#kakk

Wali Telah Mewakilkan, Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah?

Dalam sebuah rangkaian proses pernikahan seorang laki-laki dan perempuan prosesi ijab kabul adalah waktu yang paling menentukan sekaligus mendebarkan bagi banyak pihak. Bukan saja bagi pasangan calon pengantin yang akan berjodohan namun juga bagi orang tua kedua mempelai terlebih seorang ayah yang menjadi wali atas anak perempuannya yang akan dinikahkan.

Pada dasarnya banyak orang tua yang berkeinginan menikahkan sendiri anak perempuannya saat proses ijab kabul, tidak diwakilkan kepada penghulu. Hanya saja ketidakmampuan karena terbatasnya ilmu atau kondisi perasaan hati yang tak menentu terkadang menjadi kendala sehingga pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu atau orang lain yang dipandang mampu.

Pada saat yang demikian orang tua yang juga menjadi wali pengantin perempuan cukup berbahagia meski hanya bisa menyaksikan proses ijab kabul pernikahan anaknya. Hanya saja kebahagiaan tersebut terkadang tak terwujud dikarenakan adanya pemahaman sebagian masyarakat yang melarang seorang wali berada di majelis akad nikah bila telah mewakilkan kepada orang lain.

Ya, tak bisa dipungkiri bahwa di beberapa daerah masih ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa apabila seorang wali nikah telah mewakilkan pengikraran ijabnya kepada orang lain maka ia tak diperbolehkan hadir di majelis akad nikah tersebut. Wali yang telah mewakilkan harus pergi dalam artian tidak hadir di majelis atau bahkan benar-benar pergi dari wilayah dimana akad nikah diselenggarakan. Hal ini tentunya membuat sang wali sebagai orang tua bersedih hati karena tak bisa menyaksikan proses ijab kabul pernikahan putrinya yang menjadi awal kehidupan baru bagi sang anak dan juga bisa dikata sebagai “perpisahan” dengannya.

Lalu bagaimana sesungguhnya fiqih Islam mengatur hal itu?

Di dalam kitab Kifâyatul Akhyâr karya Imam Taqiyudin Al-Hishni disebutkan sebuah keterangan sebagai berikut:

فرع - يشْتَرط فِي صِحَة عقد النِّكَاح حُضُور أَرْبَعَة ولي وَزوج وشاهدي عدل وَيجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج أَو أَحدهمَا أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وَعقد الْوَكِيل لم يَصح النِّكَاح لِأَن الْوَكِيل نَائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم

“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali. Wallahu a’lam.” (Taqiyudin Al-Hishni, Kifâyatul Akhyâr [Bandung: Al-Ma’arif, tt], juz 2, hal. 51)

Dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hishni di atas bisa dipahami bahwa bila seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah. Barangkali atas dasar teks inilah sebagian masyarakat kemudian mengharuskan wali untuk meninggalkan majelis akad bila telah mewakilkan pada penghulu atau orang lain yang dianggap berkopenten. 

Bila teks di atas dipelajari lebih lanjut kiranya akan bisa diambil pemahaman yang lain dari pemahaman di atas. Kalimat “disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil” pada teks di atas bisa menjadi kata kunci. Dengan kalimat tersebut mushannif (pengarang kitab) barangkali bermaksud menyampaikan bahwa tidak sahnya pernikahan tersebut apabila yang hadir di majelis akad nikah hanya empat orang saja sebagaimana disebut di atas.

Dalam keadaan demikian maka sesungguhnya yang menghadiri majelis akad tersebut hanya tiga orang saja, yakni suami, wali dan satu orang saksi. Satu orang lagi yang ditunjuk sebagai wakilnya wali sudah tidak lagi menjadi saksi. Sedangkan sang wali yang ikut hadir di sana meskipun ikut menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi karena pada hakikatnya dia berstatus sebagai wali hanya saja pelaksanaan ijabnya diwakilkan pada orang lain. Bila demikian adanya maka bisa dibenarkan ketidakabsahan akad nikah tersebut. Hanya saja sesungguhnya teks tersebut juga tidak bermaksud menetapkan larangan hadirnya wali yang telah mewakilkan sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.

Pemahaman ini kiranya bisa diterima bila mencermati teks-teks fiqih yang lain yang disampaikan oleh para ulama di dalam berbagai kitab. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Beliau menuturkan:

وَلَا بِحَضْرَة مُتَعَيّن للولاية فَلَو وكل الْأَب أَو الْأَخ الْمُنْفَرد فِي النِّكَاح وَحضر مَعَ شَاهد آخر لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ ولي عَاقد فَلَا يكون شَاهدا

Artinya: “Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara seorang diri (yang menjadi wali) mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah, karena ia—bapak atau saudara itu pada hakikatnya—adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.” (Muhammad Nawawi Al-Jawi, Nihâyatuz Zain [Bandung, Al’Ma’arif, tt], hal. 306)

Bukan hanya Syekh Nawawi yang memaparkan hal tersebut. Beberapa ulama Syafi’iyah yang lain seperti Imam Zakariya Al-Anshari, Sulaiman al-Jamal, Zainudin al-Malibari dan Bujairami juga mengungkapkan hal yang sama di dalam kitab-kitab mereka.

Bila mencermati teks di atas kiranya bisa menjadi penguat pemahaman bahwa hadirnya wali yang telah mewakilkan di majelis akad nikah bisa menjadikan tidak sahnya akad tersebut bila ia berlaku sebagai saksi sementara tidak ada lagi orang yang hadir selain suami, satu orang saksi, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali. Karena dengan demikian akad nikah tersebut hanya disaksikan oleh satu orang saksi, sedang sang wali meski menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat bukanlah demikian. Ketika wali telah mewakilkan kepada penghulu atau orang lain dan ia tetap hadir di majelis untuk menyaksikan proses ijab kabul anak perepuannya, masih banyak orang lain yang hadir menyaksikan akad tersebut. Dengan demikian kendati sang wali tidak bisa dianggap sebagai saksi namun masih ada banyak orang lain yang hadir sebagai saksi. Oleh karena itu pula pernikahan tersebut dianggap sah karena semua syarat telah terpenuhi.

Sebagai penekanan sekali lagi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hishni di dalam kitab Kifâyatul Akhyâr-nya bukanlah dimaksudkan untuk melarang wali tetap hadir di majelis akad nikah bila telah mewakilkan kepada orang lain. Juga bukan pula untuk membatalkan pernikahan yang dihadiri wali yang telah mewakilkan kepada orang lain secara mutlak. Ketidakabsahan pernikahan sebagaimana disebut Al-Hishni di atas adalah bila dalam kondisi proses akad tersebut hanya dihadiri unsur rukun minimal dimana wali mewakilkan kepada orang lain sedangkan ia sendiri bertindak sebagai saksi. Dengan bahasa lain, ijab kabul pernikahan tetap sah meskipun wali yang mewakilkan hadir dan sekadar menonton prosesi akad di lokasi, bukan merangkap sebagai saksi. Wallahu a’lam. (Yazid Muttaqin)

Sumber: https://nu.or.id/nikah-keluarga/wali-telah-mewakilkan-bolehkah-hadir-di-majelis-akad-nikah-G3lgs

Ustaz Adi Hidayat Nikahkan Zumi Zola dan Putri Zulhas di Madinah,Zulkifli Hasan Mendampingi

Cerita dari Arie Puji Waluyo

• 1 jam • Bacaan 2 menit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kabar gembira datang dari aktor dan politisi Zumi Zola, yang baru saja menikahi Putri Zulkifli Hasan atau Putri Zulhas, anak dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.

Zumi Zola menikahi Putri Zulhas di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis (5/12/2024) pagi. 

Zumi memberikan maskawin berupa 13 Gram emas kepada anak Zulkifli Hasan.

Kabar pernikahannya itu diumumkan oleh Zumi Zola di Instagramnya dalam sebuah video.

Baca juga: Bahagia, Ini Kata Putri Zulhas Setelah Menikah dengan Zumi Zola di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi

Baca juga: Terima Maskawin 13 Gram Emas, Ini Kata Putri Zulhas Usai Dinikahi Zumi Zola di Masjid Nabawi Madinah

Tampak Zumi dan Putri Zulhas mengenakan busana perkawinan Timur Tengah berwarna putih.

"Alhamdulillah tadi pagi sudah dilakukan ijab kabul, hadir orangtua dari Putri dan saya. Ibu dan adik saya," kata Zumi Zola dikutip Wartakotalive.com, Kamis sore.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jalan-jalan pertama kita sebagai suami dan istri. Alhamdulillah bisa ijab qabul di Madinah depan Masjid Nabawi," tambahnya.

Sementara itu, Zumi menyebut ia dan Putri Zulhas menggelar pesta perkawinan sederhana di Masjid Nabawi, dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja.

"Memang acara keluarga aja kecil, Alhamdulillah kami bisa melakukan ijab kabul di Madinah, depan masjid Nabawi," ucap Zumi Zola.

Sementara itu, Putri Zulhas terlihat begitu senang dan bersyukur bisa melepas status jandanya, karena sudah resmi menjadi istri Zumi Zola. Mereka dinikahkan oleh Ustaz Adi Hidayat.

"Yang menikahkan tadi Ustaz Adi Hidayat. Beliau menikahkan kami, makasih banyak ustaz. Ustaz bawa surprise banyak teman yang ikut hadir," ungkapnya.

Putri Zulhas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang mendoakan pernikahannya dengan Zumi Zola.

"Makasih atas doa baik dan supportnya, maaf kami gabisa balas satu persatu. Kami haru dan bahagia," ujar Putri Zulhas. 

Rencananya Putri Zulhas dan Zumi Zola akan menggelar resepsi pernikahan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 14 Desember 2024. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Zumi Zola akhirnya menikah dengan Putri Zulhas. Tampak hadir Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. (istimewa)

Sumber:

www.riauonline.co.id

Ustaz-Abdul-Somad3.jpg

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), menolak penyelenggaraan Tabligh Akbar terindikasi kampanye pasangan calon Kepala Daerah tertentu yang akan dihadiri Ustad Abdul Somad (UAS).

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat MUI Payakumbuh Nomor 57/MUI-Pyk/X/2004 tentang Perizinan Kegiatan Tabligh Akbar. Tampak pada surat bubuhan tanda tangan Ketua Umum MUI Payakumbuh Erman Ali dan Sekretaris Umum Hannan Putra, Rabu, 16 Oktober 2024.

Sekretaris Umum MUI Payakumbuh, Hannan Putra, saat dikonfirmasi membenarkan surat penolakan tersebut.

Menurutnya, penolakan MUI bukan pada acara Tabligh Akbar UAS, melainkan pada indikasi kampanye pada agenda tersebut.

"Surat ini benar dibuat dan disampaikan oleh MUI Payakumbuh. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa yang kami tolak bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi penyelenggaraan acara yang terindikasi memuat kegiatan kampanye," ujar Hannan Putra kepada RIAUONLINE.CO.ID, Kamis, 17 Oktober 2024.

Surat ini juga diposting melalui akun Instagram @mata_rakyatsumbar pada hari yang sama, Rabu, 16 Oktober 2024.

Adapun poin pada surat tersebut, di antaranya:

Baca Juga

Jaga Keamanan Jelang Pilkada, Polsek Kampar Kiri Beri Imbauan Kamtibmas ke Masyarakat

Jangan Asal, Begini Cara Pilih Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Kenali Koleksi Sejarah di Museum Sang Nila Utama di Riau

Butir 1: Pada dasarnya, MUI Kota Payakumbuh mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan ghirah keagamaan umat, selama kegiatan tersebut tidak diboncengi oleh kepentingan politik praktis

Butir 2: MUI Sumbar melakukan Rakorda pada 22-22 September 2024, memutuskan bahwa MUI Sumbar tidak mengizinkan para muballigh dari luar Sumbar ikut campur dukung-mendukung dalam kontestasi Pilkada di Sumbar.

Pada poin 6 hasil Rakorda, disebutkan bahwa mubaligh dari luar Sumbar tidak ikut campur dalam politik praktis Sumbar dan menganggap hal yang demikian bagian dari suul adab dalam hubungan antar ulama dan maballigh". Pada poin 7 hasil Rakorda, disebutkan ulama Sumbar mengingatkan agar da'i dari luar Sumbar tidak ikut campur dalam politik praktis Sumbar dan mengimbau saling menghormati dan berpegang pada kaidah amam ahlul balad adra bi bizyi'abiha (penduduk suatu negeri lebih mengerti dengan kondisi negeri mereka).

"Tindakan mencampuri negeri orang yang ada ulama pembimbing umat di sana, tanpa mengindahkan komitmen bersama yang telah disepakati, itu adalah bagian dari suud adab," tulis surat tersebut.

Butir 3: MUI Payakumbuh mengenali narasumber pada tabligh akbar tersebut aktif mengkampanyekan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Payakumbuh. Karena penyelenggaraan tabligh akbar bertepatan dengan masa kampanye, maka kami duga kegiatan tabligh akbar ini berpotensi menjadi alat kampanye yang sarat kepentingan politik.

Butir 4: Atas kajian pada poin-poin di atas, maka MUI Payakumbuh menyatakan menolak penyelenggaraan kegiatan tabligh akbar tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan jazakallahu khairal jaza.

Sumber: