seen from United States
seen from Netherlands
seen from Germany
seen from Japan
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China
seen from United Kingdom
seen from Bulgaria
seen from Türkiye
seen from Finland
seen from Australia
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China
seen from Poland
seen from Sweden
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Mexico
Aturan Baru Disiapkan, Penempatan Polri Akan Diatur PP
Aturan Baru Disiapkan, Penempatan Polri Akan Diatur PP Kantor-Berita.Com|| Pemerintah menyepakati langkah strategis dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diambil sebagai upaya memperkuat kepastian…
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Polri Akhirnya Patuhi Putusan MK, Tapi Baru Satu Jenderal Ditarik, Ini Namanya
Jakarta, EDITOR.ID,- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 114/PUU-XXIII/2025 yang tidak membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil akhirnya dipatuhi Mabes Polri. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mulai menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Namun baru satu jenderal polisi. Beliau adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Raden Prabowo Argo…
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, 4.351 Anggota Polri Harus Balik Kandang
Jakarta, EDITOR.ID,- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil. Putusan MK ini berimbas 4.351 anggota Polri aktif harus segera kembali ke markas atau jabatan Polri. Putusan MK harus dijalankan serta merta sejak dibacakan. MK menegaskan, jika seorang polisi ingin menjabat posisi sipil, maka ia harus…
Soal Tolak Uji Materi Perpu PUPN, Andri: MK Jadi Lembaga Peradilan Umum Bukan Lembaga Penguji UU
Jakarta, EDITOR.ID,- Andri Tedjadharma menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah bermetamorfosa menjadi lembaga peradilan dan bukan menjadi lembaga penguji Undang-Undang. Fenomena tersebut terbaca dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Perpu Nomor 49 tahun tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Andri Tedjadharma adalah warga negara Indonesia yang mengajukan uji…
KoranMandala.com –Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, memberikan apresiasi atas putusan sela (dismissal) yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 5 Februari 2025, terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Putusan tersebut menolak permohonan pemohon dan menyatakan bahwa sengketa tidak perlu dilanjutkan ke sidang pembuktian. Dalam putusannya, [...] Artikel Kuasa Hukum KPU Kabupaten Asmat Apresiasi Putusan MK dalam Sengketa Pilkada 2024 pertama kali tampil pada KoranMandala.com.
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR terkait perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat usia calon kepala daerah. Menurut dia, pembahasan aturan di dua lembaga tersebut merupakan proses konstitusional yang biasa terjadi. “Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses…
Berikut petanya sebagaimana dirangkum detikcom, Senin (16/10/2023):
1. Anwar Usman: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
2. Guntur M Hamzah: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
3. Manahan Sitompul: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
4.Enny Nurbaningsih: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
5. Daniel Yusmic: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
*6. Wahiduddin Adams: menolak*
*7. Saldi Isra: menolak*
*"Saya sangat sangat sangat cemas, MK justru terjabak dirinaya sendiri dalam pusaran politis pada akhirnya meruntuhkan MK," kata Saldi Isra.*
*8. Arief Hidayat menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima karena penggugat telah mencabut gugatan dan belakangan dibatalkan.*
*"Menurut saya, Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan," kata Arief Hidayat.*
*9. Suhartoyo menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima.*
https://news.detik.com/berita/d-6985385/terbelah-ini-pendapat-akhir-9-hakim-mk-soal-kepala-daerah-bisa-jadi-capres
Masyarakat Hormati Keputusan MK Jelang Keputusan hasil sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi, masyarakat diminta untuk tetap menghormati mekanisme yang berlaku. Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah menyampaikan hal tersebut saat kegiatan silaturahmi dengan Insan Pers Kalimantan Selatan di Jumpa Square Banjarmasin, Rabu (17/3/2021). "Kita berharap sekali lagi dan berkali-kali saya sampaikan kalau kita sudah menyerahkan mekanismenya kepada MK, maka mari kita hormati apapun Keputusan MK karena itu adalah keputusan yang paling tinggi dan final," ujar Firmansyah. Sehingga nantinya siapapun yang dimenangkan, elit politik yang ada turut diminta agar menghargai dan bisa mengendalikan simpatisan dan relawannya. Sehingga kondisi di wilayah Kalimantan Selatan tetap kondusif, sebagimana harapan seluruh masyarakat. "Kondisi bagaimanapun itu, Kalsel kondusif merupakan salah satu prasyarat utama agar kita bisa membangun melanjutkan pembangunan yang sudah kita canangkan," tambahnya. Berkali-kali disampaikan, bahwa apa yang sedang dinantikan oleh masyarakat itu merupakan tahapan demokrasi yang berlaku di negara ini. "Sekali lagi, karena ini hajatan politik tentu ada yang menang dan kalah, maka semua harus legowo, kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana menjadi negarawan yang memang dicintai oleh masyarakat," ujar Firmansyah. Sikap TNI sendiri merupakan sikap Netral, siapa pun nanti yang akan menjabat sebagai gubernur, maka dialah yang menjadi mitra kerja selanjutnya sampai dengan tahun 2024. #KB #KabarBanua #KabarKalsel #PutusanMK #PilkadaKalsel #KalselDamai https://www.instagram.com/p/CMhZO5_HX6l/?igshid=1pzbv2kw3bfm3
