#ranperda

Medan, kedannews.co.id – DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (24/2/2026). Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan, bersama unsur pimpinan dewan lainnya. Agenda ini menjadi…

Medan, kedannews.co.id – DPRD Kota Medan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna, Selasa (24/2/2026). Rapat paripurna sebelumnya dibuka oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan, setelah kuorum dinyatakan terpenuhi dan sidang resmi dibuka untuk umum. Dalam…

INGATLAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Jumat (3/10/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua M. Iqra Chissa Putra dan…

BUPATI Samosir, Vandiko T Gultom menyampaikan nota pengantar empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (13/8).

Keempat Ranperda itu mencakup Rencana Induk Pembangunan Pertanian, Pengelolaan Sampah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Perubahan APBD 2025.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Nasip Simbolon, Vandiko berharap pembahasan Ranperda dan KUA-PPAS segera dijadwalkan.

BUPATI Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Oloan P Nababan, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Senin (14/7).

Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur bahwa P-APBD dapat diajukan apabila terjadi perubahan asumsi KUA, pergeseran antarprogram dan jenis belanja, penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.

Rancangan P-APBD 2025 disusun secara berimbang dan dinamis dengan menyesuaikan belanja terhadap realisasi pendapatan.

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD, Senin (10/2/2025) melalui rapat paripurna internal pengesahan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD, Senin (10/2/2025). Ketua Tim Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulkifly…

Hargo.co.id, GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemukiman Kumuh yang dibahas oleh DPRD Gorontalo Utara (Gorut) saat ini, jangan hanya sampai pada paripurna pengesahan. Namun diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan anggota Pansus Pemukiman Kumuh DPRD Gorut, Windra Lagarusu. “Yang pertama tentu dari azas manfaat Ranperda tersebut…

PARA penyandang disabilitas di Kota Pematangsiantar mengaku masih mengalami banyak hambatan, bahkan mendapat penolakan untuk mendapatkan akses, baik dari segi sarana fasilitas umum, pendidikan maupun kesehatan.

“Selama ini banyak dari segi pendidikan bahwa memang mereka masih mendapat penolakan dari BPJS. Belum ramah juga terjadi di bangunan pemerintah maupun bangunan agama,” kata Ketua Forum Lembaga Peduli Disabilitas Sumatra Utara Edi Jason Saragih seusai mengajukan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada Komisi 1 DPRD Pematangsiantar di Gedung DPRD Pematangsiantar, Selasa (3/6/2025).