Liputanviral - Pemerintah dianjurkan hati-hati bernegosiasi dalam lokalisasi data center fasilitas kemudahan perdagangan "Generalized System of Preferences" ( GSP) oleh Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto setelah rapat dengan Ombudsman RI (ORI) dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PP PSTE). Alex mengatakan berdasarkan hasil perhitungan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menyebut Indonesia bisa merugi Rp85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia. "Kami harap pemerintah punya pandangan objektif dan langkah yang hati tentang apa yang mau ditukar dalam negosiasi GSP. Angka yang potensi loss kita jauh lebih besar kalau data ada di luar Indonesia," kata Alex kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1). Bahkan hal ini sudah terbukti dengan adanya investasi selama lima tahun terakhir sebesar US$450 juta karena adanya PP 82. Oleh karena itu, Alex mengatakan pemerintah harus memiliki visi panjang soal lokasi data center. "Jangan sampai pandangan itu sempit, karena kalau tidak salah GSP itu hanya sampai tahun 2020, dan setelah itu akan ditinjau kembali. Masa kita mau menukarkan sesuatu yang jangka panjang dengan sesuatu yang nilainya tidak terlalu signifikan dan jangka waktunya hanya dua tahun," ujar Alex. Dalam kesempatan yang sama, CTO Pengelolaan Nama Domain Internet (PANDI) Muhammad Salahuddin mengatakan GSP sesungguhnya tidak berbicara soal lokalisasi data center. GSP lebih membicarakan soal kepastian regulasi dari Indonesia terkait kepastian investasi di Indonesia. "Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan besar, calon investor asal AS, lepas dari ada pembahasan GSP dan pertanyaan tentang data center, ataupun pada kenyataannya PP 82 sekarang tetap berlaku, mereka sudah menunjukkan minatnya dan sudah memutuskan untuk berinvestasi di Indo. kata Alex. Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih juga menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam negosiasi GSP ini. Alamsyah mengatakan GSP atau RPP 82 harus beriringan dengan adanya diskusi dengan para stakeholder. Alamsyah juga mengatakan agar Kementerian Perdagangan agar tidak melihat negosiasi dari sisi perdagangan saja. "Selain itu jangan berpikir bahwa hanya dari sisi perdagangan saja dampak kepada negara tapi bisa jadi nanti akan menghambat berbagai pertumbuhan yang pada akhirnya akan backfire ke ekonomi negara sendiri," kata Alamsyah. Read the full article

Liputanviral - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) telah dikembalikan Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Mastel Nonot Harsono mengatakan pihaknya mendapatkan surat dari Sekneg perihal pengembalian Revisi PP 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengembalian draft revisi tersebut terjadi pada 20 Desember 2018. "Kami memberi masukkan dan keberatan itu, karena bolanya sudah dilempar kepada Kominfo, maka mereka dikasih tembusan surat," kata Nonot kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1). Nonot mengatakan dalam surat tersebut Setneg mengembalikan draft RPP tersebut dengan catatan agar Kominfo mengajak diskusi seluruh stakeholder khususnya pelaku usaha cloud computing untuk membahas draft revisi. "Maksudnya Kominfo kan harus berdiskusi seperti sarannya Setneg dengan kita-kita ini. Kalau Kominfo tidak mengundang kita berbicara itu salah," ujar Nonot. Nonot menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat keberatan terkait draft revisi tersebut sejak November 2018. Isi dari draft tersebut terutama soal penempatan data center dan klasifikasi data. dianggap merugikan negara Indonesia. "Kemudian Mastel dipanggil oleh Mensetneg, kemudian setelah berkirim surat dipanggil berdiskusi dengan pak Semmy lagi tapi pak Semmy hanya menyampaikan bahwa maksudnya draft itu begini loh. Tapi untuk beragumentasi bahwa ini sudah benar," kata Nonot. Nonot menjelaskan Kominfo dalam setiap pertemuan tidak mendengarkan saran dari pelaku usaha. Kominfo hanya menjabarkan argumentasi yang membenarkan draft RPP 82. Akhirnya Mastel kembali mengirimkan surat ke Kominfo bahwa kajian klasifikasi data hanya dari sisi saja. "Kita dipanggil lagi ke Kominfo masih menyampaikan hanya klasifikasi data yang membuat PP 82 terlaksana. Kami menyampaikan loh enggak, kenapa enggak dilanjutkan klasifikasi," kata Nonot. Read the full article