#parlemen

“Wakil rakyat”—sebuah istilah yang kini lebih terasa sebagai lelucon pahit daripada kebanggaan.

View On WordPress

Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) menindaklajuti laporan adanya dugaan carut marutnya pemabagian dana Publikasi Tahun 2023 yang tidak transparan dan bijaksana, Senin (29/1/2024). DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini Komisi I, meminta secara resmi kepada salah satu perusahan media yakni PT Realita Lampung Mandiri sebagai garda terdepan yang menyuarakan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat. Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana Publikasi Advetorial di Dinas Kominfo tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi I, yang dihadiri anggota Komisi I dari Partai PDI Perjuangan Edy Saputra, perwakilan perusahan Media PT Realita Lampung Mandiri yang juga Wakil Pimpinan Redaksi Willy Dirgantara, Korwil Media Realita Lampung Rudi piliang dan jajaran staf Komisi I. Edy Saputra dalam sambutannya mengatakan, mohon maaf Ketua Komisi I Herwan S, tidak bisa hadir karena beliau lagi ada urusan di Bandar Lampung yang tidak bisa di tinggalkan. Beliau sudah intruksi kepada saya untuk memimpin rapat pada siang ini, dalam rangka dengar pendaapat. “Terimakasih kepada saudara dari Media Realita Lampung yang telah menghadiri undangan kami, terkait dengan aduan pembagian Dana Publikasi Tahun 2023, silahkan sampaikan apa yang menjadi dasar polemik yang berkembang tubuh Kominfo Tulang Bawang,” ucapnya. Wakil pimpinan Redaksi Realita Lampung Willy Dirgantara mengatakan, kami berhak tahu apa yang menjadi dasar dan tolak ukur Dinas Kominfo Tulang Bawang, hingga Perusahan kami tidak dapat pembagian dana Publikasi Adveorial di Tahun 2023 ini. Padahal semua berkas yang diminta sudah kami setorkan. Lanjut Willy, yang kedua kami minta kepada Dinas Kominfo harus transparan kepada publik berapa jumlah media yang sudah order, dan berapa nilainya masing-masing media. Dan yang ketiga, kami juga heran kenapa Dinas Kominfo tidak patuh kepada pimpinan dalam hal Pj Bupati Tulang Bawang Qudratul Ikhwan, sudah jelas mengatakan pukul rata semua media online. Kaperwil Media Realita Lampung Rudi Piliang dalam dengar pendapat itu mengatakan, besar harapan kami kepada DPRD Kabupaten Bawang, untuk segera panggil Dinas Kominfo. Karena dari tahun ke tahun, Dinas Kominfo Tulang Bawang menjadi konsumsi publik yang tidak berkesudahan. Anggota Komisi I Edy Saputra yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat tersebut mengatakan, baik terima kasih kepada saudaraku sekalian atas paparan polemik yang berkembang di Dinas Kominfo Tulang Bawang. “Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan panggil Dinas Kominfo Tulang Bawang supaya polemik ini tidak berkembang terus," Cetusnya. (Samirun) Read the full article

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Rapat paripurna itu tentang Pembicaraan Tingkat II dalam rangka laporan Panitia Khusus dan Bapemperda DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (16/1/2024). Dalam Rapat Paripuran tersebut juga disampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekdaprov Fahrizal, Gubernur Arinal mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan atas telah disetujuinya beberapa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut, ia mengatakan bahwa akan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana Peraturan Daerah terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah terkait. Gubernur Arinal juga menginstruksikan untuk melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana Peraturan Daerah. "Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada hari ini sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung akan dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri," lanjutnya. Gubernur Arinal menyampaikan bahwa saran dan catatan yang disampaikan oleh Bapemperda sehubungan dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi perhatian untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan selanjutnya. (Adpim) Read the full article

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Rapat paripurna itu tentang Pembicaraan Tingkat II dalam rangka laporan Panitia Khusus dan Bapemperda DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (16/1/2024). Dalam Rapat Paripuran tersebut juga disampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekdaprov Fahrizal, Gubernur Arinal mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan atas telah disetujuinya beberapa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut, ia mengatakan bahwa akan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana Peraturan Daerah terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah terkait. Gubernur Arinal juga menginstruksikan untuk melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana Peraturan Daerah. "Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada hari ini sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung akan dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri," lanjutnya. Gubernur Arinal menyampaikan bahwa saran dan catatan yang disampaikan oleh Bapemperda sehubungan dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi perhatian untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan selanjutnya. (Adpim) Read the full article

Setelah sebelumnya Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang menanggapi tentang polemik dugaan dana publikasi yang berbeda, giliran Anggota Anggota DPRD Komisi IV, Hartono, yang angkat bicara. Dia meminta Dinas Kominfo transparan, dan memberikan hak sama kepada media. Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Komisi III, Hartono, yang diminta tanggapannya tentang polemik dana publikasi di Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengatakan, media yang sudah bermitra dengan pemerintah seharusnya tidak boleh ada perbedaan dana publikasi. Berita Terkait : Ditanya Dugaan Dana Publikasi Yang Berbeda, Asisten 1 Sampaikan Argumen Yang Melebar Ditemui disela-sela ngopi bareng di Unit II Hartono menegaskan, karena pada intinya mereka mempunyai hak yang sama. Dan seharusnya Dinas Kominfo harus transparan kepada para media dan kepada publik, terkait pembagian dana publikasi tersebut. “Biar tidak dusta diantara kita, dana yang sudah dianggarkan Rp. 1,8 milyar itu emang untuk hak para media yang sudah bermitra,” ujar Hartono, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini. Penelusuran media ini mencatat keterangan dari beberapa Kepala Biro media online yang mendapat dana publikasi yang berbeda. Diungkapkan oleh seorang kepala biro yang minta namanya tidak ditulis, perusahaan medianya mendapatkan dana publikasi dari Dinas Kominfo Pemkab Tulang Bawang Tahun 2023 senilai Rp.1.800.000. Sementara itu, ada Kepala biro media lainnya mengaku mendapatkan dana publikasi di Tahun 2023 ini dengan nilai Rp. 3.150.000. Bahkan ada media lain yang mendapatkan dana publikasi yang lebih besar dengan nilai Rp. 3.600.000. Dilain pihak, ada media yang sudah terdaftar di Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak mendapatkan dana publikasi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT. Realita Lampung Mandiri, Sarnubi. Menurut Sarnubi, perusahaannya sudah mendaftarkan medianya ke Dinas Kominfo sejak beberapa bulan yang lalu. Semua dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Dinas Kominfo. Tetapi yang terjadi medianya tidak mendapatkan dana publikasi seperti media lainnya. “Media kami punya hak yang sama dengan media lainnya. Kalau ada persyaratan atau dokumen yang tidak lengkap, jelaskan dokumen yang mana? Kalau ada verifikasi, harusnya verifikasi itu dipublikasikan,” tegasnya. Sarnubi meminta Dinas Kominfo agar transparan jika ada verifikasi media yang sudah dilakukan. Dengan mempublikasikan hasil verifikasi, dan berikut nominal anggaran dana publikasi yang diberikan kepada masing-masing media. Hal ini bertujuan agar tidak ada kecurigaan adanya permainan dibalik dana publikasi. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Drs. Desia Kusumayuda M,Si, melalui via telepon selular beberapa waktu lalu mengatakan, tidak semua media mendapatkan dana publikasi di Tahun 2023 ini. “Bagi media yang tidak ada nama kabiro dan nama Direktur perusahaanya, maka dari itu tidak akan kami proses,” ungkapnya. Merujuk dari pemberitahuan yang di tempel di kaca di Kantor Dinas kominfo, jumlah media yang dapat orderan gelombang pertama sebanyak 241 media. Sedangkan jumlah media yang mendaftar di Tahun 2023 sebanyak 371 Media. Menariknya, media yang termasuk dalam daftar 241 tersebut, ada puluhan media yang tidak tertulis nama Kepala Biro dan dan nama direktur perusahaanya. Kenyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Dinas Kominfo. Dilain waktu, Plt. Kabid Kominfo Sambas Ardana yang dikonfirmasi melalui via telepon mengatakan, dia masih berjibaku bekerja melayani media dengan menyediakan bahan rilis berita untuk dipublikasi. Sambas Ardana meminta menghubungi pejabat Dinas Kominfo lainnya. “Sampe sekarang jam segini masih kerja bang, masih rilis berita belum mandi juga, belum makan juga bang, demi nyariin teman-teman rilis berita. Coba contack Wandi lah, jangan semua-mua saya yang turun,” tukasnya. Lanjut Sambas, saya hanya Plt loh bang, jangan di mentokin ke saya semua. Bukan saya pengambilan kebijakan, itu tim verifikasi (yang berwenang). “Urusan Media silahkan kordinasi dengan Bang Wandi, Saya hanya memantau semua berjalan dengan Regulasi, memastikan bukan pengambilan Kebijakan," tutupnya. (Rudianto) Read the full article