Jadi Narsum FGD Mabes AD, Bupati Sedana Paparkan Konsep Pembangunan Bangli Era Baru
BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta hadir sebagai narasumber (Narsum) dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabesad) dengan tema ‘Peran TNI AD Dalam Membantu Pemerintah Daerah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Daerah Tertinggal’ bersama Staff Ahli Kasad Bidang Ekkudag, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022). Dalam gelaran acara tersebut, Bupati Sedana Arta didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, Dandim 1626/Bangli Letkol Arh Sutrisno, S.Sos, serta OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli, yang juga turut dihadiri oleh Irjenad, Pangdam II/ Sriwijaya, Para Pa Sahli TK. III Kasad, Para Pa Sahli TK. II Kasad, Bupati Musi Rawas Utara, serta undangan lainnya. Koordinator Staf Ahli Kasad, Letnan Jendral TNI Afini Boer dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang pembangunannya terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dimana terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang datang dari berbagai aspek. Salah satu hambatannya adalah kebijakan pembangunan Indonesia yang selama ini berorientasi pada pembangunan yang bertumpu pada daerah tertentu, dalam hal ini Jawa-sentris. Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. "Terkait dengan idealisasi pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang berimbang di daerah, maka diterbitkanlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mendorong proses percepatan pembangunan daerah oleh daerah itu sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut," ujarnya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dimana Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, menyebutkan bahwa Desa Tertinggal adalah kondisi daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lainnya dalam skala nasional. Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sejumlah 62 Kabupaten di Indonesia termasuk ke dalam daerah tertinggal. Dalam konteks desa, Pemerintah mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan pedesaan. Hal ini penting mengingat banyaknya potensi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di 62 daerah tertinggal. "Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024, maka disusun prioritas kebijakan nasional yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi (daerah yang telah ditetapkan, red)," jelasnya. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal. Wilayah tertinggal pada umumnya mempunyai kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas dan karakteristik daerah dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam, dan berada di wilayah pedesaan yang mempunyai keterbatasan seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dan perkembangan peradaban. "Melihat berbagai permasalahan yang ada di daerah tertinggal maka perlu adanya penanganan secara bersama oleh instansi terkait baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan dan memberdayakan daerah tertinggal," paparnya. Pihaknya berharap, peserta agar fokus dalam diskusi tersebut pada upaya yang bisa dilakukan sehingga konsep Peran TNI AD Dalam Membantu Pemerintah Daerah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Daerah Tertinggal bisa terwujud. "Melaksanakan diskusi dengan selalu berpedoman kepada prinsip musyawarah dan mufakat untuk menemukan solusi terbaik, serta tetap memperhatikan etika dan tata krama yang baik, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan poin-poin penting sebagai bahan kajian," tambahnya. Semua peserta diharapkan ikut terlibat aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif, agar bisa menjadi bahan yang bermanfaat dalam pembuatan kajian dan Kepada Tim Pokja agar memanfaatkan kegiatan ini sebagai media untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada narasumber agar produk kajian yang dihasilkan berkualitas dan memberikan keyakinan yang besar kepada pimpinan dalam mengambil keputusan. Sementara itu, bersama empat narasumber lainnya, diantaranya, Aster Kasad Mayjen TNI Karmin Suharna, S.I.P., MA., Sekretaris Kementrian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP., Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes RI, Ir. Eko Sri Haryanto, M.M., dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI, Drs. Vinsensius Jeadu MBA., Bupati Bangli memaparkan perkembangan pembangunan sekaligus giat pembangunan kedepan yang masih akan dilakukan, termasuk memberikan perhatian lebih kepada desa miskin dan tertinggal di Bangli, serta siap selalu bersinergi dengan Kodim 1626/Bangli. "Semenjak saya menjabat sebagai Bupati, beberapa pembangunan strategis telah dilakukan di Kabupaten Bangli meliputi pembangunan alun- alun Bangli, pembangunan gedung DPRD, gedung BMB, Pembangunan RSUD Bangli, pembangunan pasar, peningkatan kapasitas jalan raya serta pembangunan infrastruktur lainnya, yang sudah tentu pembangunan tersebut adalah untuk kepentingan umum masyarakat Kabupaten Bangli," ujar Sedana Arta. Selanjutnya, Bupati asal Desa Sulahan tersebut mengatakan, Kabupaten Bangli adalah salah satu Kabupaten yang terletak di tengah- tengah pulau Bali, merupakan salah satu Kabupaten yang tidak memiliki garis pantai, namun Bangli memiliki Gunung dan Danau Batur dengan pemandangan yang sangat menakjubkan, sebagai sumber air yang mampu mengaliri hampir semua Kabupaten yang ada di Bali, sehingga Bangli sering disebut sebagai sarining Padma Bhuana Bali. Dirinya juga menjelaskan, bahwa Bangli juga memiliki potensi alam yang luar biasa, yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan pariwisata, yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Bangli. Dibidang pertanian Bangli memiliki beberapa produk unggulan seperti jeruk kintamani dan kopi arabika kintamani, di bidang pariwisata Bangli juga memiliki pemandangam gunung dan danau batur yang sangat indah, sehingga saat ini mulai bermunculan beberapa 'coffee shop' di area tersebut. "Saya berharap, melalui pemanfaatan sumberdaya alam tersebut PAD Kabupaten Bangli dapat ditingkatkan, yang mana saat ini PAD Kabupaten Bangli paling kecil dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Bali," imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sedana Arta juga turut mengucapkan terimakasih kepada TNI AD, melalui Kodim 1626/Bangli bersama Pemerintah Kabupaten Bangli selalu bersinergi dalam menjaga keamanan di Kabupaten Bangli, di masa pandemi Covid-19 serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan pariwisata yang ada di Bangli. "Melalui Forum Group Discussion ini kami berharap, sinergitas antara Pemerintah Daerah dan TNI selalu bisa dijaga dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," singkatnya. Di akhir acara FGD, Bupati Sedana Arta berkesempatan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI, Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Sedana Arta mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk menjadi narasumber dalam FGD tersebut. Ia berharap, untuk kedepannya Pemerintah Pusat agar selalu mendukung serta membantu keberlangsungan pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangli demi terwujudnya visi ‘Nangun Sat Kerti Loka Bali di Kabupaten Bangli, Menuju Bangli Era Baru’. (bpn) Read the full article
