#lkpd

Pesawaran, lampungkita.id – Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di GSG Pemkab Pesawaran pada Senin (30/3/2026). Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan…

GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, Senin (30/3). Sebelumnya, Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep telah lebih dahulu menyampaikan LKPD.

Penyerahan itu menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Khofifah menegaskan bahwa semua daerah didorong untuk menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan agar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Khofifah menegaskan, penyerahan LKPD merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

"Jadi tadi mereka yang menyerahkan ada yang LKPD-nya tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Masing-masing punya style berbeda. Tapi saya rasa masing-masing akan memberikan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dicanangkan oleh semua pemerintah daerah," kata Khofifah.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menegaskan perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Jika akuntansi komersial berorientasi pada laba dan kinerja keuangan perusahaan, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2).

“Akuntansi komersial fokus pada kinerja keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan di pemerintahan, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas yang diwujudkan melalui laporan capaian kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ujarnya.

BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sejumlah temuan dalam pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024.

Temuan tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan dan membutuhkan klarifikasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

HIMPUN.ID – Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Supandra Nur menuturkan, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat kendala-kendala yang di hadapi OPD dalam Proses perekaman dari SIPD ke FMIS. Menangani hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo bergerak cepat melakukan pertemuan dengan para pimpinan OPD yang ada di Lingkungan Pemda Boalemo. “Rapat ini…

Di Era Nelson, Pemda Kabgor 8 Kali Raih Opini WTP Tanpa Jeda #opini_wtp #pemkab_gorontalo #lkpd #nelson_pomalingo #kabupaten_gorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo tahun Anggaran 2022. LHP LKPD tahun 2022 Pemkab Gorontalo diserahkan oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi…

PEMKAB SERAHKAN LKPD TAHUN 2022, SUTAN RISKA TARGETKAN WTP KEDELAPAN. Padang, Sumbar live tv — Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Rabu (22/2/2023).   Laporan diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus, turut…