#karlmax

Berkembangnya teori pembangunan hingga saat ini tidak terlepas dari pemikiran Adam Smith pada abad ke-18 mengenai kebebasan individu laissez-faire dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Sejarah kemunculan pemikiran yang tertuang dalam buku tersebut merupakan respon atas kebijakan ekonomi yang pada saat itu berfokus kepada merkantilisme dan banyaknya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Merkantilisme yang menjadikan perdagangan sebagai kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi, memfokuskan kepada para pedagang terutama pedagang besar yang berlindung dibalik kebijakan ekonomi yang di design menguntungkan mereka. Pada saat itu, perusahaan besar seperti East India Company yang memiliki pengaruh kuat dan menjalin kedekatan dengan pemerintah, melakukan monopoli perdagangan. Untuk melindungi kepentingan mereka, para pengusaha mendukung kebijakan proteksionisme pemerintah dengan menerapkan tarif impor yang tinggi untuk barang-barang yang di produksi di luar negeri. Akibat dari pengenaan tarif impor yang tinggi, menyebabkan harga barang di dalam negeri terlihat lebih murah.

Adam Smith melihat praktik kebijakan tersebut sangat merugikan perekonomian, sehingga ia menggagas prinsip kebebasan laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah untuk melawan praktik-praktik monopoli pengusaha. Ia berpendapat bahwa kemakmuran dapat dicapai melalui kompetisi antar individu untuk mengejar keuntungan/kepentingan pribadi tanpa campur tangan pemerintah. Menurutnya, setiap individu akan bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadi, sehingga jika harga suatu barang terlalu mahal, maka barang tersebut tidak akan dibeli konsumen, produsen akan berusaha mengurangi harga tersebut atau menggantinya dengan produk lain. Mekanisme alami pasar ini akan mengantarkan menuju titik kesetimbangan antara permintaan dan penawaran yang diatur oleh invisible hand. Prinsip Smith ini jelas menolak campur tangan pemerintah, karena diyakini akan menganggu mekanisme pasar itu sendiri. Dengan menerapkan pasar bebas, hal ini akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien.

Pemikiran smith mengenai pembagian tugas yang spesifik di kalangan pekerja untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan jumlah barang yang di produksi pada waktu yang bersamaan menjadi cikal bakal teori comparative advantage David Ricardo pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19. Ekonom kenamaan seperti David Ricardo ini mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran Adam Smith yang kini termasuk kategori ekonomi klasik. David Ricardo mendukung perdagangan bebas sehingga terciptalah teori comparative advantage. Menurutnya, suatu Negara harus berkonsentrasi pada spesialisasi produksi yang menjadi keunggulannya daripada memproduksi semua barang. Sebab, dengan spesialisasi akan lebih efisien dan sumber daya yang langka akan teralokasi secara efektif.  

Paham ekonomi klasik yang mengandalkan mekanisme pasar untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan peningkatan taraf hidup, rupanya mengalami kegagalan yang dikenang sebagai Great Depression pada tahun 1930. Dilatar belakangi Great Depression, pada tahun 1930an, John Maynard Keynes mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam bukunya tersebut, ia mengeluarkan gagasan perlunya campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah. Pelibatan pemerintah melalui kebijakan belanja dan investasi akan mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar, sebab terjadi penciptaan lapangan kerja yang menimbulkan mutlipplier effect. Pendekatan ini digunakan pada masa pemerintahan presiden Franklin D. Roosevelt dalam kebijakan New Deal untuk menggerakkan kembali perekonomian setelah dilanda great depression.  

Kelahiran Neoliberalisme

Stagflasi yang melanda perekonomian dunia pada tahun 1970an meruntuhkan asumsi yang diusung oleh Keynes. Krisis terjadi ditengarai sebagai akibat dari intervensi Negara yang terlalu banyak dalam perekonomian. Intervensi yang pada awalnya ditujukkan untuk kesejahteraan sosial justru menimbulkan inefisiensi dan menyebabkan krisis. Dalam kondisi seperti ini, para pemikir liberal yang mengangungkan kebebasan individu berupaya mengembalikkan doktrin Adam Smith dan David Ricardo yang mempercayai bahwa pasar bebas akan meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pemikiran neoklasik yang kini dikenal sebagai neoliberalisme memiliki perbedaan dengan liberalisme klasik. Liberalisme klasik ala Adam Smith menentang pembentukkan monopoli. Negara dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menjamin hak-hak individu. Sedangkan neoliberal mencurigai peran Negara sehingga dalam apapun kekuasaan Negara perlu di batasi.

Upaya pengembalian pemikiran liberal ini dituangkan dalam kebijakan ekonomi politik di Inggris oleh perdana menteri Margaret Thatcher dan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Ronald Reagan. Dalam tataran global, gagasan neoliberalisme pun menjadi landasan dalam diplomasi internasional yang tercermin dalam kebijakan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization) dan Bank Dunia. Saat ini dunia telah dipengaruhi oleh paham neoliberal yang terkristalisasi dalam sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif dan non tarif. Setiap Negara berlomba memproduksi barang secara efisien dengan menggunakan teknologi canggih untuk dapat bersaing di pasar global.

Berjayanya paham neoliberal tidak terlepas dari keavakuman ideologi pasca perang dingin yang memberi ruang bagi gagasan pasar bebas untuk diterapkan secara global. Kegagalan sosialisme yang sejalan dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990an, seolah meneguhkan pandangan bahwa tidak ada jalan lain di luar neoliberalisme untuk mencapai kemakmuran. Keruntuhan Uni Soviet ini ditengarai oleh kemandegan perekonomian yang diakibatkan oleh paham Karl Max yang direalisaskan kedalam perencaan terpusat dan menjadikannya tidak efisien. Paham komunisme pada awalnya hanya dianut oleh Uni Soviet, berkembang ke negara lain. Berkat kemenangannya pada perang dunia II dan banyak Negara yang berhutang budi pada Uni Soviet, mendorong paham komunisme merebak ke Negara lain terutama negara yang ingin terbebas dari cengkraman imperealisme bangsa Eropa dan pemerintahan tirani.

Pada pemerintahan Lenin dan Stalin, dimana komunisme dibangun menjadi suatu ideologi dan berusaha direalisasikan secara politik. Begitu juga dengan Mao di China, Ho Chi Minh di Vietnam, Kim Il sung di Korea Selatan dan Casto di Kuba, mereka merujuk pada gagasan Karl Max. Gagasan sosialisme Karl Max sebetulnya menekankan pada kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi oleh Negara. Kebutuhan masyarakat diprioritaskan melalui sistem distribusi yang bersifat kolektif. Gagasan tersebut muncul sebagai perlawanan dari paham kapitalisme yang menciptakan kesenjangan antara kelas pemodal (borjuis) dengan kelas pekerja (proletar) pada masa revolusi industri. Sehingga gagasan tersebut hanya sebatas dalam ranah pemikiran saja.

Dampak Pemikiran Adam Smith dan Karl Max

Setiap pemikiran memunculkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari pemikiran Adam Smith yang mengangungkan kebebasan individu adalah melahirkan kreativitas yang tinggi, terjadinya peningkatan produktivitas masyarakat, sumber daya teralokasi secara efisien serta terciptanya kompetisi dan persaingan pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dampak negatifnya adalah pada saat pasar tidak sempurna dan terjadi asimetri informasi, mendorong praktik-praktik monopoli, oligopoly, eksploitasi dan bahkan kolonisasi yang akan menguntungkan pemilik modal. Akibatnya kekayaan akan terkonsentrasi pada kalangan pemilik modal dan terjadi kesenjangan yang lebar diantara yang memiliki modal besar dengan yang tidak. Hal yang sama berlaku diantara Negara maju (kaya) dengan Negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal.

Upaya penyebaran paham neoliberal pun berdampak negatif kepada Negara berkembang. Misalnya, pada saat krisis keuangan pada tahun 1998 yang mengguncang dunia termasuk Indonesia, kita terpaksa mengikuti “resep-resep” dari IMF seperti pencabutan subsidi, privatisasi, perdagangan bebas dan pembatasan intervensi negara dalam ranah ekonomi. Namun rupanya hal itu malah memperparah krisis ekonomi dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kesalahan fatal akibat salah resep IMF telah menjadikan Indonesia dipaksa terbuka untuk para pemilik modal yang ingin mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam.

Adapun dampak positif dari pemikiran Marx adalah kesenjangan diantara masyarakat rendah, karena faktor-faktor produksi dimiliki secara kolektif dan di distribusikan oleh Negara. Negara yang menganut sistem tersebut akan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penduduknya dibandingkan dengan pencarian profit semata. Sehingga, pada umumnya negara-negara yang menganut sistem sosialis, rata-rata memiliki ketimpangan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari koefisien gini yang rendah. Dalam paham sosialis pun kesetaraan gender diperhatikan, para perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan. Perempuan yang bekerja dan memiliki anak dapat menitipkan anaknya di lembaga penitipan yang disediakan oleh Negara, juga keperluan lainya akan disediakan oleh Negara.

Namun dibalik dominansi kehadiran pemerintah menyebabkan ketergantungan tinggi pada Negara. Kebutuhan individu yang dapat dipenuhi melalui sistem distribusi dari sosialisme menyebabkan perekonomian tidak digerakkan untuk mencari keuntugan individu. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dikendalikan penuh oleh pemerintah, menyebabkan rendahnya inisiatiatif warga dan pada akhirnya menurunkan semangat berinovasi karena tidak adanya kebebasan individu dalam memiliki sumber daya. Akibatnya, pendapatan perkapita Negara paham sosialis/komunis rendah. Ini terjadi di Kerala India, meski ia berhasil dalam membangun fasilitas publik dan terjadi pemerataan, namu pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan Negara bagian lainnya di India

Sumber : 

Willis, Katie. 2011. Theories and Practices of Development. Routledge

Desai, Vandana. Robert Potter. 2014. The Companion to Development Studies. Routledge