional maupun internasional.

Merokok memang hak setiap orang, begitu juga dengan hak menghirup udara segar. Maka dari itu, permasalahan pengendalian tembakau tidak melulu tentang keuntungan dan kerugian. Tapi bagaimana kita melindungi hak satu sama lain untuk memperoleh lingkungan yang sehat, demi bangsa yang kuat.

Daftar Pustaka

Herman.           2014. Menkes: Tidak Ada Kaitannya Antara FCTC dan Undang-Undang Tembakau. Sumber: http://m.beritasatu.com/nasional/186973-menkes-tidak-ada-kaitannya-antara-fctc-dengan-undangundang-tembakau.html. Diakses: 9 Agustus 2014.

Nurmayanti.      2013. Dua Kementerian Tolak Rencana untuk Meratifikasi FCTC. Sumber: http://m.liputan6.com/bisnis/read/785601/dua-kementerian-tolak-rencana-untuk-meratifikasi-fctc. Diakses: 9 Agustus 2014

Ayu Rachmaningtyas.    2014. DPR Halangi Indonesia Akses FCTC. Sumber: http://m.sindonews.com/read/868696/15/dpr-halangi-indonesia-akses-fctc. Diakses: 9 Agustus 2014.

Dr. Kartono Mohamad. 2014. FCTC dan Petani Tembakau. Sumber: http://indonesiabebasrokok.org/2014/03/12/fctc-dan-petani-tembakau. Diakses: 9 Agustus 2014.

Esensi Tugas